Kegiatan yang mengangkat tema “Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara” tersebut berlangsung di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Sabtu (19/9/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus dan anggota PGRI Kabupaten Manggarai Barat, para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.

Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, yang merupakan anggota DPD RI perwakilan Provinsi NTT.

Selain itu, hadir Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur II, Dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, M.I.Kom, Anggota DPR/MPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT II, Dr. Umbu Rudy Kabunang, serta Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Tengah V, Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si.

Ketua PGRI Kabupaten Manggarai Barat, Kornelis Joni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran anggota MPR RI yang hadir dan menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu tempat pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.

Menurut Kornelis, kehadiran para anggota MPR RI dari berbagai daerah tersebut menjadi kehormatan tersendiri bagi keluarga besar PGRI Manggarai Barat sekaligus menjadi ruang penting untuk menyampaikan aspirasi guru secara langsung kepada para wakil rakyat di tingkat pusat.

“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota MPR RI beserta seluruh rombongan yang telah hadir di Manggarai Barat. Kehadiran bapak dan ibu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami keluarga besar PGRI Manggarai Barat,” ujar Kornelis.

Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya menjadi ruang untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran guru sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.

Kornelis menegaskan, guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mempunyai tanggung jawab moral dalam membentuk karakter dan integritas generasi penerus bangsa.

“Guru adalah pilihan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan integritas generasi penerus di tengah perubahan zaman yang terus berkembang,” katanya.

Karena itu, menurut dia, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.

Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi materi yang disampaikan di dalam ruang kelas, tetapi benar-benar hidup dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.

“Guru memegang tanggung jawab moral yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda. Kita ingin Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar hidup dalam setiap perilaku dan tindakan kita,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Kornelis juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis PGRI Manggarai Barat kepada para anggota MPR RI yang hadir.

Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan di tingkat pusat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, kesetaraan hak, serta peningkatan kompetensi guru.

Aspirasi pertama berkaitan dengan penataan dan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara berkeadilan.

PGRI mendorong agar pemerintah memberikan kepastian bagi para guru yang telah lama mengabdi, termasuk mereka yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas mendidik tetapi masih menghadapi ketidakpastian status.

“Kami mendorong dan mendesak agar pengangkatan guru PPPK dilakukan secara berkeadilan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi. Mereka membutuhkan kepastian status dan masa depan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik,” ungkap Kornelis.

Aspirasi kedua menyangkut nasib dan perlindungan guru swasta.

Menurutnya, guru yang bekerja di sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, kesejahteraan dan kepastian status mereka perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.

Artikel MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan di Labuan Bajo, PGRI Mabar Titip Aspirasi Guru pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan yang berlangsung di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), tersebut mengangkat tema “Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, serta Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara.”

Sosialisasi tersebut diikuti kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari anggota PGRI dan para guru di Kabupaten Manggarai Barat.

Kegiatan ini menjadi ruang penting untuk memperkuat pemahaman para pendidik mengenai nilai-nilai dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai tenaga pendidik, para guru dinilai memiliki posisi strategis karena tidak hanya bertugas memberikan pengetahuan akademik kepada peserta didik, tetapi juga turut membentuk karakter, wawasan kebangsaan, serta sikap generasi muda.

Hadir pada kesempatan itu sebagai narasumber diantaranya, Anggota MPR RI dari daerah pemilihan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, yang juga merupakan anggota DPD RI perwakilan dari Provinsi NTT, Dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, M.I.Kom, Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur II, Dr. Umbu Rudy Kabunang, anggota DPR/MPR RI Komisi XIII, Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT II, Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si, anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang mewakili Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Tengah V.

Ketua Badan Sosialisasi MPR RI Kelompok DPD Daerah Pemilihan NTT, Ir. Abraham Paul Liyanto, dalam sambutannya menjelaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar merupakan bagian dari tugas konstitusional MPR RI.

Ia menyebutkan, berdasarkan ketentuan yang berlaku, MPR RI memiliki tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika.

“Berdasarkan Undang-Undang dan Tata Tertib MPR RI Nomor 1 Tahun 2024, khususnya Pasal 5, MPR RI diberikan tugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ujar Abraham Paul Liyanto.

Menurutnya, pemahaman terhadap Empat Pilar Kebangsaan tidak boleh hanya berhenti di ruang-ruang pertemuan, tetapi harus diteruskan kepada masyarakat, terutama kepada generasi muda melalui para guru.

“Bapak dan Ibu adalah penyambung lidah kami. Karena itu, kami berharap materi yang disampaikan dalam kegiatan ini dapat diteruskan kepada anak-anak didik di sekolah,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Abraham juga menjelaskan mengenai kelembagaan MPR RI, termasuk komposisi anggota dan pembagian tugas antara DPR RI dan DPD RI.

Ia mengatakan, pemahaman mengenai lembaga negara penting diberikan kepada masyarakat agar publik mengetahui bagaimana sistem ketatanegaraan Indonesia berjalan.

“Anggota MPR RI saat ini terdiri dari anggota DPR dan DPD. Dalam kegiatan ini nanti juga akan dijelaskan apa itu MPR, apa itu DPR, apa itu DPD, serta tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan amanat konstitusi,” jelasnya.

Menurut Abraham, pemahaman tersebut penting terutama bagi para guru karena mereka memiliki peran besar dalam menerjemahkan pengetahuan tentang konstitusi dan kehidupan berbangsa kepada peserta didik dengan bahasa yang mudah dipahami.

Ia juga menyampaikan bahwa MPR RI memiliki alat kelengkapan dan perangkat pendukung dalam menjalankan tugasnya, termasuk Badan Sosialisasi yang memiliki tanggung jawab dalam menyampaikan nilai-nilai Empat Pilar kepada masyarakat.

“Melalui Badan Sosialisasi inilah kita terus melakukan kegiatan seperti ini. Tujuannya agar nilai-nilai Pancasila, konstitusi, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya diketahui, tetapi benar-benar dipahami dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari,” ungkapnya.

Abraham Paul Liyanto memberikan perhatian khusus terhadap peran guru dalam membangun sumber daya manusia di NTT.

Menurutnya, guru tidak hanya berperan sebagai pengajar, tetapi juga menjadi salah satu ujung tombak dalam mempersiapkan generasi muda menghadapi perkembangan zaman.

Karena itu, ia mengajak seluruh anggota PGRI Kabupaten Manggarai Barat yang hadir untuk mengikuti sosialisasi dengan serius dan kemudian meneruskan pengetahuan tersebut kepada para siswa.

Artikel MPR RI Sosialisasikan Empat Pilar Kebangsaan kepada 200 Guru PGRI Manggarai Barat pertama kali tampil pada NTT News.