Menurut Seldy, tindakan menghambat maupun menyerang wartawan saat menjalankan tugas jurnalistik merupakan pelanggaran serius terhadap kebebasan pers yang dijamin undang-undang.

“Saya prihatin, ASN kok tidak memahami tugas pers. Menghambat, menghina, atau mencaci maki jurnalis saat bertugas adalah pelanggaran hukum yang serius di Indonesia. Pers dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang khusus dalam menjalankan fungsi kontrol sosialnya,” kata Seldy Oktavianus, Jumat (1/5/2026).

Seldy menjelaskan, pemberitaan Oke Narasi edisi 27 April 2026 terkait dugaan keterlibatan seorang pastor dalam peristiwa penggerebekan bersama seorang perempuan di Kabupaten Malaka sama sekali tidak berkaitan dengan oknum ASN yang akrab disapa Nomes itu.

Ia menegaskan, berita tersebut berfokus pada tanggapan pihak Gereja, termasuk hasil konfirmasi dengan Pater Deken Malaka, Hironimus Moen Saku, SVD.

“Kan aneh, berita saya tidak ada urusan dengan oknum ASN itu. Tapi saya justru diserang secara personal. Bagi saya ini merupakan pelanggaran serius. UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3), menegaskan bahwa pers nasional memiliki hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi,” tegasnya.

Ia juga menyoroti bahwa peristiwa yang terjadi di Dusun Tanekakoe, Desa Umanen Lawalu, Kecamatan Malaka Tengah, tidak memiliki keterkaitan dengan oknum ASN tersebut, namun justru memicu reaksi yang dinilai berlebihan.

Artikel Oknum ASN Malaka Diduga Serang Wartawan, Pemred Oke Narasi Tempuh Jalur Hukum pertama kali tampil pada NTT News.

Dugaan penganiayaan itu dilaporkan oleh seorang warga Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, bernama Alfonsius Leki (34).

Kepala Satreskrim Polres Malaka, Iptu Dominggus Duran, menegaskan bahwa kasus tersebut telah dinaikkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan.

“Kami sementara sudah membuat dan mengirimkan surat panggilan kepada korban (Alfonsius) dan saksi untuk dimintai keterangannya pada tahap penyidikan yang dijadwalkan pada hari Sabtu ini,” kata Dominggus, dikutip dari Kompas.com, Rabu (3/8/2025).

Dominggus menambahkan, sebelumnya pihaknya juga telah memintai keterangan dari Ketua DPRD Malaka, Adrianus Bria Seran, saat kasus ini masih berada di tahap penyelidikan.

“Nanti setelah kami melakukan pemeriksaan terhadap korban dan saksi dari pihak korban, kami akan bersurat untuk memanggil dan memeriksa terlapor (Adrianus) sebagai saksi dan juga saksi dari pihak terlapor. Jika semua tahapan sudah berjalan, termasuk pemeriksaan ahli yakni dokter yang mengeluarkan hasil visum, maka kami langsung melakukan gelar perkara untuk penetapan tersangka,” jelas Dominggus.

Ia menegaskan, proses hukum akan berjalan secara objektif dan profesional.

“Intinya, proses tetap berjalan dan kami tetap profesional dalam menangani semua tindak pidana,” ujarnya.

Kronologi Kejadian

Kasus ini bermula dari laporan yang diajukan Alfonsius ke Polres Malaka pada Kamis (14/8/2025). Dalam laporannya, Alfonsius menjelaskan bahwa peristiwa terjadi di Lapangan Bola Misi Besikama, Desa Lasaen, Kecamatan Malaka Barat, sekitar pukul 16.00 Wita.

Saat itu, ia sedang menonton pertandingan sepak bola sambil memainkan ponsel di tribun tepat di belakang kursi pemain cadangan.

Pada saat bersamaan, Adrianus terlihat memegang botol minuman keras dan membagikannya kepada orang-orang di sekitar bangku pemain cadangan. Melihat Alfonsius yang tengah memainkan ponsel, Adrianus menegurnya agar tidak mengambil foto atau video.

Artikel Ketua DPRD Malaka Dilaporkan Atas Dugaan Penganiayaan, Polisi Naikkan Status ke Penyidikan pertama kali tampil pada NTT News.

Peristiwa tersebut terjadi saat pertandingan sepak bola Respek OBM Cup III di Lapangan Besikama, Kecamatan Malaka Barat, pada Kamis (14/8/2025) sore.

Menurut keterangan saksi, Adrianus terlihat memegang botol minuman keras dan membagikannya kepada sejumlah orang di sekitar bangku pemain cadangan. Pada saat yang sama, korban Alfonsius tengah memainkan telepon genggamnya.

Melihat hal itu, Adrianus menegur dengan kalimat keras, “Woe, kenapa foto dan video?”

Usai melontarkan teguran, Adrianus kemudian meletakkan botol yang dipegangnya dan menghampiri Alfonsius.

Ia diduga berusaha merebut telepon genggam milik korban, namun korban menolak memberikannya.

Diduga karena tersulut emosi, Adrianus menarik kerah baju korban dengan tangan kanannya, lalu memukul pelipis kanan korban menggunakan tangan kiri sebanyak satu kali.

Akibat insiden itu, korban merasa dirugikan dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Malaka.

“Benar, kasusnya dilaporkan hari Kamis (14/8/2025) tadi malam,” ujar Kapolres Malaka, AKBP Riki Ganjar Gumilar, saat dikonfirmasi pada Jumat (15/8/2025) pagi, dikutip dari Tribunnews.com.

Profil Singkat Adrianus Bria Seran

Adrianus Bria Seran lahir di Haitimuk, Kecamatan Weliman, Kabupaten Malaka. Ia dikenal sebagai politisi senior yang telah duduk sebagai anggota DPRD Malaka selama empat periode berturut-turut.

Karier politiknya dimulai saat masih menjadi anggota DPRD Belu, sebelum Kabupaten Malaka resmi dimekarkan pada 2013. Saat itu, ia dipercaya menjabat Wakil Ketua DPRD Belu periode 2009–2014.

Artikel Ketua DPRD Malaka Dipolisikan Usai Diduga Aniaya Warga pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa itu terjadi pada Kamis (14/8/2025) di arena pertandingan sepak bola Turnamen Respek OBM CUP III di Lapangan Besikama, Kecamatan Malaka Barat.

Saat itu, Adrianus yang diketahui tengah memegang botol minuman keras, terlihat membagikan minuman kepada sejumlah orang di sekitar bangku cadangan pemain. Di waktu bersamaan, korban Alfonsius sedang menggunakan telepon genggamnya. Hal ini memicu reaksi keras Adrianus yang langsung menegur dengan kalimat kasar.

“Woe, kenapa foto dan video?” ujar Adrianus dengan nada tinggi.

Ketika Alfonsius menolak memberikan ponselnya, Adrianus diduga naik pitam, menarik kerah baju korban, lalu memukul pelipis kanan Alfonsius menggunakan tangan kiri satu kali. Akibatnya, korban mengalami luka dan pembengkakan di bagian wajah.

Servasius T. Serang menilai tindakan tersebut mencederai martabat seorang pejabat publik.

“Kami sangat mengecam tindakan arogan Ketua DPRD Malaka. Aparat kepolisian jangan diam, segera proses hukum secara adil dan transparan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum,” tegas Servasius, pada jumat (15/8).

Ia menambahkan, dugaan penganiayaan yang dilakukan Adrianus tidak hanya melukai korban, tetapi juga mencoreng nama baik lembaga legislatif Kabupaten Malaka.

Artikel Ketua DPRD Malaka Diduga Aniaya Warga, IMMALA Kupang Desak Polisi Bertindak Tegas pertama kali tampil pada NTT News.

Selain adanya laporan terkait dugaan masalah IT dan pencemaran nama baik, muncul dugaan baru yang melibatkan Wakil Bupati (Wabup) Malaka, HMS.

Wabup HMS diduga membawa preman saat mendatangi Marga PMKRI Malaka yang berlokasi di Kompleks Gereja Katolik Santa Maria Fatima Betun, Kabupaten Malaka.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, Wabup HMS bersama beberapa orang, termasuk preman, mendatangi Marga PMKRI Malaka di Kompleks Gereja Katolik Santa Maria Fatima Betun.

Kedatangan mereka disebut-sebut untuk menginterogasi para mahasiswa dengan dokumen tebal yang isinya tidak diketahui secara pasti oleh mahasiswa PMKRI.

Selain itu, Wabup HMS juga diduga menunjukkan pesan WhatsApp terkait permohonan bantuan tiket perjalanan untuk Rakernas di Jakarta, yang seharusnya bersifat pribadi dan tidak boleh disebarluaskan ke pihak lain.

Sikap Wabup Malaka ini mendapat kecaman dari berbagai pihak, termasuk PMKRI tingkat regio dan nasional, serta organisasi lain seperti Aliansi Rakyat Anti Korupsi (ARAKSI) dan Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia.

Lebih lanjut, dugaan intimidasi juga muncul dari seorang preman berinisial SM yang menanyakan kepada mahasiswa, “Malam tidur di mana?” Pertanyaan ini dinilai tidak relevan dengan agenda demonstrasi dan dianggap sebagai bentuk ancaman, terutama mengingat lokasi rumah SM yang berdekatan dengan Marga PMKRI Malaka di Kompleks Gereja Katolik Betun.

PADMA Indonesia menegaskan bahwa PMKRI seharusnya tidak hanya melaporkan individu tertentu, seperti pemilik akun SBS-HMS, tetapi juga Wakil Bupati Malaka HMS.

PADMA menilai pernyataan Wabup Malaka di hadapan kader-kader PMKRI dapat dijadikan bukti untuk laporan polisi, karena dalam pernyataannya, Wabup HMS secara terang-terangan menuduh Ketua DPC PMKRI Malaka melakukan pemerasan tanpa melakukan klarifikasi terlebih dahulu.

Artikel Wakil Bupati Malaka Diduga Bawa Preman ke Kompleks Gereja Katolik Betun, Ada Apa? pertama kali tampil pada NTT News.

Dukungan warga terlihat sangat besar dan merata di berbagai desa, menandakan tingginya antusiasme masyarakat Malaka terhadap pasangan ini dalam ajang Pilkada Malaka yang semakin dekat.

Sejak awal kampanye, SN-FBN sukses menunjukkan kekuatan basis pendukung yang luas.

Tim kampanye lawan juga memobilisasi massa dan membagikan momen-momen kampanye mereka di media sosial, namun SN-FBN tampil lebih unggul dengan dukungan yang solid dari masyarakat di setiap desa.

Mereka berbeda dari tim lain, yang terkadang harus mendatangkan massa dari kecamatan lain demi mengisi titik kampanye.

Agustinus Atok, Ketua Jaringan Aktivis Malaka, menyampaikan pandangannya tentang dukungan luar biasa ini pada Minggu (3/11/24).

“Dukungan untuk SN-FBN sangat kuat. Di setiap titik kampanye, massa pendukung yang hadir sangat besar, hampir setara dengan massa dari kandidat lain yang terpaksa mendatangkan warga dari beberapa desa atau bahkan kecamatan lain,” ujarnya.

Menurut Agustinus, pasangan SN-FBN memiliki strategi kampanye yang efektif, di mana mereka berfokus pada setiap desa, tanpa menggabungkan banyak desa di satu lokasi kecuali jika waktu kampanye sangat terbatas.

“Jika ada pembatasan waktu, barulah dua desa digabungkan dalam satu lokasi untuk kampanye. Tapi, SN-FBN berkomitmen untuk tetap hadir di setiap desa, sehingga tidak ada titik kampanye yang diabaikan,” jelasnya.

Artikel SN-FBN Kuasai Kampanye Pilkada Malaka dengan Dukungan Solid Warga Desa pertama kali tampil pada NTT News.

Jumlah massa yang hadir dalam deklarasi ini meningkat tiga kali lipat dibandingkan dengan acara serupa pada tahun 2020.

Ketua Tim Partai Koalisi Pengusung SN-FBN, Benny Chandradinata, menegaskan keyakinan bahwa pasangan Simon-Felix akan meraih kemenangan di Pilkada Malaka 2024.

“Simon-Felix pasti menang,” tegas Benny, yang juga menjabat sebagai Ketua DPC Gerindra Malaka.

Dia menambahkan bahwa Pilkada harus dijalankan dengan semangat riang gembira, mencerminkan demokrasi yang sehat.

Dalam orasinya di Weleun, Desa Bakiruk, Kecamatan Malaka Tengah, Benny menyampaikan mandat dari Prabowo Subianto, presiden terpilih, untuk memenangkan SN-FBN pada Pilkada mendatang.

“Kehadiran partai pengusung dan semua unsur tim pemenangan sudah berada dalam barisan kemenangan,” tambahnya.

Artikel Deklarasi Akbar SN-FBN: Dukungan Masyarakat Melonjak Tiga Kali Lipat pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam suasana penuh semangat, masyarakat setempat bertekad untuk memenangkan pasangan ini dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang dijadwalkan berlangsung pada 27 November 2024 mendatang.

Deklarasi dukungan ini dilaksanakan di tengah-tengah masyarakat Desa Wehali yang dihadiri oleh kurang lebih 600 massa.

Dalam acara tersebut, para pendukung memamerkan atribut kampanye, mulai dari bendera hingga spanduk yang bertuliskan dukungan untuk KITA-EBA.

Atmosfer acara semakin meriah dengan berbagai orasi politik yang disampaikan oleh para tokoh masyarakat, relawan, dan pendukung pasangan calon.

“Pilihannya sudah jelas, kami siap mendukung Kim Taolin dan Eduardus Bere Atok. Kami percaya mereka adalah pasangan yang mampu membawa perubahan positif bagi Kabupaten Malaka,” ungkap salah satu tokoh masyarakat, yang mewakili suara warga dalam acara deklarasi tersebut.

Para pendukung menilai, Kim Taolin dan Eduardus Bere Atok memiliki rekam jejak yang baik dan komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mereka dianggap mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan menjadikan pembangunan sebagai prioritas utama.

Artikel Ratusan Masyarakat Desa Wehali Serukan Dukungan untuk Pasangan KITA-EBA pada Pilkada Malaka pertama kali tampil pada NTT News.

Dukungan ini menjadikan paket yang dikenal dengan tagline SN-FBN semakin kokoh di ajang Pilkada Kabupaten Malaka 2024.

Paket SN-FBN kini mendapatkan dukungan dari lima partai politik (parpol) besar, yakni PDIP, NasDem, Gerindra, Demokrat, dan PSI.

Total kursi yang dimiliki oleh kelima parpol ini mencapai 15 kursi di DPRD Kabupaten Malaka.

Artikel Lima Parpol Bersatu untuk Menangkan Paket SN-FBN di Pilkada Malaka 2024 pertama kali tampil pada NTT News.

SK tersebut tertera dengan nomor: 08-1344/kpts/DPP-GERINDRA/2024 yang menyetujui pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Malaka.

Surat Keputusan Gerindra ini ditandatangani langsung oleh Ketua Umum Prabowo Subianto dan Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani.

Dalam penyerahan SK tersebut, paket yang dikenal dengan tagline SN-FBN siap melangkah ke arena Pilkada Malaka 2024.

Benny Chandradinata, Ketua DPC Gerindra Kabupaten Malaka, menyambut kehadiran pasangan calon bupati dan wakil bupati dengan hangat saat mereka mendaftar di sekretariat pada 2 Mei 2024.

Artikel DPP Gerindra Resmi Usung SN-FBN untuk Pilkada Malaka 2024, Bukan Omon-omon! pertama kali tampil pada NTT News.