Informasi tersebut menyita perhatian publik dan menimbulkan berbagai dugaan, terutama terkait kehadiran Bupati Ende, Benediktus Tote Badeoda, pada momen pembukaan turnamen.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Sakof Turof, kembali angkat bicara. Ia menduga Bupati Ende sengaja menghindar dari momen tersebut karena adanya isu demonstrasi penolakan terhadap proyek panas bumi (geotermal) di wilayah itu.

“Kalau mau menghindar, ya bilang saja menghindar. Jangan sampai saat PMKRI bersama umat 39 paroki turun demo, Bupati Ende justru tidak berada di tempat. Itu yang membuat kami kecewa,” tegas Daniel, putra asal Sorong, Papua, saat diwawancarai NTTNEWS.NET, Selasa (4/11/2025).

Menurut Daniel, demonstrasi tersebut direncanakan berlangsung pada momen pembukaan ETMC, yang dijadwalkan pada 9 November 2025 mendatang.

Ia menegaskan bahwa PMKRI bersama umat Gereja Katolik di Ende tetap berkomitmen memperjuangkan penolakan terhadap proyek geotermal yang dianggap merusak lingkungan dan belum memiliki kejelasan hukum.

Artikel Jelang ETMC 2025, Isu Demonstrasi 39 Paroki Warnai Kabupaten Ende pertama kali tampil pada NTT News.

Kasus tersebut mencuat setelah beredar di media sosial — termasuk Facebook dan grup WhatsApp — sebuah laporan mengenai tindakan intimidasi dan ancaman terhadap Naris Tursa, usai dirinya membagikan opini Pater Stef Tupen SVD berjudul “Nagekeo Dalam Cengkraman Mafia”.

Menurut PMKRI Ende, tindakan tersebut tidak hanya mencoreng nama institusi kepolisian, tetapi juga melukai prinsip dasar negara hukum dan nilai-nilai demokrasi.

“Tindakan oknum aparat tersebut secara nyata mencederai prinsip-prinsip negara hukum dan hak-hak dasar warga negara,” tegas Yohanes Natanael Bolong, Wakil Sekretaris Jenderal PMKRI Cabang Ende Santo Yohanes Don Bosco Periode 2025–2026, dalam keterangan pers yang diterima NTTNEWS.NET, Minggu (26/10/2025).

Yohanes menilai, intimidasi terhadap aktivis merupakan bentuk pembunuhan karakter dan pelanggaran terhadap konstitusi.

Ia mengutip sejumlah pasal dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dengan jelas menjamin kebebasan berpendapat dan perlindungan dari rasa takut.

“Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Begitu juga Pasal 18 UU Nomor 39 Tahun 1999 menegaskan bahwa setiap orang berhak menyampaikan pendapat di muka umum tanpa rasa takut. Intimidasi seperti ini jelas bertentangan dengan konstitusi,” ujarnya tegas.

Artikel PMKRI Ende Kecam Tindakan Intimidasi Oknum Polres Nagekeo terhadap Aktivis PMKRI Kupang pertama kali tampil pada NTT News.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Sakof Turof, menegaskan bahwa klaim Bupati mengenai pengurangan DAK akibat meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tidak berdasar dan keliru secara teknis.

“Berdasarkan data BPS, IPM Kabupaten Ende tahun 2024 berada di angka 72,24. Angka ini memang masuk kategori sedang menuju baik, tapi belum termasuk tinggi karena masih di bawah rata-rata IPM nasional yang berada di kisaran 74–75,” ujar Daniel saat diwawancarai NTTNEWS.NET, Minggu (25/10/2025) sore di Margasiswa PMKRI Ende, Jalan Wirajaya.

Menurut Daniel, dengan posisi IPM tersebut, tidak tepat bila Bupati menyimpulkan bahwa pengurangan DAK disebabkan oleh tingginya IPM Ende.

“Justru jika IPM masih rendah, seharusnya DAK diperkuat untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Jadi logika bahwa karena IPM tinggi maka DAK dikurangi, itu tidak benar,” tegasnya.

Daniel menjelaskan, mekanisme pemberian DAK tidak ditentukan hanya oleh indikator IPM, melainkan mempertimbangkan berbagai aspek lain seperti tingkat kemiskinan, kondisi geografis, teritorial wilayah terluar dan terdalam, serta evaluasi serapan anggaran tahun sebelumnya.

“DAK tidak ditentukan oleh IPM saja. Pemerintah pusat melihat banyak variabel, termasuk kemiskinan dan capaian program tahun sebelumnya. Kalau serapan rendah, itu bisa menjadi alasan pengurangan, bukan karena IPM meningkat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Daniel menyebut data makro Kabupaten Ende tahun 2024 justru menunjukkan masih banyak tantangan serius di sektor sosial dan ekonomi.

Dari data BPS, jumlah penduduk miskin mencapai 62,37 ribu jiwa atau 22,57 persen, angka yang tergolong tinggi. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 3,02 persen, dan IPM 72,24 masih di bawah rata-rata nasional.

Artikel PMKRI Ende Kritik Bupati: Tidak Paham Mekanisme DAK, IPM Ende Masih di Bawah Rata-Rata Nasional pertama kali tampil pada NTT News.

Pernyataan tersebut disampaikan Daniel dalam pidato politiknya di Aula Onekore, Minggu (25/10/2025).

“Kami menduga ada dana dari Geotermal dan PLTU Ropa yang mengalir ke penyelenggara ETMC. Dugaan ini muncul karena sikap Bupati Ende yang tampak abu-abu terhadap permintaan hirarki Gereja mengenai izin investasi Geotermal yang berpotensi merusak lingkungan,” tegas Daniel di hadapan peserta kegiatan.

Menurut Daniel, sikap tidak tegas Bupati Ende terhadap persoalan Geotermal dan PLTU Ropa menimbulkan tanda tanya besar di tengah masyarakat.

Ia menilai, Bupati seharusnya tidak menghindar dari perjuangan hirarki Gereja, terutama dalam hal perlindungan lingkungan dan kemaslahatan publik.

“Kalau Bupati Ende tidak segera bersikap terhadap proyek Geotermal dan PLTU Ropa, maka dugaan kami soal aliran dana itu bisa benar. Karena bicara soal lingkungan bukan hanya urusan politik, tetapi soal kehidupan banyak orang,” ujarnya dengan nada tegas.

Daniel menegaskan bahwa PMKRI Cabang Ende akan terus berdiri di garis depan dalam memperjuangkan keadilan ekologis dan menolak segala bentuk investasi yang berpotensi merusak alam Flores.

“Panas bumi atau Geotermal memang sering diklaim sebagai energi hijau, tapi kalau dalam praktiknya merusak alam dan menyingkirkan rakyat kecil, itu bentuk kejahatan lingkungan. Tidak ada alasan bagi PMKRI untuk mundur dari perjuangan ini,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Daniel juga mengingatkan Bupati Benediktus Tote Badeoda dan Wakil Bupati Domi Mere agar segera menunjukkan keberpihakan mereka terhadap rakyat dan lingkungan.

“Kami memberi alarm bagi pemerintah daerah. Jika Bupati dan Wakil Bupati tidak mampu bersikap di tengah krisis lingkungan akibat proyek Geotermal dan PLTU Ropa, maka kerusakan ekologis bisa berdampak sistemik bagi masyarakat Ende dan sekitarnya,” tandas Daniel, putra asal Sorong, Papua itu.

Ia menutup pernyataannya dengan komitmen bahwa PMKRI akan terus menjadi benteng moral dalam mengawal isu-isu lingkungan dan memastikan kebijakan publik berpihak pada kepentingan rakyat.

“PMKRI Ende akan tetap menjadi garda terdepan melawan kejahatan para investor yang mengancam lingkungan hidup masyarakat Ende dan Flores pada umumnya,” pungkasnya. **

Artikel PMKRI Duga Ada Aliran Dana Geotermal dan PLTU Ropa ke ETMC, Desak Bupati Tidak Hindar dari Perjuangan Gereja pertama kali tampil pada NTT News.

Hal itu disampaikan AWK saat memberikan sambutan dalam acara Pelantikan Pengurus Dewan Pimpinan Cabang PMKRI Cabang Ende, Minggu (25/10/2025).

“Ketua PMKRI kali ini luar biasa. Dalam sejarah, baru kali ini PMKRI Cabang Ende dipimpin oleh putra dari Papua, dan langsung mendapat respon balik dari Bupati Ende. Saya beri apresiasi untuk Aji Daniel,” ujar Angelius disambut tepuk tangan hadirin.

Menurut AWK, peristiwa tersebut menjadi catatan menarik dalam dinamika organisasi mahasiswa di Ende.

Ia menilai, keberanian Daniel dalam melakukan kritik publik menunjukkan watak PMKRI yang sesungguhnya—organisasi yang independen, kritis, dan berani menyuarakan kebenaran.

“Saya dulu waktu menjabat sebagai Ketua PMKRI Cabang Ende, juga sering menyampaikan kritik lewat media, tapi belum pernah ada Bupati yang merespons secara langsung. Baru kali ini, di masa kepemimpinan Daniel, kritik PMKRI mendapat tanggapan terbuka dari Bupati. Itu patut diapresiasi,” ungkap AWK.

Dalam kesempatan itu, AWK juga menyinggung tantangan besar yang dihadapi generasi muda di era digital, terutama dengan berkembangnya teknologi Artificial Intelligence (AI).

Artikel AWK Apresiasi Ketua PMKRI Ende: Kritik Cerdas yang Berbuah Respon Langsung dari Bupati Tote pertama kali tampil pada NTT News.

Setelah Bupati Ende menyebut tanggapan PMKRI Ende sebagai hoax, Daniel balik menuding bahwa justru Pemerintah Kabupaten Ende lah yang menjadi sumber utama penyebaran informasi keliru.

Dalam siaran persnya, Daniel dengan tegas mengatakan bahwa “pencipta hoax yang paling tersistematis, terorganisir, dan terkonsolidatif justru adalah Pemerintah itu sendiri.”

Daniel mengaku kecewa terhadap sikap Bupati Benediktus yang menurutnya tidak mampu memahami isi pernyataannya sendiri dalam video berdurasi 1 menit 43 detik yang sempat viral di berbagai platform media sosial.

“Coba dicek dan dibuka kembali video tersebut. Lihat dan nonton kembali. Di situ kita akan tahu kebenaran dari isi pernyataannya yang disampaikan,” kata Daniel dengan nada tegas, pada Sabtu (25/10/2025).

Menurut Daniel, dalam video tersebut Bupati Benediktus secara jelas mengatakan bahwa daerah tidak lagi membutuhkan dana dari pemerintah pusat untuk meningkatkan sektor pendidikan dan kesehatan.

“Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menyebarkan hoax — PMKRI Ende atau Bupati Ende sendiri? Menurut saya, justru Bupati Ende-lah yang menjadi sumber hoax. Masa bilang PMKRI hoax? Aneh, kan?” ujar Daniel sambil tersenyum sinis.

Artikel Memanas! Ketua PMKRI Ende Sebut Bupati Benediktus “Pencipta Hoax Tersistematis” pertama kali tampil pada NTT News.

Keputusan itu sekaligus meredupkan isu yang sempat bergulir bahwa ada oknum tim sukses pasangan Deo–Do yang disebut-sebut berambisi menjadi direktur PD Pasar.

Politisi Partai NasDem, Yani Kota, menjelaskan bahwa penolakan tersebut murni merupakan keputusan Bapemperda DPRD Ende dalam rapat pembahasan Ranperda yang digelar di ruang rapat gabungan komisi, Rabu (22/10/2025).

Menurut Yani, penolakan itu didasari dua alasan utama. Pertama, ketidakhadiran pimpinan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Ende dalam rapat pembahasan bersama DPRD dan pemerintah daerah.

“Tidak hadirnya pimpinan Disperindag Ende merupakan bentuk sikap yang tidak menghargai dan menghormati lembaga DPRD Ende. Maka itu kami sepakat menolak usulan tersebut,” tegas Yani.

Kedua, lanjut Yani, kondisi fiskal daerah yang sedang terpuruk juga menjadi pertimbangan kuat.

“Kita tidak bisa menerima karena kondisi fiskal daerah tahun ini belum mampu diakomodir oleh Bapemperda DPRD Ende. Untuk itu, kita menolak usulan tersebut,” ujarnya.

Yani menambahkan, penyusunan satu produk perda bukan perkara mudah karena membutuhkan proses panjang dan anggaran yang cukup besar.

“Menggodok satu produk perda tidak semudah yang dibayangkan. Karena itu, dengan kondisi fiskal yang terbatas, kami menilai usulan pemerintah terkait PD Pasar belum saatnya dilaksanakan,” jelas mantan Ketua Partai Berkarya Ende itu.

Ia juga menegaskan, isu yang menyebut adanya oknum tim sukses yang berambisi menjadi direktur PD Pasar sebaiknya tidak dibesar-besarkan.

“Soal isu timses yang ingin jadi Dirut PD Pasar, saya kira kita redam dulu. Ini bukan soal siapa yang layak, tapi tentang kesiapan dan kemampuan daerah dalam menyiapkan perangkat hukumnya,” pungkas Yani.

Artikel DPRD Ende Tekuk Usulan PD Pasar, Isu Kursi Basah untuk Timses Menguap, PMKRI Apresiasi! pertama kali tampil pada NTT News.

Ketua PMKRI Cabang Ende, Daniel Sakut Turot, menilai pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bupati Benediktus tidak memiliki karakter wawasan governmental atau govermentif yang semestinya dimiliki oleh seorang kepala daerah.

“Pemimpin yang memiliki karakter wawasan govermentif mestinya memahami kondisi fiskal Pemerintah Daerah Kabupaten Ende,” tegas Daniel dalam siaran pers yang diterima redaksi pada Kamis, 23 Oktober 2025.

Menurutnya, ketergantungan fiskal Kabupaten Ende terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Sumber pendapatan utama daerah sebagian besar berasal dari Dana Perimbangan (DP) yang mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Ketiganya merupakan transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau Bupati Ende Benediktus Tote Badeoda memahami alur fiskal keuangan daerah, maka tidak perlu melontarkan pernyataan prematur macam itu. Karena dua aspek yakni pendidikan dan kesehatan justru menjadi fokus misi program pemerintah pusat era Prabowo–Gibran,” ujar Daniel menegaskan.

Ia menilai, pernyataan Bupati bahwa Kabupaten Ende tidak membutuhkan dana dari pemerintah pusat di sektor pendidikan dan kesehatan adalah bentuk ketidakpahaman terhadap sistem keuangan daerah.

“Pernyataan itu justru membuktikan bahwa Bupati Ende tidak sanggup memahami mekanisme alur keuangan daerah dan lemahnya akses politik beliau dengan pemerintah pusat,” ungkap Daniel.

Lebih lanjut, Daniel menduga pernyataan tersebut menunjukkan ketidakmampuan Bupati Ende dalam menjemput program nasional seperti Krisna—khususnya yang berkaitan dengan bidang pendidikan dan kesehatan—untuk dibawa ke daerah.

Artikel PMKRI Ende Sindir Bupati Benediktus: Tak Paham Fiskal, Asal Bicara Soal Dana Pendidikan dan Kesehatan! pertama kali tampil pada NTT News.