Penghargaan tersebut diserahkan dalam acara yang digelar di Balairung Soesilo Soedarman, Gedung Sapta Pesona, Jakarta Pusat, Rabu (29/10/2025).

Kegiatan ini mengusung tema “Keterbukaan Informasi Publik dalam Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik”, sejalan dengan upaya pemerintah untuk memperkuat budaya transparansi dan akuntabilitas di seluruh badan publik.

BPOLBF menjadi salah satu Unit Kerja PPID Pelaksana yang berhasil mempertahankan standar tinggi dalam transparansi dan akuntabilitas informasi publik.

Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, bersama Ketua Komisi Informasi (KI) Pusat, Donny Yoesgiantoro, kepada Plt. Direktur Utama BPOLBF, Dwi Marhen Yono.

Dalam sambutannya, Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, menegaskan bahwa keterbukaan informasi publik merupakan fondasi utama dalam perjalanan demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik.

“Keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi cerminan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Pusat, Donny Yoesgiantoro, memberikan apresiasi tinggi atas konsistensi Kementerian Pariwisata dalam menjaga posisi sebagai salah satu kementerian paling informatif di tingkat nasional.

“Saya sangat mengapresiasi terselenggaranya kegiatan seperti ini. Kementerian Pariwisata selama ini konsisten menempati jajaran lima besar, bahkan tiga besar, kementerian dengan tingkat keterbukaan informasi publik yang tinggi dan transparan,” tuturnya.

Senada dengan itu, Sekretaris Kementerian Pariwisata sekaligus Atasan PPID Kemenpar, Bayu Aji, menegaskan kembali pentingnya implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar bagi penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Artikel BPOLBF Raih Penghargaan dari Kementerian Pariwisata, Simak Penjelasan Dwi Marhen pertama kali tampil pada NTT News.

Menurutnya, mulai tahun 2026, hanya travel agent yang terkurasi, resmi memiliki izin, dan berkantor di Labuan Bajo yang akan diberi kewenangan melayani pembelian tiket kunjungan ke Pulau Rinca dan destinasi lain di kawasan konservasi.

“Ke depan akan kita kurasi travel-travel saja. Jadi nanti yang berizin dan punya kantor di sinilah yang dapat melayani pembelian tiket Si Ora. Contohnya, kalau kita mau masuk Pulau Rinca tanggal berapa, jam berapa, ada carrying capacity namanya pembatasan. Kalau penuh, ya harus mundur ke jam berikutnya atau hari berikutnya. Nah, yang boleh hanya travel agent yang sudah terkurasi tadi,” tegas Marhen saat ditemui di Labuan Bajo, Senin (25/8/2025).

Ia menjelaskan, langkah ini diambil demi memberikan kepastian layanan bagi wisatawan sekaligus memastikan manfaat ekonomi lebih banyak dirasakan masyarakat lokal.

“Misalnya, kalau tim gabungan menilai yang terkurasi hanya 40 travel agent yang punya izin dan kantor di sini, maka hanya 40 itu yang boleh. Bagaimana dengan yang dari Jakarta, Surabaya, atau Bali? Ya mereka bisa bekerja sama dengan travel lokal. Harapannya, ketika ada apa-apa, kita ada yang bisa dimintai pertanggungjawaban di sini. Selama ini kan tidak. Kalau ada masalah, travel agent di kota lain susah dihubungi. Sampai pernah ada kasus wisatawan meninggal, telepon tidak aktif, akhirnya kami yang sibuk mencari ambulans,” jelasnya.

Artikel Tiket Wisata Komodo Wajib Lewat Travel Terkurasi di Labuan Bajo, Ini Tujuannya! pertama kali tampil pada NTT News.