Keputusan tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, pada Kamis, 6 Juni 2025.

“Untuk sementara, kami hentikan operasinya sampai dengan verifikasi lapangan. Kami akan cek,” tegas Bahlil, seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Pembekuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gag Nikel mulai berlaku sejak 5 Juni 2025. Langkah ini merupakan respons pemerintah atas meningkatnya penolakan dari aktivis lingkungan dan aliansi masyarakat sipil yang menilai bahwa kegiatan tambang tersebut berpotensi merusak ekosistem Raja Ampat yang terkenal sebagai kawasan konservasi global.

Respons Perusahaan

Menanggapi keputusan tersebut, Pelaksana Tugas (Plt) Presiden Direktur PT Gag Nikel, Arya Arditya, menyatakan bahwa pihaknya menghormati sepenuhnya keputusan pemerintah.

“Kami menerima keputusan tersebut dan akan bekerja sama penuh dalam proses verifikasi lapangan yang dilakukan oleh Kementerian ESDM,” ujarnya dalam pernyataan tertulis pada Sabtu, 7 Juni 2025.

Arya menegaskan bahwa PT Gag Nikel berkomitmen terhadap transparansi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan operasional yang berwawasan lingkungan.

Ia juga memastikan bahwa seluruh dokumen dan perizinan yang dimiliki perusahaan akan disampaikan kepada pemerintah untuk mendukung proses evaluasi.

Komitmen Keberlanjutan

Menurut Arya, sejak mendapatkan izin operasi produksi pada tahun 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, PT Gag Nikel telah menjalankan berbagai program keberlanjutan sebagai bagian dari penerapan prinsip Good Mining Practices.

Artikel Operasi Tambang Nikel PT Gag Nikel di Raja Ampat Dihentikan Sementara, Ada Apa?  pertama kali tampil pada NTT News.

Ironisnya, meski Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) mengklaim telah menyelesaikan seluruh kewajiban pembayaran kepada kontraktor utama, para pekerja di lapangan mengaku belum menerima sepeser pun. Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar mengenai transparansi dan tanggung jawab dalam rantai pelaksanaan proyek tersebut.

Wakil Ketua II DPRD Manggarai Barat, Sewargading S.J Putra, angkat bicara dengan nada tegas dan penuh keprihatinan.

“Yang mendapatkan proyek itu punya kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaan sesuai nilai yang disepakati, dan kalau pekerjaannya sudah selesai, maka dia punya hak untuk dibayar. Kalau tidak dibayar, ya itu namanya penipuan,” ujar Sewargading di ruang kerjanya pada Senin (2/6/2025).

Ia menyayangkan sikap pihak kontraktor utama yang tidak menunaikan pembayaran kepada subkontraktor dan buruh lokal, padahal proyek tersebut didanai oleh negara melalui APBN/APBD.

“Kalau memang ada persoalan administratif, ya selesaikan. Itu kan seharusnya jadi bagian dari perjanjian awal. Jangan dijadikan alasan untuk menunda pembayaran,” lanjutnya.

Menurutnya, situasi ini bukan hanya melanggar etika kerja, tetapi juga bisa menyeret banyak pihak ke dalam persoalan hukum yang serius. Ia menekankan bahwa proyek strategis nasional seharusnya membawa manfaat bagi masyarakat, bukan malah menjerumuskan mereka dalam jeratan hukum dan penderitaan ekonomi.

“Proyek ini awalnya bertujuan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat lokal. Tapi karena tidak adanya konsistensi dan rasa tanggung jawab, justru sekarang masyarakat kita yang dikorbankan. Ini sangat disayangkan,” tegasnya lagi.

Artikel Proyek Nasional di Labuan Bajo Mandek Pembayaran, Wakil Ketua DPRD Mabar Geram pertama kali tampil pada NTT News.