Dalam rilis tersebut, DPD Partai NasDem Manggarai Barat menegaskan bahwa pernyataan mereka merupakan bentuk pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna meluruskan pemberitaan yang berkembang di publik terkait isu keberadaan kantor sekretariat partai.

Namun di tengah upaya klarifikasi tersebut, Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai Barat justru mengambil langkah hukum dengan melayangkan pengaduan resmi (Dumas) ke Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat.

Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan partai politik (Banpol) oleh Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, yang juga merupakan anggota DPRD setempat.

Ketua LPPDM, Marsel Ahang, S.H., menyampaikan langsung laporan tersebut pada Kamis (31/10/2025). Ia meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres segera menindaklanjuti laporan itu dengan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan profesional.

Menurut Marsel, dugaan penyalahgunaan dana Banpol ini muncul karena adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data yang diterima LPPDM, Partai NasDem Manggarai Barat setiap tahunnya memperoleh dana Banpol sebesar Rp373.190.000 dari pemerintah daerah.

“Kami secara resmi telah melaporkan dugaan korupsi dana Banpol ini ke Polres Manggarai Barat. Ini langkah konkret agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap Ketua DPD NasDem, Ibu Yopi Widyanti,” tegas Marsel Ahang.

Artikel DPD NasDem Mabar Sampaikan Hak Jawab Soal Kantor, LPPDM Tetap Laporkan Dugaan Korupsi Dana Banpol ke Polres pertama kali tampil pada NTT News.

Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM), Marsel Nagus Ahang, hampir terlibat baku pukul dengan Kepala Balai Taman Nasional Komodo (BTNK), Hendrikus Rani Siga.

Rapat tersebut membahas polemik privatisasi pantai di Labuan Bajo, isu hangat yang belakangan menuai perhatian luas di wilayah yang dipimpin Bupati Edistasius Endi.

Suasana memanas ketika Hendrikus Rani Siga sedang menjawab pertanyaan anggota DPRD terkait retribusi BTNK kepada Pemerintah Daerah Manggarai Barat.

Saat sesi tanya jawab berlangsung, Marsel Ahang melakukan interupsi. Namun, interupsinya diabaikan oleh pimpinan rapat, yang memicu kemarahannya.

Artikel Ketegangan di RDP DPRD Manggarai Barat: Ketua LSM LPPDM Nyaris Adu Jotos dengan Kepala BTNK pertama kali tampil pada NTT News.

Ketua LPPDM NTT, Marsel Nagus Ahang, S.H., mengungkapkan bahwa aksi ini merupakan bentuk protes terhadap pelanggaran yang terjadi di kawasan sempadan pantai, khususnya terkait pembangunan vila-vila oleh pemilik hotel di wilayah Pantai Binongko, Labuan Bajo.

“Hari ini, Kamis, 10 April 2025, kami secara resmi telah menyampaikan surat pemberitahuan aksi kepada Polres Manggarai Barat. Aksi ini kami lakukan untuk meminta perhatian langsung dari Gubernur NTT,” ujar Marsel Ahang saat diwawancarai di Labuan Bajo.

Menurut Ahang, pembangunan vila yang berdiri di atas sempadan pantai tersebut telah melanggar aturan hukum karena kawasan pantai merupakan tanah milik negara dan tidak boleh diprivatisasi.

“Pantai adalah kawasan publik yang harus dijaga aksesnya untuk masyarakat umum. Tidak boleh ada upaya pengkaplingan atau penguasaan oleh pihak swasta demi kepentingan bisnis, apalagi jika dilakukan tanpa izin yang sah,” tegasnya.

Marsel juga menuding adanya keterlibatan pejabat dalam proses perizinan bangunan yang dinilai melanggar tersebut.

Artikel LSM LPPDM Siap Gelar Aksi Demo Sambut Kunjungan Kerja Gubernur NTT di Labuan Bajo pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Ahang, tuduhan tersebut adalah bagian dari skenario politik yang murahan dan hanya akan menciptakan konflik yang merugikan, terutama di daerah yang dikenal sebagai Kota Pariwisata Super Premium, Kabupaten Manggarai Barat.

Marsel Nagus Ahang menegaskan bahwa seharusnya Mario Pranda tidak sembarangan menuduh, apalagi membangun narasi yang dapat menciptakan situasi yang tidak nyaman.

“Semestinya, jangan asal menuduh dan jangan membangun narasi yang pada akhirnya menciptakan situasi yang tidak nyaman,” tegas Ahang pada Rabu malam (4/12/2024).

Ia juga menyarankan agar Mario Pranda lebih legowo dalam menerima kekalahan dalam kontestasi politik tersebut.

Menurutnya, tuduhan yang diarahkan kepada Ketua KPU Manggarai Barat itu dapat dikategorikan sebagai fitnah.

Lebih lanjut, Ahang yang juga seorang pengacara terkenal ini menjelaskan bahwa tuduhan yang dilontarkan oleh Mario Pranda terhadap Ferdiano Sutarto Parman tidak berdasar.

Ia mengingatkan bahwa Ketua KPU Manggarai Barat sudah memberikan penjelasan yang jelas dan akurat mengenai tidak adanya praktik pencoblosan di dua tempat pemungutan suara (TPS) pada Pilkada 27 November 2024.

Penjelasan ini, menurut Ahang, seharusnya sudah cukup untuk meyakinkan pihak yang meragukan proses pemilu tersebut.

Tuduhan yang dilakukan oleh Cabup Mario Pranda, lanjut Ahang, berpotensi memberikan dampak psikologis yang sangat buruk terhadap reputasi atau citra pribadi dari Ketua KPU Manggarai Barat.

Selain itu, dampak yang lebih luas juga dapat dirasakan oleh institusi atau lembaga KPU Manggarai Barat sebagai penyelenggara pemilu.

Artikel LBH Nusa Komodo: Tuduhan Cabup Mario Pranda ke Ketua KPU Skenario Politik Murahan pertama kali tampil pada NTT News.

Ahang mendesak Aparat Penegakan Hukum (APH) Kejaksaan Negeri Manggarai Barat (Kejari Mabar) dan Polres Manggarai Barat untuk menyelidiki kasus ini.

Aktivis LSM dan pengacara yang sering menghadapi kasus korupsi di NTT ini mengatakan bahwa DPRD Manggarai Barat terbukti menipu uang rakyat.

“Rakyat Manggarai Barat perlu lebih waspada dalam memilih pemimpin, hindari memilih DPRD yang terlibat dalam penipuan atau korupsi,” tegas Ahang.

DPRD Manggarai Barat dikritik karena memiliki bukti pembayaran hotel dan tiket perjalanan dinas tanpa melakukan perjalanan sesungguhnya.

Temuan ini didasarkan pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), yang menunjukkan adanya indikasi biaya penginapan palsu.

“BPK RI menemukan kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas dan biaya penginapan, termasuk pembayaran perjalanan dinas yang tidak dilaksanakan senilai Rp6.320.000,00,” ujar Ahang.

Artikel Kasus Dugaan Korupsi di DPRD Manggarai Barat, Terbongkar! pertama kali tampil pada NTT News.