Kegiatan yang mengusung tema “Memperkuat Organisasi dan Profesionalisme Guru” ini dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Manggarai Barat, Agustinus Gias, S.Pd, serta dihadiri pengurus PGRI Kabupaten dan Kecamatan, para kepala sekolah, guru, pengawas sekolah, perwakilan Kementerian Agama, dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Agustinus Gias menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada jajaran pengurus PGRI Manggarai Barat yang telah menyelenggarakan konferensi kerja sebagai wadah konsolidasi organisasi, evaluasi program, dan perumusan langkah-langkah strategis dalam memajukan pendidikan di daerah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pengurus PGRI Kabupaten Manggarai Barat atas penyelenggaraan konferensi kerja ini. Forum ini sangat penting sebagai sarana konsolidasi organisasi, evaluasi program, serta perumusan langkah-langkah strategis untuk meningkatkan peran dan kontribusi guru dalam pembangunan pendidikan di daerah yang kita cintai,” ujar Agustinus.

Menurutnya, PGRI bukan sekadar organisasi profesi biasa, melainkan mitra strategis pemerintah dalam perjalanan pembangunan pendidikan nasional maupun daerah.

“PGRI memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan, memperjuangkan hak-hak guru, serta mengembangkan kompetensi tenaga pendidik. Karena itu, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menempatkan sektor pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan daerah,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agustinus menyoroti pentingnya solidaritas di kalangan guru. Ia berharap seluruh guru, baik ASN, PPPK maupun guru swasta, dapat bergabung dalam organisasi profesi PGRI.

“Saya masih mendengar ada guru yang belum bergabung dalam organisasi profesi ini. PGRI bukan organisasi untuk guru PNS atau PPPK saja, tetapi organisasi seluruh guru di Kabupaten Manggarai Barat. Solidaritas yang dibangun harus menjangkau semua guru tanpa membedakan status dan tempat tugas,” katanya.

Ia mengingatkan bahwa berbagai hak dan kesejahteraan yang saat ini dinikmati guru merupakan hasil perjuangan panjang PGRI hingga tingkat nasional.

“Apa yang kita nikmati hari ini tidak lepas dari perjuangan PGRI dari tingkat daerah hingga pusat. Karena itu saya berharap seluruh guru dapat menjadi anggota PGRI agar organisasi ini semakin kuat dalam memperjuangkan nasib guru,” tambahnya.

Agustinus juga menekankan bahwa profesionalisme guru tidak boleh hanya dimaknai sebagai tuntutan kesejahteraan atau tunjangan profesi.

“Jangan sampai kita bertopeng di balik kata profesionalisme hanya untuk berbicara soal hak-hak finansial. Yang paling penting adalah bagaimana profesionalisme itu tercermin dalam pelayanan kepada peserta didik. Anak-anak adalah pihak yang paling merasakan dampak dari kualitas profesionalisme kita,” ujarnya.

Menurutnya, guru saat ini dituntut menjadi fasilitator, inovator, motivator sekaligus teladan bagi peserta didik di tengah perkembangan teknologi dan perubahan dunia pendidikan yang semakin kompleks.

Pada bagian lain sambutannya, Agustinus mengungkapkan hasil pendalaman yang dilakukannya sejak menjabat Kepala Dinas PKO Manggarai Barat. Ia mengaku menemukan berbagai persoalan yang perlu segera dibenahi, salah satunya terkait validitas Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

“Saya menemukan bahwa kondisi Dapodik kita sedang tidak baik-baik saja. Masih ada praktik manipulasi data sekolah untuk kepentingan tertentu. Kalau data tidak sesuai kondisi riil, maka pemerintah pusat akan salah membaca kebutuhan daerah kita,” ungkapnya.

Ia menegaskan tidak akan mentolerir praktik manipulasi data karena berdampak langsung terhadap peluang memperoleh bantuan pembangunan pendidikan dari pemerintah pusat.

“Mulai hari ini saya minta semua kepala sekolah memastikan data yang dimasukkan benar-benar sesuai kondisi nyata di lapangan. Hanya dengan data yang valid kita bisa menarik program dan anggaran pusat untuk pembangunan pendidikan di Manggarai Barat,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, Agustinus juga memaparkan sejumlah program prioritas Dinas PKO Manggarai Barat, di antaranya penguatan kompetensi kepala sekolah, penataan kepemimpinan sekolah, pengembangan muatan lokal pariwisata, hingga peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.

Artikel Konferensi Kerja I PGRI Manggarai Barat 2026 Resmi Dibuka Kadis Pendidikan pertama kali tampil pada NTT News.

Hal tersebut disampaikan Pius Baut saat diwawancarai NTTNEWS.NET di Labuan Bajo pada Senin (12/01/2026) pagi.

Ia menjelaskan, berdasarkan alokasi dari Kementerian Keuangan, total Dana Desa untuk Manggarai Barat tahun 2026 hanya berkisar Rp56 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp143 miliar.

“Untuk tahun 2026, Dana Desa di Manggarai Barat hanya sekitar Rp56 miliar sekian. Kalau dibandingkan tahun sebelumnya Rp143 miliar, berarti terjadi pengurangan lebih dari 60%, bahkan hampir 70% untuk setiap desa,” jelas Pius Baut.

Menurutnya, penurunan drastis tersebut tentu akan berdampak langsung terhadap pelaksanaan program dan kegiatan di tingkat desa.

Oleh karena itu, pemerintah desa diminta untuk benar-benar selektif dan fokus pada program prioritas.

Pius menegaskan, penggunaan Dana Desa 2026 telah diatur dalam Petunjuk Teknis Kementerian Desa (Permendes) yang menetapkan tujuh prioritas utama.

“Prioritas pertama masih terkait penanganan kemiskinan ekstrem melalui BLT Desa, kemudian sektor kesehatan, padat karya tunai, serta ketahanan pangan. Dana Desa yang tersisa ini harus benar-benar dioptimalkan untuk kebutuhan yang paling mendesak di desa,” ujarnya.

Ia pun mengimbau para kepala desa agar tetap mampu membangun desa meskipun dengan keterbatasan anggaran, dengan mengutamakan hasil musyawarah desa.

“Ini memang menantang kepala desa untuk tetap bisa membangun desa walaupun dana terbatas. Karena itu, yang harus diutamakan adalah kebutuhan prioritas desa yang benar-benar disepakati melalui musyawarah,” tegasnya.

Terkait pembangunan fisik, Pius menyebutkan bahwa peluang penganggaran sangat kecil mengingat terbatasnya postur Dana Desa tahun 2026.

“Kalau kita melihat postur anggaran 2026, kemungkinan untuk kegiatan fisik sangat kecil. Dana desa hanya sekitar Rp300 jutaan per desa dan sudah terbagi untuk BLT, stunting, ketahanan pangan, dan program lainnya. Maka kami harapkan desa menunda dulu pembangunan fisik,” jelasnya.

Artikel Anggaran Dana Desa 2026 Merosot, Pembangunan Fisik Ditunda pertama kali tampil pada NTT News.

Kunjungan ini merupakan bagian penting dari tahapan finalisasi dokumen Roadmap Transformasi Pendidikan yang tengah disusun sebagai pedoman pembangunan pendidikan jangka panjang di Kabupaten Manggarai Barat, sejalan dengan visi daerah menuju masyarakat yang cerdas, mandiri, dan berdaya saing.

Dalam pertemuan di kantor Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Dinas, jajaran pejabat struktural, serta perwakilan pengawas dan kepala sekolah, yang kemudian menggelar sesi diskusi intensif mengenai tata kelola pendidikan, inovasi kebijakan, dan penerapan sistem manajemen sekolah berbasis digital.

Kepala Dinas PKO Manggarai Barat, Drs. Yohanes Hani, M.Pd, menyampaikan bahwa kunjungan ini memberikan banyak pelajaran berharga.

“Pada kesempatan studi banding ini, dari Kadis dan Sekdis serta jajarannya, kami banyak mendapat masukan administratif dan substantif, berikut sharing praktik baik dalam mengelola ekosistem pendidikan. Masukan ini menjadi kontribusi berharga bagi penyempurnaan dokumen peta jalan yang sementara dalam fase finalisasi,” ujar Yohanes Hani kepada NTTNEWS.NET, pada Selasa (4/11).

Lebih lanjut, Yohanes menjelaskan bahwa Yogyakarta dipilih sebagai daerah tujuan studi banding karena memiliki sistem pendidikan yang sudah maju, inklusif, dan adaptif terhadap dinamika sosial-ekonomi masyarakat.

“Kita tahu bahwa Kota Yogyakarta dikenal sebagai kota pelajar dengan kualitas pendidikan yang sangat baik. Banyak inovasi yang bisa kita pelajari dan sesuaikan dengan konteks lokal di Manggarai Barat,” tambahnya.

Artikel Studi Banding ke Yogyakarta, Dinas PKO Mabar Serap Praktik Baik Dunia Pendidikan pertama kali tampil pada NTT News.

Kepala Dinas P2KB Manggarai Barat, Rafael Guntur, menegaskan bahwa pihaknya harus bekerja dengan keterbatasan, namun tetap menekankan pentingnya kolaborasi dengan masyarakat dan kader desa.

“Walaupun dengan keterbatasan anggaran, bagaimana kita mau membuat orang itu merasa dia bisa menyatu dengan kita. Biasanya pekerjaan ini kan menyatukan dua kepentingan. Sehingga saya harus lebih banyak membangun kolaborasi dan saling mengenal. Bahkan dengan biaya terbatas, saya tetap berusaha membuat kegiatan di desa agar masyarakat merasa kami hadir,” ungkap Rafael Guntur, pada Jumat (3/10).

Rafael menjelaskan bahwa dirinya rutin turun langsung ke desa-desa untuk memberikan pembinaan dan motivasi kepada para kader.

Menurutnya, hal ini urgen karena kader desa menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan program Keluarga Berencana (KB) dan peningkatan kualitas keluarga.

Di setiap desa, terdapat dua jenis kader, yakni PPKBD (Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa) serta Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang berperan mendampingi ibu hamil, ibu menyusui, dan wanita usia subur. Seluruh data hasil pendampingan ini diinput melalui aplikasi LC Mail.

“Kami turun itu untuk memastikan kader bekerja di lapangan sekaligus memberikan motivasi agar mereka melaksanakan pekerjaan demi tercapainya manusia dan keluarga yang berkualitas,” jelas Rafael.

Selain pengendalian penduduk, Dinas P2KB juga mengambil peran dalam mendukung program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Rafael memaparkan bahwa sudah ada tiga dapur gizi yang melayani masyarakat di wilayah Batu Cermin, Golo Koe, serta PPG Wae Mata dan Lamtoro.

Sasaran utama program ini adalah balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Misalnya, di dapur Batu Cermin, tercatat sebanyak 100 sasaran, terdiri dari 50 balita, 31 ibu hamil, dan 19 ibu menyusui.

Artikel Anggaran Terbatas, Kadis P2KB Manggarai Barat Intensif Monitoring ke Desa pertama kali tampil pada NTT News.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Manggarai Barat, Pius Baut, S.E, memastikan bahwa proses pemekaran desa tersebut semakin konkret.

Ia menegaskan bahwa seluruh tahapan administrasi berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami hambatan.

“Kami pastikan bahwa 31 desa baru ini sudah melalui proses verifikasi. Memang sempat ada kendala terkait batas desa, tetapi semua sudah selesai dan beres secara administrasi,” ungkap Pius Baut melalui telepon di Labuan Bajo, Jumat (3/10/2025).

Menurutnya, dokumen kelengkapan administrasi pemekaran desa telah disampaikan ke Pemerintah Provinsi NTT untuk verifikasi.

“Tiga bulan lalu kami sudah membawa semua dokumen ke provinsi untuk verifikasi tahap pertama. Ada beberapa perbaikan yang sudah kami lakukan, dan dalam waktu dekat kami akan kembali menyerahkan dokumen yang sudah lengkap ke provinsi,” jelasnya.

Artikel 31 Desa Baru Siap Dimekarkan di Manggarai Barat, Simak Penjelasan Kadis PMD pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan ini berlangsung pada Selasa (11/3/2025) di Aula SMAK Loyola Labuan Bajo dan dihadiri oleh ratusan kepala sekolah dan bendahara BOS dari berbagai wilayah di Manggarai Barat.

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Manggarai Barat, Yohanes Hani, melalui Kepala Bidang Sekolah Dasar, Vinsensius Ovan, menegaskan bahwa sosialisasi ini merupakan agenda rutin tahunan yang bertujuan untuk memastikan penggunaan dana BOS sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) yang berlaku.

“Kegiatan ini sangat penting bagi kami di Dinas Pendidikan. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mengurangi penyalahgunaan dana BOS oleh kepala sekolah yang tidak sesuai dengan juknis. Kami sangat menekankan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana ini,” ujar Vinsensius Ovan.

Dalam sosialisasi ini, pihaknya menghadirkan narasumber dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme penggunaan dan pelaporan dana BOS di tingkat SD.

Lebih lanjut, Vinsensius Ovan mengungkapkan bahwa Kabupaten Manggarai Barat berhasil mencapai tingkat penyaluran dana BOS terbaik di NTT.

“Saat ini, dari 265 sekolah dasar yang telah menerima dana BOS, sekitar 95% di antaranya sudah mencairkan dana tahap pertama dan menggunakannya selama lebih dari dua bulan. Ini menunjukkan bahwa proses penyaluran berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” jelasnya.

Ia juga menambahkan bahwa keberhasilan ini mendapat apresiasi dari BPMP NTT karena Kabupaten Manggarai Barat selalu berada di gelombang pertama dan kedua dalam proses pencairan, tanpa harus menunggu gelombang ketiga.

Dalam kesempatan tersebut, Vinsensius Ovan juga menyoroti pentingnya tata kelola keuangan yang baik di sekolah, terutama dalam pengelolaan dana BOS.

“Kami tekankan bahwa kepala sekolah tidak boleh memegang uang dana BOS secara langsung. Bendahara sekolah harus menjalankan tugasnya sesuai fungsinya. Setelah dana dicairkan dari bank, uang tersebut harus dikelola oleh bendahara. Kepala sekolah hanya bisa mencairkan dana jika ada rekomendasi resmi,” jelasnya.

Ia mengingatkan bahwa banyak kasus penyalahgunaan dana BOS di berbagai daerah, terjadi karena kepala sekolah atau bendahara tidak menjalankan tugasnya dengan baik.

Dalam sosialisasi ini, Dinas Pendidikan juga menjelaskan berbagai alokasi penggunaan dana BOS sesuai dengan Permendikbud Nomor 63 Tahun 2023. Beberapa poin utama dalam pembelanjaan dana BOS meliputi:

1. Penerimaan siswa baru

2. Pengembangan perpustakaan (termasuk pembelian buku dengan alokasi 30%–50% dari dana BOS)

Artikel Ratusan Kepsek SD Mengikuti Sosialisasi Penggunaan Dana BOS Tahun 2025 di Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Acara ini dihadiri oleh seluruh pegawai aktif serta alumni, bertempat di salah satu ikon wisata daerah, Spot Wisata Puncak Waringin.

Momen tersebut menjadi wadah kebersamaan sekaligus penghormatan khusus kepada Fidelis Jehadin, seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang baru saja memasuki masa purna tugas.

Acara berlangsung dalam suasana penuh kehangatan. Dimulai dengan ibadah syukur bersama, kegiatan dilanjutkan dengan makan malam bersama, hiburan seni, serta pemberian penghargaan.

Spot Wisata Puncak Waringin dipilih sebagai lokasi acara, tidak hanya karena keindahan panoramanya yang memukau, tetapi juga sebagai simbol kebanggaan atas kekayaan pariwisata Manggarai Barat.

Dalam sambutannya, Stefanus Jemsifori menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pegawai dan alumni yang hadir.

Ia menekankan pentingnya sinergi dalam membangun sektor pariwisata yang berkelanjutan di daerah ini.

“Acara ini bukan sekadar perayaan, tetapi juga momentum untuk merefleksikan kontribusi kita terhadap pariwisata dan budaya Manggarai Barat. Saya berharap kita semua, baik yang masih aktif maupun yang sudah purna tugas, terus berperan dalam kemajuan daerah ini,” ujar Stefanus dengan penuh semangat.

Puncak acara adalah pemberian penghargaan kepada Fidelis Jehadin, seorang ASN yang telah mengabdi dengan penuh dedikasi selama bertahun-tahun di Dinas Parekrafbud Manggarai Barat.

Penghargaan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi atas jasa-jasanya dalam memajukan sektor pariwisata dan budaya di daerah tersebut.

Artikel Parekrafbud Gelar Nataru di Puncak Waringin, Apresiasi untuk Fidelis pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam sambutannya, Stefanus menekankan bahwa momen Nataru memiliki arti mendalam sebagai pengingat nilai-nilai universal, seperti cinta, kasih sayang, kedamaian, dan pengharapan yang harus terus dijaga dan ditanamkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Natal dan Tahun Baru bersama ini adalah momen istimewa untuk mengingatkan kembali kepada kita semua tentang pentingnya cinta, kasih sayang, kedamaian, dan pengharapan bagi seluruh umat manusia,” ungkap Stefanus di hadapan para staf dan tamu undangan.

Stefanus menyampaikan bahwa kedamaian dan kerukunan merupakan kunci bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo.

Sebagai salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP), Labuan Bajo dikenal luas sebagai kota toleransi yang dihuni oleh masyarakat dari berbagai latar belakang agama, suku, dan budaya.

“Labuan Bajo selalu menyediakan ruang bagi semua orang untuk tinggal dan tumbuh bersama dalam harmoni. Semangat Nataru bersama kali ini adalah untuk memperkuat harmoni itu,” jelas Stefanus.

Menurutnya, keberagaman yang ada di Labuan Bajo adalah kekayaan yang harus dijaga dan dirawat.

Kerukunan antarumat beragama dan hubungan yang harmonis di antara warga menjadi landasan penting dalam membangun pariwisata yang berkelanjutan.

Dalam suasana kebersamaan tersebut, Stefanus mengajak seluruh stafnya untuk terus menjaga soliditas dan empati di lingkungan kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Artikel Momentum Nataru: Simbol Kedamaian dan Harmoni di Kota Pariwisata Super Premium Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang dilaksanakan pada hari ini merupakan hasil dari proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui proses uji kompetensi dan pelantikan Pejabat Administrator telah melalui proses penilaian kinerja yang dilakukan oleh tim penilai kinerja tingkat Kabupaten Manggarai Barat.

Wabup Yulianus dalam sambutan mengatakan kepada para pejabat yang baru dilantik bahwa jabatan harus dipandang sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara. Karenanya, para pejabat harus benar-benar menjalankan tugas dengan penuh komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi.

“Saudara-sadara yang dilantik, jabatan itu harus dipandang sebagai amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh Negara, karenanya harus dijalankan dengan penuh komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi”, ungkapnya.

Menurut Wabup Yulianus komitmen dan rasa tanggungjawab yang tinggi menjadi hal penting untuk dipahami dan dijiwai karena konsekuensi dari pelaksanaan jabatan bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada bangsa, negara dan masyarakat semata, akan tetapi lebih dari itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Adapun PPPT yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE nomor: BKPSDMD.821/I33/II/2024 ada sebagai berikut:

Yeremias Ontong, S.P Jabatan lama Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Jabatan baru Kepala Satuan Polisi Pramong Praja.

Paulus Mami, SKM Jabatan lama Kepala Dinas Kesehatan, Jabatan Baru Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan SDM.

Pius Baut, SE Jabatan lama Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kretif dan Kebudayaan, jabatan baru Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Stefanus Jemsifori, STP Jabatan lama Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Jabatan baru Kepala Dinas Pariwisata, Ekonomi Kretif dan Kebudayaan.

Sedangkan Pejabat Adminstrator yang dilantik berdasarkan Keputusan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, SE nomor: BKPSDMD.821/I37/II/2024 ada sebagai berikut:

Antonius Jemi, S.T Jabatan lama Sekretaris Polisi Pamong Praja, Jabatan baru Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan SETDA,

Ferdinandus Ben, S.Sos jabatan lama Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Sekretariat DPRD, jabatan baru Sekretaris Polisi Pamong Praja,

Drs. David Edward Rego Jabatan lama Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Jabatan baru Kepala Bagian Persidangan dan Perundang Sekretariat DPRD,

Yesualdus Robertus Mei Ardi Ngolong, S.IP Jabatan lama Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa,

Sofiandi, S.S Jabatan lama Sekretaris Kecamatan Komodo, Jabatan baru Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik,

Emilia Nur, S.Sos Jabatan lama Kepala Bidang Pengendalian Penduduk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jabatan baru Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,

Artikel Wakil Bupati Mabar Lantik Kadis dan Pejabat Administrator, Berikut Nama-namanya! pertama kali tampil pada NTT News.

Pelaksanaan uji kompetensi didasarkan pada surat rekomendasi Ketua Komisi ASN nomor: B-4750/JP.00.01/12/2023 tanggal 18 Desember 2023, yang merinci Rencana Uji Kompetensi JPT Pratama dalam rangka Rotasi/Mutasi selama 2 (dua) hari, 28 hingga 29 Desember 2023.

“Pelaksanaan Assessment ini adalah perintah. Karena ini perintah, maka kita wajib melaksananya,” ungkap Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, membuka kegiatan.

Ia menegaskan bahwa pengisian JPT melalui mutasi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara pejabat pimpinan tinggi dalam satu instansi, sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2020.

Wabup Yulianus menandaskan bahwa pelaksanaan uji kompetensi adalah perubahan paradigma dalam pengelolaan sumber daya aparatur.

“Perspektif baru inilah yang mendorong pemerintah agar menyediakan sumber daya aparatur sipil negara yang unggul dan berkompetensi, selaras dengan dinamika perubahan misi aparatur sipil negara,” jelasnya.

Perubahan paradigma ini menekankan bahwa pejabat pimpinan tinggi pratama harus memiliki kualifikasi dan kompetensi sesuai dengan tugas yang dipercayakan.

Artikel Pemda Mabar Gelar Uji Kompetensi Kepala Dinas, Ini Tujuannya! pertama kali tampil pada NTT News.