Kali ini, dukungan datang dari Forum Peduli Manggarai Barat (FPM). Organisasi tersebut secara terbuka menyatakan dukungan penuh terhadap kebijakan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam membentuk Kodam baru yang akan berkedudukan di Kupang sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem pertahanan di wilayah perbatasan Indonesia bagian timur.

Presiden Forum Peduli Manggarai Barat (FPM), Sirilus Ladur, menegaskan bahwa pembentukan Kodam baru merupakan langkah strategis dan sangat penting mengingat posisi geografis NTT yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, memiliki wilayah kepulauan yang luas, serta berada di jalur pelayaran internasional.

Menurutnya, keberadaan Kodam yang berdiri sendiri akan mempercepat koordinasi, memperkuat pengendalian operasi militer, sekaligus meningkatkan efektivitas pengamanan wilayah.

“Kami dari Forum Peduli Manggarai Barat mendukung penuh langkah TNI dalam membentuk Kodam baru di Kupang. Ini bukan hanya soal menjaga kedaulatan negara, tetapi juga tentang mempercepat koordinasi keamanan, meningkatkan pelayanan pertahanan, dan mendukung percepatan pembangunan di seluruh wilayah Nusa Tenggara Timur,” ujar Sirilus Ladur, Senin (29/6/2026).

Ia menilai, selama ini wilayah NTT masih berada di bawah kendali Kodam IX/Udayana yang berkedudukan di Bali. Dengan terbentuknya Kodam baru, proses pengambilan keputusan, koordinasi operasi, hingga respons terhadap berbagai dinamika keamanan di daerah diyakini akan menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien.

“NTT memiliki karakteristik wilayah yang berbeda dengan Bali maupun NTB. Karena itu sudah saatnya daerah ini memiliki komando tersendiri agar setiap tantangan keamanan dapat ditangani secara lebih fokus dan responsif,” katanya.

Artikel Dukung Peresmian Kodam Baru di NTT, FPM Usulkan Nama “Kodam Sobe Sonbai” sebagai Simbol Patriotisme Flobamora pertama kali tampil pada NTT News.

Merespons kejadian tersebut, Kapolda NTT Irjen Pol. Dr. Rudi Darmoko, S.I.K., M.Si., bersama Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto, S.H., M.H., serta Danrem 161/Wira Sakti Brigjen TNI Hendro Cahyono langsung melakukan koordinasi intensif guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih luas.

Sebagai bentuk komitmen menjaga profesionalitas dan objektivitas dalam penanganan kasus, TNI dan Polri sepakat menurunkan tim gabungan dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda NTT serta Polisi Militer Angkatan Darat (POM AD) untuk melakukan pemeriksaan dan pendalaman fakta secara menyeluruh.

Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol. Henry Novika Chandra, menjelaskan bahwa insiden tersebut bermula usai sejumlah personel Brimob menghadiri acara misa syukuran pelantikan anggota Brimob, Bripda JGR, yang berlangsung di Dusun Waemata.

“Acara berlangsung aman, tertib, dan penuh suasana kekeluargaan. Namun setelah kegiatan selesai dan memasuki dini hari, terjadi kesalahpahaman komunikasi yang kemudian memicu gesekan spontan antar beberapa anggota di lapangan,” ujar Kombes Henry.

Menurutnya, personel yang berada di lokasi segera mengambil langkah cepat untuk melerai dan meredam situasi sehingga tidak berkembang menjadi konflik yang lebih besar. Selanjutnya, pimpinan Polres Manggarai Barat mengarahkan seluruh personel kembali ke markas kompi secara tertib demi menjaga stabilitas keamanan wilayah.

Kombes Henry menegaskan bahwa perhatian utama saat ini adalah memastikan seluruh personel yang mengalami luka mendapatkan penanganan medis secara maksimal.

“Saat ini beberapa personel sedang menjalani perawatan di RS Siloam Labuan Bajo. Arahan Bapak Kapolda, Bapak Pangdam, dan Bapak Danrem sangat jelas, yakni memastikan seluruh personel yang terdampak memperoleh perawatan terbaik hingga pulih sepenuhnya,” tegasnya.

Selain penanganan medis, tim gabungan Propam dan POM AD juga tengah melakukan investigasi secara objektif guna memperoleh gambaran utuh mengenai kronologi dan penyebab peristiwa tersebut. Proses ini dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan fakta di lapangan.

Artikel Tiga Anggota Brimob Ditikam Anggota TNI di Labuan Bajo, Kapolda dan Pangdam Pastikan Soliditas Tetap Terjaga pertama kali tampil pada NTT News.

Informasi yang dihimpun media ini dari sumber terpercaya menyebutkan, kedua anggota tersebut telah diamankan dan dibawa ke Sub Detasemen Polisi Militer (Subdenpom) IX/1-1 Ende untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Keduanya diduga terlibat dalam penyalahgunaan sekaligus peredaran narkotika.

Subdenpom IX/1-1 Ende sendiri merupakan satuan Polisi Militer yang memiliki wilayah tugas di Pulau Flores, termasuk Kabupaten Manggarai Barat.

Sumber internal yang dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa dua anggota tersebut saat ini masih menjalani proses penyelidikan oleh aparat Polisi Militer.

Namun, ia enggan memberikan penjelasan lebih jauh terkait identitas maupun kronologi penangkapan.

“Maaf ade, kami masih penyelidikan. Ada link kah? Jangan kasih masuk nama saya ya ade,” ujar sumber tersebut saat dikonfirmasi media ini pada Rabu malam (6/5/2026).

Dalam percakapan lanjutan, narasumber kembali meminta agar identitasnya dirahasiakan.

“Jangan e ade, dari ade dapat saja. Jangan kasi nama saya ya ade,” tuturnya lagi.

Ia juga menyarankan agar media ini meminta penjelasan resmi langsung kepada pihak Kodim 1630/Manggarai Barat.

Artikel Dua Oknum Anggota Kodim 1630/Manggarai Barat Diduga Terlibat Kasus Narkoba pertama kali tampil pada NTT News.

Kunjungan ini menjadi bagian dari agenda strategis Kodam IX/Udayana dalam memperkuat soliditas internal, menjalin hubungan yang lebih erat dengan pemerintah daerah, serta memastikan perkembangan rencana pembangunan satuan baru di wilayah perbatasan selatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Pangdam datang bersama sejumlah pejabat teras Kodam IX/Udayana, antara lain Danrem 161/Wirasakti Brigjen TNI Hendro Chayono, Asrendam IX/Udayana Kolonel Inf M. A’ AN Setiawan, S.Sos., M.I.Pol., serta Aslog Kodam IX/Udayana Kolonel Inf Ardi Sukatri, S.Sos., M.H.

Setibanya di Makodim 1627/Rote Ndao, rombongan Pangdam disambut hangat oleh Dandim 1627/Rote Ndao Letkol Kav Kurnia S. W., S.H., bersama Pasi Ter Kapten Kav Agustinus Dida Nada dan Pasi Intel Lettu Inf David I. Mooy.

Dalam sambutan awal, Pangdam menegaskan komitmen TNI AD terhadap penguatan pertahanan di wilayah terluar Indonesia.

“Rote Ndao adalah garda terdepan NKRI. Karena itu, kami ingin memastikan setiap rencana pembangunan satuan baru berjalan tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Mayjen Piek Budyakto di hadapan jajaran Kodim.

Kunjungan diawali dengan paparan singkat dari Dandim 1627/Rote Ndao mengenai kondisi wilayah, potensi strategis Rote Ndao, serta rencana pengembangan satuan tempur yang akan memperkokoh pertahanan di pulau terluar tersebut.

Artikel Pangdam IX/Udayana Tinjau Lahan Yon TP di Rote Ndao, Tegaskan Komitmen Perkuat Perbatasan Selatan NKRI pertama kali tampil pada NTT News.

Latihan bersama yang melibatkan prajurit TNI AL dan Royal Thai Navy ini mengusung tema Operasi Keamanan Maritim, Anti-Udara, Anti-Permukaan, dan Operasi Pasukan Khusus Marinir.

Melalui tema tersebut, kedua angkatan laut diharapkan dapat saling berbagi pengalaman, memperkuat kerja sama, serta meningkatkan interoperabilitas dalam menghadapi ancaman di kawasan maritim.

Kegiatan ini mencakup berbagai materi latihan, mulai dari Small Unit Tactical, Squad Operation Order, Sniper Team Tactical, Scuba Diving Tactical, Amphibious Operation Doctrine, Usability of Tactical Drone, hingga Amphibious Raid.

Setiap sesi dirancang untuk menguji kesiapan tempur sekaligus menanamkan pemahaman tentang doktrin dan strategi operasi maritim modern.

Artikel Latihan Sea Garuda 22b-25, Marinir Indonesia-Thai Asah Kemampuan Perang Amfibi pertama kali tampil pada NTT News.

Mereka mendesak agar 20 prajurit yang telah ditetapkan sebagai tersangka tidak hanya diberhentikan dari kesatuan TNI, tetapi juga diproses sesuai hukum yang berlaku.

Presidium Gerakan Kemasyarakatan PP PMKRI, Raymundus, menilai kasus ini merupakan potret buram budaya kekerasan yang masih bercokol dalam sistem pembinaan prajurit.

“Kejadian ini kembali menyingkap wajah kelam budaya kekerasan dalam tubuh TNI. Ironisnya, Prada Lucky diduga disiksa secara keji oleh seniornya di Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan yang baru saja diresmikan Presiden,” ungkap Raymundus dalam keterangannya, Senin (25/8/2025).

Menurutnya, terdapat dua bentuk pelanggaran HAM serius dalam kasus ini, yakni hak untuk bebas dari penyiksaan dan hak untuk hidup.

“Keduanya merupakan hak asasi yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi apa pun, termasuk dalam situasi darurat perang,” tegasnya.

Raymundus menegaskan, investigasi tidak boleh berhenti pada tingkat pelaku lapangan.

“Untuk memastikan fair trial, investigasi menyeluruh, imparsial, dan transparan harus dilakukan oleh lembaga independen di luar TNI, apalagi ada dugaan keterlibatan perwira dalam penyiksaan itu. Investigasi juga harus mengejar tanggung jawab komando dari pimpinan batalyon,” ujarnya.

Artikel PMKRI Desak 20 Tersangka Prada Lucky Diadili di Peradilan Umum pertama kali tampil pada NTT News.

Kehadiran Pangdam menjadi wujud empati, dukungan moril, sekaligus bentuk kepedulian pimpinan TNI terhadap prajuritnya yang meninggal secara tragis.

Dalam kesempatan itu, Pangdam menyampaikan duka cita yang mendalam, menyebut peristiwa ini sebagai kehilangan besar bagi keluarga besar TNI, serta menegaskan penyesalan atas insiden memilukan tersebut.

“Pimpinan TNI, mulai dari Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI, Wakil Panglima TNI, hingga Kepala Staf Angkatan Darat, telah memerintahkan pengusutan mendalam dan proses hukum terhadap siapa pun yang terlibat dalam peristiwa yang menyebabkan meninggalnya Prada Lucky. Kami pastikan perintah tersebut dijalankan sesuai prosedur hukum yang berlaku di lingkungan TNI,” tegas Mayjen Budyakto.

Ia menjelaskan, seluruh pihak yang diduga terlibat kini tengah menjalani pemeriksaan intensif oleh Polisi Militer. Untuk memastikan proses berjalan cepat dan tuntas, Pangdam memerintahkan Komandan Polisi Militer Kodam IX/Udayana turun langsung menangani kasus di Kupang.

Berdasarkan laporan awal, rekonstruksi kejadian akan segera dilaksanakan. Hingga saat ini, 4 prajurit telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Subdenpom Ende, sementara 16 prajurit lainnya masih menjalani penyidikan intensif dan dalam waktu dekat akan ditahan.

Artikel Pangdam IX/Udayana Mayjen TNI Piek Budyakto Tegaskan Usut Tuntas Kematian Prada Lucky pertama kali tampil pada NTT News.

Hal ini disampaikan langsung oleh Panglima Komando Daerah Militer (Kodam) IX/Udayana, Mayjen TNI Piek Budyakto, usai bertemu kedua orang tua almarhum di kompleks Asrama TNI AD Kuanino, Kupang, Senin (11/8/2025).

Menurut Pangdam, dari total 20 tersangka tersebut, satu di antaranya adalah seorang perwira. Seluruhnya saat ini sudah ditahan dan menjalani pemeriksaan intensif oleh penyidik Polisi Militer Kodam IX/Udayana.

“Proses hukum sedang berjalan. Saya akan segera melaporkan kepada pimpinan, namun saat ini kita masih menunggu rekonstruksi yang sedang dilaksanakan,” jelas Mayjen TNI Piek Budyakto.

Artikel 20 Anggota Yonif TP 834 Jadi Tersangka Kematian Prada Lucky, Satu Diantaranya Perwira pertama kali tampil pada NTT News.

Peristiwa memilukan ini tidak hanya menggoreskan duka mendalam di hati keluarga korban, tetapi juga menggugah empati publik sekaligus memantik desakan keras agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Di media sosial, ribuan warganet membanjiri lini masa dengan ungkapan belasungkawa dan amarah. Tagar-tagar kecaman mengemuka, menuntut agar para pelaku diadili secara transparan dan dihukum seberat-beratnya.

“Tidak ada alasan pembenaran untuk kekerasan di lingkungan militer. Korban adalah manusia, bukan alat,” tulis seorang pengguna media sosial, yang komentarnya mendapatkan ribuan tanda suka.

Artikel Tragedi Prada Lucky: Jeritan Keadilan di Balik Barak Militer pertama kali tampil pada NTT News.

Peristiwa memilukan ini tidak hanya menyentuh hati masyarakat, tetapi juga memantik desakan keras agar keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu.

Di media sosial, ribuan warganet membanjiri lini masa dengan ungkapan belasungkawa dan kemarahan.

Tagar-tagar kecaman mengemuka, menuntut agar para pelaku dihukum seberat-beratnya.

“Tidak ada alasan pembenaran untuk kekerasan di lingkungan militer. Korban adalah manusia, bukan alat,” tulis salah seorang pengguna media sosial yang mendapatkan ribuan tanda suka.

Kasus ini juga menarik perhatian Anggota DPR RI Komisi XIII yang membidangi hukum dan hak asasi manusia, Dr. Umbu Rudi Kabunang, S.H., M.H., yang juga merupakan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Fraksi Partai Golkar.

Legislator asal Daerah Pemilihan NTT II itu mengaku tidak dapat menyembunyikan kekecewaan dan kemarahannya atas insiden yang mencoreng nama baik TNI tersebut.

Artikel Prada Lucky Tewas Dianiaya, DPR RI: Pelaku Harus Dipecat dan Dihukum Berat pertama kali tampil pada NTT News.