Dalam rilis tersebut, DPD Partai NasDem Manggarai Barat menegaskan bahwa pernyataan mereka merupakan bentuk pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna meluruskan pemberitaan yang berkembang di publik terkait isu keberadaan kantor sekretariat partai.

Namun di tengah upaya klarifikasi tersebut, Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai Barat justru mengambil langkah hukum dengan melayangkan pengaduan resmi (Dumas) ke Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat.

Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan partai politik (Banpol) oleh Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, yang juga merupakan anggota DPRD setempat.

Ketua LPPDM, Marsel Ahang, S.H., menyampaikan langsung laporan tersebut pada Kamis (31/10/2025). Ia meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres segera menindaklanjuti laporan itu dengan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan profesional.

Menurut Marsel, dugaan penyalahgunaan dana Banpol ini muncul karena adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data yang diterima LPPDM, Partai NasDem Manggarai Barat setiap tahunnya memperoleh dana Banpol sebesar Rp373.190.000 dari pemerintah daerah.

“Kami secara resmi telah melaporkan dugaan korupsi dana Banpol ini ke Polres Manggarai Barat. Ini langkah konkret agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap Ketua DPD NasDem, Ibu Yopi Widyanti,” tegas Marsel Ahang.

Artikel DPD NasDem Mabar Sampaikan Hak Jawab Soal Kantor, LPPDM Tetap Laporkan Dugaan Korupsi Dana Banpol ke Polres pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam rilis tersebut, DPD Partai NasDem Manggarai Barat menegaskan bahwa klarifikasi ini merupakan bentuk pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

“Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat mempunyai hak untuk memberikan hak jawab terhadap pemberitaan media yang kami nilai tidak sesuai fakta,” tulis pernyataan resmi DPD NasDem Manggarai Barat.

Hak jawab, lanjut pernyataan tersebut, merupakan bagian dari Kode Etik Jurnalistik yang wajib dipatuhi oleh semua wartawan dan perusahaan media. Berdasarkan Pasal 5 UU Pers, pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma agama, kesusilaan, serta asas praduga tak bersalah. Oleh karena itu, media juga berkewajiban memberikan ruang hak koreksi dan hak jawab secara proporsional kepada pihak yang merasa dirugikan.

“Kami menilai pemberitaan sejumlah media terkait keberadaan Sekretariat DPD Partai NasDem Kabupaten Manggarai Barat sangat merugikan partai karena tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Oleh sebab itu, kami merasa perlu untuk menyampaikan hak jawab ini secara terbuka kepada publik,” demikian bunyi pernyataan itu.

DPD Partai NasDem Manggarai Barat menegaskan bahwa Sekretariat DPD NasDem tidak pernah berpindah alamat. Hingga saat ini, sekretariat resmi partai tetap berada di Cowang Dereng, sesuai dengan laporan yang telah disampaikan kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Manggarai Barat.

Hal ini juga dibuktikan melalui kunjungan langsung Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Manggarai Barat, Frans Partono, ke Sekretariat DPD NasDem pada Jumat (31/10/2025).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memvalidasi informasi yang sempat beredar di sejumlah media, yang menyebutkan bahwa sekretariat partai telah berpindah bahkan dianggap fiktif.

“Hari ini kami pastikan bahwa Sekretariat DPD Partai NasDem sebagaimana dokumen resmi yang ada di Kesbangpol, itu masih pada posisi yang lama yakni beralamat di Cowang Dereng,” ujar Frans Partono kepada sejumlah awak media saat berada di Sekretariat Partai NasDem Manggarai Barat.

DPD NasDem menilai bahwa pemberitaan yang menyebutkan adanya perpindahan alamat merupakan bentuk disinformasi yang tidak berdasar dan dapat menyesatkan publik.

Dalam bagian lain klarifikasinya, DPD NasDem Manggarai Barat juga menanggapi pemberitaan terkait penggunaan Dana Bantuan Partai Politik (Banpol).

Artikel DPD NasDem Manggarai Barat Klarifikasi Soal Keberadaan Kantor dan Isu Dana Bantuan Politik pertama kali tampil pada NTT News.

Isu ini semakin memanas setelah beredar bahwa pengunduran diri tersebut dilakukan sebulan sebelum pemilu pada 14 Februari 2024 lalu.

Yakobus Damai, yang akrab disapa Jeck dan pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai NasDem, memberikan tanggapan menarik saat dihubungi oleh media ini melalui WhatsApp pada Jumat (15/3/2024) siang.

Jeck menyarankan untuk langsung mengonfirmasi hal ini ke sekretaris baru DPD NasDem, yaitu ibu Windy, yang kini menjabat sebagai sekretaris DPD NasDem.

“Saya sarankan untuk bertanya langsung kepada ibu Windy di sekretaris DPD NasDem saat ini,” ujar Jeck dengan penuh kearifan.

Ketika ditanya mengenai status Edi Endi di Partai NasDem, Jeck menjelaskan bahwa Edi Endi masih aktif sebagai anggota partai.

Artikel Beredar Isu Pengunduran Mantan Ketua DPD NasDem Mabar, Ini Penjelasan Mantan Sekretaris dan Ketua! pertama kali tampil pada NTT News.