“Hari ini Dirreskrimum Polda NTT dibackup PPA-PPO Bareskrim Polri, statusnya adalah sudah menjadi tersangka dan ditahan di Bareskrim Polri,” kata Karo Wabprof Divpropam Polri Brigjen Agus Wijayanto di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan, Kamis, 13 Maret 2025.

Sementara itu, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan AKBP Fajar telah melakukan perbuatan dugaan pelanggaran pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dan perizinan tanpa ikatan yang sah. Kemudian, mengonsumsi narkoba, menyebarkan video pornografi terhadap anak di bawah umur ke internet.

“Saya menyampaikan hasil dari penyelidikan pemeriksa kode etik ditemukan fakta bahwa FWLS telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tiga orang dan satu orang usia dewasa,” ungkap Truno.

Keempat korban yakni anak usia 6 tahun, Kemudian, anak usia 13 dan 16 tahun. Lalu, korban dewasa berusia 20 tahun berinisial SHDR.

Artikel Terlibat Kasus Narkoba dan Pelecehan, Mantan Kapolres Ngada Ditetapkan Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada NTT News.

Aksi tersebut berujung pada penahanan aktivis tersebut, yang termasuk Iqbal Saputra, Sekretaris Umum HMI Cabang Dompu, Ardiansyah, Alan Nurari, M. Habib, dan Sahwan, oleh penyidik Polres Dompu pada malam Senin, 13 Mei 2024, setelah melakukan Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Mereka ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana pengerusakan pintu pagar, meskipun pintu pagar tersebut masih digunakan hingga saat ini.

Ketua Umum HMI Cabang Sumbawa, Yahdil, mengungkapkan kekecewaannya terhadap tindakan Pemda Kabupaten Dompu dan Kapolres Dompu yang melakukan penahanan terhadap aktivis tersebut.

Menurutnya, tindakan tersebut melanggar Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Artikel Aksi Demontrasi Beruntung Hukum! Lima Orang Aktivis HMI di NTB Ditetapkan Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada NTT News.

Kedua tersangka yang ditahan adalah DS, mantan anggota DPR Aceh periode 2014-2019, dan SH, yang menjabat sebagai Koordinator Lapangan (Korlap).

Penahanan SH berlangsung di Rutan Mapolda Aceh pada Kamis, 29 Februari 2024, sedangkan DS dijemput dari Lapas Narkotika kelas IIA Cipinang, Jakarta, pada tanggal yang sama.

Proses penjemputan DS dilakukan setelah penyidik berkoordinasi dengan Dirjen Pemasyarakatan Kemenkumham dan Kalapas Cipinang.

DS kemudian dipindahkan ke Lapas Kelas II A Lambaro untuk tahap II, yakni penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa terkait kasus korupsi beasiswa.

Kombes Winardy, Dirreskrimsus Polda Aceh, melalui Kasubdit Tipidkor Kompol Mahliadi, menyatakan bahwa proses penjemputan ini merupakan langkah menuju tahap penyerahan tersangka dan barang bukti ke jaksa terkait kasus korupsi beasiswa.

Artikel Polri Tancap Gas! Mantan Anggota DPR Bersama Korlap Ditetapkan Sebagai Tersangka Serta Ditahan, Ini Kasusnya! pertama kali tampil pada NTT News.

“Satu lagi kasus tindak pidana pemilu 2024 ditangani penyidik Gakkumdu Polda Sulteng” Kata Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Djoko Wienartono dihadapan awak media di Palu, Senin (26/2/2024).

Peristiwa tindak pidana pemilu terjadi dalam masa kampanye atau tanggal 13 hingga 15 Januari 2024, ujarnya

Masih kata Kabidhumas, tindak pidana pemilu 2024 terjadi di Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu Kab. Parigi Moutong.

Artikel Lagi-Lagi Oknum Kades Ditetapkan Sebagai Tersangka Kasus Tindak Pidana Pemilu 2024 pertama kali tampil pada NTT News.

Diketahui NN merupakan kepala Desa Tanjung Batu dan PPL adalah Bendahara Desa Tanjung Batu.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Lembata, Teddy Valentino, S.H. mengatakan, penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil ekspose perkara yang telah dilaksanakan oleh Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lembata

Dari hasil dari ekspose kata Teddy, tim penyidik telah mempunyai 2 (dua) alat bukti yang cukup dan berkesimpulan bahwa NN dan PPL bertanggung jawab dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa Pada Desa Tanjung Batu.

“Sebelumnya Tim Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Lembata telah melakukan pemeriksaan terhadap 11 (sebelas) Saksi yang terdiri dari perangkat desa, masyarakat desa, dan pihak ketiga,” ujarnya.

Menurut Teddy, dari hari pemeriksaan tim penyidik menemukan beberapa kegiatan yang diduga Fiktif diantaranya terdapat pengeluaran atas belanja barang dan jasa yang tidak didukung dengan bukti yang lengkap dan sah pada tahun anggaran 2018, 2020, dan 2021.

Artikel Korupsi Dana Desa! Kades dan Bendahara Ditetapkan Sebagai Tersangka pertama kali tampil pada NTT News.