Hal tersebut disampaikan Pius Baut saat diwawancarai NTTNEWS.NET di Labuan Bajo pada Senin (12/01/2026) pagi.

Ia menjelaskan, berdasarkan alokasi dari Kementerian Keuangan, total Dana Desa untuk Manggarai Barat tahun 2026 hanya berkisar Rp56 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp143 miliar.

“Untuk tahun 2026, Dana Desa di Manggarai Barat hanya sekitar Rp56 miliar sekian. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya Rp143 miliar, berarti terjadi pengurangan lebih dari 60%, bahkan hampir 70% untuk setiap desa,” jelas Pius Baut.

Menurutnya, penurunan drastis tersebut tentu akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa diminta untuk benar-benar selektif dan fokus pada program prioritas.

Pius menegaskan, penggunaan Dana Desa 2026 telah diatur dalam Petunjuk Teknis Kementerian Desa (Permendes) yang menetapkan tujuh prioritas utama.

“Prioritas pertama masih terkait penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, kemudian sektor kesehatan, padat karya tunai, serta ketahanan pangan. Dana Desa yang tersisa ini harus benar-benar dioptimalkan untuk kebutuhan yang paling mendesak di desa,” ujarnya.

Ia pun mengimbau para kepala desa agar tetap mampu membangun desa meskipun dengan keterbatasan anggaran, dengan mengutamakan hasil musyawarah desa.

“Ini memang menantang kepala desa untuk tetap bisa membangun desa walaupun dana terbatas. Karena itu, yang harus diutamakan adalah kebutuhan prioritas desa yang benar-benar disepakati melalui musyawarah,” tegasnya.

Terkait pembangunan fisik, Pius menyebutkan bahwa peluang penganggaran sangat kecil mengingat terbatasnya postur Dana Desa tahun 2026.

“Kalau kita melihat postur anggaran 2026, kemungkinan untuk kegiatan fisik sangat kecil. Dana desa hanya sekitar Rp300 jutaan per desa dan sudah terbagi untuk BLT, stunting, ketahanan pangan, dan program lainnya. Maka kami harapkan desa menunda dulu pembangunan fisik,” jelasnya.

Artikel Anggaran Dana Desa 2026 Merosot, Pembangunan Fisik Ditunda pertama kali tampil pada NTT News.

Tarsisius mengaku terkejut ketika dipanggil Inspektorat Kabupaten Manggarai Barat untuk memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat yang mengarah pada dugaan pemalsuan dokumen.

“Saya benar-benar kaget ketika dipanggil Inspektorat. Saya bahkan tidak tahu-menahu soal SPJ yang ditandatangani atas nama saya, karena sejak 30 Juni 2023 saya sudah tidak menjabat sebagai Sekretaris Desa,” ungkap Tarsisius dalam keterangannya.

Pemanggilan terhadap Tarsisius dilakukan berdasarkan surat Inspektorat bernomor INSPEK/700.1.2/625/XI/2025, yang mengacu pada temuan tanda tangan dirinya di sejumlah dokumen SPJ dana desa. Padahal, dokumen tersebut dibuat setelah ia resmi berhenti dari jabatannya.

Kepala Inspektorat Manggarai Barat, Blasius N. Oban, S.Sos, S.ST, M.M, membenarkan langkah audit yang saat ini sedang berlangsung di Desa Gurung.

Ia menyebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan berdasarkan laporan masyarakat (dumas) yang diterima pihaknya.

“Tim audit sedang melakukan audit atas dumas dari Desa Gurung. Hasilnya belum bisa disimpulkan. Soal dugaan pemalsuan tanda tangan nanti dilakukan pengembangan oleh tim,” ujar Blasius.

Ia menambahkan, “Kurang lebih seminggu sudah berjalan proses audit di lapangan.”

Menurut Blasius, audit ini mencakup penelusuran administrasi, validasi dokumen, serta pemeriksaan pihak-pihak terkait untuk memastikan apakah benar terjadi tindak manipulasi dokumen SPJ.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai Barat, Pius Baut, S.E, menyampaikan bahwa pihaknya tidak melakukan klarifikasi tambahan karena proses audit sudah ditangani Inspektorat.

Artikel Eks Sekdes Bongkar Bobrok Kades Desa Gurung, Inspektorat Ambil Langkah Tegas pertama kali tampil pada NTT News.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Manggarai Barat, Pius Baut, S.E, memastikan bahwa proses pemekaran desa tersebut semakin konkret.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan.

“Kami pastikan bahwa 31 desa baru ini sudah melalui proses verifikasi. Memang sempat ada kendala terkait batas desa, tetapi semua sudah selesai dan beres secara administrasi,” ungkap Pius Baut melalui telepon di Labuan Bajo, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, dokumen kelengkapan administrasi pemekaran desa telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi NTT untuk verifikasi.

“Tiga bulan lalu kami sudah membawa semua dokumen ke provinsi untuk verifikasi tahap pertama. Ada beberapa perbaikan yang sudah kami lakukan, dan dalam waktu dekat kami akan kembali menyerahkan dokumen yang sudah lengkap ke provinsi,” jelasnya.

Artikel 31 Desa Baru Siap Dimekarkan di Manggarai Barat, Simak Penjelasan Kadis PMD pertama kali tampil pada NTT News.