LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menggelar kegiatan Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan bersama Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Kegiatan yang mengangkat tema “Pancasila sebagai Ideologi Negara, UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai Konstitusi Negara, Ketetapan MPR RI, Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai Bentuk Negara, serta Bhinneka Tunggal Ika sebagai Semboyan Negara” tersebut berlangsung di Hotel Zasgo, Labuan Bajo, Sabtu (19/9/2026).
Kegiatan tersebut dihadiri kurang lebih 200 peserta yang terdiri dari jajaran pengurus dan anggota PGRI Kabupaten Manggarai Barat, para pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, serta tenaga kependidikan dari berbagai wilayah di Kabupaten Manggarai Barat.
Hadir dalam kegiatan tersebut Anggota MPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Nusa Tenggara Timur yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, Ir. Abraham Liyanto, yang merupakan anggota DPD RI perwakilan Provinsi NTT.
Selain itu, hadir Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Dapil Jawa Timur II, Dr. H. Mufti Aimah Nurul Anam, M.I.Kom, Anggota DPR/MPR RI Komisi XIII Fraksi Partai Golkar dari Dapil NTT II, Dr. Umbu Rudy Kabunang, serta Anggota DPR/MPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Jawa Tengah V, Drs. Mohamad Toha, S.Sos., M.Si.
Ketua PGRI Kabupaten Manggarai Barat, Kornelis Joni, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi dan rasa terima kasih kepada jajaran anggota MPR RI yang hadir dan menjadikan Kabupaten Manggarai Barat sebagai salah satu tempat pelaksanaan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan.
Menurut Kornelis, kehadiran para anggota MPR RI dari berbagai daerah tersebut menjadi kehormatan tersendiri bagi keluarga besar PGRI Manggarai Barat sekaligus menjadi ruang penting untuk menyampaikan aspirasi guru secara langsung kepada para wakil rakyat di tingkat pusat.
“Kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada anggota MPR RI beserta seluruh rombongan yang telah hadir di Manggarai Barat. Kehadiran bapak dan ibu merupakan suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami keluarga besar PGRI Manggarai Barat,” ujar Kornelis.
Ia mengatakan, kegiatan sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan tidak hanya menjadi ruang untuk memahami kembali nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika, tetapi juga menjadi momentum memperkuat peran guru sebagai bagian penting dalam pembangunan bangsa.
Kornelis menegaskan, guru tidak hanya bertugas mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga mempunyai tanggung jawab moral dalam membentuk karakter dan integritas generasi penerus bangsa.
“Guru adalah pilihan utama dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru tidak sekadar mentransfer ilmu, tetapi juga membentuk karakter dan integritas generasi penerus di tengah perubahan zaman yang terus berkembang,” katanya.
Karena itu, menurut dia, guru memiliki tanggung jawab besar untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.
Ia berharap nilai-nilai Pancasila tidak hanya menjadi materi yang disampaikan di dalam ruang kelas, tetapi benar-benar hidup dan diwujudkan dalam perilaku sehari-hari.
“Guru memegang tanggung jawab moral yang besar untuk menanamkan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan kepada generasi muda. Kita ingin Pancasila tidak hanya dihafalkan, tetapi benar-benar hidup dalam setiap perilaku dan tindakan kita,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kornelis juga menyampaikan sejumlah aspirasi strategis PGRI Manggarai Barat kepada para anggota MPR RI yang hadir.
Ia berharap aspirasi tersebut dapat menjadi perhatian dan diperjuangkan di tingkat pusat, terutama berkaitan dengan kesejahteraan, perlindungan, kesetaraan hak, serta peningkatan kompetensi guru.
Aspirasi pertama berkaitan dengan penataan dan pengangkatan guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) secara berkeadilan.
PGRI mendorong agar pemerintah memberikan kepastian bagi para guru yang telah lama mengabdi, termasuk mereka yang telah bertahun-tahun menjalankan tugas mendidik tetapi masih menghadapi ketidakpastian status.
“Kami mendorong dan mendesak agar pengangkatan guru PPPK dilakukan secara berkeadilan, terutama bagi mereka yang telah lama mengabdi. Mereka membutuhkan kepastian status dan masa depan dalam menjalankan tugas sebagai pendidik,” ungkap Kornelis.
Aspirasi kedua menyangkut nasib dan perlindungan guru swasta.
Menurutnya, guru yang bekerja di sekolah swasta juga memiliki kontribusi besar terhadap dunia pendidikan. Karena itu, kesejahteraan dan kepastian status mereka perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
