Mereka datang dari sejumlah wilayah, di antaranya Dusun Kois, Wotok, dan Gumbang, untuk menghadiri kampanye akbar Calon Kepala Desa Riung Nomor Urut 01, Mariano Oktavianus Nari, S.Pt, yang akrab disapa Retno Nari.

Kampanye tersebut menjadi salah satu momentum penting dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Riung untuk periode 2027–2034.

Di tengah antusiasme massa yang diperkirakan mencapai sekitar 900 orang, Retno Nari bersama tim kampanye menyampaikan visi, misi, serta gagasan pembangunan yang ditawarkan kepada masyarakat Desa Riung.

Namun, di balik kemeriahan kampanye tersebut, pesan yang paling ditekankan bukan semata-mata soal kemenangan dalam kontestasi politik desa.

Retno Nari dan timnya justru berulang kali menyerukan agar perbedaan pilihan politik tidak menjadi alasan untuk merusak hubungan kekeluargaan yang telah terbangun di tengah masyarakat.

Juru Kampanye (Jurkam) Nomor Urut 01, Ino Mamat, dalam orasinya menegaskan bahwa perjuangan memenangkan kontestasi Pilkades Riung tidak dibangun dengan cara menjatuhkan calon lain.

Menurutnya, demokrasi di tingkat desa harus menjadi ruang untuk mempertemukan gagasan dan pilihan masyarakat, bukan arena untuk mempertajam permusuhan.

“Kemenangan yang kami harapkan bukanlah kemenangan yang dibangun dari menjatuhkan pihak lain, melainkan kemenangan yang lahir dari kepercayaan masyarakat,” kata Ino Mamat.

Ia mengatakan, kepemimpinan desa ke depan harus mampu mendengar suara masyarakat, memahami kebutuhan warga, serta menjalankan pemerintahan secara terbuka.

Menurutnya, kepentingan masyarakat dan kemajuan Desa Riung harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

“Kita ingin membangun pemerintahan desa yang mampu mendengar masyarakat, memahami kebutuhan warga, bekerja secara terbuka dan menempatkan kepentingan Desa Riung di atas kepentingan pribadi maupun kelompok,” ujarnya.

Ino Mamat juga mengingatkan seluruh pendukung agar tidak menjadikan perbedaan pilihan politik sebagai sumber konflik di tengah keluarga maupun masyarakat.

“Mari berkompetisi dengan gagasan, memilih dengan hati nurani, dan setelah Pilkades selesai, kembali bergandengan tangan membangun Desa Riung,” tegasnya.

Sementara itu, di hadapan massa pendukung, Retno Nari menyampaikan bahwa dirinya tidak ingin menjadikan janji-janji politik sebagai dasar utama dalam perjuangannya menuju kursi Kepala Desa Riung.

Ia bahkan meminta masyarakat agar tidak mudah percaya kepada calon yang hanya mengandalkan janji.

“Jangan pernah percaya kepada siapa pun yang memberikan janji. Saya sendiri tidak pernah memberikan janji,” ungkap Retno Nari.

Pernyataan tersebut disampaikan Retno sebagai penegasan bahwa kontestasi Pilkades, menurutnya, harus diarahkan pada gagasan dan kerja nyata untuk masyarakat.

Dalam kesempatan itu, Retno juga menyampaikan ungkapan dalam bahasa Manggarai: “Eme lobo watun cepisa perjuangan dite ho, ho taung kid kole tite.”

Pesan tersebut disampaikannya sebagai bagian dari seruan perjuangan kepada masyarakat yang hadir dalam kampanye akbar tersebut.

Retno Nari kemudian menekankan pentingnya menjaga persaudaraan di tengah perbedaan pilihan politik.

Menurutnya, Pilkades merupakan bagian dari proses demokrasi yang akan menghasilkan pilihan masyarakat, tetapi hasil tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk memutus hubungan kekeluargaan.

“Jangan jadikan Pilkades ini sebagai ajang pecah belah keluarga. Apa pun pilihan orang lain harus kita hargai, karena itu bagian dari demokrasi,” tegas Retno di hadapan massa pendukungnya.

Pesan tersebut menjadi salah satu poin penting dalam kampanye akbar Nomor Urut 01.

Sebab, masyarakat Desa Riung nantinya akan kembali hidup berdampingan setelah seluruh tahapan Pilkades selesai.

Perbedaan pilihan politik, kata Retno, merupakan hal yang wajar dalam demokrasi.

Artikel Pilkades Riung Memanas! 900-an Massa Padati Kampanye Retno Nari, “Jangan Jadikan Pilkades Ajang Pecah Keluarga!” pertama kali tampil pada NTT News.

Forum Masyarakat Peduli Demokrasi Desa Riung secara resmi mengadukan dugaan kelalaian Panitia Pilkades Riung dalam proses pendataan pemilih. Forum menilai terdapat persoalan serius yang berpotensi merugikan hak politik warga dalam pesta demokrasi tingkat desa tersebut.

Pengaduan itu disampaikan melalui surat keberatan dan pengaduan resmi bernomor 001/B/FORMAPDES/VIII/2026 yang diserahkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Manggarai, Selasa (11/8/2026).

Surat tersebut diterima langsung oleh Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Manggarai, Adrianus Jehanu.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Demokrasi, Flavianus Ko, mengungkapkan pihaknya menemukan sedikitnya 26 warga Desa Riung yang menurut mereka memenuhi syarat sebagai pemilih, namun tidak tercantum dalam DPT Pilkades Riung Tahun 2026.

Menurut Flavianus, persoalan tersebut menjadi serius karena sebelumnya panitia disebut telah menyampaikan kepada masyarakat bahwa pendataan pemilih akan dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah.

“Sebelumnya panitia mengatakan kami akan data pemilih dari rumah ke rumah. Tapi pada realitasnya, sampai hari penetapan DPT mereka tidak bekerja sesuai dengan omongannya,” ujar Flavianus.

Flavianus menjelaskan, dugaan persoalan pendataan tersebut baru diketahui masyarakat setelah panitia mengumumkan dan menempel Daftar Pemilih Sementara (DPS).

Warga kemudian melakukan pengecekan secara mandiri terhadap nama-nama yang tercantum dalam DPS. Dari pengecekan tersebut, forum mengklaim menemukan sejumlah warga yang tidak tercatat.

“Setelah panitia tempel DPS, kami baca kemudian cari nama sendiri. Setelah kami pelajari sampai malam ternyata banyak yang tidak didata namanya. Saat kami lapor ke panitia di desa, tanggapan panitia bahwa DPT sudah ditetapkan. Itu yang membuat kami kecewa,” tuturnya.

Forum menyebut dari total 26 warga yang dipersoalkan, 21 orang berasal dari Dusun Gumbang dan lima orang dari Dusun Wotok.

Forum menyatakan warga tersebut berdomisili di Desa Riung dan memiliki dokumen kependudukan, baik KTP elektronik maupun Kartu Keluarga.

Jika persoalan tersebut benar adanya, forum menilai tidak tercantumnya warga yang memenuhi syarat sebagai pemilih bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi menyentuh langsung hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam menentukan pemimpin desanya.

Sorotan serupa disampaikan salah seorang perwakilan masyarakat Dusun Gumbang, Nikolaus Higolin.

Ia mempertanyakan alasan warga yang selama ini tercatat sebagai pemilih dalam berbagai momentum pemilu justru tidak masuk dalam daftar pemilih Pilkades Riung.

“Mereka yang tidak didata namanya dalam DPT itu bukan pemilih pemula. Mereka sudah dikategorikan pemilih tetap. Setiap kali ada pemilihan Presiden, Gubernur, DPR, dan Bupati mereka selalu ada namanya. Tetapi pada saat Pemilihan Kepala Desa kok namanya tidak didata. Dan itu adalah orang tua saya,” ungkap Nikolaus.

Pernyataan tersebut mempertegas keresahan warga yang merasa proses pendataan pemilih Pilkades Riung perlu dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Forum pun meminta persoalan ini tidak berhenti pada pencatatan administratif, tetapi harus ditelusuri untuk mengetahui bagaimana proses pendataan dilakukan hingga puluhan warga yang mereka klaim memenuhi syarat justru tidak tercantum dalam DPT.

Menanggapi pengaduan tersebut, Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD Manggarai, Adrianus Jehanu, mengakui pihaknya memahami gambaran persoalan yang disampaikan masyarakat.

Namun, Adrianus menegaskan bahwa dari sisi tahapan Pilkades, proses penyusunan hingga penetapan DPT telah melewati jadwal yang telah ditentukan.

“Tidak salah cerita itu, paling tidak kami tahu gambarannya di lapangan seperti apa. Tetapi dari segi tahapan, itu tadi sudah dilewati sesuai dengan jadwal tahapan yang sudah kami keluarkan dan panitia tahu persis itu,” kata Adrianus.

Ia juga merujuk pada Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa, khususnya ketentuan mengenai daftar pemilih yang telah ditetapkan.

“Memang kalau kembali ke Perda Nomor 1 Tahun 2019 Pemilihan Kepala Desa Pasal 26, DPT tidak bisa diubah lagi,” ujarnya.

Meski demikian, DPMD Manggarai tidak menutup pintu terhadap pengaduan masyarakat.

Artikel Polemik DPT Pilkades Riung Memanas, 26 Warga Diduga Dicoret dari Hak Pilih, Forum Ancam Tempuh Jalur Hukum pertama kali tampil pada NTT News.

Namun, proses penyaluran bantuan tersebut menuai sorotan dari sejumlah masyarakat. Beberapa warga mengaku kecewa karena saat menerima bantuan mereka diminta membayar iuran yang disebut sebagai pajak desa sebesar Rp10.000 per penerima manfaat.

Salah satu penerima bantuan, Susana Fiani, mengaku mempertanyakan adanya pungutan tersebut. Menurutnya, bantuan sosial seharusnya dapat diterima masyarakat tanpa dibebani biaya tambahan yang tidak dijelaskan secara rinci kepada warga.

“Kami bersyukur mendapatkan bantuan, tetapi kami juga mempertanyakan mengapa masih ada pembayaran Rp10.000 saat menerima bantuan. Kami berharap ada penjelasan yang jelas kepada masyarakat,” ujar Susana.

Keluhan serupa juga berkembang di tengah masyarakat terkait pemerataan penerima bantuan. Sejumlah warga mengaku hingga saat ini belum pernah menerima bantuan pangan maupun bantuan sosial lainnya, meskipun program serupa telah beberapa kali disalurkan di desa tersebut.

Maksi Ponggong, warga Kampung Wotok, Desa Riung, mengungkapkan kekecewaannya karena namanya belum pernah tercantum sebagai penerima bantuan. Ia menilai perlu adanya pendataan yang lebih objektif agar bantuan benar-benar menyasar masyarakat yang berhak.

Artikel Warga Keluhkan Pungutan Saat Penyaluran Bantuan Pangan di Desa Riung pertama kali tampil pada NTT News.