Menurut Kanisius Jehabut, diskusi mengenai keberadaan Koperasi Desa Merah Putih harus ditempatkan dalam kerangka hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya, sehingga tidak hanya bertumpu pada kondisi faktual di lapangan semata.

“Saya menghormati pandangan Saudara Mario Pranda. Namun saya perlu menegaskan bahwa persoalan Koperasi Desa Merah Putih tidak dapat diselesaikan hanya dengan melihat kondisi lapangan tanpa membaca dan memahami kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaannya. Justru hukum dan kebijakan negara dibuat untuk menjawab persoalan yang ada di lapangan,” tegas Kanisius kepada media ini, pada Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pernyataannya sebelumnya bahwa Program Koperasi Desa Merah Putih tidak dimaksudkan untuk membebani masyarakat dalam penyediaan lahan bukanlah asumsi pribadi, melainkan merujuk pada ketentuan yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 beserta petunjuk pelaksanaannya.

“Ketika saya menyampaikan bahwa program KDMP tidak dimaksudkan membebani masyarakat dalam penyediaan lahan, saya tidak sedang berteori dari balik meja. Saya merujuk pada Inpres Nomor 17 Tahun 2025 dan berbagai petunjuk pelaksanaannya yang secara tegas mengarahkan pemanfaatan aset pemerintah, baik aset desa, aset pemerintah kabupaten, aset pemerintah provinsi maupun aset pemerintah pusat,” jelasnya.

Karena itu, Kanisius menilai anggapan bahwa masyarakat akan dibebankan menyediakan tanah apabila desa tidak memiliki lahan merupakan kesimpulan yang terlalu dini dan tidak memiliki landasan normatif yang kuat.

“Jika ada desa yang tidak memiliki lahan, kesimpulan bahwa masyarakat akan dibebani tanahnya adalah kesimpulan yang terlalu jauh dan tidak memiliki dasar normatif. Yang seharusnya dipertanyakan adalah apakah pemerintah kabupaten sudah menginventarisasi aset daerah yang dapat digunakan, apakah pemerintah provinsi telah menyiapkan dukungan aset, dan apakah pemerintah pusat melalui kementerian terkait telah melakukan pemetaan aset negara yang tersedia,” ujarnya.

Menurutnya, fokus utama seharusnya diarahkan pada tanggung jawab pemerintah dalam memastikan tersedianya aset yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung keberhasilan program tersebut.

Artikel Kanisius Tegas ke Mario: Jangan Giring Opini Seolah Warga Harus Sediakan Tanah untuk KDMP pertama kali tampil pada NTT News.