Sebuah jembatan gantung kayu yang menjadi akses utama menuju kawasan air terjun mendadak ambruk saat dilintasi dua wisatawan asal Austria.

Insiden maut itu merenggut nyawa sepasang turis mancanegara yang diketahui tengah merekam momen romantis mereka di atas jembatan sebelum akhirnya jatuh ke jurang sedalam sekitar 10 meter.

Korban diketahui bernama Jurgen (54) dan Astrid (56), pasangan wisatawan asal Austria yang sedang berlibur di Labuan Bajo. Keduanya tewas seketika setelah tubuh mereka menghantam bebatuan besar di dasar sungai.

Peristiwa tragis itu terjadi sekitar pukul 10.00 Wita dan langsung mengundang kepanikan para pengunjung serta warga sekitar.

Menurut keterangan pemandu wisata lokal, Muhamad Muhardin (30), kedua korban baru tiba di lokasi wisata sekitar pukul 09.20 Wita bersama sopir pribadi mereka, Julius Mam (45). Setelah melakukan registrasi di pintu masuk, mereka memulai perjalanan trekking menuju Air Terjun Cunca Wulang.

Saat tiba di jembatan gantung kayu yang membentang di atas jurang sungai berbatu, pasangan itu meminta Muhardin merekam video perjalanan mereka menggunakan telepon genggam pribadi.

“Mereka berjalan sambil tersenyum ke arah kamera. Mereka bilang kepada saya, ‘Tolong ambil video kami dari belakang saat menyeberang jembatan ini,’” ujar Muhardin dengan nada bergetar saat dimintai keterangan aparat kepolisian.

Namun suasana bahagia itu berubah menjadi petaka hanya dalam hitungan detik.

“Baru beberapa langkah mereka berjalan, tiba-tiba terdengar suara kayu patah sangat keras. Jembatan langsung ambruk total dan mereka jatuh ke bawah menghantam batu-batu besar di sungai,” ungkapnya.

Muhardin mengaku syok melihat kejadian tersebut dan langsung berlari menuju pos tiket untuk meminta pertolongan warga dan petugas.

Menerima laporan darurat, personel Polsek Sano Nggoang bersama Tim SAR Gabungan bergerak cepat menuju lokasi kejadian.

Proses evakuasi berlangsung dramatis karena medan di kawasan sungai sangat curam, sempit, serta dipenuhi batu licin.

Artikel Dua Turis Austria Tewas di Cunca Wulang, Jembatan Gantung Ambruk Saat Rekam Video Romantis pertama kali tampil pada NTT News.

Pemimpin Redaksi NTTNews.net, Alfonsius Andi, menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda yang menjadi harapan masa depan bangsa.

Menurutnya, Hari Kebangkitan Nasional bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi untuk kembali menanamkan nilai perjuangan, persatuan, dan kecintaan terhadap tanah air di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi digital yang begitu cepat.

“Selamat memperingati Hari Kebangkitan Nasional 20 Mei 2026. Mari kita bersama-sama menjaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Generasi muda hari ini adalah penentu masa depan Indonesia,” ujar Alfonsius Andi, Selasa (20/5/2026).

Ia mengatakan, semangat kebangkitan yang diwariskan para pendiri bangsa harus terus hidup dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam membangun karakter anak muda yang memiliki integritas, semangat gotong royong, serta kepedulian terhadap bangsa dan negara.

Menurut Andi, tantangan bangsa saat ini tidak lagi hanya berbicara soal penjajahan fisik, melainkan ancaman yang datang melalui degradasi moral, penyalahgunaan teknologi, penyebaran informasi hoaks, narkoba, kekerasan, hingga lunturnya rasa cinta tanah air di kalangan generasi muda.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, tokoh agama, tokoh adat, media massa, hingga keluarga untuk bersama-sama menjaga dan membina generasi muda agar tetap tumbuh dengan nilai-nilai kebangsaan yang kuat.

“Anak-anak muda jangan sampai kehilangan arah. Mereka harus dibimbing agar menjadi generasi yang cerdas, beretika, memiliki semangat nasionalisme, dan mampu menjaga persatuan bangsa,” tegasnya.

Artikel Semangat Harkitnas Harus Menjadi Energi Menjaga Tunas Bangsa dan Kedaulatan Negara pertama kali tampil pada NTT News.

Pergantian ini merupakan bagian dari upaya penyegaran organisasi sekaligus penguatan struktur partai dalam menghadapi dinamika politik ke depan.

Windy Cindiana, S.E., yang sebelumnya menjabat sebagai sekretaris DPD NasDem Manggarai Barat, kini dipercaya mengemban tugas baru sebagai tenaga ahli anggota DPR RI, Julie Sutrisno Laiskodat. Penugasan tersebut menjadi alasan utama peralihan jabatan sekretaris, mengingat kebutuhan partai akan figur yang dapat fokus penuh dalam menjalankan roda organisasi.

Sementara itu, Hj. Andi Risky Nur Cahya bukanlah sosok baru di dunia politik Manggarai Barat. Ia pernah menjabat sebagai anggota DPRD Manggarai Barat periode 2019–2024, Ketua Partai PPP, serta maju sebagai calon Wakil Bupati berpasangan dengan Ferdinandus Pantas pada Pilkada 2020.

Ketua DPD NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, dalam konferensi pers menjelaskan bahwa restrukturisasi ini merupakan hasil keputusan bersama yang telah melalui berbagai pertimbangan matang.

“Siang ini kami mengadakan rapat internal partai dengan agenda pengumuman restrukturisasi. Ada beberapa pengurus yang diganti karena berbagai alasan. Salah satunya adalah pergantian sekretaris DPD NasDem dari Ibu Windy ke Ibu Andi Risky Nur Cahya. Masa jabatan periode 2024–2026 telah berakhir, dan kini dilanjutkan untuk periode 2026–2029,” ujar Yopi.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Windy atas dedikasi dan kinerjanya selama menjabat.

“Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Windy yang telah bertugas dengan sangat baik, dengan dedikasi yang tinggi selama dua tahun terakhir. Selanjutnya, saya mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung kepada Ibu Andi Risky Nur Cahya. Kami berharap kehadiran beliau akan membuat partai ini semakin kuat, solid, dan berkembang ke depan, ” tutur Yopi.

Artikel Lawan Pilkada ke NasDem, Mantan Cawabup Andi Risky Kini Pegang Pos Strategis pertama kali tampil pada NTT News.

Ratusan massa yang terdiri dari pelaku usaha pariwisata, pemandu wisata (guide), operator kapal wisata, pelaku UMKM, hingga masyarakat lokal turun ke jalan menyuarakan aspirasi mereka. Mereka menilai kebijakan pembatasan kuota tersebut tidak hanya merugikan sektor pariwisata, tetapi juga berdampak luas terhadap perekonomian masyarakat Manggarai Barat.

Salah satu orator dalam aksi tersebut, Sergius Tri Dedy, secara tegas menyampaikan penolakannya terhadap kebijakan pembatasan kuota yang dinilai tidak berdasar secara ilmiah maupun empiris.

“Pembatasan kuota 1.000 pengunjung khusus pada area Padar Selatan dengan alasan konservasi bagi kami sangat tidak masuk akal. Alasan tentang penurunan populasi komodo di Pulau Padar akibat tingginya aktivitas wisatawan sangat tidak tepat dan tidak bisa diterima,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa secara historis, Pulau Padar bukan merupakan habitat asli komodo. Keberadaan komodo di pulau tersebut, menurutnya, merupakan hasil migrasi yang dilakukan oleh pihak Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) dari Pulau Komodo ke Pulau Padar dengan jumlah yang diperkirakan hanya sekitar 19 ekor.

“Wilayah Pulau Padar dari dulu bukan habitat komodo. Komodo yang ada di sana adalah hasil migrasi yang sengaja dilakukan oleh BTNK. Artinya, alasan penurunan populasi komodo di Pulau Padar menjadi tidak relevan,” tegasnya.

Selain itu, Sergius juga menyoroti alasan kerusakan ekosistem yang dijadikan dasar kebijakan pembatasan. Ia menilai klaim terkait degradasi lingkungan di Padar Selatan tidak memiliki dasar yang kuat.

“Alasan penurunan ekosistem, baik tumbuhan maupun struktur tanah akibat aktivitas wisatawan di Pulau Padar Selatan, juga tidak rasional dan tidak bisa diterima secara empiris. Jalur tracking di Padar Selatan hanya satu dan sudah ada sejak dulu. Kondisi tanah dan vegetasi tidak mengalami perubahan signifikan. Di musim kemarau rumput memang kering, dan di musim hujan kembali hijau seperti biasa,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa persoalan kepadatan wisatawan yang kerap terjadi di titik-titik tertentu seperti viewpoint dan meeting point bukan disebabkan oleh jumlah pengunjung, melainkan oleh lemahnya pengaturan waktu kunjungan.

“Penumpukan di viewpoint dan meeting point itu terjadi karena tidak ada pengaturan waktu yang baik saat wisatawan menikmati pemandangan. Ini masalah manajemen, bukan jumlah pengunjung,” katanya.

Artikel Tri Dedy Mengamuk di Aksi: Kuota Padar Selatan Tidak Masuk Akal dan Mencekik Rakyat! pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Para pelaku usaha menilai bahwa pembatasan ini tidak hanya berdampak pada sektor pariwisata, tetapi juga merembet ke berbagai lini usaha lain yang selama ini bergantung pada kunjungan wisatawan.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4). Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami menilai kebijakan ini tidak berpihak kepada masyarakat lokal yang selama ini menggantungkan hidupnya dari sektor pariwisata. Jika pembatasan ini tetap diberlakukan tanpa solusi yang adil, maka dampaknya akan sangat luas, mulai dari penurunan pendapatan hingga ancaman kehilangan mata pencaharian,” tegas Heribertus Bantuk.

Menurutnya, kebijakan pembatasan seharusnya dibarengi dengan kajian komprehensif dan pelibatan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pelaku usaha lokal.

Ia juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pengambilan kebijakan serta perlunya alternatif solusi yang tidak merugikan masyarakat.

Namun demikian, di tengah berkembangnya rencana aksi penolakan di masyarakat, AWSTAR Labuan Bajo juga mengeluarkan surat edaran resmi sebagai bentuk penegasan sikap organisasi. Melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0012398.AH.01.07 Tahun 2019, serta merujuk pada Nomor Surat: 008.028/AWS/LBJ/PKS/01/26, organisasi tersebut menegaskan posisinya terkait keterlibatan dalam kegiatan aksi.

Dalam surat edaran resmi bertajuk Himbauan dan Penegasan Sikap Organisasi Terkait Kegiatan Aksi, AWSTAR menyampaikan bahwa sebagai organisasi resmi dan berbadan hukum, setiap sikap dan keterlibatan dalam suatu kegiatan harus melalui mekanisme internal yang sah, terkoordinasi, dan berdasarkan keputusan bersama.

Artikel Tolak Kuota 1.000 Wisatawan ke TNK, Ketua AWSTAR Peringatkan Anggota pertama kali tampil pada NTT News.

Kebijakan yang dikeluarkan oleh Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tersebut dinilai berpotensi besar mengancam keberlangsungan ekonomi masyarakat lokal, khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pernyataan sikap resmi melalui press release AWSTAR disampaikan langsung oleh Ketua AWSTAR, Heribertus Bantuk, pada Minggu (12/4).

Dalam keterangannya, ia menegaskan bahwa asosiasi yang dipimpinnya bersama aliansi pelaku usaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan secara tegas, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan tersebut.

“Kami yang tergabung dalam Asosiasi Angkutan Wisata Darat Labuan Bajo (AWSTAR) bersama aliansi wirausaha dan stakeholder pariwisata menyatakan penolakan keras, terbuka, dan tanpa kompromi terhadap kebijakan BTNK yang membatasi jumlah kunjungan wisatawan menjadi 1.000 orang per hari,” tegas Heribertus.

Menurutnya, kebijakan tersebut bukan hanya keliru secara substansi, tetapi juga menunjukkan ketidakpekaan terhadap kondisi riil masyarakat yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.

“Kebijakan ini bukan hanya keliru, tetapi juga mencerminkan ketidakpekaan terhadap realitas ekonomi masyarakat lokal serta berpotensi menghancurkan sendi utama penghidupan warga di Manggarai Barat,” lanjutnya.

AWSTAR menilai, pembatasan kuota ini dapat berdampak langsung pada berbagai sektor usaha, mulai dari transportasi darat, jasa kapal wisata, perhotelan, restoran, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Ini bukan sekadar kebijakan teknis. Ini adalah ancaman nyata terhadap keberlangsungan hidup masyarakat. Pendapatan pelaku usaha akan menurun drastis, lapangan kerja terancam hilang, dan seluruh ekosistem ekonomi yang bergantung pada pariwisata bisa terganggu,” ujar Heribertus.

Lebih jauh, AWSTAR juga menyoroti proses pengambilan kebijakan yang dinilai tidak transparan dan minim pelibatan masyarakat lokal. Mereka menilai keputusan tersebut lahir dari proses yang tertutup dan elitis.

Artikel Ini Bukan Konservasi! AWSTAR Serang Kebijakan Kuota di Taman Nasional Komodo pertama kali tampil pada NTT News.

Hal tersebut disampaikan oleh aktivis Lorens Logam saat ditemui awak media di Labuan Bajo, Rabu (25/3/2026).

Lorens menilai, tindakan Kepala Desa Golo Mori tidak hanya melampaui batas kewenangan administratif, tetapi juga berpotensi melanggar hukum.

Ia menegaskan bahwa dalam perspektif hukum administrasi, pejabat publik yang dengan sengaja melegalisasi dokumen yang tidak sesuai fakta dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

“Apalagi jika dokumen tersebut dibuat tanpa sepengetahuan seluruh ahli waris yang berjumlah 18 orang, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata,” ujarnya.

Sorotan juga mengarah pada proses pemeriksaan Samaila oleh penyidik Polres Manggarai Barat. Dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP), Samaila diketahui didampingi oleh Yance Thobias Messakh, yang saat ini juga merupakan penasihat hukum Suhardi selaku pelapor.

Menurut Lorens, kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan publik terkait netralitas pemerintah desa.

“Pemerintah desa seharusnya bersikap netral dalam memberikan keterangan agar tidak menimbulkan kegaduhan baru di tengah masyarakat. Pendampingan oleh pengacara pelapor dalam pemeriksaan ini memunculkan kesan adanya keberpihakan,” tegasnya.

Kritik serupa juga disampaikan oleh Aldi Dalton Ndolu, kuasa hukum masyarakat adat Nggoer.

Ia menilai, pendampingan kepala desa oleh pengacara yang juga mewakili pelapor merupakan hal yang tidak lazim.

“Secara prinsip, kepala desa sebagai pejabat publik harus menjaga netralitas. Jika membutuhkan pendampingan hukum, seharusnya menggunakan penasihat hukum yang independen, bukan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam perkara,” ujar Aldi.

Ia menambahkan bahwa situasi tersebut pada akhirnya akan dinilai oleh publik serta kalangan profesi hukum.

“Ini menjadi preseden baru, dan biarlah publik serta rekan-rekan advokat yang menilai secara objektif,” lanjutnya.

Artikel Kades Golo Mori Diduga Bermain di Balik Dokumen Nggoer, Kuasa Hukum Menghindar pertama kali tampil pada NTT News.

Prosesi pelantikan berlangsung di Aula Utama El Tari, Kupang, pada Rabu (25/3/2026), dan dihadiri oleh sejumlah pejabat daerah, tokoh pendidikan, serta undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Gubernur Emanuel Melkiades Laka Lena menegaskan bahwa pelantikan ini bukan sekadar agenda seremonial, melainkan sebuah momentum penting yang menandai dimulainya amanah besar bagi para kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di garda terdepan.

“Hari ini, Rabu (25/3/2026), saya melantik 104 Kepala SMA/SMK/SLB lingkup Pemerintah Provinsi NTT di Aula Utama El Tari. Momentum ini bukan sekadar seremoni, tetapi penegasan amanah besar bagi para kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan di garis terdepan—tempat karakter, kompetensi, dan masa depan generasi muda NTT dibentuk setiap hari,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Menurutnya, berbagai kebijakan strategis seperti pembangunan infrastruktur pendidikan, pembaruan kurikulum, hingga pelaksanaan program-program pendidikan tidak akan memberikan dampak optimal tanpa didukung kepemimpinan yang kuat dan visioner di tingkat satuan pendidikan.

“Saya menegaskan, kualitas pendidikan sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala sekolah. Berbagai kebijakan seperti pembangunan infrastruktur, pembaruan kurikulum, hingga program pendidikan tidak akan berdampak optimal tanpa kepemimpinan yang kuat di tingkat satuan pendidikan,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa kepala sekolah tidak hanya berperan sebagai administrator, tetapi juga sebagai pemimpin pembelajaran (instructional leader) yang harus memastikan proses belajar mengajar berjalan efektif, relevan, dan berorientasi pada peningkatan mutu peserta didik.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyoroti berbagai tantangan yang masih dihadapi dunia pendidikan di NTT. Mulai dari kesenjangan mutu pendidikan antarwilayah, keterbatasan akses pendidikan di daerah terpencil, hingga masih rendahnya capaian literasi dan numerasi siswa.

“Kita masih menghadapi tantangan serius, mulai dari kesenjangan mutu antarwilayah, keterbatasan akses, hingga rendahnya capaian literasi dan numerasi. Di sisi lain, perubahan dunia kerja menuntut lulusan yang adaptif dan kompetitif,” ungkapnya.

Ia menambahkan bahwa kondisi tersebut menuntut adanya kepemimpinan berbasis kinerja yang terukur dan berdampak nyata. Indikator keberhasilan kepala sekolah, menurutnya, harus tercermin dari peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, penurunan angka putus sekolah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

“Maka, kepemimpinan berbasis kinerja menjadi keharusan, yang terukur dari peningkatan kualitas pembelajaran, prestasi siswa, menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat,” lanjutnya.

Artikel 104 Kepsek Dilantik, Gubernur NTT Tegaskan Peran Kunci Pemimpin Pendidikan di Garda Terdepan pertama kali tampil pada NTT News.

Pasien tersebut disebut ditolak atau bahkan diblacklist oleh pihak rumah sakit dengan alasan yang tidak dijelaskan secara rinci, padahal saat itu pasien membutuhkan penanganan medis.

Peristiwa tersebut disampaikan langsung oleh Haji Idrus, yang merupakan kakak ipar dari pasien tersebut.

Ia menjelaskan bahwa pada Jumat (6/3/2025) sekitar pukul 16.30 WITA, dirinya mengantar pasien ke RS Siloam Labuan Bajo setelah korban mengalami gigitan serangga yang diduga kalajengking.

Namun, setibanya di unit gawat darurat (UGD) dan setelah melalui proses pendaftaran seperti biasa, pihak keluarga justru mendapatkan informasi mengejutkan dari petugas rumah sakit.

“Saya antar dari rumah karena dia digigit serangga, kemungkinan kalajengking. Sampai di sini kita daftar seperti biasa, bawa KTP dan mengikuti prosedur. Tapi setelah itu saya dipanggil dan disampaikan bahwa ibu ini tidak bisa dilayani lagi di rumah sakit ini, katanya sudah diblacklist,” ungkap Idrus.

Idrus mengaku terkejut dengan keputusan tersebut karena menurutnya tidak ada penjelasan yang jelas dari pihak rumah sakit mengenai alasan penolakan tersebut.

“Nah itu bagaimana caranya dan apa dasarnya. Mereka bilang memang ada persoalan sebelumnya, tapi ketika saya tanya persoalan apa, mereka tidak bisa menjelaskan secara detail. Bahkan saya minta kalau memang ada kejadian sebelumnya tolong ditunjukkan videonya, tapi itu juga tidak diperlihatkan,” ujarnya.

Menurut Idrus, persoalan yang dimaksud oleh pihak rumah sakit kemungkinan berkaitan dengan kejadian sebelumnya ketika pasien pernah datang untuk mendapatkan pelayanan medis. Saat itu sempat terjadi perdebatan antara keluarga pasien dengan petugas karena pasien tidak segera mendapatkan pelayanan, padahal kondisi pasien cukup lemah dan mengalami pendarahan.

“Memang kemarin ada persoalan, tapi itu hanya soal pelayanan. Waktu itu pasien lemas dan pendarahan tapi tidak segera dilayani, sehingga terjadi adu argumen. Itu hal yang biasa karena keluarga khawatir. Setelah itu kami diarahkan ke Rumah Sakit Umum dan di sana pasien diterima dan persoalan itu sudah selesai,” jelasnya.

Idrus menegaskan bahwa persoalan sebelumnya tidak seharusnya menjadi alasan bagi rumah sakit untuk menolak pasien, apalagi dalam kondisi membutuhkan perawatan medis.

“Ini persoalan pelayanan baru, mereka harus melayani. Ini bukan soal bisa bayar atau tidak. Kalau soal biaya, kami siap berusaha walaupun harus berutang. Yang penting nyawa adik saya bisa diselamatkan,” tegasnya.

Artikel Pasien Digigit Kalajengking Diduga Diblacklist RS Siloam Labuan Bajo, Apa Apa? pertama kali tampil pada NTT News.

Peresmian yang berlangsung di Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), berlangsung meriah dan penuh sukacita.

Momentum ini menjadi tonggak penting perjalanan KSP Kopdit Suka Damai yang terus berkembang selama lebih dari dua dekade.

Acara peresmian dirangkaikan dengan Misa Syukur yang dipimpin langsung oleh Uskup Keuskupan Labuan Bajo, Maksimus Regus, didampingi Vikaris Episkopalis Labuan Bajo, Romo Ricardus Manggu, serta empat imam lainnya. Misa dimulai pukul 09.00 WITA dan dihadiri jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, serta ribuan anggota koperasi.

Turut hadir Kepala Bagian Prokopim Yosef Edwar Nairum Nahas, Kepala Kesbangpol Frans Partono, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gabriel Bagung, serta Kepala Dinas Transmigrasi, Koperasi dan UKM Ney Asmon.

General Manager KSP Kopdit Suka Damai, Bonatria Satiman, S.Pd, menegaskan bahwa peresmian kantor pusat ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi simbol komitmen bersama untuk terus bertumbuh dan melayani anggota.

“Harapan terbesar kami adalah jumlah anggota terus bertambah. Ketika anggota bertambah, maka kekuatan keuangan juga meningkat. Tujuan utama kami satu: mensejahterakan anggota,” tegas Bonatria.

Ia menambahkan bahwa pendidikan anggota menjadi kunci keberhasilan koperasi.

“Pendiri tidak pernah berhenti memberi pendidikan berkelanjutan kepada anggota. SDM anggota harus terus diperkuat. Kami melakukan pendekatan dari hati ke hati. Hampir 27 tahun, fokus kami adalah membangun kesadaran dan pemahaman anggota,” jelasnya.

Saat ini, KSP Kopdit Suka Damai telah memiliki 8 cabang dan 11 unit pelayanan. Menurutnya, strategi pemasaran berbasis anggota tetap menjadi kekuatan utama.

“Di lembaga ini, satu anggota wajib membawa satu anggota. Itu hukum tidak tertulis yang menjadi semangat gerakan kami,” ujarnya.

Bonatria juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan pemerintah daerah.

“Kehadiran Bupati hari ini adalah bentuk dukungan nyata. Tapi yang paling penting adalah action. Antara kata dan perbuatan harus sejalan. Kami siap berkolaborasi dengan pemerintah demi kemajuan Manggarai Barat,” katanya.

Ia turut mengapresiasi pernyataan Bupati bahwa koperasi “ada di hati masyarakat”.

Artikel Bonatria dan Lambertus Tancap Gas: Sukadamai Siap Kuasai NTT dan Tembus Nasional pertama kali tampil pada NTT News.