Menurut politikus yang kerap disapa Marten itu, bahwa kewajiban itu bukan sekadar wacana, melainkan telah diatur secara tegas dalam regulasi nasional, yakni Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Angkutan Laut, khususnya Pasal 89 dan Pasal 90 yang mengatur kewajiban perusahaan angkutan laut memiliki kantor cabang atau perwakilan di wilayah operasional tertentu.

Ia menilai, selama ini banyak perusahaan kapal wisata menikmati potensi besar pariwisata Labuan Bajo, menggunakan fasilitas pelabuhan, menjual paket wisata di kawasan Taman Nasional Komodo, hingga meraup keuntungan miliaran rupiah, namun administrasi perusahaan justru berada di luar Manggarai Barat.

“Kalau kapal wisata menjalankan aktivitas usaha secara tetap di Labuan Bajo, memperoleh keuntungan ekonomi di daerah ini, menggunakan fasilitas daerah, memanfaatkan destinasi daerah, maka secara logis dan administratif perusahaan juga harus hadir secara resmi di daerah operasi,” tegas Marten kepada media ini pada Rabu (13/5/2026).

Politisi itu menilai keberadaan kantor cabang di daerah operasi sangat penting karena menyangkut kepastian hukum dan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap aktivitas usaha kapal wisata yang terus berkembang di Labuan Bajo.

Menurutnya, kehadiran kantor resmi juga berkaitan langsung dengan perlindungan tenaga kerja lokal, pelayanan terhadap konsumen wisatawan, hingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang selama ini dinilai belum maksimal.

“Jangan hanya aktivitas bisnisnya ada di Labuan Bajo, tetapi seluruh administrasi, pajak, dan keuntungan ekonominya justru mengalir keluar daerah. Daerah ini jangan hanya menjadi tempat mencari uang tanpa ada kontribusi administratif yang jelas,” katanya.

Marthen juga menyoroti lemahnya pengawasan akibat banyak operator kapal wisata yang aktif beroperasi di Manggarai Barat namun legalitas administrasi perusahaannya berada di luar daerah.

Artikel DPRD NasDem Soroti Kapal Wisata “Siluman”, Raup Untung di Labuan Bajo Tapi Kantor di Luar Daerah pertama kali tampil pada NTT News.

Di tengah status Labuan Bajo sebagai destinasi wisata premium nasional, Hasanudin menilai pemerintah daerah belum maksimal mengawasi aktivitas usaha wisata laut yang setiap tahun terus bertumbuh pesat.

Ironisnya, dari ratusan kapal wisata yang setiap hari mengangkut wisatawan ke kawasan Taman Nasional Komodo dan pulau-pulau wisata lainnya, sebagian besar disebut belum memiliki legalitas usaha yang jelas.

“Dari total 800 lebih kapal wisata, yang memiliki izin dan berkontribusi terhadap PAD baru 200 lebih kapal. Sedangkan 600 lebih lainnya belum memiliki izin. Tentunya ini berarti tidak ada kontribusi terhadap PAD Kabupaten Manggarai Barat,” tegas Hasanudin, Rabu (13/05/2026).

Data tersebut dinilai menjadi alarm keras bagi pemerintah daerah. Sebab, sektor pariwisata selama ini digadang-gadang sebagai tulang punggung ekonomi Manggarai Barat, namun potensi pendapatan daerah justru diduga banyak mengalir keluar tanpa kontrol yang jelas.

Menurut Hasanudin, lemahnya pengawasan terhadap kapal wisata ilegal berpotensi menyebabkan kerugian besar bagi daerah.

Ia menilai keuntungan dari bisnis wisata laut lebih banyak dinikmati pengusaha luar daerah, sementara masyarakat lokal dan pemerintah daerah hanya menerima dampak kecil.

“Jika terdapat kebocoran daerah, maka uang ini tidak masuk dalam PAD Kabupaten Manggarai Barat, tetapi pendapatan tersebut langsung ke kota-kota besar tanpa masuk ke daerah, karena yang punya kapal-kapal wisata ini banyak juga yang dari luar daerah,” ujarnya.

Ia menegaskan, kondisi tersebut tidak boleh terus dibiarkan karena dapat memperlemah kemandirian fiskal daerah.

Hasanudin bahkan meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait segera melakukan langkah konkret berupa penertiban menyeluruh terhadap kapal wisata yang belum mengantongi izin operasional.

Selain penertiban, DPRD juga mendorong agar seluruh operator kapal wisata diwajibkan membuka kantor cabang resmi di Labuan Bajo.

Langkah itu dinilai penting untuk mempermudah pengawasan administrasi, penarikan pajak daerah, hingga memastikan aktivitas usaha benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat setempat.

“Perlu dilakukan penertiban agar kebermanfaatannya betul-betul dirasakan oleh daerah melalui PAD di sektor tersebut dan juga berdampak langsung kepada kepentingan masyarakat Kabupaten Manggarai Barat,” katanya.

Artikel DPRD Soroti Kebocoran PAD Akibat 600 Kapal Wisata Tak Berizin di Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Kapal wisata bernama KM Wafil Putra dengan bobot 62 Gross Tonnage (GT) tersebut mengangkut total 21 orang, terdiri dari 14 wisatawan asing, 1 pemandu wisata, dan 6 anak buah kapal (ABK).

Kepala Satuan Polisi Perairan dan Udara (Kasat Polairud) Polres Manggarai Barat, AKP Dimas Yusuf Fadhillah Rahmanto, S.Tr.K., S.I.K., menjelaskan bahwa insiden terjadi pada Rabu malam, 14 Mei 2025. Beruntung, tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Seluruh penumpang berhasil dievakuasi dengan selamat.

“Berkat kerja keras tim SAR gabungan, seluruh penumpang KM Wafil Putra berhasil diselamatkan,” ujar AKP Dimas saat dikonfirmasi pada Kamis pagi, 15 Mei 2025.

Dijelaskan bahwa kapal bertolak dari Labuan Bajo menuju Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kapal dilaporkan mengalami kandas sekitar pukul 19.10 WITA di sebelah utara Pulau Padar, tepatnya di koordinat 08°60’2.84″ LS dan 119°62’8.89″ BT, atau sekitar 20 mil laut arah barat dari Pelabuhan Marina Labuan Bajo.

“Diduga kapal mengalami gangguan navigasi hingga menabrak karang di sekitar perairan Tanjung Baru Cina, Pulau Padar. Tabrakan tersebut menyebabkan kebocoran pada lambung kapal dan air masuk ke ruang mesin,” jelasnya.

Beruntung, saat kejadian terdapat beberapa kapal wisata lain di sekitar lokasi, sehingga proses evakuasi awal dapat segera dilakukan. Nahkoda KM Wafil Putra langsung mengevakuasi seluruh penumpang menggunakan sekoci menuju kapal KM Fahri Jaya dan KM Bintang Laut yang kebetulan berada di dekat lokasi.

Tim SAR gabungan yang tiba di lokasi sekitar pukul 21.00 WITA segera melanjutkan proses evakuasi dari kapal penolong tersebut. Para penumpang kemudian dibawa kembali ke Labuan Bajo.

Artikel Seluruh Penumpang Kapal Wisata Kandas di Perairan Pulau Padar Berhasil Diselamatkan pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam pernyataannya, Marten menekankan perlunya tindakan tegas terhadap pelaku usaha yang masih melakukan pungutan liar.

“Saya mendorong agar pemerintah terus memantau dan menindak tegas setiap pelanggaran terkait pungutan liar. Kita tidak bisa membiarkan praktek-praktek ini merusak citra pariwisata Manggarai Barat,” Ujar Marten, Jumat (9/8/2024).

Lebih lanjut, Marten meminta agar pemerintah memiliki data akurat mengenai jumlah kapal phinisi yang berada di Labuan Bajo—baik yang menetap maupun yang hanya singgah.

“Kami perlu mengetahui dengan jelas berapa banyak kapal yang menginap dan berapa yang hanya berlayar singgah. Selain itu, retribusi yang dikenakan harus transparan dan jelas perhitungannya,” Ungkap Marten.

Ketua DPRD Manggarai Barat juga mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap kapal phinisi yang beroperasi.

Ia meminta KSOP (Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan) untuk bersikap tegas dan terbuka mengenai informasi clearance kapal sebelum wisatawan menaiki kapal.

“Kondisi kapal harus selalu diperiksa untuk memastikan kelayakannya. Jangan tunggu sampai terjadi kecelakaan baru kemudian melakukan pengecekan,” ujar Marten.

Artikel Ketua DPRD Mabar Tekankan Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar dan Kelayakan Kapal Wisata pertama kali tampil pada NTT News.