ILS memimpin misa pernikahan pada 26 November 2025, meski Keuskupan dan kampus mengklaim ia sudah “dibatasi tugasnya”.
Dokumen keputusan yang diterima Christina, korban pelapor, tidak memuat informasi mengenai pemberhentian. Ia hanya diberi tahu soal pembatasan tugas, seperti larangan membimbing mahasiswi dan memimpin misa.
Temuan ini menunjukkan bahwa klaim pemberhentian tidak sejalan dengan kondisi di lapangan maupun informasi yang diberikan kepada korban.
Rektor Manfred Habur mencoba menjelaskan bahwa pihak pimpinan kampus tidak mengetahui laporan tersebut karena laporan dari korban disampaikan melalui layanan konseling dan diteruskan ke yayasan.
Namun, kesaksian Christina justru membantah pernyataan itu. Ia mengatakan pernah hadir dalam pertemuan resmi di ruangan Wakil Rektor III, bersama: Apolinaria Putri P. Bilo, Elisabeth Yulia Nugraha (anggota Satgas) dan Yohanes Surianto Asman (staf WR III).
Artinya, pimpinan kampus sudah mengetahui kasus tersebut, jauh sebelum pemberitaan meluas. Hal ini sangat bertolak belakang dengan klaim bahwa mereka “belum menerima laporan”.
Terkait aktivitas ILS yang masih terus berjalan hingga akhir November, Manfred mmenyebut :“Surat Keputusan pemberhentian berlaku mulai 1 Desember 2025.”
Ini kembali berbeda dari klaim sebelumnya bahwa pemberhentian dilakukan 12 November.
Jika semua pernyataan, temuan, dan fakta dirangkai, muncul pola inkonsistensi yang mengarah pada dugaan kuat bahwa kampus mungkin menahan atau menyamarkan informasi:
1. SK pemberhentian diklaim terbit 12 November, tetapi baru berlaku 1 Desember.
2. Pada 24 November, kampus menyatakan belum menerima laporan.
3. Pernyataan pemberhentian baru muncul ketika isu semakin viral.
4. ILS masih mengajar dan memimpin misa meski diklaim telah diberhentikan.
5. Korban tidak pernah diberi tahu bahwa ILS sudah diberhentikan.
Serangkaian inkonsistensi ini membuka dugaan bahwa UNIKA St. Paulus Ruteng berusaha menunda atau mengaburkan informasi terkait kasus yang melibatkan dosennya. Baru ketika kasus ini menyebar luas di media dan publik menuntut klarifikasi, kampus memberikan pernyataan yang berubah-ubah.
Hingga kini, publik masih menunggu komitmen transparansi dan klarifikasi menyeluruh dari pihak kampus dan Keuskupan Ruteng.
NTTNews.net akan terus mengikuti dan memberitakan perkembangan terbaru dari kasus ini. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
