<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Desa Bangka Lewat &#8211; NTT News</title>
	<atom:link href="https://nttnews.net/tag/desa-bangka-lewat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://nttnews.net</link>
	<description>Tajam, Akurat Dan Terpercaya</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Oct 2026 15:47:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>id</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.5</generator>

<image>
	<url>https://nttnews.net/wp-content/uploads/2025/06/cropped-Green-and-Blue-3D-Global-News-Logo_20250612_235312_0000-100x75.png</url>
	<title>Desa Bangka Lewat &#8211; NTT News</title>
	<link>https://nttnews.net</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Sengketa Pilkades Bangka Lewat Memanas, Warga Minta Panitia Kabupaten Bijak dan Tolak Intervensi</title>
		<link>https://nttnews.net/daerah/sengketa-pilkades-bangka-lewat-memanas-warga-minta-panitia-kabupaten-bijak-dan-tolak-intervensi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTTNews.Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2026 15:47:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Bangka Lewat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Kecamatan Kuwus]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkades 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttnews.net/?p=9742</guid>

					<description><![CDATA[<p>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211; Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten...</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/sengketa-pilkades-bangka-lewat-memanas-warga-minta-panitia-kabupaten-bijak-dan-tolak-intervensi/">Sengketa Pilkades Bangka Lewat Memanas, Warga Minta Panitia Kabupaten Bijak dan Tolak Intervensi</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211;</strong> Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terus bergulir. Di tengah keberatan yang diajukan calon kepala desa nomor urut 02, Jonsi E. S. Galu, terhadap kemenangan calon nomor urut 01, Yohanes Saru, masyarakat berharap persoalan tersebut diselesaikan secara bijaksana tanpa memperkeruh hubungan sosial warga.</p>
<p>Seorang warga Desa Bangka Lewat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan kepada media ini, Rabu malam (21/10/2026), mengaku menyesalkan polemik yang terus berkembang, padahal tahapan pemungutan dan penghitungan suara telah dilaksanakan.</p>
<p>Menurutnya, proses pemilihan hingga penghitungan suara di tempat pemungutan suara (TPS) berlangsung relatif aman. Persoalan baru mencuat ketika terdapat perbedaan perhitungan jumlah suara yang kemudian ditindaklanjuti melalui penghitungan ulang atas permintaan saksi.</p>
<p>“Sebetulnya, saat proses pencoblosan hingga penghitungan suara, situasi berjalan aman. Para saksi dari kedua calon juga sudah menandatangani formulir C hasil. Persoalan kemudian muncul terkait perbedaan perhitungan jumlah suara,” ungkap warga tersebut.</p>
<p>Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan ulang yang disampaikan dalam keterangannya, perolehan suara di TPS 01 tercatat 144 suara untuk calon nomor urut 01 dan 99 suara untuk calon nomor urut 02. Sementara itu, di TPS 02, kedua calon masing-masing memperoleh 129 suara dan 173 suara.</p>
<p>Dengan demikian, total perolehan suara yang disebutkan warga tersebut adalah 273 suara untuk nomor urut 01 dan 272 suara untuk nomor urut 02, dengan selisih satu suara. Adapun surat suara tidak sah di kedua TPS berjumlah enam suara.</p>
<p>Warga itu menegaskan, penghitungan ulang telah dilakukan setelah adanya permintaan dari saksi nomor urut 02 dan disepakati bersama dengan saksi nomor urut 01.</p>
<p>“Ketika ada keberatan, panitia menerima permintaan untuk membuka kembali kotak suara dan melakukan penghitungan ulang. Jadi, menurut kami, persoalan ini harus dilihat berdasarkan dokumen dan fakta yang ada, bukan sekadar membangun opini di tengah masyarakat,” tegasnya.</p>
<p>Lebih lanjut, warga tersebut menduga polemik yang berkembang tidak terlepas dari keterlibatan pihak-pihak tertentu di luar kedua calon. Ia menyebut adanya dugaan keterlibatan seorang mantan anggota DPRD dari daerah pemilihan (Dapil) II serta dugaan keterlibatan seorang aparatur sipil negara (ASN) yang menjabat sebagai kepala sekolah.</p>
<p>Namun, dugaan tersebut belum disertai bukti yang dapat diverifikasi secara independen. Karena itu, keterlibatan pihak-pihak yang disebutkan tersebut masih memerlukan klarifikasi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta yang telah terbukti.</p>
<p>“Ini masih sebatas dugaan yang kami lihat berkembang di masyarakat. Harapan kami, jangan sampai ada pihak yang merasa memiliki kekuasaan atau pengaruh kemudian ikut memperkeruh keadaan. Semua harus menghormati mekanisme dan keputusan yang diambil berdasarkan aturan,” ujarnya.</p>
<p>Ia menilai, masyarakat Desa Bangka Lewat pada dasarnya masih dapat hidup berdampingan meskipun berbeda pilihan politik dalam Pilkades. Warga pendukung kedua calon, kata dia, masih bertemu dan beraktivitas bersama dalam kehidupan sehari-hari.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/sengketa-pilkades-bangka-lewat-memanas-warga-minta-panitia-kabupaten-bijak-dan-tolak-intervensi/">Sengketa Pilkades Bangka Lewat Memanas, Warga Minta Panitia Kabupaten Bijak dan Tolak Intervensi</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>PILKADES Bangka Lewat Memanas! Panitia Tolak Penghitungan Ulang, 12 Suara Dipersoalkan</title>
		<link>https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-memanas-panitia-tolak-penghitungan-ulang-12-suara-dipersoalkan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTTNews.Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2026 13:03:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Bangka Lewat]]></category>
		<category><![CDATA[Lorens Logam]]></category>
		<category><![CDATA[Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkades 2026]]></category>
		<category><![CDATA[Sengketa Pilkades]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttnews.net/?p=9725</guid>

					<description><![CDATA[<p>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211; Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten...</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-memanas-panitia-tolak-penghitungan-ulang-12-suara-dipersoalkan/">PILKADES Bangka Lewat Memanas! Panitia Tolak Penghitungan Ulang, 12 Suara Dipersoalkan</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211;</strong> Sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), memasuki babak krusial. Panitia Pemilihan Desa Bangka Lewat dilaporkan menolak melaksanakan rekomendasi penghitungan ulang surat suara di TPS 01, meski Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan Kuwus telah menerbitkan berita acara hasil kesepakatan penyelesaian mediasi pada Senin (19/10/2026).</p>
<p>Penolakan tersebut memperpanjang polemik hasil Pilkades Bangka Lewat sekaligus memunculkan pertanyaan mengenai transparansi dan mekanisme penyelesaian keberatan dalam proses demokrasi di tingkat desa.</p>
<p>Dokumen bernomor :Kec.Kuwus/400.10.2.2/03/X/2026 itu memuat rekomendasi penghitungan ulang surat suara di TPS 01. Langkah tersebut dimaksudkan untuk mengoreksi ketidakcocokan antara jumlah suara terpakai yang tercatat dalam dokumen dengan jumlah fisik surat suara sah.</p>
<p>Namun, ketika koreksi direkomendasikan melalui mekanisme mediasi, persoalan justru berlanjut karena panitia pemilihan desa disebut tidak bersedia melaksanakannya.</p>
<p>Bagi pihak calon yang mengajukan keberatan, persoalan ini bukan lagi semata-mata tentang selisih satu suara. Mereka mempertanyakan keakuratan administrasi pemungutan suara, kelengkapan daftar hadir pemilih, serta keabsahan sejumlah suara yang dinilai perlu diverifikasi.</p>
<p>Keberatan diajukan oleh Jonsi Efrem Samsur Galu, calon kepala desa nomor urut 2, melalui kuasa hukumnya, Lorensius Logam.</p>
<p>Salah satu persoalan utama yang dipersoalkan adalah ketidaksesuaian data penghitungan suara di TPS 01. Dalam dokumen yang dipersoalkan, jumlah suara terpakai tercatat sebanyak 247, sedangkan jumlah fisik surat suara sah disebut hanya 246 lembar.</p>
<p>Selisih satu suara tersebut dinilai perlu diklarifikasi secara terbuka agar hasil penghitungan dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Dalam kontestasi pemilihan kepala desa, setiap suara memiliki arti. Karena itu, perbedaan antara angka dalam dokumen dan kondisi fisik surat suara tidak semestinya dibiarkan tanpa pemeriksaan yang jelas.</p>
<p>Penghitungan ulang, menurut pihak pemohon, merupakan langkah untuk memastikan kesesuaian antara dokumen administrasi dan bukti fisik yang tersedia.</p>
<p>“Persoalannya bukan sekadar angka 247 atau 246. Yang kami persoalkan adalah mengapa terdapat ketidaksesuaian antara catatan administrasi dan surat suara yang ada. Ini harus dijelaskan secara terbuka agar masyarakat mengetahui apa yang sebenarnya terjadi,” demikian substansi keberatan yang disampaikan pihak calon nomor urut 2 melalui kuasa hukumnya.</p>
<p>Selain ketidaksesuaian jumlah surat suara, pihak calon nomor urut 2 juga mempersoalkan sejumlah hal terkait pelaksanaan pemungutan suara.</p>
<p>Pertama, adanya dugaan pencoblosan oleh orang lain atas nama pemilih yang berhak.</p>
<p>Kedua, terdapat warga yang menurut pihak pemohon tidak berada di tempat pada hari pencoblosan, tetapi namanya tercatat telah menggunakan hak pilih.</p>
<p>Ketiga, daftar hadir pemilih disebut tidak lengkap sehingga menimbulkan kesulitan dalam memverifikasi siapa saja yang benar-benar hadir dan menggunakan hak pilihnya.</p>
<p>Pihak pemohon juga sebelumnya menyoroti keberadaan lima nama warga yang telah meninggal dunia dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), yang menurut mereka perlu ditelusuri lebih lanjut terkait penggunaan hak pilih. Selain itu, terdapat delapan warga yang disebut tidak berada di tempat, tetapi namanya tercatat telah mencoblos.</p>
<p>Berdasarkan klaim pihak pemohon tersebut, terdapat 12 suara yang dipersoalkan keabsahannya. Namun, status dan penggunaan masing-masing suara itu masih perlu dipastikan melalui pemeriksaan dokumen pemilihan dan verifikasi faktual oleh pihak berwenang.</p>
<p>Keberadaan nama warga yang telah meninggal dalam DPT, dengan sendirinya, belum membuktikan bahwa suara mereka benar-benar digunakan. Demikian pula, keterangan bahwa seseorang tidak berada di tempat pada hari pemungutan suara perlu diuji berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>Karena itu, pemeriksaan terhadap daftar pemilih, daftar hadir, dokumen penghitungan, serta surat suara menjadi penting untuk menjernihkan persoalan.</p>
<p>Jika dugaan tersebut tidak benar, verifikasi dapat memberikan kepastian sekaligus melindungi integritas hasil pemilihan. Sebaliknya, apabila ditemukan pelanggaran, hasil pemeriksaan dapat menjadi dasar bagi langkah penyelesaian sesuai ketentuan yang berlaku.</p>
<p>Dalam berita acara hasil mediasi, Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Desa tingkat Kecamatan Kuwus merekomendasikan dua hal pokok.</p>
<p>Pertama, penghitungan ulang surat suara di TPS 01 untuk mengoreksi ketidaksesuaian jumlah suara terpakai yang tercatat sebanyak 247 menjadi 246 lembar, sesuai jumlah fisik surat suara sah sebagaimana disebutkan dalam dokumen keberatan.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-memanas-panitia-tolak-penghitungan-ulang-12-suara-dipersoalkan/">PILKADES Bangka Lewat Memanas! Panitia Tolak Penghitungan Ulang, 12 Suara Dipersoalkan</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hak Keberatan Nyaris Terhalang! Pengaduan Calon Nomor 2 Pilkades Bangka Lewat Baru Diterima Usai Panwas Turun Tangan</title>
		<link>https://nttnews.net/daerah/hak-keberatan-nyaris-terhalang-pengaduan-calon-nomor-2-pilkades-bangka-lewat-baru-diterima-usai-panwas-turun-tangan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTTNews.Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 13:40:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Hukum Kriminal]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Bangka Lewat]]></category>
		<category><![CDATA[Lorens Logam]]></category>
		<category><![CDATA[Pengaduan]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkades 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttnews.net/?p=9652</guid>

					<description><![CDATA[<p>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211; Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai...</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/hak-keberatan-nyaris-terhalang-pengaduan-calon-nomor-2-pilkades-bangka-lewat-baru-diterima-usai-panwas-turun-tangan/">Hak Keberatan Nyaris Terhalang! Pengaduan Calon Nomor 2 Pilkades Bangka Lewat Baru Diterima Usai Panwas Turun Tangan</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211;</strong> Proses Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, kembali menuai sorotan.</p>
<p>Bukan hanya soal hasil perolehan suara yang kini dipersoalkan, tetapi juga menyangkut hak peserta Pilkades untuk menggunakan mekanisme keberatan yang telah disediakan dalam aturan.</p>
<p>Berkas pengaduan hasil Pilkades yang diajukan Calon Kepala Desa Bangka Lewat Nomor Urut 2 disebut sempat tidak diterima oleh Panitia Pemilihan Desa. Dokumen tersebut baru akhirnya diterima setelah persoalan itu dikoordinasikan dengan dan mendapat teguran dari Panitia Pengawas Pilkades tingkat Kabupaten.</p>
<p>Peristiwa tersebut terjadi pada Kamis, 1 Oktober 2026 sekitar pukul 14.00 WITA, ketika Calon Kepala Desa Nomor Urut 2 bersama tim hukumnya, Lorens Logam, mendatangi Sekretariat Panitia Pilkades Bangka Lewat untuk menyerahkan dokumen pengaduan.</p>
<p>Namun, setibanya di lokasi, sekretariat panitia justru dalam keadaan tertutup.</p>
<p>Situasi tersebut menjadi persoalan karena kedatangan calon dan tim hukum berlangsung ketika masa pengajuan keberatan masih berjalan.</p>
<p>Dua anggota panitia kemudian datang sekitar lima menit setelah dihubungi. Namun, keduanya disebut tidak dapat membuka sekretariat karena tidak memegang kunci dan menyatakan tidak memiliki kewenangan untuk membuka kantor.</p>
<p>Upaya kemudian dilakukan dengan menghubungi Ketua Panitia Pilkades Bangka Lewat, Benediktus Guntur.</p>
<p>Namun, jawaban yang diterima justru menjadi pemicu persoalan baru.</p>
<p>&#8220;Saya sedang berada di luar. Mestinya harus koordinasi dari kemarin kalau mau datang. Datang besok saja, saya lagi sibuk hari ini,&#8221; Ujarnya.</p>
<p>Pernyataan tersebut dipersoalkan tim Calon Nomor Urut 2 karena dinilai tidak memiliki dasar dalam ketentuan pengajuan keberatan yang mereka jadikan rujukan.</p>
<p>Dalam materi yang dikutip tim hukum, Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 11 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pemilihan Kepala Desa, Pasal 77 ayat (1) menyebutkan bahwa calon kepala desa yang merasa keberatan terhadap proses penetapan calon kepala desa terpilih dapat menyampaikan pengaduan kepada Panitia Pemilihan secara tertulis paling lambat tiga hari setelah penetapan calon kepala desa terpilih, disertai bukti dan/atau saksi.</p>
<p>Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat sendiri sebelumnya telah menyatakan bahwa seluruh tahapan Pilkades Serentak 2026 mengacu pada Perbup Nomor 11 Tahun 2026.</p>
<p>Dengan demikian, persoalan yang kini dipertanyakan bukan sekadar apakah pengaduan tersebut nantinya terbukti benar atau tidak.</p>
<p>Persoalan yang lebih mendasar adalah apakah peserta Pilkades diberi akses untuk menggunakan hak keberatannya sesuai mekanisme yang telah disediakan dalam aturan.</p>
<p>Tim hukum Calon Nomor Urut 2 menilai tidak terdapat ketentuan yang mewajibkan calon untuk melakukan koordinasi sehari sebelumnya sebelum menyerahkan pengaduan.</p>
<p>&#8220;Sepanjang pengaduan disampaikan secara tertulis, masih berada dalam tenggat waktu yang ditentukan, serta disertai bukti dan atau saksi sebagaimana dipersyaratkan, kami mempertanyakan dasar hukum apa yang digunakan panitia ketika meminta kami berkoordinasi dari hari sebelumnya,&#8221; kata Lorens.</p>
<p>Menurut dia, hak menyampaikan pengaduan berbeda dengan permintaan izin kepada ketua panitia.</p>
<p>&#8220;Ini bukan soal meminta izin kepada ketua panitia. Ini adalah mekanisme keberatan yang diberikan oleh aturan. Ketika peserta datang untuk menggunakan haknya dalam batas waktu yang sah, seharusnya panitia menerima dokumen tersebut untuk kemudian diproses sesuai ketentuan,&#8221; tegasnya.</p>
<p>Situasi semakin menjadi sorotan ketika Ketua Panitia disebut tetap tidak hadir dan tidak menerima langsung dokumen pengaduan tersebut.</p>
<p>Karena itu, pihak Calon Nomor Urut 2 kemudian berkoordinasi dengan Panitia Pengawas Pilkades tingkat Kabupaten.</p>
<p>Setelah dilakukan komunikasi dan teguran dari tingkat kabupaten, barulah Ketua Panitia disebut memerintahkan anggotanya untuk menerima dokumen pengaduan.</p>
<p>Bagi tim hukum Calon Nomor Urut 2, fakta bahwa dokumen tersebut akhirnya dapat diterima justru melahirkan pertanyaan lebih besar.</p>
<p>Jika dokumen tersebut memang dapat diterima pada hari itu, mengapa sebelumnya calon dan tim hukumnya harus terlebih dahulu meminta campur tangan pengawas tingkat kabupaten?</p>
<p>&#8220;Pertanyaan kami sederhana. Mengapa harus ada teguran dari tingkat kabupaten baru dokumen pengaduan diterima? Kalau memang mekanismenya jelas dan kewajiban panitia adalah menerima pengaduan sesuai tenggat waktu, seharusnya tidak perlu terjadi peristiwa seperti ini,&#8221; ujar Lorens.</p>
<p>Ia juga mempertanyakan dasar aturan mengenai keharusan melakukan koordinasi sehari sebelumnya.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/hak-keberatan-nyaris-terhalang-pengaduan-calon-nomor-2-pilkades-bangka-lewat-baru-diterima-usai-panwas-turun-tangan/">Hak Keberatan Nyaris Terhalang! Pengaduan Calon Nomor 2 Pilkades Bangka Lewat Baru Diterima Usai Panwas Turun Tangan</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pilkades Bangka Lewat di Ujung Tanduk, Selisih 2 Suara Digugat!</title>
		<link>https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-di-ujung-tanduk-selisih-2-suara-digugat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[NTTNews.Net]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Oct 2026 04:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Daerah]]></category>
		<category><![CDATA[Desa Bangka Lewat]]></category>
		<category><![CDATA[Kabupaten Manggarai Barat]]></category>
		<category><![CDATA[Lorens Logam]]></category>
		<category><![CDATA[Pilkades 2026]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://nttnews.net/?p=9640</guid>

					<description><![CDATA[<p>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211; Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat,...</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-di-ujung-tanduk-selisih-2-suara-digugat/">Pilkades Bangka Lewat di Ujung Tanduk, Selisih 2 Suara Digugat!</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p><strong>LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET &#8211;</strong> Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Bangka Lewat, Kecamatan Kuwus, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, Tahun 2026, berada di tengah pusaran sengketa hasil.</p>
<p>Selisih perolehan suara yang hanya terpaut dua suara menjadi titik krusial setelah tim kuasa hukum Calon Kepala Desa Nomor Urut 2, Lorens Logam, mengajukan pengaduan dan keberatan terhadap hasil pemungutan serta penghitungan suara.</p>
<p>Keberatan tersebut tidak hanya mempersoalkan angka akhir perolehan suara, tetapi juga menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran prosedur yang dinilai oleh pihak Calon Nomor Urut 2 bersifat kumulatif dan berpotensi memengaruhi hasil akhir Pilkades.</p>
<p>Data yang dipaparkan tim kuasa hukum dalam konferensi pers di Kantor Sekretariat Panitia Pilkades Bangka Lewat, Kamis (1/10/2026), menunjukkan perolehan suara Calon Nomor Urut 1 sebanyak 274 suara, sedangkan Calon Nomor Urut 2 memperoleh 272 suara.</p>
<p>Dalam kondisi selisih yang sangat tipis tersebut, tim kuasa hukum menilai setiap ketidaksesuaian administrasi, penggunaan hak pilih, maupun prosedur pemungutan suara menjadi persoalan yang harus diperiksa secara serius.</p>
<p>Salah satu persoalan yang disorot adalah ketidaksesuaian jumlah surat suara.</p>
<p>Berdasarkan rincian yang dipaparkan, suara Calon Nomor Urut 1 sebanyak 274, suara Calon Nomor Urut 2 sebanyak 272, serta surat suara blanko sebanyak enam lembar. Jika seluruhnya dijumlahkan, totalnya mencapai 552 lembar.</p>
<p>Namun, Panitia Pilkades menyatakan surat suara yang terpakai sebanyak 551 lembar.</p>
<p>Perbedaan satu lembar tersebut kemudian disebut telah diakui Panitia sebagai kekeliruan dan kelalaian serta dituangkan dalam Berita Acara.</p>
<p>Bagi tim kuasa hukum Calon Nomor Urut 2, ketidaksesuaian tersebut bukan persoalan administratif yang dapat diabaikan begitu saja, terutama karena selisih kemenangan kedua calon hanya dua suara.</p>
<p>“Ini bukan sekadar selisih hitung. Ada hak pilih warga yang hilang, ada suara yang dipersoalkan keabsahannya, dan ada dugaan konflik kepentingan yang membuat pengawasan tidak netral. Dalam Pilkades yang selisihnya hanya dua suara, semua ini punya daya ubah yang menentukan,” ujar Lorens Logam.</p>
<p>Lorens juga mempersoalkan proses perhitungan ulang yang, menurut keterangan timnya, sempat ditawarkan oleh Panitia Pilkades namun kemudian dihentikan setelah adanya keberatan dari Calon Nomor Urut 1.</p>
<p>Menurut kuasa hukum, ketika ditemukan ketidaksesuaian antara jumlah surat suara dan hasil perhitungan, semestinya dilakukan klarifikasi serta pemeriksaan ulang secara terbuka untuk memastikan seluruh angka dapat dipertanggungjawabkan.</p>
<p>“Penghentian perhitungan ulang itu bertentangan dengan asas jujur, adil, dan akuntabel. Seharusnya keberatan dicatat dan diproses, bukan justru menghentikan koreksi ketika ditemukan ketidakcocokan data,” tegasnya.</p>
<p>Tim kuasa hukum menilai persoalan tersebut semakin penting karena hasil akhir hanya berbeda dua suara. Dengan margin sekecil itu, perubahan terhadap beberapa suara saja secara matematis dapat memengaruhi posisi perolehan kedua calon.</p>
<p>Persoalan lain yang diungkap tim kuasa hukum adalah adanya lima warga yang menurut mereka memenuhi syarat sebagai pemilih, tetapi tidak dapat menggunakan hak pilihnya.</p>
<p>Kelima warga tersebut disebut telah memenuhi persyaratan domisili dan administrasi, namun tidak menerima undangan untuk memberikan suara.</p>
<p>Di sisi lain, kuasa hukum menyebut terdapat dua warga yang belum genap enam bulan berdomisili di Desa Bangka Lewat, tetapi tetap diberikan kesempatan menggunakan hak pilih.</p>
<p>Selain itu, terdapat pula pemilih bernama Pilipus yang disebut menggunakan hak pilih melalui perantara atau delegasi kepada adiknya.</p>
<p>Menurut tim kuasa hukum, kondisi tersebut dipersoalkan karena yang bersangkutan disebut dalam kondisi fisik normal dan bukan pemilih penyandang disabilitas yang memerlukan bantuan dalam memberikan suara.</p>
<p>“Suara-suara itu harus diperiksa keabsahannya. Di sisi lain, hilangnya lima hak pilih warga juga merupakan persoalan serius karena menyangkut prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil,” kata Lorens.</p>
<p>Sorotan berikutnya diarahkan pada tahapan pemutakhiran data pemilih.</p>
<p>Tim kuasa hukum menyebut Daftar Pemilih Sementara (DPS) tidak dipublikasikan oleh Panitia Pilkades sebagaimana yang mereka dalilkan diwajibkan dalam Pasal 18 Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2026.</p>
<p>Artikel <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net/daerah/pilkades-bangka-lewat-di-ujung-tanduk-selisih-2-suara-digugat/">Pilkades Bangka Lewat di Ujung Tanduk, Selisih 2 Suara Digugat!</a> pertama kali tampil pada <a rel="nofollow" href="https://nttnews.net">NTT News</a>.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
