Hans justru balik mempertanyakan dasar penilaian tersebut. Menurutnya, kritik yang disampaikan bukan serangan politik terhadap Partai Golkar maupun upaya menghambat program KUR, melainkan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap tata kelola lembaga keuangan milik daerah.

Ia menegaskan, perdebatan seharusnya diletakkan pada substansi persoalan, bukan diarahkan menjadi serangan personal.

“Kalau pernyataan saya dianggap berlebihan, silakan tunjukkan bagian mana yang tidak benar. Saya menyampaikan berdasarkan dokumen. Jangan jawab pertanyaan governance dengan label berlebihan,” tegas Hans. Rabu (12/8).

Menurut Hans, persoalan yang ia soroti bukan keberadaan program KUR. Ia bahkan menyatakan mendukung penuh penyaluran KUR kepada masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di NTT.

Yang menjadi pertanyaan, kata dia, adalah mekanisme keterlibatan Bank NTT dalam kegiatan yang beririsan dengan agenda politik dan organisasi partai.

Hans menyebut terdapat surat dari Panitia HUT DPD Golkar yang meminta dukungan kolaborasi. Surat tersebut kemudian, menurut dia, ditindaklanjuti melalui memo internal Bank NTT yang menggerakkan jaringan kantor cabang.

“Ada surat Panitia HUT DPD Golkar yang meminta dukungan kolaborasi. Ada memo internal Bank NTT yang menindaklanjutinya dan menggerakkan jaringan cabang. Saya hanya bertanya: apa bentuk dukungannya, apa dasar kebijakannya, dan apakah mekanisme yang sama berlaku untuk semua partai?” ujar Hans.

Bagi Hans, pertanyaan tersebut sangat sederhana tetapi memiliki konsekuensi penting terhadap prinsip tata kelola Bank NTT.

Ia mengatakan, apabila Bank NTT memiliki kebijakan yang memungkinkan seluruh partai politik mendapatkan ruang yang sama untuk kegiatan sosialisasi KUR, maka hal tersebut harus dapat dijelaskan secara terbuka.

Sebaliknya, apabila terdapat mekanisme khusus, maka publik berhak mengetahui dasar kebijakan tersebut agar tidak menimbulkan persepsi bahwa akses terhadap lembaga perbankan daerah dapat dipengaruhi oleh kedekatan politik.

Hans juga menanggapi argumentasi bahwa Bank NTT terbuka melakukan sosialisasi KUR melalui semua partai politik.

Ia menyatakan tidak keberatan dengan prinsip tersebut. Bahkan, ia mendukung jika Bank NTT benar-benar memberikan akses yang setara kepada semua pihak.

Namun, menurutnya, prinsip keterbukaan tidak cukup hanya disampaikan melalui pernyataan.

“Saya setuju. Bahkan saya dukung. Tetapi kalau benar terbuka untuk semua, tunjukkan mekanismenya. Apakah partai lain yang mengajukan permohonan mendapatkan perlakuan dan pengerahan jaringan Bank NTT yang sama?” katanya.

Menurut Hans, justru pertanyaan seperti itulah yang harus dijawab oleh pihak-pihak yang merasa keberatan dengan kritiknya.

Ia menilai, semakin besar posisi dan peran sebuah bank milik daerah, semakin tinggi pula tuntutan transparansi dan akuntabilitasnya.

Hans mengingatkan bahwa tata kelola bank tidak hanya berbicara mengenai apakah sebuah kegiatan legal atau tidak. Tata kelola juga menyangkut transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi serta kewajaran dalam pengambilan keputusan.

“Jadi saya tidak menuduh Bank NTT melanggar hukum. Saya meminta transparansi. Kalau semuanya sesuai SOP dan prinsip governance, buka dokumennya. Selesai,” tegasnya.

Sorotan Hans menjadi semakin tajam karena Bank NTT kembali memperoleh mandat menyalurkan KUR pada 2026 dengan alokasi awal sekitar Rp350 miliar.

Menurutnya, kepercayaan tersebut bukan perkara kecil. KUR menyangkut akses pembiayaan masyarakat dan pelaku UMKM yang selama ini membutuhkan dukungan permodalan untuk mengembangkan usaha.

Karena itu, Hans meminta agar seluruh proses penyaluran KUR dijaga dari berbagai persepsi yang dapat merusak kredibilitas Bank NTT.

“Justru karena Bank NTT baru kembali mendapatkan kepercayaan menyalurkan KUR, kita harus menjaga agar keputusan kredit tetap berdasarkan prinsip kehati-hatian dan kelayakan usaha, bukan kedekatan politik,” ujarnya.

Hans menegaskan, dana KUR harus benar-benar menyentuh masyarakat yang memenuhi persyaratan, bukan menjadi instrumen yang menimbulkan kesan adanya jalur khusus berdasarkan afiliasi atau kedekatan politik.

Artikel KUR Bank NTT Rp350 Miliar Disorot, Hans Rumat Tantang Golkar: Jangan Bungkam Kritik, Buka Dokumennya! pertama kali tampil pada NTT News.

Hal ini disampaikan oleh anggota DPRD NTT, Yohanis Rumat atau yang akrab disapa Hans Rumat, saat dihubungi media ini melalui telepon pada Jumat (3/10).

“Tour De EnTeTe bukannya mendatangkan income, malahan Pemprov NTT harus menguras miliaran rupiah uang rakyat NTT hanya untuk menyokong kegiatan Tour De EnTeTe yang sama sekali tidak membawa dampak bagi rakyat,” tegas Hans Rumat.

Politisi PKB yang duduk di Komisi III DPRD NTT ini melontarkan kritik pedas terhadap Gubernur dan Wakil Gubernur NTT yang disebutnya gegabah menyetujui penyelenggaraan ajang balap sepeda tersebut.

Menurutnya, kegiatan itu hanya sekadar seremonial, euforia, dan pencitraan tanpa perhitungan matang mengenai manfaat nyata bagi daerah.

“Apa sebenarnya tujuan utama dari kegiatan Tour De EnTeTe? Ada indikasi bahwa kegiatan ini hanya bersifat euforia semata tanpa perhitungan matang terhadap dampak ekonomi, terutama dalam hal mendatangkan wisatawan dan menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kalau tujuan utamanya hanya untuk euforia, atau sekadar pencitraan, atau bahkan promosi semu, saya kira ini belum tepat,” ujarnya menegaskan.

Artikel Tour De EnTeTe Dinilai Hanya Euforia, DPRD NTT Kritik Keras Pemprov pertama kali tampil pada NTT News.

Yohanes Rumat, Ketua DPC PKB Manggarai Timur menjelaskan bahwa proses menuju koalisi di Partai Kebangkitan Bangsa mengikuti Peraturan Partai PKB no.10 Tahun 2024, yang secara rinci memuat 19 pasal yang mudah dipahami oleh siapapun.

“Sebagai Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur, kami telah melakukan tahapan awal dengan melakukan penjaringan di tingkat Kabupaten melalui Deks Pilkada DPC PKB Matim beberapa waktu yang lalu. Hasil dari penjaringan tersebut, 4 kandidat terdaftar di sekretariat Deks Pilkada DPC PKB Matim, yaitu Paket Herman Hemy, Paket Akur, Paket Elemen, dan Paket Harum. Tentunya masih ada yang lain yang akan menyusul melalui pendaftaran online,” ujar Hans Rumat pada Sabtu (1/6/2024) siang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa setelah pendaftaran di DPC, proses dilanjutkan ke DPP.

“Setelah semua terdaftar, tugas kami di Deks Pilkada Matim adalah melaporkan kepada DPW PKB dan dilanjutkan ke DPP PKB di Jakarta. Di Jakarta, melalui Deks Pilkada DPP PKB akan berkomunikasi dengan DPW dan DPC PKB Matim untuk menentukan paket atau calon mana yang dapat dipanggil untuk mengikuti jadwal UKK yang telah diatur oleh DPP PKB,” jelas Ketua DPC PKB Matim.

“Ikatan antara mereka yang pergi ke sana elok dan gagahnya sebelum mengikuti tahapan UKK harus didasari oleh komunikasi dan komitmen yang dapat membanggakan DPC PKB Matim atau DPW PKB NTT pada saat yang tepat, ketika dipercaya oleh DPP PKB untuk mengeluarkan SK permanen. Ini penting bagi rakyat di Matim yang merupakan pendukung utama dan simpatisan utama dari paket maupun simpatisan dari PKB,” tambahnya.

Artikel BREAKING NEWS: Beredar Isu SK PKB ke Paket Akur, Ketua DPC PKB Matim Bantah pertama kali tampil pada NTT News.

Melalui pernyataan resmi, Ketua DPC PKB Kabupaten Manggarai Timur, Yohanes Rumat, S.E, yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi dari dapil NTT 4 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), menegaskan bahwa PKB belum memberikan rekomendasi terkait calon Bupati dan Wakil Bupati.

“Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai PKB belum mengeluarkan panduan resmi (Juknis dan Juklak) terkait pendaftaran Bakal Calon Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Manggarai Timur. Oleh karena itu, hingga saat ini PKB Matim belum merekomendasikan siapa-siapa sebagai calon,” ungkap Yohanes Rumat dalam wawancara di Labuan Bajo, Rabu (27/3/2024).

Penegasan tersebut mengisyaratkan bahwa PKB menunggu petunjuk resmi dari tingkat pusat sebelum mengambil langkah lebih lanjut dalam menentukan calon yang akan didukung.

Meskipun demikian, Yohanes Rumat menambahkan bahwa PKB Matim akan segera menggelar rapat internal partai setelah panduan tersebut diterbitkan untuk membahas proses rekomendasi lebih lanjut.

Artikel Hans Rumat: PKB Matim Tunggu Petunjuk Resmi Sebelum Merekomendasikan Calon pertama kali tampil pada NTT News.