Ia juga mengingatkan pentingnya kepatuhan dari para pelaku usaha, khususnya hotel dan restoran yang beroperasi di atas air, agar kontribusi terhadap PAD berjalan sebagaimana mestinya.
“Tolong bantu Pemda mengingatkan tenant agar patuh. Kita menghargai investasi, tapi semuanya harus sesuai aturan,” tegas Dian.
Perda Pajak Atas Air Manggarai Barat dinilai mampu memberikan landasan hukum yang jelas bagi sektor usaha yang sebelumnya berada dalam area abu-abu.
Regulasi ini memastikan adanya kontribusi yang lebih pasti terhadap PAD, terutama dari sektor pariwisata yang merupakan tulang punggung ekonomi daerah.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menyambut baik apresiasi tersebut. Pemda menegaskan komitmen untuk terus memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan transparansi, dan memperkokoh upaya pencegahan korupsi.
Rapat koordinasi ini juga menjadi ruang penting untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan lembaga pengawasan agar pariwisata Manggarai Barat semakin maju dan berkelanjutan.
Dengan keberhasilan inovasi kebijakan ini, Manggarai Barat semakin mengukuhkan diri sebagai salah satu daerah paling progresif dalam pengembangan regulasi pariwisata dan pengelolaan pajak daerah.
Kebijakan yang lahir pada masa kepemimpinan Bupati Edi Endi tersebut kini tidak hanya memberikan dampak lokal, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain di Tanah Air. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
