Penolakan tersebut sempat menghambat pekerjaan tim yang terdiri dari Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) dan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA). Namun, setelah dilakukan dialog dan penjelasan kepada masyarakat, kegiatan penanaman pilar batas akhirnya dapat dilanjutkan.

Camat Komodo Marianto Martinus menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan rekonstruksi batas, pihak BPKH dan KSDA terlebih dahulu melakukan kegiatan orientasi di kawasan KSDA Wae Wul sekitar satu bulan lalu.

“Kurang lebih sebulan yang lalu, BPKH bersama KSDA telah melaksanakan orientasi di lokasi KSDA Wae Wul. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan rekonstruksi atau penanaman kembali pilar batas yang dimulai pada tanggal 5 Juni 2026 dan dijadwalkan berlangsung hingga 15 Juni 2026,” jelas Marianto.

Menurutnya, pada hari pertama pelaksanaan rekonstruksi batas yang berlangsung di Desa Macang Tanggar, Kecamatan Komodo, seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar tanpa kendala berarti.

“Pada tanggal 5 Juni kegiatan berlangsung di Desa Macang Tanggar dan berjalan dengan baik serta mendapat dukungan masyarakat,” katanya.

Namun, situasi berbeda terjadi saat tim melanjutkan pekerjaan di wilayah Desa Persiapan Warloka Pesisir. Saat tiba di lokasi Pilar 153, tim dihadang oleh puluhan warga yang menolak pelaksanaan penanaman pilar batas.

“Hari ini tim bergerak ke Desa Persiapan Warloka Pesisir. Ketika tiba di lokasi Pilar 153, sejumlah warga yang dipimpin oleh Haji Kamarudin menyampaikan penolakan dan meminta agar petugas tidak melakukan penanaman pilar batas di lokasi tersebut,” ungkap Marianto.

Artikel Puluhan Warga Hadang Penanaman Pilar Batas di Warloka Pesisir, Camat Komodo Turun Tangan dan Redam Penolakan pertama kali tampil pada NTT News.