“Terima kasih kepada DPRD Manggarai Barat, khususnya Ketua DPRD, Bapak Benediktus Nurdin, atas tanggapannya terhadap aspirasi masyarakat terkait tata kelola pesisir dan pulau-pulau kecil. Kami masyarakat menunggu realisasi komitmen Bapak serta ‘political will’ atau kehendak politik yang baik dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat,” ujar Rafael, kepada media ini pada Selasa malam (11/3).

FORMAPP Mabar meminta DPRD dan Pemerintah Daerah Manggarai Barat untuk segera mengambil tindakan tegas dengan mengerahkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagai penegak peraturan daerah (Perda). Beberapa langkah yang mereka tuntut antara lain:

1. Menghentikan reklamasi pantai/laut oleh perusahaan komersial Mawatu di Ketentang, Batu Cermin.

2. Menindak praktik tambang pasir ilegal di Rangko, Desa Tanjung Boleng.

3. Membongkar semua dermaga kayu milik perusahaan swasta yang menjulur ke laut, karena menghambat akses masyarakat untuk menikmati pantai.

“Kami mendesak Satpol PP segera bertindak. Hentikan reklamasi pantai oleh perusahaan komersial di Batu Cermin, Rangko, dan daerah lainnya. Jangan biarkan ruang publik yang seharusnya dinikmati masyarakat justru diprivatisasi oleh pengusaha,” tegas Rafael.

FORMAPP Mabar juga meminta DPRD dan Pemda Mabar menggelar rapat paripurna bersama para pengusaha untuk membahas persoalan ini. Mereka mendesak agar:

Artikel FORMAPP Mabar Apresiasi Respons Ketua DPRD soal Tata Kelola Sempadan Pantai pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Rafael, hampir 99% aktivitas pariwisata di Manggarai Barat berlangsung di kawasan pantai dan pulau-pulau kecil.

Oleh karena itu, regulasi yang jelas sangat diperlukan agar pembangunan dan eksploitasi sumber daya alam tidak merugikan ekosistem serta masyarakat setempat.

“Kami melihat banyak aktivitas pariwisata yang berkembang pesat di daerah ini, namun belum ada regulasi yang benar-benar mengatur tata kelolanya. Jika tidak segera diatur, ada risiko besar terhadap kelestarian lingkungan dan hak-hak masyarakat lokal,” tegas Rafael.

Ia juga menambahkan bahwa keberadaan Perda tersebut sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri pariwisata tetap sejalan dengan prinsip keberlanjutan.

Rafael berharap agar pemerintah daerah dan DPRD segera merespons aspirasi masyarakat yang peduli terhadap lingkungan dan perkembangan pariwisata yang berkelanjutan.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Manggarai Barat dari Partai NasDem, Benediktus Nurdin, ST, menyampaikan apresiasi terhadap peran aktif FORMAPP MABAR dalam mengawal pembangunan daerah.

Artikel Ketua DPRD Respon Desakan FORMAPP MABAR soal Sempadan Pantai dan Pulau Kecil pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Rafael, hampir 99% aktivitas pariwisata di Manggarai Barat berlangsung di kawasan pantai dan pulau-pulau kecil, sehingga regulasi yang jelas sangat dibutuhkan.

“Kita mengharapkan Pemda dan DPRD segera membuat peraturan daerah yang mengatur tata kelola zona pantai dan pulau-pulau kecil. Jangan sampai kawasan ini dimanfaatkan secara serampangan tanpa memperhatikan aspek lingkungan dan hak masyarakat,” ujar Rafael, di Labuan bajo pada Selasa (11/3/2025).

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa hampir seluruh investasi pariwisata di daerah ini berpusat di wilayah pantai, sehingga pemerintah daerah harus lebih peka terhadap pengelolaannya.

“99% investasi pariwisata ada di pesisir dan pulau-pulau kecil. Pemda Manggarai Barat harus membuka mata dan bertindak cepat untuk mengatur zonasi wilayah ini agar tidak dikuasai secara sepihak oleh investor,” tegasnya.

Rafael menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2007 dan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2016, Pemkab Manggarai Barat memiliki kewenangan atas 3/12 dari pengelolaan pulau-pulau kecil dan pesisir, sementara 70% kewenangan ada di tingkat provinsi dan sisanya berada di bawah pemerintah pusat.

“Artinya, Pemda wajib membuat Perda yang mengatur tata ruang zona pemanfaatan pesisir pantai dan pulau-pulau kecil sesuai dengan karakteristik wilayah Labuan Bajo,” katanya.

Regulasi tersebut, lanjut Rafael, harus mempertimbangkan berbagai aspek, termasuk ekonomi, topografi, perlindungan mangrove, serta batas 100 meter garis sempadan pantai yang tidak boleh dikuasai secara privat.

“Masyarakat harus tetap memiliki akses ke pantai. Tidak boleh ada wilayah pesisir yang diswastanisasi atau dikuasai oleh pihak tertentu,” ujarnya.

FORMAPP Mabar juga menyoroti banyaknya praktek perusakan lingkungan yang terjadi di Labuan Bajo akibat aktivitas investasi yang tidak terkendali. Salah satu contoh yang menjadi sorotan adalah pembangunan dermaga kayu pribadi yang menjulur ke laut lepas.

“Kami melihat banyak dermaga pribadi yang dibangun tanpa mekanisme yang jelas. Apakah izin-izinnya sudah sesuai prosedur? Atau justru terjadi kongkalikong dengan pihak dalam? Jika benar demikian, ini adalah bentuk perampasan ruang publik secara sewenang-wenang,” kritik Rafael.

Menurutnya, masyarakat berhak tahu setiap rencana proyek yang berdampak pada lingkungan dan wilayah pesisir.

Artikel FORMAPP Mabar Desak DPRD dan Pemda Segera Bentuk Perda Zonasi Pantai dan Pulau-Pulau Kecil pertama kali tampil pada NTT News.