Setelah resmi memasuki tahap penyidikan sejak awal Juni 2026, hingga kini belum ada penetapan tersangka, sehingga memunculkan pertanyaan dari pihak pelapor.

Kuasa hukum Ivon Burhan, Aldri Dalton Ndolu, S.H., meminta penyidik Satreskrim Polres Manggarai Barat agar mempercepat proses hukum yang sedang berjalan.

Menurutnya, perkara tersebut telah berada pada tahap penyidikan selama lebih dari satu bulan, sehingga sudah saatnya penyidik memberikan kepastian hukum.

Kasus tersebut diketahui resmi naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan pada 3 Juni 2026. Kenaikan status itu ditandai dengan diterbitkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/43/VI/Res.1.24/Sat Reskrim oleh Unit Tipidter Satreskrim Polres Manggarai Barat.

SPDP tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat sebagai bentuk pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tembusan surat juga disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Labuan Bajo, Emiliana Helni, dan Ivon Burhan.

Memasuki tanggal 3 Juli 2026, proses penyidikan telah berjalan selama satu bulan. Namun, menurut pihak kuasa hukum pelapor, hingga kini belum terlihat perkembangan signifikan berupa penetapan tersangka.

Aldri Dalton Ndolu mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima SPDP sebagai tanda dimulainya penyidikan. Karena itu, ia berharap penyidik segera menuntaskan proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

Artikel Kuasa Hukum IB Desak Polres Mabar Segera Tetapkan Tersangka Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik pertama kali tampil pada NTT News.

Kuasa hukum korban, Joao Meco, menegaskan bahwa mekanisme perdamaian tidak dapat dilanjutkan karena para terduga pelaku tidak mengakui perbuatannya.

“Hari ini tujuan kami datang untuk mencari kebenaran dan membuka ruang perdamaian. Namun restorative justice harus dimulai dari pengakuan kesalahan dan permintaan maaf. Karena itu tidak ada, maka proses damai tidak bisa dilanjutkan dan kami memilih konfrontir,” ujar Joao kepada wartawan usai pemeriksaan.

Proses yang berlangsung di Polres TTU tersebut menghadirkan korban, kuasa hukum, para saksi, serta pihak terduga pelaku. Selain mediasi, penyidik juga melakukan konfrontir guna menguji konsistensi keterangan masing-masing pihak.

Dalam sesi tersebut, sejumlah saksi, termasuk Kepala Desa Humusu Wini, kembali dimintai keterangan.

Menurut Joao, kepala desa mengakui melihat adanya pemukulan terhadap korban, meskipun mengaku tidak memperhatikan secara detail. Namun dalam pendalaman lebih lanjut, keterangan para saksi dinilai berubah-ubah.

“Kami melihat ada indikasi saling melindungi. Mereka berada hanya tiga sampai lima meter dari lokasi kejadian. Ketika terjadi adu mulut hingga pemukulan, mereka mengaku tidak melihat. Secara logika, jika peristiwa itu terjadi dalam jarak sangat dekat, tentu ada respons spontan untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” tegasnya.

Penyidik bahkan memperlihatkan dokumentasi foto dan video lokasi kejadian untuk menguji keterangan saksi. Berdasarkan hasil konfrontir tersebut, Joao menilai terdapat indikasi kuat upaya menyangkal fakta demi melindungi terduga pelaku utama, Oktofianus Silab.

Joao mengungkapkan, sebelum insiden terjadi sempat berlangsung adu mulut antara Oktofianus dan korban terkait pemberitaan yang dimuat korban. Hal itu dinilai sebagai indikasi adanya motif sebelum tindakan kekerasan terjadi.

“Kalau yang bersangkutan bukan pengurus desa, apa kepentingannya berada di lokasi? Ini patut dianalisis. Kami menduga ada pihak tertentu yang menggerakkan dan peristiwa ini tidak terjadi secara spontan,” ujarnya.

Ia juga menyebut adanya rekaman video yang memperlihatkan Oktofianus memaki korban sebelum insiden pemukulan terjadi.

“Artinya niat dan motivasi sudah terlihat sebelum kejadian,” tambahnya.

Dalam mediasi, pihak terduga pelaku sempat menawarkan satu ekor sapi sebagai bentuk penyelesaian secara adat. Namun tawaran tersebut ditolak pihak korban karena tidak disertai pengakuan kesalahan.

Artikel RJ Kasus Dugaan Pengeroyokan Jurnalis Buntu, Kuasa Hukum Desak Penetapan Tersangka pertama kali tampil pada NTT News.

Proses hukum kini memasuki tahapan analisis dan evaluasi (anev) guna mengungkap secara pasti penyebab insiden tragis yang merenggut korban jiwa tersebut.

Kabidhumas Polda NTT, Kombes Pol Henry Novika Chandra, S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penyidik dari Satreskrim dan Satpolairud Polres Manggarai Barat telah melakukan pemeriksaan mendalam terhadap sejumlah saksi yang berada di atas kapal saat peristiwa nahas itu terjadi.

“Penyidikan difokuskan pada dugaan adanya kelalaian yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Penyidik telah mengumpulkan keterangan saksi-saksi serta dokumen pendukung sebagai bagian dari alat bukti,” ujar Kombes Pol Henry kepada wartawan, Jumat (2/1/2026).

Ia menjelaskan, para saksi yang diperiksa meliputi awak kapal, nahkoda, serta pihak-pihak yang terlibat langsung dalam operasional pelayaran dan pelayanan wisata.

Pemeriksaan tersebut dilakukan secara komprehensif untuk mengurai secara detail peran dan tanggung jawab masing-masing pihak selama pelayaran berlangsung.

“Kami mendalami seluruh aspek, mulai dari pengendalian kapal, kondisi mesin, kelayakan kapal, hingga penerapan prosedur keselamatan, khususnya saat kapal menghadapi kondisi darurat,” jelasnya.

Selain keterangan saksi, penyidik juga telah mengantongi sejumlah alat bukti awal yang dinilai krusial dalam proses hukum.

Artikel KM Putri Sakinah Tenggelam dan Makan Korban, Polda NTT Siapkan Penetapan Tersangka pertama kali tampil pada NTT News.

Tersangka berinisial “ESD”, yang menjabat sebagai Direktur CV. Patrada, kini resmi ditahan oleh tim Jaksa Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Manggarai.

Zaenal Abidin menjelaskan, “ESD diduga turut serta dalam tindak pidana korupsi terkait belanja Instalasi Pengolahan Sampah Non-Organik pada PT. Manggarai Multi Investasi (MMI) tahun anggaran 2019. Tersangka merupakan penyedia yang memenangkan proyek pengadaan tong sampah di Kecamatan Langke Rembong.”

Namun, proyek yang didanai sepenuhnya oleh keuangan PT. MMI yang merupakan dana penyertaan Pemerintah Kabupaten Manggarai diketahui tidak sesuai spesifikasi teknis.

“Barang yang dibelanjakan, yakni tong sampah, ternyata tidak memenuhi spesifikasi teknis yang ditentukan, sehingga menyebabkan kerugian negara sebesar Rp1.294.236.543,” tambahnya.

Dalam kasus ini, “ESD” disinyalir berperan bersama dua tersangka sebelumnya, yaitu “YM” dan “MH”, yang telah ditetapkan sebagai tersangka pada 20 Desember 2024. Ketiganya diduga bekerja sama dalam pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Non-Organik yang bermasalah.

Zaenal menegaskan, “Terhadap tersangka, kami menerapkan pasal berlapis. Pasal primair adalah Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Subsidair, dikenakan Pasal 3 juncto Pasal 18 dari undang-undang yang sama.”

Artikel Kejari Manggarai Tetapkan Tersangka Korupsi PT. MMI Manggarai, Direktur CV. Patrada Ditahan pertama kali tampil pada NTT News.