Kapolres Richo dengan tegas menjelaskan bahwa akses jalan yang dikerjakan merupakan hasil dari komunikasi yang baik antara Polres Belu dan masyarakat setempat.

Ini bukan sekadar proyek pembangunan, melainkan upaya nyata untuk memberikan layanan dan kesejahteraan bagi mereka yang selama ini mengalami keterbatasan akses transportasi.

“Kami tidak hanya membangun jalan, tetapi juga membuka peluang-peluang baru bagi kesejahteraan masyarakat. Kasihan bagi para ibu yang ingin berobat atau wanita yang sedang hamil, akses yang baik sangatlah penting untuk keselamatan dan kesejahteraan mereka,” ungkap Kapolres Richo, melalui telepon pada Kamis (4/4/2024) siang.

Namun, tidak lepas dari tanggapan negatif dan tudingan pengrusakan hutan lindung. Kapolres menegaskan bahwa proyek ini bukanlah upaya merusak lingkungan, melainkan kontribusi nyata untuk kesejahteraan sosial.

Artikel Fakta dan Harapan di Balik Akses Jalan di Dusun Weberliku dan Bubur Lulik, Ini Penjelasan Kapolres! pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Wakil Direktur Kriminal Khusus Polda NTT, AKBP Yoce Marten, GMK, seorang teknisi di sebuah toko HP, awalnya diberikan tanggung jawab untuk memperbaiki HP milik korban NNM yang mengalami kerusakan.

Namun, GMK melanggar kepercayaan tersebut dengan mencuri video pribadi korban dan menyebarkannya tanpa izin.

Pada tanggal 2 Februari 2024, GMK membuat akun TikTok dengan nama @MataPolo23 dan mengirim pesan langsung kepada korban NNM dengan iming-iming uang sebesar Rp10.000.000 untuk berhubungan seks, namun korban tidak memberikan tanggapan.

GMK kemudian menggunakan akun palsu di TikTok untuk mengancam korban pada tanggal 28 Februari 2024, mengindikasikan bahwa video pribadi korban telah tersebar.

“Wadirkrimsus mengungkapkan bahwa pada tanggal 15 Maret 2024, kedua pelaku, GMK dan korban NNM, bertemu di hadapan saksi SHL, di mana GMK mengakui bahwa dia adalah pemilik akun TikTok @MataPolo23,” ungkap AKBP Yoce Marten.

Artikel Karena Kasus Ini Dua Pemuda di NTT Ditahan, Ini Penjelasan AKBP Yoce Marten! pertama kali tampil pada NTT News.

Endo menjelaskan bahwa pemakaian air yang menjadi dasar tagihan tersebut sesuai dengan fakta lapangan.

Hal ini dikarenakan ada empat rumah yang menggunakan air tersebut, sehingga tidak mengherankan jika tagihan air menjadi lebih besar.

” Seharusnya, pihak yang bersangkutan melakukan pengecekan terlebih dahulu. Setelah petugas lapangan kami turun dan memeriksa, ternyata ada empat rumah yang menggunakan air tersebut,” ujar Endo melalui pesan WhatsApp pada Rabu (20/3) malam.

Ketika diminta tanggapan terkait keluhan dari pelanggan tersebut, Endo menyampaikan bahwa pelanggan yang mengeluh bukanlah pelanggan dari PWM Manggarai Barat.

Artikel PWM Mabar Bantah Tagihan Tak Wajar! Ini Penjelasan Aurelius Endo pertama kali tampil pada NTT News.

Bheda dengan tegas menyampaikan bahwa di tengah keterbatasan sinyal, kecamatan menggunakan metode offline, khususnya PDF atau Excel, untuk menjalankan proses tersebut.

Ia menyebutkan kecamatan Macang Pacar sebagai contoh yang menghadapi kendala sinyal, namun tetap berupaya menjalankan rekapitulasi dengan metode tersebut.

Meskipun dalam perjalanan rekapitulasi tim menerima instruksi untuk memberhentikan sementara kegiatan, Bheda dengan bangga menyampaikan bahwa semangat dan dedikasi tim KPU tetap terjaga, dan proses rekapitulasi tetap dilanjutkan.

“Kami berterima kasih atas kesabaran dan keteguhan hati teman-teman kami, meskipun ada instruksi untuk menghentikan sementara, namun mereka tetap melanjutkan tugas mereka dengan penuh integritas,” ucap Bheda, di ruang kerjanya, Rabu (21/2/2024) siang.

Beliau juga mengungkapkan bahwa tensi yang terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan sangat penting, mengingat sejarah masalah yang muncul pada Pemilu sebelumnya.

“Kami sangat berterima kasih karena mekanisme terkait dengan rekapitulasi di tingkat kecamatan sekarang ini jauh lebih efisien dibandingkan dengan Pemilu 2019. Ini membuktikan kemajuan dan komitmen untuk menjalankan proses demokrasi dengan baik,” jelas Bheda.

Artikel Perkembangan Rekapitulasi Pemilu di Manggarai Barat, Ini Penjelasan Ketua KPU! pertama kali tampil pada NTT News.

Saat hendak konfirmasi terkait rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK dan informasi lainnya, keduanya disambut oleh informasi bahwa Komisioner KPU yang ada hanyalah Ketua KPU, Krispianus Bheda.

Namun, sebelum bertemu dengan Krispianus Bheda, mereka diminta untuk menunjukkan ID Card secara bergilir, diikuti dengan penginputan data ID Card dan permintaan untuk menyerahkan KTP serta menyebutkan nomor handphone.

Meskipun keduanya memiliki KTP, mereka memilih pulang karena merasa proses verifikasi tersebut memakan waktu dan terlalu rumit.

Cheluz mengecam cara KPU Mabar menerapkan sistem terhadap jurnalis, mengingat KPU sudah memiliki database jurnalis di Manggarai Barat.

“Saya menyesali cara KPU Manggarai Barat menerapkan sistem terhadap jurnalis yang hendak melakukan verifikasi informasi kepada komisioner. KPU harus melakukan verifikasi Kartu Pers dan KTP. Padahal database jurnalis di Manggarai Barat sudah dimiliki KPU Manggarai Barat,” ujar Cheluz.

Artikel Wartawan Sulit Mendapat Akses Informasi di KPU Manggarai Barat, Ini Penjelasan Krispianus Bheda! pertama kali tampil pada NTT News.