Deklarasi hari ini adalah langkah penting dan penuh makna. Kegiatan ini menegaskan tekad dan komitmen masyarakat Manggarai Barat, khususnya masyarakat pesisir, untuk bersama-sama melindungi bangsa dari ancaman kejahatan narkoba.

“Kesadaran kolektif ini harus terus dibangun dan disebarluaskan ke seluruh pelosok nusantara agar semangat perlawanan terhadap sindikat narkoba menjadi nilai yang terinternalisasi dalam diri setiap warga negara Indonesia,” ujar Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Konjem Pol. Marthinus Hukom, S.I.K., M.Si, yang dibacakan oleh Kepala Deputi Pencegahan BNN RI, Irjen Pol. Richard Nainggolan.

Marthinus Hukom mengingatkan pentingnya membangun propaganda tandingan terhadap narasi sindikat narkoba.

“Telah banyak korban yang terpengaruh oleh propaganda sindikat narkoba, menjadi penyalah guna maupun kurir narkoba. Narkoba adalah ancaman kemanusiaan yang merusak nilai-nilai moral dan etika,” tegasnya.

Isu narkoba, menurut Hukom, harus dipandang secara multidimensional, meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik.

“Penanganan narkoba tidak hanya dengan penindakan, tetapi secara komprehensif dengan memahami berbagai latar belakang penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba,” katanya.

Data survei 2023 menunjukkan prevalensi penyalahgunaan narkoba sebesar 1,73% atau sekitar 3,33 juta jiwa. Angka ini menunjukkan bencana kemanusiaan yang memerlukan perhatian serius.

Hukom menekankan bahwa tingginya angka penyalahgunaan narkoba juga berkaitan dengan besar permintaan dan pasokan narkoba, mayoritas berasal dari luar negeri dan diselundupkan melalui berbagai jalur.

“Wilayah Manggarai Barat, yang saat ini menempati peringkat pertama kasus narkoba di Nusa Tenggara Timur, menunjukkan bahwa sindikat narkoba mulai menginfiltrasi kawasan ini,” jelasnya.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan perkembangan sektor pariwisata, Manggarai Barat menarik perhatian sindikat narkoba.

“Kedatangan wisatawan bisa memicu masalah baru, seperti yang terjadi di Bali. Kita tidak boleh membiarkan hal ini terjadi di Labuan Bajo,” tegas Hukom.

“Deklarasi Masyarakat Pesisir Bersinar” hari ini memiliki beberapa makna penting.

Pertama, deklarasi ini merupakan pesan keras kepada sindikat narkoba dan oknum pendukungnya bahwa pemerintah dan masyarakat bersungguh-sungguh memerangi mereka.

Artikel BNN RI Gelar Deklarasi Masyarakat Pesisir Bersinar di Water Front Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Menjadi rumah bagi pemuda-pemuda dari Nusa Tenggara Timur (NTT), FP NTT bukan hanya tempat berkumpul, tetapi juga tempat untuk berbagi ide dan mengembangkan potensi dalam segala bidang.

Tidak hanya terbatas pada kegiatan internal, FP NTT juga sering terlibat dalam berbagai aksi sosial baik di dalam maupun di luar NTT.

Kehadirannya memberi kekuatan strategis dalam memperkuat eksistensi dan citra anak-anak NTT di tingkat nasional maupun daerah.

Awal terbentuknya FP NTT berasal dari ide dan gagasan beberapa tokoh pemuda di Jakarta, yang kini telah berkembang hingga ke level provinsi dan kabupaten di seluruh Indonesia.

Mengapa FP NTT Harus Hadir di Manggarai Barat, Labuan Bajo?

Labuan Bajo, yang kini menjadi sorotan dunia sebagai kota wisata, menarik banyak perhatian generasi muda NTT untuk mencari peluang pekerjaan di sana. Kehadiran FP NTT di Manggarai Barat, Labuan Bajo menjadi sangat penting.

Melihat banyaknya warga NTT dari berbagai kabupaten yang tinggal dan menetap di Labuan Bajo, DPW dan DPP FP NTT sepakat untuk menunjuk Plasidus Asis Deornay, S.H sebagai ketua dan memberinya kewenangan untuk membentuk pengurus yang mencakup anak-anak muda NTT dari seluruh Kabupaten di NTT yang tinggal dan menetap di Manggarai Barat, Labuan Bajo.

Artikel Ketua DPW FP NTT Akan Melantik Pengurus DPD FP NTT Kabupaten Manggarai Barat pertama kali tampil pada NTT News.