Mutasi tersebut tertuang dalam surat keputusan tertanggal 14 April 2026 yang ditandatangani oleh Karo SDM Polda NTT, Kombes Pol Dr. Juli Agung Pramono. Sejumlah perwira menengah (Pamen) dan perwira pertama (Pama) mengalami pergeseran jabatan sebagai bagian dari penyegaran organisasi dan peningkatan kinerja institusi.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra melalui Kasubbid Penmas, Kompol Marthinus Ardjon, membenarkan adanya mutasi tersebut. Ia menegaskan bahwa rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam tubuh Polri.

“Iya, ini dalam rangka penyegaran organisasi dan mutasi rutin berdasarkan pertimbangan pimpinan serta hasil evaluasi kinerja,” ujarnya, Kamis (16/4).

Dalam mutasi tersebut, Kompol Marthinus Ardjon turut mendapat kepercayaan baru sebagai Wakapolres Sumba Barat Daya. Ia menggantikan Kompol Jeffris L. D. Fanggidae yang kini menjabat Wakapolres Kupang. Sementara itu, Kompol Joni Frans M. Sihombing yang sebelumnya menjabat Wakapolres Kupang dimutasi ke Biro Logistik Polda NTT.

Di jajaran Satuan Lalu Lintas, rotasi terjadi di sejumlah wilayah, antara lain Polres TTU, TTS, Manggarai, Rote Ndao, dan Flores Timur. Iptu Yosef Frederik S. S. Mali kini menjabat sebagai Kasat Lantas Polres Rote Ndao menggantikan AKP Ferdi Batuk. Iptu Rokhy H. M. Blegur dipercaya menjadi Kasat Lantas Polres TTU menggantikan Iptu Niken Ayu Prabandari.

Selanjutnya, Iptu Al Fathan Bimo Pratama dimutasi dari Kasat Lantas Polres TTS menjadi Kasat Lantas Polres Manggarai, menggantikan Iptu Anggelina Ikun Sally yang kini bertugas di Yanma Polda NTT. Posisi Kasat Lantas Polres TTS kini diisi oleh Iptu I Komang Astina yang sebelumnya berdinas di Polres Flores Timur. Sementara itu, jabatan yang ditinggalkan Astina di Flores Timur diisi oleh Iptu Roland H. Lay dari Satlantas Polres Kupang.

Artikel Kapolda NTT Rotasi Perwira, Leo Marpaung Kini Pimpin Polairud Manggarai Barat pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan ini menjadi wujud nyata komitmen Badan Gizi Nasional (BGN) dalam meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia. Hadir langsung Wakil Kepala BGN Bidang Operasional Pemenuhan Gizi, Sony Sonjaya, bersama influencer kuliner Bobon Santoso yang turut memeriahkan kegiatan.

Sebanyak kurang lebih 1.100 penerima manfaat terlibat, terdiri dari 570 siswa SDN 07 dan 540 siswa SDN 06, termasuk para tenaga pendidik. Selain mendapatkan makanan bergizi, para peserta juga dibekali pemahaman tentang pentingnya pola makan sehat guna mendukung konsentrasi dan aktivitas belajar.

Sony Sonjaya menegaskan bahwa kegiatan “Masak Besar” merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam membangun kesadaran gizi masyarakat secara berkelanjutan.

“Masak Besar ini bukan sekadar membagikan makanan, tetapi juga menjadi sarana edukasi agar anak-anak memahami pentingnya gizi seimbang sejak dini,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi dengan figur publik seperti Bobon Santoso merupakan langkah strategis untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas. Kehadiran sosok yang dekat dengan generasi muda dinilai efektif dalam menyampaikan pesan gizi dengan cara yang lebih menarik dan mudah dipahami.

Artikel Masak Besar MBG Diserbu Siswa, Edukasi Gizi Dikemas Lebih Menarik pertama kali tampil pada NTT News.

Pergantian ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan struktur partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Windy Cindiana, S.E., yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPD NasDem Manggarai Barat, kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai tenaga ahli anggota DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat. Penugasan tersebut menjadi alasan utama peralihan jabatan sekretaris, mengingat kebutuhan partai akan figur yang dapat fokus penuh dalam menjalankan roda organisasi.

Sementara itu, Hj. Andi Risky Nur Cahya bukanlah sosok baru di dunia politik Manggarai Barat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Manggarai Barat periode 2019–2024, Ketua Partai PPP, serta maju sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Ferdinandus Pantas pada Pilkada 2020.

Ketua DPD NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan hasil keputusan bersama yang telah melalui berbagai pertimbangan matang.

“Siang ini kami mengadakan rapat internal partai dengan agenda pengumuman restrukturisasi. Ada beberapa pengurus yang diganti karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pergantian sekretaris DPD NasDem dari Ibu Windy ke Ibu Andi Risky Nur Cahya. Masa jabatan periode 2024–2026 telah berakhir, dan kini dilanjutkan untuk periode 2026–2029,” ujar Yopi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Windy atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Windy yang telah bertugas dengan sangat baik, dengan dedikasi yang tinggi selama dua tahun terakhir. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Andi Risky Nur Cahya. Kami berharap kehadiran beliau akan membuat partai ini semakin kuat, solid, dan berkembang ke depan, ” tutur Yopi.

Artikel Lawan Pilkada ke NasDem, Mantan Cawabup Andi Risky Kini Pegang Pos Strategis pertama kali tampil pada NTT News.

Sampul majalah yang menampilkan karikatur Ketua Umum NasDem, Surya Paloh, dengan judul “PT NasDem Indonesia Raya Tbk” dinilai sebagai bentuk framing yang menyimpang serta merendahkan martabat partai.

Ketua DPD NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, menegaskan bahwa isi laporan utama Tempo telah menggiring opini publik seolah-olah partai dipertukarkan dengan kepentingan pragmatis.

“Framing tersebut merupakan cara sistematis yang merendahkan pimpinan dan institusi Partai NasDem,” tegasnya, Rabu (15/4/2026).

Sebagai bentuk respons, NasDem Manggarai Barat mengajukan dua tuntutan utama.

Pertama, meminta Tempo menyampaikan permintaan maaf secara tertulis dalam edisi berikutnya dan memuatnya selama satu bulan berturut-turut.

Kedua, mendesak agar framing serupa tidak kembali diulang di masa mendatang.

Selain itu, kader NasDem juga menyatakan akan mendatangi kantor redaksi Tempo apabila tuntutan tersebut tidak diindahkan.

Sikap serupa disampaikan anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi NasDem, Martinus Mitar.

Dalam orasinya di hadapan ratusan kader, ia menyebut pemberitaan dan tampilan sampul majalah tersebut sebagai “sesat nalar dan cacat logika”.

“NasDem bukan partai komersial seperti yang ditudingkan. NasDem adalah partai mandiri yang telah berkontribusi bagi masyarakat, khususnya di Manggarai Barat,” ujarnya.

Menurut Martinus, pernyataan sikap tersebut merupakan bentuk solidaritas dan loyalitas kader dalam menjaga marwah partai yang dinilai tengah disudutkan.

Artikel Sampul Tempo Picu Amarah, NasDem Manggarai Barat Ultimatum Redaksi pertama kali tampil pada NTT News.

Ratusan massa yang terdiri dari pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata (guide), operator kapal wisata, pelaku UMKM, hingga masyarakat lokal turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menilai kebijakan pembatasan kuota tersebut tidak hanya merugikan sektor pariwisata, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Manggarai Barat.

Salah satu orator dalam aksi tersebut, Sergius Tri Dedy, secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan pembatasan kuota yang dinilai tidak berdasar secara ilmiah maupun empiris.

“Pembatasan kuota 1.000 pengunjung khusus pada area Padar Selatan dengan alasan konservasi bagi kami sangat tidak masuk akal. Alasan tentang penurunan populasi komodo di Pulau Padar akibat tingginya aktivitas wisatawan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara historis, Pulau Padar bukan merupakan habitat asli komodo. Keberadaan komodo di pulau tersebut, menurutnya, merupakan hasil migrasi yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dari Pulau Komodo ke Pulau Padar dengan jumlah yang diperkirakan hanya sekitar 19 ekor.

“Wilayah Pulau Padar dari dulu bukan habitat komodo. Komodo yang ada di sana adalah hasil migrasi yang sengaja dilakukan oleh BTNK. Artinya, alasan penurunan populasi komodo di Pulau Padar menjadi tidak relevan,” tegasnya.

Selain itu, Sergius juga menyoroti alasan kerusakan ekosistem yang dijadikan dasar kebijakan pembatasan. Ia menilai klaim terkait degradasi lingkungan di Padar Selatan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Alasan penurunan ekosistem, baik tumbuhan maupun struktur tanah akibat aktivitas wisatawan di Pulau Padar Selatan, juga tidak rasional dan tidak bisa diterima secara empiris. Jalur tracking di Padar Selatan hanya satu dan sudah ada sejak dulu. Kondisi tanah dan vegetasi tidak mengalami perubahan signifikan. Di musim kemarau rumput memang kering, dan di musim hujan kembali hijau seperti biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa persoalan kepadatan wisatawan yang kerap terjadi di titik-titik tertentu seperti viewpoint dan meeting point bukan disebabkan oleh jumlah pengunjung, melainkan oleh lemahnya pengaturan waktu kunjungan.

“Penumpukan di viewpoint dan meeting point itu terjadi karena tidak ada pengaturan waktu yang baik saat wisatawan menikmati pemandangan. Ini masalah manajemen, bukan jumlah pengunjung,” katanya.

Artikel Tri Dedy Mengamuk di Aksi: Kuota Padar Selatan Tidak Masuk Akal dan Mencekik Rakyat! pertama kali tampil pada NTT News.

Pembahasan ini mencuat setelah aksi demonstrasi besar yang terjadi di Labuan Bajo pada Selasa (13/4/2026), yang melibatkan sekitar 1.000 pelaku pariwisata. Mereka memprotes kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.000 orang per hari ke kawasan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Dalam forum resmi tersebut, Usman Husin menyoroti dampak kebijakan yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha pariwisata.

“Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Wakil Ketua, sahabat-sahabat Komisi IV yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Menteri. Saya angkat isu ini karena tujuannya baik, namun kita sudah lihat kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran di Labuan Bajo. Yang terdampak ini mayoritas pelaku wisata lokal,” ujarnya.

Usman menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas, mengingat sebagian besar pelaku usaha di Labuan Bajo bergantung pada sektor pariwisata.

“Rata-rata yang demo kemarin itu wisata lokal. Mereka semua akan kena imbas. Banyak wisatawan yang sudah membeli tiket akhirnya dibatalkan. Ini informasi yang saya terima langsung dari pelaku usaha di lapangan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih bijak dalam pengaturan kunjungan wisata, tanpa harus memberlakukan pembatasan secara kaku.

“Kalau tujuannya menjaga Taman Nasional Komodo, saya setuju. Tapi jangan langsung dibatasi. Mungkin bisa diatur, misalnya wisatawan asing tetap bisa ke Pulau Komodo, sementara kunjungan ke Pulau Rinca diatur berdasarkan waktu tertentu,” jelasnya.

Lebih jauh, Usman mengkritik minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat lokal sebelum diberlakukan.

“Saya tanya langsung ke pelaku usaha lokal, mereka tidak pernah tahu soal larangan-larangan ini. Tiba-tiba sudah ada pembatasan. Padahal banyak dari mereka yang pinjam uang ke bank dan koperasi untuk usaha. Ini berdampak besar,” tegasnya.

Ia pun meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut untuk sementara waktu guna mencegah gejolak sosial yang berulang.

Artikel DPR RI Terbelah! PKB Desak Kuota Komodo Dicabut, NasDem Tegas Dukung Pembatasan 1.000 pertama kali tampil pada NTT News.

Pelatihan ini menghadirkan tim teknis dari Periksa.ID sebagai mitra resmi dalam pengembangan dan implementasi sistem informasi manajemen di RSUD Komodo.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut empat pemateri dari Periksa.ID, yakni Putra Safril, Putra Gemilang, Aghmaelia, dan Halimatus Sa’diyah, serta jajaran pejabat struktural dan fungsional RSUD Komodo.

Dalam sambutannya, Direktur RSUD Komodo menegaskan bahwa penerapan SIM-RS merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh seluruh rumah sakit sesuai dengan regulasi pemerintah.

“Penerapan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit ini bukan lagi sebuah pilihan, tetapi merupakan kewajiban yang harus kita laksanakan bersama sesuai dengan regulasi yang berlaku,” tegas Paulus Ndarung.

Ia menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menuntut rumah sakit untuk memberikan pelayanan yang cepat, tepat, transparan, dan terintegrasi.

“Melalui sistem ini, kita ingin memastikan bahwa seluruh proses pelayanan, mulai dari pendaftaran, pemeriksaan, tindakan medis hingga pelaporan dapat berjalan secara terintegrasi dan terdokumentasi dengan baik,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pelatihan ini merupakan bagian dari investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di RSUD Komodo.

“Kegiatan ini adalah langkah strategis bagi kita dalam mempersiapkan SDM yang kompeten. Kita tidak hanya membangun sistem, tetapi juga membangun kesiapan seluruh tenaga kesehatan dalam mengoperasikannya,” jelasnya.

Direktur juga mengajak seluruh peserta untuk aktif selama proses pelatihan berlangsung.

“Saya berharap seluruh peserta dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan malu untuk bertanya, karena ini adalah momen penting untuk belajar langsung dari tim yang berpengalaman,” katanya.

Ia menambahkan bahwa kehadiran langsung tim teknis dari Periksa.ID merupakan kesempatan berharga yang harus dimanfaatkan secara optimal.

“Selama kurang lebih dua minggu ini, kita memiliki kesempatan untuk berdiskusi secara langsung, praktik di lapangan, dan menyelesaikan berbagai kendala yang mungkin selama ini kita hadapi,” lanjutnya.

Dalam arahannya, Direktur juga menyoroti pentingnya penerapan rekam medis elektronik sebagai bagian dari transformasi digital kesehatan nasional.

“Ke depan, rekam medis elektronik akan menjadi tulang punggung pelayanan kesehatan. Oleh karena itu, kita harus siap dan mampu mengimplementasikannya dengan baik,” tegasnya.

Ia berharap implementasi SIM-RS dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Artikel RSUD Komodo Resmi Gelar Onsite Training SIM-RS, Dorong Transformasi Digital Layanan Kesehatan pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Para pelaku usaha menilai bahwa pembatasan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga merembet ke berbagai lini usaha lain yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Jika pembatasan ini tetap diberlakukan tanpa solusi yang adil, maka dampaknya akan sangat luas, mulai dari penurunan pendapatan hingga ancaman kehilangan mata pencaharian,” tegas Heribertus Bantuk.

Menurutnya, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan kajian komprehensif dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan serta perlunya alternatif solusi yang tidak merugikan masyarakat.

Namun demikian, di tengah berkembangnya rencana aksi penolakan di masyarakat, AWSTAR Labuan Bajo juga mengeluarkan surat edaran resmi sebagai bentuk penegasan sikap organisasi. Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012398.AH.01.07 Tahun 2019, serta merujuk pada Nomor Surat: 008.028/AWS/LBJ/PKS/01/26, organisasi tersebut menegaskan posisinya terkait keterlibatan dalam kegiatan aksi.

Dalam surat edaran resmi bertajuk Himbauan dan Penegasan Sikap Organisasi Terkait Kegiatan Aksi, AWSTAR menyampaikan bahwa sebagai organisasi resmi dan berbadan hukum, setiap sikap dan keterlibatan dalam suatu kegiatan harus melalui mekanisme internal yang sah, terkoordinasi, dan berdasarkan keputusan bersama.

Artikel Tolak Kuota 1.000 Wisatawan ke TNK, Ketua AWSTAR Peringatkan Anggota pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4).

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Wisata Darat Labuan Bajo (AWSTAR) bersama aliansi wirausaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan keras, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan BTNK yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan menjadi 1.000 orang per hari,” tegas Heribertus.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi riil masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kebijakan ini bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas ekonomi masyarakat lokal serta berpotensi menghancurkan sendi utama penghidupan warga di Manggarai Barat,” lanjutnya.

AWSTAR menilai, pembatasan kuota ini dapat berdampak langsung pada berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi darat, jasa kapal wisata, perhotelan, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Pendapatan pelaku usaha akan menurun drastis, lapangan kerja terancam hilang, dan seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung pada pariwisata bisa terganggu,” ujar Heribertus.

Lebih jauh, AWSTAR juga menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim pelibatan masyarakat lokal. Mereka menilai keputusan tersebut lahir dari proses yang tertutup dan elitis.

Artikel Ini Bukan Konservasi! AWSTAR Serang Kebijakan Kuota di Taman Nasional Komodo pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Plt Asisten 1 Setda Manggarai Barat, Agustinus Giaz, Forkopimcam Komodo, Ketua MUI Manggarai Barat, Ketua LPTQ Kecamatan Komodo, Dewan Masjid Manggarai Barat dan undangan lainnya.

Mengawali sambutannya, Wabup Yulianus Weng menyampaikan apresiasi Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat kepada Panitia Pelaksana Kecamatan Komodo atas dedikasi dan kerja keras yang luar biasa dalam menyelenggarakan acara berkualitas ini.

Wakil Bupati menekankan bahwa MTQ bukan sekadar kompetisi membaca Al-Quran semata. Lebih dari itu, acara ini merupakan momen strategis untuk menanamkan nilai-nilai suci Al-Quran kepada generasi muda sejak dini.

Dalam kesempatan ini, Wabup Yulianus menekankan tiga tahap penting dalam perjalanan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran:

1. Pemahaman — Memahami nilai-nilai suci yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran

2. Penghayatan — Merasakan dan menghayati makna mendalam dari setiap nilai tersebut

3. Pengamalan — Mengimplementasikan nilai-nilai itu dalam kehidupan sehari-hari

“Dengan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Al-Quran yang kuat, generasi muda akan menjadi generasi yang tangguh dan mampu menghadapi tantangan zaman modern,” Ujar Wabup Yulianus.

Wabup Yulianus menyebut situasi global yang tidak stabil dengan perang yang terus berlanjut membuktikan pentingnya penguatan nilai-nilai spiritual untuk membangun peradaban yang lebih baik.

Artikel Wabup Yulianus Weng Resmi Membuka MTQ Kecamatan Komodo Ke-31 pertama kali tampil pada NTT News.