Rombongan DPRD Manggarai Barat yang hadir dalam audiensi tersebut yakni Ketua DPRD Manggarai Barat Benediktus Nurdin, ST, Wakil Ketua I Rikar Jani, Wakil Ketua II Sewargading S.J Putera, S.Pd, serta anggota DPRD Sipri Anjelo dan Marten Warus.

Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke Kementerian PANRB pada 5–6 Maret 2026 merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan para guru swasta dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang sebelumnya digelar DPRD.

“Kedatangan kami di Kementerian PANRB merupakan tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan para guru swasta saat Rapat Dengar Pendapat bersama DPRD. Kami datang untuk menyampaikan secara langsung harapan mereka agar memperoleh kesempatan yang lebih adil dalam seleksi PPPK,” ujar Benediktus Nurdin.

Pertemuan antara Persatuan Guru Swasta Manggarai Barat (PGS-MB), DPRD, dan Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sebelumnya menjadi momentum penting dalam memperjuangkan kesetaraan hak guru swasta, khususnya terkait peluang mengikuti seleksi PPPK.

Dalam forum tersebut, sebanyak 23 sekolah swasta mengutus perwakilan untuk menyampaikan aspirasi mereka.

Turut hadir pula perwakilan Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga serta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Manggarai Barat, menandakan bahwa persoalan ini menjadi perhatian bersama antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan pendidikan.

Benediktus Nurdin menegaskan bahwa sektor pendidikan merupakan salah satu pilar penting pembangunan nasional, terutama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

“Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh pemerintah melalui sekolah negeri, tetapi juga oleh masyarakat melalui lembaga pendidikan swasta yang dikelola oleh yayasan maupun organisasi keagamaan. Karena itu, peran guru swasta juga sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa,” katanya.

Di Kabupaten Manggarai Barat, keberadaan sekolah swasta dan madrasah swasta memiliki kontribusi besar dalam menyediakan layanan pendidikan bagi masyarakat, terutama di wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau oleh fasilitas pendidikan negeri.

Namun demikian, berdasarkan aspirasi yang disampaikan kepada DPRD Manggarai Barat, masih banyak guru yang mengabdi di sekolah swasta dengan tingkat kesejahteraan yang sangat terbatas.

“Banyak guru swasta yang telah mengabdikan diri belasan hingga puluhan tahun, tetapi masih menerima penghasilan yang sangat minim, bahkan hanya sekitar Rp300 ribu hingga Rp500 ribu per bulan. Ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujar Benediktus.

Dalam perkembangan kebijakan nasional mengenai pengadaan PPPK, pemerintah telah membuka peluang bagi tenaga honorer untuk diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui mekanisme PPPK.

Namun kebijakan tersebut hingga saat ini masih lebih memprioritaskan guru honorer yang mengabdi di sekolah negeri.

Menurut DPRD Manggarai Barat, kondisi tersebut menimbulkan kesenjangan kesempatan bagi guru swasta yang selama ini juga berperan penting dalam penyelenggaraan pendidikan.

Berdasarkan hal tersebut, DPRD Manggarai Barat memandang perlu menyampaikan secara langsung aspirasi masyarakat kepada pemerintah pusat, khususnya Kementerian PANRB.

Audiensi yang berlangsung pada Jumat, 6 Maret 2026 di kantor Kementerian PANRB Jakarta tersebut membahas sejumlah pokok aspirasi penting.

Salah satunya terkait evaluasi regulasi pengadaan PPPK sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2022 yang menetapkan bahwa pelamar prioritas adalah guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) minimal tiga tahun.

Artikel DPRD Mabar Datangi Kementerian PANRB, Perjuangkan Nasib Guru Swasta Dalam Seleksi PPPK pertama kali tampil pada NTT News.

Kejadian terbaru yang mengkhawatirkan adalah tenggelamnya Speed Boat Ohana pada tanggal 6 Oktober 2024, yang membawa 28 wisatawan.

Kejadian tersebut terjadi pada pukul 15.20 Wita, saat Speed Boat Ohana berlayar dari Pulau Komodo menuju Taka Makassar.

Namun, saat melintasi perairan Pulau Siaba Besar, kapal ini terbalik akibat arus kuat dan gelombang tinggi.

Beruntung, Tim SAR Gabungan segera bertindak dan berhasil mengevakuasi seluruh penumpang dengan selamat.

Namun, insiden ini menyoroti masalah yang lebih dalam terkait keselamatan pelayaran di wilayah tersebut.

Usman Husin, yang baru saja dilantik dalam pemilihan umum legislatif Indonesia 2024, menekankan bahwa kejadian tenggelamnya kapal bukanlah hal baru.

“Kejadian ini sangat sering terjadi, hampir setiap bulan. Musibah beruntun seperti kebakaran kapal wisata dan tenggelamnya kapal telah mencemari reputasi Labuan Bajo sebagai destinasi wisata unggulan,” ujarnya, melalui telepon pada Sabtu malam (12/10).

Politikus yang dikenal vokal ini mempertanyakan kinerja KSOP (Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan) Labuan Bajo.

Artikel Anggota DPR RI Soroti Tenggelam Kapal di Labuan Bajo, Ada Apa Dengan KSOP? pertama kali tampil pada NTT News.

Penghargaan ini diterima Kemenkumham atas penerapan SPBE di Kemenkumham selama tahun 2023. Penghargaan tersebut diumumkan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Senin (27/05/2024).

Ini menjadi kali kedua Kemenkumham mendapatkan penghargaan penerapan SPBE, setelah sebelumnya menerima penghargaan serupa pada SPBE Summit 2023.

Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, mengatakan Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai pelayanan yang ada.

Ia menjelaskan, saat ini telah tersedia beragam pelayanan digital yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, mulai dari aplikasi paspor, pendaftaran dan pencatatan kekayaan intelektual, konsultasi hukum, pengaduan HAM, layanan administrasi hukum umum, hingga pelayanan pemasyarakatan.

“Masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan di Kemenkumham. Pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi bisa dimanfaatkan di mana saja masyarakat berada. Cukup dengan handphone dan akses internet,” ucap Andap.

Artikel Kemenkumham jadi Kementerian Terbaik dalam Penerapan SPBE pertama kali tampil pada NTT News.