Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) telah mengambil langkah tegas dengan memberikan sanksi peringatan keras dan pencopotan Krispianus dari jabatan Ketua KPU Manggarai Barat, setelah terbukti melakukan kekerasan seksual terhadap salah satu staf Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Meskipun telah diberhentikan dari jabatan Ketua KPU, Krispianus masih memilih untuk tetap menjabat sebagai anggota KPU.

Tanggapan atas keputusan ini tidak hanya menjadi perhatian publik, tetapi juga memicu pertanyaan yang mendalam tentang etika dan integritas lembaga yang bersangkutan.

Dalam menghadapi situasi ini, Plasidus Asis Deornay, S.H, Ketua Komodo Lawyers Club (KLC) Labuan Bajo, menggarisbawahi urgensi mengambil langkah yang etis dan bertanggung jawab.

Menurut Asis, sebagai warga negara, Krispianus harus menghormati keputusan DKPP dan mematuhi hukum yang berlaku.

Artikel Terlibat KKS dan Dipecat dari Jabatannya, Ketua KLC Minta Kris Segera Mengundurkan diri pertama kali tampil pada NTT News.

DKPP memberikan sanksi peringatan keras dan pencopotan Krispianus dari jabatan Ketua KPU Manggarai Barat.

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras dan pemberhentian dari jabatan ketua kepada teradu Krispianus Beda selaku ketua merangkap anggota KPU Manggarai Barat terhitung sejak putusan ini dibacakan,” kata Ketua DKPP Hedi Lugito dalam sidang putusan pada hari ini, Selasa (28/5).

Artikel BREAKING NEWS: Terbukti Melakukan Kekerasan Seksual DKPP Copot Ketua KPU Mabar pertama kali tampil pada NTT News.

Saat hendak konfirmasi terkait rekapitulasi perolehan suara di tingkat PPK dan informasi lainnya, keduanya disambut oleh informasi bahwa Komisioner KPU yang ada hanyalah Ketua KPU, Krispianus Bheda.

Namun, sebelum bertemu dengan Krispianus Bheda, mereka diminta untuk menunjukkan ID Card secara bergilir, diikuti dengan penginputan data ID Card dan permintaan untuk menyerahkan KTP serta menyebutkan nomor handphone.

Meskipun keduanya memiliki KTP, mereka memilih pulang karena merasa proses verifikasi tersebut memakan waktu dan terlalu rumit.

Cheluz mengecam cara KPU Mabar menerapkan sistem terhadap jurnalis, mengingat KPU sudah memiliki database jurnalis di Manggarai Barat.

“Saya menyesali cara KPU Manggarai Barat menerapkan sistem terhadap jurnalis yang hendak melakukan verifikasi informasi kepada komisioner. KPU harus melakukan verifikasi Kartu Pers dan KTP. Padahal database jurnalis di Manggarai Barat sudah dimiliki KPU Manggarai Barat,” ujar Cheluz.

Artikel Wartawan Sulit Mendapat Akses Informasi di KPU Manggarai Barat, Ini Penjelasan Krispianus Bheda! pertama kali tampil pada NTT News.