“Mahasiswa PMKRI menunjukkan kedewasaan dan kecintaan pada budayanya. Mereka lebih paham konstitusi ketimbang seorang perwira polisi yang dangkal pengetahuannya,” ucap Petrus.
Lebih jauh, ia menuding ada potensi penyalahgunaan kekuasaan di balik tindakan Polres Sikka.
“Kesalahan besar mereka adalah menyamakan moke dengan narkoba. Ini penghinaan terhadap budaya Sikka.
Jangan-jangan justru ada oknum yang memelihara pengedar narkoba untuk kepentingan pribadi, sementara moke dijadikan kambing hitam,”katanya lantang.
Meski Kapolres Sikka, AKBP Bambang Supeno, telah meminta maaf melalui media, Petrus menilai permintaan maaf itu tidak memenuhi nilai budaya Sikka.
“Permintaan maaf di depan media bukan permintaan maaf yang beradab. Ia harus datang ke kampung tempat Kuwu Tua itu berada, lalu minta maaf secara adat. Baru itu namanya gentleman dan menghormati budaya Sikka,” ujar Petrus.
Ia juga mendesak DPRD Sikka untuk memanggil Kapolres dalam forum RDP (Rapat Dengar Pendapat) guna meminta penjelasan.
“Tindakan penyitaan itu jelas mengusik rasa keadilan masyarakat. DPRD harus bertindak, jangan loyo menghadapi arogansi aparat,” tegasnya.
“Dengan moke, banyak putra Sikka bisa sekolah, jadi sarjana, bahkan jadi polisi. Jadi jangan lecehkan simbol budaya yang sudah membesarkan masyarakat,” tambah Petrus.
Sebagai solusi jangka panjang, Petrus mendorong DPRD dan Bupati Sikka membuat Peraturan Daerah (Perda) yang mewajibkan adanya fit and proper test bagi setiap pejabat vertikal dari pusat sebelum bertugas di Sikka.
“DPRD berhak tahu rekam jejak pejabat yang akan ditempatkan. Kalau dia punya catatan buruk atau agenda tersembunyi, tolak saja. Kita tidak mau pejabat buangan atau radikal merusak budaya kita,” tegasnya.
Ia juga mengusulkan agar setiap pejabat yang selesai bertugas wajib memberikan laporan pertanggungjawaban di DPRD.
“Selama ini mereka datang tampak muka, pergi tampak punggung. Tidak tahu apa hasil kerjanya. Ini harus diubah agar publik bisa menilai,” katanya.
Sebagai penutup, Petrus menegaskan bahwa penghormatan terhadap budaya lokal adalah fondasi kebangsaan.
“Siapa pun yang ditugaskan di Sikka, wajib menghormati tradisi dan nilai-nilai budaya setempat. Kalau tidak tahu adat, jangan jadi pemimpin di sana,” pungkasnya tegas. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
