Dalam rilis tersebut, DPD Partai NasDem Manggarai Barat menegaskan bahwa pernyataan mereka merupakan bentuk pelaksanaan hak jawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, guna meluruskan pemberitaan yang berkembang di publik terkait isu keberadaan kantor sekretariat partai.

Namun di tengah upaya klarifikasi tersebut, Lembaga Pengkaji dan Peneliti Demokrasi Masyarakat (LPPDM) Kabupaten Manggarai Barat justru mengambil langkah hukum dengan melayangkan pengaduan resmi (Dumas) ke Kepolisian Resor (Polres) Manggarai Barat.

Pengaduan itu berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi dana bantuan partai politik (Banpol) oleh Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, yang juga merupakan anggota DPRD setempat.

Ketua LPPDM, Marsel Ahang, S.H., menyampaikan langsung laporan tersebut pada Kamis (31/10/2025). Ia meminta Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres segera menindaklanjuti laporan itu dengan penyelidikan yang menyeluruh, transparan, dan profesional.

Menurut Marsel, dugaan penyalahgunaan dana Banpol ini muncul karena adanya kejanggalan dalam pengelolaan anggaran bantuan pemerintah untuk partai politik di tingkat kabupaten.

Berdasarkan data yang diterima LPPDM, Partai NasDem Manggarai Barat setiap tahunnya memperoleh dana Banpol sebesar Rp373.190.000 dari pemerintah daerah.

“Kami secara resmi telah melaporkan dugaan korupsi dana Banpol ini ke Polres Manggarai Barat. Ini langkah konkret agar aparat penegak hukum tidak tinggal diam dan segera melakukan penyelidikan terhadap Ketua DPD NasDem, Ibu Yopi Widyanti,” tegas Marsel Ahang.

Artikel DPD NasDem Mabar Sampaikan Hak Jawab Soal Kantor, LPPDM Tetap Laporkan Dugaan Korupsi Dana Banpol ke Polres pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Marsel Ahang, terdapat dugaan kuat penyalahgunaan dana bantuan partai politik (Banpol) Partai NasDem Manggarai Barat yang mencapai Rp373.190.000 per tahun.

“Kami mendesak Polres Manggarai Barat segera melakukan proses penyelidikan terhadap Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat karena ada dugaan penyalahgunaan dana Banpol. Uang itu adalah uang negara, dan jika benar diselewengkan, maka ini jelas tindak pidana korupsi,” tegas Marsel Ahang kepada NTTNEWS.NET, Kamis (30/10/2025).

Ahang, yang dikenal sebagai aktivis vokal dan pengkritik kebijakan publik di Manggarai Barat, juga menyoroti pernyataan Yopi Widyanti mengenai keberadaan kantor sekretariat Partai NasDem.

Sebelumnya, Yopi menyebut bahwa kantor partai sedang direhabilitasi. Namun, menurut Ahang, fakta di lapangan justru berbeda jauh dari pernyataan tersebut.

“Kami turun langsung ke lokasi, dan ternyata kantor itu tidak sedang direhab seperti yang dikatakan. Itu hanya omong kosong belaka. Pernyataan seperti ini menipu publik dan mencoreng nama partai,” ujar Ahang dengan nada kesal.

Lebih lanjut, Marsel Ahang meminta DPP dan DPW Partai NasDem Provinsi NTT untuk segera mengambil langkah tegas terhadap kader yang dianggap tidak loyal dan berpotensi mencoreng nama baik partai.

Artikel Ahang Desak Polres Mabar Usut Dugaan Korupsi Dana Banpol NasDem, Ketua DPD Harus Di-PAW! pertama kali tampil pada NTT News.

Sejumlah pernyataan dari pihak internal partai justru saling bertolak belakang, menimbulkan tanda tanya besar tentang kejelasan domisili resmi partai yang menerima Dana Bantuan Politik (Banpol) senilai ratusan juta rupiah dari pemerintah daerah setiap tahunnya.

Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat, Yopi Widyanti, menegaskan bahwa kantor Sekretariat NasDem masih berada di Wae Kesambi, tepatnya di sebelah Patung Caci, Labuan Bajo.

“Sampai saat ini kami belum pindah kantor, hanya saja kantor tersebut masih dalam tahap rehab,” ujar Yopi saat dihubungi media ini, Selasa (28/10/2025).

Namun, fakta di lapangan menunjukkan hal yang berbeda. Lokasi yang dimaksud kini telah dikontrakkan kepada pihak swasta dan digunakan sebagai gerai ritel DIAMONDfair Labuan Bajo, yang resmi dibuka pada 25 September 2023.

Bahkan, hasil penelusuran peta digital menunjukkan bahwa lokasi Sekretariat NasDem Manggarai Barat yang beralamat di Patung Caci Batu Cermin tidak lagi muncul dalam pencarian Google Maps.

Seorang pengurus penting internal NasDem yang enggan disebutkan namanya justru memberikan keterangan berbeda. Ia menyebutkan bahwa kantor NasDem kini berada di Wae Bo.

“Kami sekarang kantor di Wae Bo, kontrak rumah di belakang rumah Pak Bupati,” ujarnya melalui pesan WhatsApp kepada wartawan NTTNEWS.NET.

Ketika ditanya lebih lanjut apakah keberadaan kantor baru tersebut telah dilaporkan ke Kesbangpol dan diverifikasi secara resmi, ia menjawab singkat, “Untuk yang baru belum.”

Selain isu keberadaan kantor, Yopi juga diduga merasa risih ketika ditanya terkait penggunaan Dana Bantuan Politik (Banpol) dari Kesbangpol Manggarai Barat.

Berdasarkan data resmi, Partai NasDem Manggarai Barat menerima dana Banpol sebesar Rp373.190.000 per tahun.

Dana Banpol sejatinya memiliki dua fungsi utama; Pendidikan politik, seperti seminar, dialog publik, dan pelatihan kader. Operasional kesekretariatan, termasuk biaya sewa kantor, tagihan listrik, telepon, dan pemeliharaan data.

Dalam aturan pemerintah, setiap rupiah dana Banpol harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dana ini harus jelas penggunaannya, karena masyarakat juga berhak tahu untuk apa uang negara itu dipakai. Kalau tidak ada kantor, lalu biaya operasional kesekretariatan itu untuk apa?” ujar salah satu sumber terpercaya media ini.

Sumber tersebut menegaskan bahwa menerima dana Banpol tanpa memiliki kantor sekretariat aktif dapat menjadi indikasi kuat dugaan penyimpangan keuangan.

Menurutnya, ada beberapa potensi dugaan korupsi dalam kasus seperti ini, antara lain: Penyalahgunaan dana operasional. Jika tidak ada kantor, dana untuk sewa dan operasional bisa dianggap diselewengkan. Pelaporan fiktif. Partai wajib membuat laporan pertanggungjawaban kepada BPK. Tanpa kantor fisik, laporan biaya operasional rawan dimanipulasi. Tidak terpenuhinya fungsi sekretariat. Sekretariat adalah jantung administrasi partai. Tanpa kantor aktif, kegiatan politik sulit diverifikasi. Minim transparansi dan akuntabilitas. Kantor partai menunjukkan keberadaan nyata organisasi dan akuntabilitas kepada publik.

“Ketiadaan kantor bukan sekadar soal alamat. Ini soal legalitas dan integritas partai politik dalam mengelola dana publik,” tegas sumber tersebut.

Ia juga mengingatkan bahwa kasus serupa pernah terjadi di Solo tahun 2024, di mana mantan pengurus Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan ke kejaksaan atas dugaan penyalahgunaan dana Banpol. Kasus lain di Surabaya pada tahun yang sama bahkan berujung pada pengembalian dana ke kas negara.

Artikel Kantor DPD NasDem Mabar Diduga Tak Lagi Ada, Tapi Dana Banpol Tetap Cair Rp373 Juta per Tahun pertama kali tampil pada NTT News.