Surat bernomor: 042/DPN/Pendiri LP2TRI/IV/22 tertanggal 22 April 2022 tersebut berisi aduan terkait pencairan dana bantuan untuk korban badai siklon tropis Seroja yang melanda 21 kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur (NTT) pada April 2021.

Kementerian Sekretariat Negara kemudian menindaklanjuti aduan tersebut dengan melayangkan surat bernomor: B-13/KSN/D-2/SR.02/05/2022.

Ketua Umum LP2TRI, Hendrikus Djawa, menegaskan bahwa lembaganya bekerja berdasarkan hukum dan selalu menyampaikan laporan resmi yang ditindaklanjuti berbagai pihak, termasuk Istana Presiden.

“LP2TRI ini lembaga independen, semua laporan kami selalu ditindaklanjuti. Bahkan Istana Presiden merespons cepat aduan kami. Jadi kalau ada yang bilang LP2TRI hanya omong kosong, itu salah besar. Kami punya bukti hukum yang jelas,” kata Hendrikus Djawa, pada Jumat (29/8/2025).

Ia menuding Bupati Kupang Yosef Lede dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kupang berbohong terkait pencairan bantuan.

Menurutnya, LP2TRI menerima surat resmi dari BNPB yang menyebutkan lebih dari Rp200 miliar dana bantuan masuk ke Kabupaten Kupang, namun hingga kini pencairannya berbelit-belit.

“Seharusnya pemerintah kabupaten transparan dan segera menyalurkan bantuan itu. Jangan berbohong pada ribuan korban badai Seroja,” tegas Hendrikus.

Lebih lanjut, Hendrikus menyebut LP2TRI memiliki data lengkap dari Istana Presiden, BNPB, hingga pemerintah provinsi dan kabupaten/kota terkait aliran dana bantuan. Total dana yang diperjuangkan, kata dia, mencapai Rp849,3 miliar untuk 53.400 korban badai Seroja di NTT.

Artikel LP2TRI Desak Bupati Kupang Transparan Dana Seroja, Stop Tipu-Tipu! pertama kali tampil pada NTT News.

“Secara lembaga, kami sudah menyelesaikan berkas-berkas laporan dan mengirimkannya kepada Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, DPD RI, Komnas HAM, LPSK, serta pihak-pihak berwenang lainnya,” ujar Hendrikus Djawa di Kupang, Sabtu (9/8/2025).

Hendrikus meminta Panglima TNI membentuk Tim Pencari Fakta Independen yang melibatkan Komnas HAM, LPSK, dan Ombudsman RI.

Menurutnya, jika pemeriksaan hanya dilakukan oleh sesama anggota TNI AD, objektivitas hasilnya patut dipertanyakan.

Hendrikus menyinggung kasus sebelumnya yang menimpa anak Bapak Zet Loinnati, yang tewas akibat pengeroyokan anggota TNI AL beberapa bulan lalu.

“Oditur Militer Kupang hanya menuntut satu tahun penjara, dan Mahkamah Militer III Kupang memutuskan hukuman 11 bulan. Hukuman itu sangat ringan, padahal nyawa melayang,” tegasnya.

Ia menilai penerapan hukum di lingkungan TNI masih belum maksimal dan membutuhkan perhatian khusus Presiden.

Hendrikus juga mengimbau keluarga korban untuk tidak menerima santunan duka atau permintaan maaf dari pihak Batalyon maupun keluarga pelaku.

“Itu akan meringankan hukuman mereka di persidangan. Ini fakta dan bukti yang kami sampaikan,” ujarnya.

Hendrikus menyayangkan adanya pemberitaan di media lokal yang dinilainya tidak berimbang.

Ia menilai seharusnya media menghadirkan keterangan resmi dari keluarga korban atau ibu asuh korban mengenai kondisi kesehatan almarhum semasa hidup.

“Anehnya, saat korban meninggal baru pihak Intel Yonif 834/WM menyampaikan ke publik tentang kepribadian korban. Ini harus dilawan. Jangan biarkan nama korban dicemarkan dengan kesimpulan yang tidak berdasar,” tegasnya.

LP2TRI, kata Hendrikus, berkomitmen mengawal kasus ini hingga tuntas, termasuk mencegah adanya mafia hukum di tubuh TNI AD.

Artikel LP2TRI Desak Panglima TNI Bentuk Tim Independen Ungkap Kasus Kematian Prada Lucky pertama kali tampil pada NTT News.