Peristiwa tersebut sebelumnya viral di media sosial setelah seorang warga dikabarkan mengalami tindakan kekerasan hingga harus mendapatkan perawatan medis di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo.

Namun, di tengah derasnya sorotan terhadap kasus tersebut, muncul narasi berbeda yang diunggah melalui akun Facebook @AriMurti pada Rabu (9/9/2026). Dalam unggahannya sekitar enam jam sebelum berita ini ditulis, Ari Murti menyampaikan pembelaan terhadap dua anggota TNI yang disebutnya merupakan kakak beradik.

Ari Murti mengungkapkan, perkara tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan berawal dari sengketa kepemilikan lahan di wilayah Rangko, Desa Tanjung Boleng.

Ia bahkan mengklaim lahan yang menjadi sumber persoalan tersebut merupakan milik orang tua kedua anggota TNI berdasarkan putusan pengadilan.

“Salut sama kalian berdua kakak beradik yang kebetulan anggota TNI. Netizen yang baik hati, kasus ini berawal dari sengketa kepemilikan lahan di Rangko. Lahan tersebut secara sah dimiliki oleh orang tua dari kedua anggota TNI tersebut berdasarkan putusan pengadilan,” tulis Ari Murti dalam unggahannya.

Menurut dia, selama ini lahan tersebut diduga diserobot dan digarap oleh sejumlah pihak yang kemudian disebut sebagai korban dalam insiden kekerasan tersebut.

Ari Murti juga mengklaim persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Ia menyebut, orang tua kedua anggota TNI itu selama ini menghadapi intimidasi ketika hendak mengelola lahan yang menurutnya telah dinyatakan sebagai milik mereka berdasarkan putusan pengadilan.

“Coba saudara-saudara pikir, saat mereka jauh dari orang tuanya dan menjalankan tugas negara, di saat-saat itu orang tua mereka mendapatkan intimidasi dari preman-preman kampung yang dengan sengaja menggarap milik orang tua dari kedua anggota TNI tersebut dan mengabaikan putusan pengadilan,” tulisnya.

Dalam unggahan tersebut, Ari Murti juga menyampaikan tudingan adanya ancaman terhadap orang tua kedua anggota TNI tersebut setiap kali hendak menggarap lahan.

Ia bahkan mengklaim bahwa beberapa tahun sebelumnya, ibu dari kedua anggota TNI itu pernah mengalami tindakan kekerasan dan perkara tersebut masih dalam proses.

“Bahkan beberapa tahun lalu ibu dari kedua anggota TNI itu pernah mendapatkan tindakan kekerasan oleh para preman itu dan kasusnya masih diproses,” tulis Ari Murti.

Lebih jauh, Ari Murti menyebut video yang beredar terkait kasus tersebut dibuat di lokasi lahan yang menurutnya merupakan milik orang tua kedua anggota TNI tersebut.

Ia berpendapat, konflik tidak akan terjadi apabila pihak-pihak yang beraktivitas di atas lahan tersebut mengindahkan larangan untuk tidak melakukan kegiatan sebelum persoalan kepemilikan lahan benar-benar diselesaikan.

“Sebenarnya persoalan ini tidak akan pernah terjadi jika para preman mengindahkan imbauan untuk tidak melakukan aktivitas di atas lahan milik orang tua kedua anggota TNI,” tegasnya.

Artikel Kasus Tanjung Boleng Memanas! Sengketa Lahan Rangko Disebut Pangkal Konflik, Muncul Pembelaan untuk Dua Oknum TNI pertama kali tampil pada NTT News.

Sekitar 50 warga bersama para tetua adat dari Kampung Mbehal, Kampung Rungkam, dan Kampung Tebedo mendatangi Markas Polres Manggarai Barat, Kamis (6/8/2026) sekitar pukul 09.20 Wita. Kedatangan mereka bukan untuk melakukan aksi anarkis, melainkan menuntut kepastian hukum atas laporan polisi yang telah mereka buat sejak sembilan hari lalu pasca-insiden bentrokan pada 29 Juli 2026.

Rombongan membawa dua agenda utama. Pertama, meminta penjelasan mengenai perkembangan penyelidikan atas laporan dugaan penyerangan dan pengrusakan. Kedua, menyerahkan surat resmi berisi enam poin harapan masyarakat adat kepada Kapolres Manggarai Barat.

Namun harapan untuk bertemu langsung dengan Kapolres pupus. Menurut mereka, Kapolres tidak dapat menemui rombongan dengan alasan sedang memiliki agenda lain. Kondisi itu justru memperbesar rasa kecewa masyarakat yang sebelumnya diminta mempercayakan penyelesaian konflik kepada aparat kepolisian.

Perwakilan masyarakat adat Mbehal, Doni Parera, mengatakan pihaknya sengaja datang ke Polres karena selama sembilan hari terakhir tidak pernah menerima informasi perkembangan penyelidikan.

“Hari ini kami datang ke Polres Manggarai Barat untuk dua tujuan. Pertama, kami ingin meminta perkembangan laporan polisi yang kami buat sembilan hari lalu terkait penyerangan terhadap masyarakat kami. Sampai hari ini tidak ada satu pun pemberitahuan yang kami terima, sementara orang-orang yang kami kenali sebagai pelaku masih berkeliaran dan bahkan diduga masih melakukan provokasi,” tegas Doni Parera kepada wartawan.

Ia mengaku pihaknya telah menerima penjelasan dari penyidik bahwa proses hukum masih berjalan. Namun menurutnya, alasan tersebut belum mampu menjawab keresahan masyarakat.

“Kami diberitahu bahwa penyidik sedang bekerja menuntaskan perkara ini. Tetapi bagi kami, sembilan hari untuk kasus yang dinilai sangat mendesak dan bahkan menjadi perhatian nasional adalah waktu yang terlalu lama. Peristiwanya nyata, barang-barang yang dirusak ada, pelakunya mudah dikenali dari foto maupun video yang beredar, tetapi sampai sekarang belum ada satu pun yang diamankan,” katanya.

Doni menegaskan masyarakat adat Mbehal masih memilih mempercayai jalur hukum. Namun kesabaran mereka memiliki batas apabila aparat dinilai tidak menunjukkan keseriusan.

“Kami berharap polisi segera bertindak. Kalau tidak, kami khawatir masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap hukum positif. Kami tentu tidak menginginkan penyelesaian dengan cara-cara lain. Karena itu kami meminta aparat bekerja lebih cepat agar situasi tetap terkendali,” ujarnya.

Selain mempertanyakan lambannya proses hukum, para tetua adat juga bermaksud menyerahkan surat berisi enam poin harapan kepada Kapolres Manggarai Barat. Surat tersebut telah ditandatangani empat tetua adat.

Namun karena tidak berhasil bertemu langsung dengan Kapolres, surat tersebut akhirnya dibawa kembali oleh para tetua adat.

“Minggu lalu Kapolres datang ke kampung kami meminta masyarakat menjaga keamanan dan mempercayakan semuanya kepada polisi. Saat itu beliau juga mengatakan apabila ada keperluan silakan datang menemui beliau. Hari ini kami datang bersama empat tetua adat, tetapi kami justru tidak diterima. Ini sangat kami sesalkan,” ungkap Doni.

Ia menilai sikap tersebut menimbulkan kesan bahwa penanganan perkara tidak menjadi prioritas serius.

Artikel 9 Hari Pelaku Belum Ditangkap! Warga Adat Mbehal Geruduk Polres Mabar, Tagih Janji Penegakan Hukum Kapolres pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-5 Lanal Labuan Bajo, digelar kegiatan Bakti Sosial dan Pemeriksaan Kesehatan Gratis bagi masyarakat di Desa Tanjung Boleng, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Minggu (2/8/2026).

Kegiatan kemanusiaan tersebut dihadiri langsung oleh Wakil Bupati Manggarai Barat, dr. Yulianus Weng, M.Kes, bersama jajaran Lanal Labuan Bajo, pemerintah desa, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, serta ratusan warga yang antusias memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya.

Bakti sosial ini menjadi salah satu rangkaian peringatan HUT ke-5 Lanal Labuan Bajo sekaligus wujud nyata kepedulian TNI Angkatan Laut terhadap kesehatan masyarakat, khususnya warga di wilayah pesisir dan daerah yang akses pelayanannya masih terbatas.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Manggarai Barat menyampaikan apresiasi atas dedikasi Lanal Labuan Bajo yang tidak hanya menjalankan tugas menjaga kedaulatan wilayah laut, tetapi juga hadir memberikan pelayanan sosial yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

Artikel Wabup Weng Apresiasi Bakti Sosial HUT ke-5 Lanal Labuan Bajo, Ratusan Warga Tanjung Boleng Nikmati Pemeriksaan Kesehatan Gratis pertama kali tampil pada NTT News.

Melalui pendekatan humanis dan persuasif, Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K. turun langsung menemui dua kelompok warga yang berselisih guna memastikan situasi keamanan tetap terkendali.

Langkah tersebut diwujudkan melalui kegiatan Sambang Tatap Muka (TTM) dan dialog Kamtibmas secara maraton pada Jumat (31/7/2026), yang dipusatkan di dua lokasi berbeda, yakni Basecamp Warga Kampung Mbehal di Manjerite dan Rumah Gendang Kampung Rareng.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Polres Manggarai Barat untuk mencegah bentrokan susulan, memulihkan stabilitas keamanan, menetapkan status quo atas lahan sengketa, sekaligus mengarahkan penyelesaian konflik melalui jalur hukum dan forum mediasi resmi bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Dialog pertama berlangsung sekitar pukul 08.00 Wita di Basecamp Warga Kampung Mbehal. Kapolres didampingi Kapolsek Komodo IPDA Adhar, S.H. dan KBO Sat Intelkam Polres Manggarai Barat AIPTU Lexy T.

Pertemuan dihadiri sekitar 20 warga adat dan tokoh masyarakat Mbehal, di antaranya mantan Camat Boleng Bonavantura Abunawan, Ketua LSM ILMU Donisius Parera, Aleks Makung, Gabriel Johang, Karolus Ngotom, Rafael Libin, serta Mateus Man.

Dalam dialog tersebut, AKBP Christian Kadang mengajak seluruh masyarakat untuk menahan diri dan tidak terpancing provokasi.

“Kami hadir di sini untuk meminta seluruh warga Kampung Mbehal agar mampu mengendalikan emosi dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri yang justru memperkeruh keadaan. Mari kita kedepankan musyawarah dan serahkan penyelesaian sengketa ini kepada mekanisme hukum yang berlaku,” tegas AKBP Christian Kadang.

Ia juga menegaskan bahwa kepolisian tidak akan memberi ruang bagi siapa pun yang mencoba menciptakan kekacauan.

“Kami mengingatkan seluruh masyarakat agar tidak mudah percaya terhadap isu-isu liar yang dapat memicu konflik baru. Polres Manggarai Barat akan menindak tegas setiap bentuk aksi anarkis maupun pelanggaran hukum tanpa pandang bulu,” ujarnya.

Kapolres menambahkan bahwa kepolisian siap memfasilitasi penyelesaian damai bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

“Kami siap menjadi jembatan komunikasi antara kedua belah pihak melalui forum mediasi resmi bersama Bupati Manggarai Barat dan Badan Kesbangpol. Harapan kami, konflik ini dapat diselesaikan secara adil, bermartabat, dan diterima semua pihak,” katanya.

Tokoh adat Kampung Mbehal yang juga mantan Camat Boleng, Bonavantura Abunawan, menyampaikan apresiasi atas langkah cepat Polres Manggarai Barat.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres yang telah datang langsung menemui masyarakat. Pada prinsipnya warga Mbehal siap menghormati proses hukum yang sedang berjalan,” ujarnya.

Meski demikian, ia berharap aktivitas masyarakat tidak dihentikan sepenuhnya.

“Kami memohon agar aktivitas warga tidak dilarang secara total karena kawasan tersebut merupakan tanah ulayat warisan leluhur Kedaluan Mbehal. Selain itu, kami menduga saat bentrokan terjadi ada keterlibatan pihak luar dari luar desa, termasuk dari Kabupaten Manggarai, Pulau Boleng, dan Pulau Medang,” katanya.

Sementara itu, Ketua LSM ILMU Donisius Parera meminta agar proses hukum dilakukan secara profesional dan terbuka.

“Kami menerima seluruh imbauan Kamtibmas dan berkomitmen menjaga wilayah tetap kondusif. Namun kami berharap proses penyidikan dilakukan secara profesional, objektif, transparan, dan akuntabel. Mediasi yang akan dilakukan juga harus menghasilkan keputusan nyata, bukan sekadar seremonial,” tegas Donisius.

Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolres kembali menegaskan keputusan penting mengenai lokasi sengketa.

“Selama proses hukum dan mediasi berlangsung, kawasan Lengkong Warang kami tetapkan dalam status quo. Baik warga Mbehal maupun Rareng dilarang melakukan aktivitas apa pun di lokasi sengketa demi mencegah benturan baru. Kami juga memastikan seluruh proses hukum akan berjalan profesional dan transparan,” tegasnya.

Artikel Kapolres Pimpin Mediasi, Kapolsek Komodo Kawal Dialog, Warga Mbehal-Rareng Sepakat pertama kali tampil pada NTT News.

Guna mencegah munculnya potensi konflik susulan antara warga Kampung Mbehal dan Kampung Rareng, jajaran Polres Manggarai Barat menerjunkan personel pengamanan ketat serta mengintensifkan patroli bergerak (mobile patrol) sejak Kamis (30/7/2026) pagi.

Kapolres Manggarai Barat, AKBP Christian Kadang, S.I.K., turun langsung ke tempat kejadian perkara (TKP) pada pukul 09.50 Wita untuk memimpin pengecekan personel, memetakan potensi kerawanan, dan memantau perkembangan situasi di lapangan.

“Kehadiran personel kepolisian di lokasi sengketa maupun pemukiman warga merupakan bentuk komitmen kami untuk menjamin hadirnya negara di tengah masyarakat. Kami ingin memastikan situasi pasca-insiden benar-benar steril dan tidak ada celah bagi pergerakan massa atau provokasi susulan,” tegas AKBP Christian saat memberikan keterangannya di lokasi kejadian.

Rangkaian pengamanan diawali dengan pengerahan personel Dalmas Satuan Samapta Polres Manggarai Barat di bawah pimpinan Kasat Samapta IPTU Jefri Apmalo. Petugas mendirikan pos pengamanan stasioner untuk memblokade pergerakan massa serta mensterilkan objek lahan yang bersengketa.

Selain siaga di titik konflik, aparat kepolisian juga menggelar patroli ke pemukiman warga yang berdekatan dengan TKP guna meredam kepanikan masyarakat dan mengantisipasi aksi pembalasan.

“Hasil pemantauan menyeluruh menunjukkan aktivitas masyarakat di Desa Tanjung Boleng sudah mulai berangsur normal. Pendekatan cipta kondisi yang kami terapkan berfokus pada pemulihan rasa aman dan meredakan emosi antarkelompok,” lanjut Kapolres.

Sebagai bagian dari pemulihan perdamaian jangka panjang, Polres Manggarai Barat menyiapkan pendekatan persuasif dan kultural melalui dialog tatap muka.

Artikel Cegah Bentrokan Susulan, Polres Mabar Sterilkan Lokasi Sengketa Lahan dan Siapkan Mediasi Adat pertama kali tampil pada NTT News.

Kericuhan yang melibatkan ratusan warga itu sempat memicu kepanikan setelah sejumlah kendaraan milik warga dibakar di lokasi sengketa. Situasi yang nyaris tak terkendali akhirnya berhasil diredam setelah jajaran Polres Manggarai Barat bergerak cepat menerjunkan personel gabungan untuk memisahkan massa dan menguasai lokasi bentrokan.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, eskalasi konflik mulai memanas sekitar pukul 06.30 Wita. Kedua kelompok mendatangi lahan yang selama ini menjadi objek sengketa. Adu mulut berubah menjadi bentrokan fisik hingga berujung pada aksi pembakaran kendaraan dan pengrusakan sejumlah fasilitas di sekitar tempat kejadian perkara (TKP).

Mendapat laporan dari masyarakat serta informasi intelijen, Polres Manggarai Barat langsung mengerahkan personel gabungan dari Satuan Samapta, Satuan Intelkam, Satuan Reskrim, serta personel Polsek jajaran untuk melakukan penyekatan, membubarkan massa, dan mengendalikan situasi agar tidak meluas.

Kapolres Manggarai Barat AKBP Christian Kadang, S.I.K. menegaskan bahwa langkah cepat aparat kepolisian berhasil mencegah bentrokan berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

“Begitu menerima panggilan darurat dari masyarakat, kami langsung mengerahkan personel gabungan ke Lengkong Warang untuk melakukan penyekatan dan pemisahan massa. Saat ini situasi di lokasi bentrokan berangsur dapat kita kendalikan, meski personel tetap disiagakan dalam status siaga ketat,” ujar AKBP Christian saat memberikan keterangannya, Rabu siang.

Menurut Kapolres, penyelesaian sengketa tanah tidak boleh dilakukan melalui aksi kekerasan ataupun pengerahan massa. Ia meminta seluruh pihak, khususnya tokoh adat, tokoh masyarakat, dan warga dari kedua kubu, untuk menahan diri serta menghormati proses hukum yang berlaku.

Artikel Ratusan Warga Bentrok Perebutkan Lahan di Manggarai Barat, Polisi Tegaskan Pelaku Akan Diproses Hukum pertama kali tampil pada NTT News.