Menurut Mendagri, percepatan penanganan bencana dapat dilakukan melalui penyaluran anggaran hibah, baik langsung maupun tidak langsung, sesuai pedoman yang telah diatur dalam Surat Edaran yang baru diterbitkan Kemendagri.

“Inilah waktunya bagi rekan-rekan kepala daerah untuk saling membantu satu sama lain. Karena ini bisa terjadi di mana saja, kapan saja,” tegas Tito Karnavian saat menyampaikan keterangan pers terkait perkembangan penanggulangan bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, bertempat di Posko Terpadu TNI, Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (3/12/2025).

Mendagri menuturkan, dukungan dari daerah lain sangat dibutuhkan, terutama bagi wilayah yang tengah dilanda bencana dalam skala besar.

Ia secara khusus mengapresiasi langkah cepat Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Bengkulu yang telah menyalurkan bantuan ke daerah terdampak tanpa menunggu instruksi lebih lanjut.

“Khusus bagi daerah yang memiliki kapasitas fiskal kuat, momentum ini sangat berarti untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena musibah,” jelasnya.

Artikel Semua Kepala Daerah Wajib Tahu, Ini Penegasan Mendagri Tito Karnavian pertama kali tampil pada NTT News.

Rapat tersebut mengusung agenda Monitoring dan Evaluasi Kepatuhan Penganggaran dan Pembayaran Iuran JKN yang bersumber dari APBD, serta menjadi forum strategis antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi permasalahan tunggakan pembayaran iuran JKN.

Turut hadir dalam rapat ini sejumlah kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT), antara lain Bupati Manggarai Timur, Andreas Agas; Bupati Ngada, Raymundus Bena; dan Wakil Bupati Ende, Dominikus Minggu Mere. Hadir pula perwakilan dari Kemendagri, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) sebagai narasumber, serta jajaran Direksi Wilayah XI BPJS Kesehatan, para Sekda, Asisten Daerah, dan Kepala BKAD se-Provinsi NTT baik secara luring maupun daring.

Dalam sambutannya, Bupati Edistasius menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan lintas pemerintah daerah untuk mewujudkan masyarakat yang sehat dan sejahtera.

“Kebersamaan kita hari ini bertujuan agar rakyat yang kita pimpin dapat benar-benar merasakan kesejahteraan. Kesehatan adalah bagian dari penjabaran Asta Cita keempat Presiden Prabowo Subianto, dan melalui forum ini kita ingin merumuskan kebijakan konkret yang dapat diselesaikan bersama, baik oleh BPJS Kesehatan maupun para kepala daerah se-NTT,” ujar Bupati Edistasius.

Sementara itu, Sekretaris Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Horas Maurits Panjaitan, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum ini.

Artikel Kemendagri Singgung Tunggakan JKN Pemda se-NTT Capai Rp42,2 Miliar, Begini Respon Bupati Edi pertama kali tampil pada NTT News.

Demikian disampaikan Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri Yusharto Huntoyungo saat mewakili Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal (Sekjen) Tomsi Tohir menutup Seminar dan Musyawarah Nasional VIII Asosiasi Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia (ASDEKSI) di Hotel Millenium Jakarta pada Jumat, 17 Mei 2024.

“Kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan daerah diperlukan untuk diarahkan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat dan peningkatan daya saing daerah,” ungkap Yusharto.

Tidak hanya itu, Yusharto juga menekankan keberhasilan Sekretaris DPRD dalam membangun hubungan baik dengan kepala daerah akan berdampak terhadap peningkatan kualitas hidup, penegakan hukum, hingga pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah.

Artikel Kemendagri Tekankan Peran Penting Sekretaris DPRD Jaga Hubungan Harmonis Legislatif dengan Kepala Daerah pertama kali tampil pada NTT News.