Isu yang ramai beredar melalui media sosial itu ditegaskan sebagai fitnah yang tidak berdasar dan dinilai telah mencemarkan nama baik partai serta para kadernya.

Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, S.E., membantah dengan tegas seluruh tuduhan tersebut.

Ia memastikan tidak pernah ada praktik mahar politik dalam mekanisme penunjukan Ketua DPC PKB di wilayah NTT.

“Ini adalah fitnahan yang sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan melalui TikTok maupun Facebook seolah-olah ada pemberian sejumlah uang dalam proses penunjukan Ketua DPC. Padahal mekanisme yang dianut PKB saat ini adalah sistem penunjukan langsung oleh DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” tegas Aloysius, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, proses penunjukan Ketua DPC sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB berdasarkan hasil evaluasi dan berbagai indikator organisasi, bukan melalui transaksi ataupun praktik jual beli jabatan sebagaimana isu yang berkembang.

Aloysius juga menyoroti pencatutan nama Agustinus Siki dalam unggahan yang beredar di media sosial. Karena itu, ia meminta Agustinus memberikan klarifikasi kepada publik agar tidak berkembang opini yang menyesatkan.

“Karena nama Pak Agus disebut dalam unggahan itu, saya meminta beliau menyampaikan klarifikasi kepada media agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. Setahu saya tidak ada sama sekali praktik seperti yang dituduhkan. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan Pak Agus bersama istri dan keluarganya untuk mengonfirmasi persoalan ini,” ujarnya.

Artikel DPW PKB NTT Ancam Laporkan Penyebar Isu Mahar Rp350 Juta: Jika Internal, Langsung Dipecat pertama kali tampil pada NTT News.

Wakil Ketua II DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Agustinus Siki, S.H., membantah keras tudingan tersebut dan memastikan tidak pernah ada praktik mahar politik dalam proses penunjukan Ketua DPC PKB.

Tidak hanya membantah, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB NTT juga memberikan ultimatum kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial agar segera menghapus unggahan dalam waktu 1×24 jam, atau siap menghadapi proses hukum.

Klarifikasi itu disampaikan Agustinus Siki dalam konferensi pers, Kamis (9/7/2026), sebagai respons atas beredarnya unggahan di media sosial yang menuduh dirinya menyerahkan uang Rp350 juta bahkan menggadaikan sertifikat tanah demi memperoleh jabatan Ketua DPC PKB.

Agus menegaskan informasi tersebut merupakan kebohongan yang sama sekali tidak berdasar.

“Informasi yang beredar di platform media sosial, saya mau katakan bahwa itu tidak benar karena proses rekrutmen calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa di 22 kabupaten/kota se-NTT dilakukan secara terbuka dan hasilnya sudah diumumkan oleh DPP pada 12 Juni 2026,” tegas Agustinus Siki.

Ia kembali menepis tudingan adanya mahar politik dalam proses tersebut.

“Terhadap mahar Rp350 juta itu sangat tidak benar,” katanya.

Menurut Agus, narasi yang menyebut dirinya menggadaikan sertifikat tanah untuk membayar mahar politik juga merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar fakta.

“Apalagi caption yang menyebut saya menggadaikan sertifikat tanah untuk mahar itu tidak benar. Hubungan saya dengan Ketua DPW PKB NTT sudah berlangsung sekitar 18 tahun, bahkan sebelum saya bergabung di PKB. Selama itu tidak pernah ada praktik mahar di PKB,” ujarnya.

Agus mengungkapkan dirinya telah menghubungi Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, S.E., untuk menyampaikan keberatan atas tudingan yang beredar.

“Saya sendiri sudah menghubungi Ketua DPW, Abang Aloysius Malo Ladi, S.E., bahwa terhadap pemberitaan ini saya tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan,” katanya.

Artikel DPW PKB NTT Ultimatum Penyebar Isu Mahar Rp350 Juta, Agus Siki: “Itu Fitnah, Kami Tempuh Jalur Hukum” pertama kali tampil pada NTT News.