Dalam momentum tersebut, Sewargading S.J. Putera kembali mendapat kepercayaan dari DPP PKB untuk memimpin DPC PKB Kabupaten Manggarai Barat periode 2026–2031. Kepercayaan ini menjadi periode kedua bagi Sewargading memimpin partai berlambang bola dunia yang dikelilingi sembilan bintang tersebut di Kabupaten Manggarai Barat.

Penetapan Sewargading bukan dilakukan secara instan, melainkan melalui serangkaian mekanisme yang telah ditetapkan DPP PKB. Salah satu tahapan penting adalah Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) yang melibatkan sejumlah kandidat terbaik.

Enam kader yang mengikuti proses UKK tersebut yakni Sewargading S.J. Putera, Sebastianus Nyaman, Hendrikus Harfon, Lukas Tunti, Hamsa Hasra, dan Ameliana Sarina Setia. Seluruh peserta mengikuti proses seleksi yang ketat sebelum DPP akhirnya menetapkan Sewargading sebagai Ketua DPC PKB Manggarai Barat.

Pelantikan dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin bersama 514 Ketua DPC PKB dari seluruh Indonesia di kawasan bersejarah Taman Fatahillah, Kota Tua Jakarta, pada Rabu (22/7/2026) malam.

Prosesi pelantikan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan oleh Sekretaris Jenderal DPP PKB Hasanuddin Wahid, kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah dan janji jabatan seluruh pengurus.

Dalam sambutannya, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar secara resmi mengukuhkan para ketua DPC yang telah ditetapkan.

“Dengan demikian, atas nama DPP PKB saudara-saudari saya nyatakan dilantik,” tegas Cak Imin di hadapan ribuan kader PKB.

Seleksi Ketat dari 1.816 Kandidat

Ketua Bidang Pengelola Organisasi DPP PKB Abdul Halim Iskandar mengungkapkan bahwa 514 Ketua DPC yang dilantik merupakan hasil seleksi panjang terhadap 1.816 kandidat dari seluruh Indonesia.

Menurut Halim, seluruh calon menjalani tahapan yang tidak sederhana. Mereka harus melewati Musyawarah Cabang, uji kelayakan, uji kompetensi hingga tes psikologi yang melibatkan pihak ketiga, termasuk psikolog dari perguruan tinggi maupun lembaga psikologi profesional.

“Dari 1.816 kandidat, lahirlah 514 Ketua DPC se-Indonesia,” ujar Abdul Halim Iskandar.

Ia menjelaskan, penetapan Ketua DPC dilakukan melalui mekanisme musyawarah mufakat, bukan melalui pemungutan suara. Langkah tersebut ditempuh untuk menjaga soliditas organisasi serta menghindari potensi konflik maupun perpecahan di tubuh partai.

Secara nasional, DPP PKB telah menerbitkan Surat Keputusan bagi 19.675 pengurus DPC di seluruh Indonesia. Dalam pelantikan tersebut, sebanyak 2.570 pengurus hadir sebagai perwakilan dari berbagai daerah.

Artikel Lolos Seleksi Ketat DPP, Sewargading Kembali Pimpin PKB Manggarai Barat untuk Rebut Kemenangan 2029 pertama kali tampil pada NTT News.

Isu yang ramai beredar melalui media sosial itu ditegaskan sebagai fitnah yang tidak berdasar dan dinilai telah mencemarkan nama baik partai serta para kadernya.

Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, S.E., membantah dengan tegas seluruh tuduhan tersebut.

Ia memastikan tidak pernah ada praktik mahar politik dalam mekanisme penunjukan Ketua DPC PKB di wilayah NTT.

“Ini adalah fitnahan yang sangat berlebihan dan tidak sesuai dengan kenyataan. Apa yang disampaikan melalui TikTok maupun Facebook seolah-olah ada pemberian sejumlah uang dalam proses penunjukan Ketua DPC. Padahal mekanisme yang dianut PKB saat ini adalah sistem penunjukan langsung oleh DPP dengan mempertimbangkan berbagai aspek,” tegas Aloysius, Kamis (9/7/2026).

Menurutnya, proses penunjukan Ketua DPC sepenuhnya menjadi kewenangan Dewan Pengurus Pusat (DPP) PKB berdasarkan hasil evaluasi dan berbagai indikator organisasi, bukan melalui transaksi ataupun praktik jual beli jabatan sebagaimana isu yang berkembang.

Aloysius juga menyoroti pencatutan nama Agustinus Siki dalam unggahan yang beredar di media sosial. Karena itu, ia meminta Agustinus memberikan klarifikasi kepada publik agar tidak berkembang opini yang menyesatkan.

“Karena nama Pak Agus disebut dalam unggahan itu, saya meminta beliau menyampaikan klarifikasi kepada media agar masyarakat mengetahui fakta yang sebenarnya. Setahu saya tidak ada sama sekali praktik seperti yang dituduhkan. Bahkan saya sudah bertemu langsung dengan Pak Agus bersama istri dan keluarganya untuk mengonfirmasi persoalan ini,” ujarnya.

Artikel DPW PKB NTT Ancam Laporkan Penyebar Isu Mahar Rp350 Juta: Jika Internal, Langsung Dipecat pertama kali tampil pada NTT News.

Wakil Ketua II DPRD Timor Tengah Utara (TTU), Agustinus Siki, S.H., membantah keras tudingan tersebut dan memastikan tidak pernah ada praktik mahar politik dalam proses penunjukan Ketua DPC PKB.

Tidak hanya membantah, Dewan Pengurus Wilayah (DPW) PKB NTT juga memberikan ultimatum kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut melalui media sosial agar segera menghapus unggahan dalam waktu 1×24 jam, atau siap menghadapi proses hukum.

Klarifikasi itu disampaikan Agustinus Siki dalam konferensi pers, Kamis (9/7/2026), sebagai respons atas beredarnya unggahan di media sosial yang menuduh dirinya menyerahkan uang Rp350 juta bahkan menggadaikan sertifikat tanah demi memperoleh jabatan Ketua DPC PKB.

Agus menegaskan informasi tersebut merupakan kebohongan yang sama sekali tidak berdasar.

“Informasi yang beredar di platform media sosial, saya mau katakan bahwa itu tidak benar karena proses rekrutmen calon Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa di 22 kabupaten/kota se-NTT dilakukan secara terbuka dan hasilnya sudah diumumkan oleh DPP pada 12 Juni 2026,” tegas Agustinus Siki.

Ia kembali menepis tudingan adanya mahar politik dalam proses tersebut.

“Terhadap mahar Rp350 juta itu sangat tidak benar,” katanya.

Menurut Agus, narasi yang menyebut dirinya menggadaikan sertifikat tanah untuk membayar mahar politik juga merupakan fitnah yang tidak memiliki dasar fakta.

“Apalagi caption yang menyebut saya menggadaikan sertifikat tanah untuk mahar itu tidak benar. Hubungan saya dengan Ketua DPW PKB NTT sudah berlangsung sekitar 18 tahun, bahkan sebelum saya bergabung di PKB. Selama itu tidak pernah ada praktik mahar di PKB,” ujarnya.

Agus mengungkapkan dirinya telah menghubungi Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, S.E., untuk menyampaikan keberatan atas tudingan yang beredar.

“Saya sendiri sudah menghubungi Ketua DPW, Abang Aloysius Malo Ladi, S.E., bahwa terhadap pemberitaan ini saya tidak pernah melakukan sebagaimana yang dituduhkan,” katanya.

Artikel DPW PKB NTT Ultimatum Penyebar Isu Mahar Rp350 Juta, Agus Siki: “Itu Fitnah, Kami Tempuh Jalur Hukum” pertama kali tampil pada NTT News.

Surat tersebut memuat daftar nama calon Ketua DPC PKB Manggarai Barat yang berhak mengikuti Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK).

Dokumen itu ditandatangani oleh Ketua DPW PKB NTT, Aloysius Malo Ladi, SE, dan Sekretaris Kaharudin, S.Pd.

Penetapan nama-nama calon merujuk pada Surat Tim Koordinator Pembentukan Kepengurusan DPC PKB Masa Bakti 2026–2031 DPP PKB Nomor: 209/TK-DPP/IV/2026 tentang Calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB se-Provinsi Nusa Tenggara Timur Masa Bakti 2026–2031.

Adapun enam nama calon Ketua Dewan Tanfidz DPC PKB Kabupaten Manggarai Barat yang dinyatakan berhak mengikuti UKK, yakni Sewargading S.J Putera, Sebastianus Nyaman, Hendrikus Harfon, Lukas Tunti, Hamsa Hasra, dan Ameliana Sarina Setia.

Selain menetapkan peserta UKK, DPW PKB NTT juga menginstruksikan DPC PKB Manggarai Barat untuk menyampaikan informasi tersebut kepada masyarakat sebagai bentuk keterbukaan informasi publik.

Artikel DPP PKB Ambil Alih Seleksi Ketua DPC, Manggarai Barat Sorong Enam Nama pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan strategis ini digelar di Hotel The Jayakarta Labuan Bajo pada Sabtu (25/4/2026), dan berlangsung dalam suasana penuh semangat kebersamaan serta nuansa kekeluargaan yang kental.

Muscab ini dibuka secara resmi oleh Abdul Halim Iskandar, tokoh senior PKB yang akrab disapa Gus Halim.

Ia saat ini menjabat sebagai Ketua DPP PKB Bidang Penguatan Organisasi, Legislatif, dan Eksekutif, sekaligus menjadi salah satu figur sentral dalam proses kaderisasi dan penataan struktur partai secara nasional.

Kehadirannya di Labuan Bajo menunjukkan perhatian serius DPP PKB terhadap penguatan organisasi di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Ketua KPU dan Komisioner Manggarai Barat, Komisioner Bawaslu Manggarai Barat, Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, ST, Sekretaris DPW PKB NTT Kaharudin, Wakil Bupati Manggarai Timur, Tarsisius Sjukur, serta jajaran pengurus DPC PKB dari tiga kabupaten.

Selain itu, hadir pula anggota DPRD dari berbagai tingkatan, tokoh agama, pimpinan organisasi kemasyarakatan seperti NU dan MUI, serta perwakilan partai politik lainnya seperti NasDem, Golkar, Gerindra, PBB, dan Demokrat. Kehadiran lintas elemen ini mencerminkan kuatnya jejaring politik dan sosial yang terbangun di wilayah Manggarai Raya.

Dalam sambutannya, Bupati Edistasius Endi menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Muscab di Labuan Bajo.

Ia menilai kegiatan ini tidak hanya penting bagi internal partai, tetapi juga memberikan dampak positif bagi daerah sebagai tuan rumah.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, kami menyampaikan selamat datang kepada seluruh keluarga besar PKB. Kami berharap kegiatan seperti ini tidak hanya dilakukan sekali, tetapi terus berlanjut di Labuan Bajo. Kehadiran Bapak dan Ibu sekalian merupakan berkah bagi daerah kami,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa Muscab harus dimaknai sebagai ruang strategis untuk mempererat persatuan dan membangun visi bersama, bukan sekadar ajang kompetisi politik.

“Momentum ini bukan hanya tentang memilih pengurus baru, tetapi bagaimana kita memperkuat kekeluargaan, menyatukan visi, dan membangun komitmen bersama untuk kemajuan daerah dan bangsa. Siapapun yang terpilih, itulah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa PKB sebagai salah satu pilar demokrasi memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pembangunan yang inklusif di daerah.

Sementara itu, Kaharudin dalam sambutannya menyampaikan bahwa Muscab merupakan bagian dari siklus organisasi lima tahunan yang harus dimanfaatkan sebagai momentum evaluasi dan konsolidasi.

Ia mengajak seluruh kader untuk menjaga marwah demokrasi serta memperkuat kehadiran partai di tengah masyarakat.

“Muscab ini adalah amanat organisasi yang harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Ini bukan sekadar memilih pemimpin, tetapi menjadi ruang refleksi untuk melihat sejauh mana PKB telah berkontribusi bagi masyarakat,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya peran kader hingga tingkat ranting dalam menjaga eksistensi partai.

Artikel Bupati Edi Hadiri Muscab PKB, Gus Halim dan Kaharudin Konsolidasikan Kader Tiga Manggarai pertama kali tampil pada NTT News.

Pembahasan ini mencuat setelah aksi demonstrasi besar yang terjadi di Labuan Bajo pada Selasa (13/4/2026), yang melibatkan sekitar 1.000 pelaku pariwisata. Mereka memprotes kebijakan pembatasan jumlah kunjungan wisatawan sebanyak 1.000 orang per hari ke kawasan Balai Taman Nasional Komodo (BTNK).

Dalam forum resmi tersebut, Usman Husin menyoroti dampak kebijakan yang dinilai belum tersosialisasi dengan baik kepada masyarakat lokal, khususnya pelaku usaha pariwisata.

“Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Wakil Ketua, sahabat-sahabat Komisi IV yang saya banggakan, yang saya hormati Pak Menteri. Saya angkat isu ini karena tujuannya baik, namun kita sudah lihat kemarin terjadi demonstrasi besar-besaran di Labuan Bajo. Yang terdampak ini mayoritas pelaku wisata lokal,” ujarnya.

Usman menjelaskan bahwa kebijakan pembatasan kuota berpotensi menimbulkan dampak ekonomi luas, mengingat sebagian besar pelaku usaha di Labuan Bajo bergantung pada sektor pariwisata.

“Rata-rata yang demo kemarin itu wisata lokal. Mereka semua akan kena imbas. Banyak wisatawan yang sudah membeli tiket akhirnya dibatalkan. Ini informasi yang saya terima langsung dari pelaku usaha di lapangan,” lanjutnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan yang lebih bijak dalam pengaturan kunjungan wisata, tanpa harus memberlakukan pembatasan secara kaku.

“Kalau tujuannya menjaga Taman Nasional Komodo, saya setuju. Tapi jangan langsung dibatasi. Mungkin bisa diatur, misalnya wisatawan asing tetap bisa ke Pulau Komodo, sementara kunjungan ke Pulau Rinca diatur berdasarkan waktu tertentu,” jelasnya.

Lebih jauh, Usman mengkritik minimnya sosialisasi kebijakan kepada masyarakat lokal sebelum diberlakukan.

“Saya tanya langsung ke pelaku usaha lokal, mereka tidak pernah tahu soal larangan-larangan ini. Tiba-tiba sudah ada pembatasan. Padahal banyak dari mereka yang pinjam uang ke bank dan koperasi untuk usaha. Ini berdampak besar,” tegasnya.

Ia pun meminta agar pemerintah meninjau kembali kebijakan tersebut untuk sementara waktu guna mencegah gejolak sosial yang berulang.

Artikel DPR RI Terbelah! PKB Desak Kuota Komodo Dicabut, NasDem Tegas Dukung Pembatasan 1.000 pertama kali tampil pada NTT News.

Penyerahan laporan berlangsung di Kantor KPU Provinsi NTT dan diterima langsung oleh Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, didampingi Kepala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, Hukum dan SDM, Andrew S. N. Kette. Laporan tersebut diserahkan oleh Sekretaris PKB Provinsi NTT, Kaharudin, bersama jajaran pengurus partai.

Ketua KPU Provinsi NTT, Jemris Fointuna, menegaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban dana bantuan keuangan partai politik merupakan kewajiban konstitusional sekaligus wujud komitmen partai dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

“Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban ini merupakan bentuk tanggung jawab partai politik dalam mengelola dana yang bersumber dari APBD Provinsi NTT. Ini penting untuk memastikan bahwa dana negara digunakan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Jemris.

Ia menjelaskan, dana bantuan keuangan partai politik diperuntukkan bagi kegiatan strategis partai, antara lain pendidikan politik bagi masyarakat, kaderisasi pengurus dan anggota, serta operasional sekretariat partai politik.

Lebih lanjut, Jemris menerangkan bahwa besaran bantuan keuangan partai politik ditetapkan berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRD Provinsi NTT dan suara sah partai politik pada Pemilu Tahun 2024, sebagaimana diatur dalam regulasi yang berlaku.

Artikel KPU NTT Terima Laporan Dana Parpol PKB 2025 dan Rencana Anggaran 2026 pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam operasi gabungan tersebut, aparat berhasil mengamankan tiga orang pemburu liar di perairan Pulau Komodo, Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Ketiganya diduga kuat melakukan perburuan rusa, satwa yang dilindungi, dengan menggunakan senjata api ilegal di dalam kawasan habitat komodo.

“Sebagai wakil rakyat, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparat gabungan yang telah bekerja secara profesional dan berani dalam menyelamatkan alam serta menjaga kawasan konservasi dunia,” kata Sewargading S.J. Putera, Selasa (16/12/2025).

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan bahwa keberhasilan operasi ini menunjukkan keseriusan negara dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya TNK yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

“Perburuan liar adalah kejahatan serius yang mengancam ekosistem dan masa depan pariwisata Manggarai Barat. Tindakan tegas seperti ini harus terus dilakukan agar ada efek jera,” tegasnya.

Diwartakan media ini sebelumnya,
Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., membenarkan penangkapan tersebut. Ia menjelaskan bahwa para pelaku diamankan oleh tim patroli gabungan setelah terbukti melakukan perburuan rusa di dalam kawasan TNK.

“Benar, ada tiga orang yang kami amankan. Mereka ditangkap oleh tim patroli gabungan setelah terbukti melakukan perburuan rusa di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Tiga terduga pelaku masing-masing berinisial Y (36), A (37), dan A (35). Mereka diketahui berasal dari Lambu, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB),”ujar AKBP Christian.

Menurut Kapolres, operasi ini merupakan hasil patroli gabungan yang melibatkan Polres Manggarai Barat, Ditpolairud Polda NTT, Korpolairud Baharkam Polri, serta petugas Gakkum BTNK, yang digelar atas permintaan resmi pihak BTNK menyusul laporan masyarakat.

“Kami menerima informasi adanya aktivitas perburuan rusa oleh oknum masyarakat yang tidak bertanggung jawab di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Atas dasar laporan tersebut, kami langsung menurunkan tim patroli gabungan,” jelasnya.

AKBP Christian menuturkan, setelah menerima informasi pada Sabtu (13/12/2025), tim gabungan bergerak menuju lokasi target pada malam hari. Pada Minggu (14/12/2025) sekitar pukul 02.00 Wita, petugas menemukan sebuah perahu dengan ciri-ciri sesuai laporan masyarakat.

Artikel Wakil Ketua DPRD Manggarai Barat Apresiasi Aparat Bongkar Perburuan Liar di TN Komodo pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Lembaga Kaderisasi Kabupaten (LKK) DPC PKB Manggarai Barat ini berlangsung di Hotel Pelangi Labuan Bajo, dimulai sekitar pukul 14.00 WITA hingga malam hari.

Sebanyak kurang lebih 200 peserta yang berasal dari tiga daerah pemilihan (dapil) di Manggarai Barat mengikuti kegiatan tersebut dengan penuh antusias.

Pendidikan kader ini dipimpin langsung oleh Instruktur Yohanes Rumat, anggota DPRD Provinsi NTT dari Fraksi PKB, serta dihadiri oleh Sekretaris DPW PKB NTT, Kaharudin, Ketua DPC PKB Manggarai Barat, Sewargading S.J. Putera, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Manggarai Barat, anggota DPRD Manggarai Barat dari Fraksi PKB Karsi Kun dan Servasius L. Gahang, serta jajaran pengurus DPC PKB Manggarai Barat.

Dalam sambutannya, Sekretaris DPW PKB NTT, Kaharudin, menegaskan bahwa kaderisasi merupakan jantung perjuangan PKB yang tidak bisa ditawar-tawar.

“Pendidikan kader ini adalah amanat langsung dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai. Di PKB, kaderisasi bukan kegiatan seremonial, tetapi kewajiban ideologis,” tegas Kaharudin.

Ia menjelaskan bahwa struktur kaderisasi PKB telah dirancang secara sistematis, mulai dari tingkat nasional hingga desa.

“Di tingkat nasional ada Lembaga Kaderisasi Nasional, di provinsi disebut LKP, dan di kabupaten/kota disebut LKK. Semua ini dibangun untuk memastikan bahwa PKB tumbuh dengan fondasi kader, bukan sekadar figur,” jelasnya.

Menurutnya, pengalaman politik menunjukkan bahwa partai yang tidak dibangun dari kader akan rapuh ketika menghadapi dinamika politik dan kontestasi kekuasaan.

“Kalau kita bicara soal pemenangan pemilu, pilkada, pilpres, itu tidak mungkin diserahkan kepada orang-orang yang tidak melalui proses kaderisasi. Di luar kader, perjuangan akan rapuh. Karena itu PKB memastikan semua target politik lahir dari kader,” ujarnya.

Tema “Kader Loyalitas” dipilih bukan tanpa alasan. Kaharudin menekankan bahwa loyalitas yang dimaksud bukan loyalitas membabi buta, melainkan loyalitas yang lahir dari pemahaman ideologi dan nilai partai.

“Kita ingin kader PKB loyal karena sadar, bukan karena kepentingan sesaat. Loyal pada nilai, loyal pada perjuangan, loyal pada rakyat, dan loyal pada partai,” katanya.

Ia menambahkan, kader yang telah melewati proses pendidikan seperti ini diharapkan tidak ragu berdiri dan berbicara atas nama PKB di ruang publik.

“Setelah keluar dari forum ini, kader tidak boleh ragu menyebut dirinya kader PKB. Tidak boleh ragu membela nilai-nilai PKB. Karena mereka adalah produk resmi kaderisasi partai,” tegasnya.

Lebih jauh, Kaharudin secara terbuka menyampaikan target besar PKB ke depan, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Hari ini PKB secara nasional sudah berada di tiga besar. Naluri partai politik itu bergerak dari ketiga ke kedua, lalu ke pertama. Target kami jelas, PKB harus menjadi pemenang,” ungkapnya.

Ia menilai, capaian PKB selama ini merupakan modal besar untuk melangkah lebih jauh.

“PKB sudah memenangkan banyak kontestasi pilkada. Itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja kader dan struktur. Ke depan, capaian ini harus kita perbesar,” ujarnya.

Kaharudin juga menyoroti antusiasme peserta yang dinilainya sebagai sinyal positif bagi masa depan PKB Manggarai Barat.

Artikel PKB Manggarai Barat Matangkan Kader Loyal, Bidik Kemenangan Politik ke Depan pertama kali tampil pada NTT News.

Acara ini berlangsung meriah dan penuh semangat di Jakarta, diikuti oleh seluruh anggota legislatif PKB dari berbagai tingkatan—mulai dari DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, hingga DPR RI.

Salah satu peserta kegiatan, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Vinsensius Supriadi, menyambut positif agenda tersebut.

Ia menilai kegiatan Bimtek dan Harlan ini bukan hanya rutinitas tahunan, tetapi merupakan ruang strategis untuk memperdalam pemahaman terhadap peran legislator dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.

“Melalui kegiatan Bimtek dan Harlan ini, kami semakin dipertegas untuk terus hadir sebagai wakil rakyat yang membela kepentingan masyarakat bawah. PKB berkomitmen mendorong kebijakan yang berkeadilan, berbasis kearifan lokal, dan sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan,” ujar Vinsensius kepada NTTNews.net, Selasa (22/07/2025).

Lebih lanjut, Vinsensius menekankan bahwa momen Harlan bukan hanya sebagai ajang seremonial memperingati berdirinya partai, melainkan juga sebagai momentum reflektif dan konsolidatif bagi seluruh kader PKB di seluruh Indonesia.

Artikel PKB Se-Indonesia Gelar Bimtek dan Peringati Harlah 2025, Vinsen: “Kami Dipertegas Hadir untuk Rakyat Kecil” pertama kali tampil pada NTT News.