Menurut Marsel Ahang, terdapat dugaan kuat penyalahgunaan dana bantuan partai politik (Banpol) Partai NasDem Manggarai Barat yang mencapai Rp373.190.000 per tahun.

“Kami mendesak Polres Manggarai Barat segera melakukan proses penyelidikan terhadap Ketua DPD Partai NasDem Manggarai Barat karena ada dugaan penyalahgunaan dana Banpol. Uang itu adalah uang negara, dan jika benar diselewengkan, maka ini jelas tindak pidana korupsi,” tegas Marsel Ahang kepada NTTNEWS.NET, Kamis (30/10/2025).

Ahang, yang dikenal sebagai aktivis vokal dan pengkritik kebijakan publik di Manggarai Barat, juga menyoroti pernyataan Yopi Widyanti mengenai keberadaan kantor sekretariat Partai NasDem.

Sebelumnya, Yopi menyebut bahwa kantor partai sedang direhabilitasi. Namun, menurut Ahang, fakta di lapangan justru berbeda jauh dari pernyataan tersebut.

“Kami turun langsung ke lokasi, dan ternyata kantor itu tidak sedang direhab seperti yang dikatakan. Itu hanya omong kosong belaka. Pernyataan seperti ini menipu publik dan mencoreng nama partai,” ujar Ahang dengan nada kesal.

Lebih lanjut, Marsel Ahang meminta DPP dan DPW Partai NasDem Provinsi NTT untuk segera mengambil langkah tegas terhadap kader yang dianggap tidak loyal dan berpotensi mencoreng nama baik partai.

Artikel Ahang Desak Polres Mabar Usut Dugaan Korupsi Dana Banpol NasDem, Ketua DPD Harus Di-PAW! pertama kali tampil pada NTT News.

Ketua LSM LPPDM (Lembaga Pengkaji Peneliti Demokrasi Masyarakat), Marsel Ahang, S.H, secara tegas memberikan tanggapan terhadap pernyataan Mario Pranda, yang sebelumnya mengkritisi kebijakan tersebut dengan menyinggung isu kemanusiaan, demokrasi, dan hegemoni kekuasaan.

Ahang menilai bahwa pernyataan Mario Pranda kurang tepat sasaran dan cenderung provokatif.

Menurutnya, Mario seharusnya memahami dasar hukum dan aturan yang ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) sebelum melontarkan kritik.

“Aturan dari KemenPAN-RB sudah jelas, yakni melarang penerimaan tenaga kontrak atau honorer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Jadi, semestinya Mario tidak mempersalahkan Pemkab Manggarai Barat, tetapi mempertanyakan langsung kebijakan ini kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara,” ujar Marsel Ahang, yang juga Ketua Lembaga Bantuan Hukum Nusa Komodo Manggarai, pada Rabu pagi (22/1/2025).

Ahang juga menyoroti pernyataan Mario yang dinilainya ambigu dan kurang memahami konteks regulasi.

“Saya melihat pernyataannya berpotensi menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Pemecatan THL ini adalah implementasi dari regulasi nasional, bukan keputusan sepihak pemerintah daerah,” tambahnya.

Pernyataan Mario Pranda dan Kritikannya

Sebelumnya, Mario Pranda mengkritisi kebijakan pemecatan 20 tenaga harian lepas (THL) di DLHP Manggarai Barat. Menurut dia, polemik pemecatan 20 anggota THL di Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) mesti dilihat secara komprehensif, jangan parsial.

“Saya membaca polemik ini dalam tiga dimensi utama yang menjadi dasar pertimbangan untuk kurang sepakat, yakni Kemanusian, Demokrasi, dan Hegemoni Kekuasaan,” ungkap Mario Pranda kepada Info Labuan Bajo pada Senin 21 Januari 2025.

Dari dimensi kemanusian, jelas Mario Pranda bahwa dampak pertama dari kebijakan pemecatan THL tersebut adalah bertambahnya jumlah pengangguran, sebab mereka semua kehilangan pekerjaan.

“Pemecatan terhadap 20 (dua puluh) anggota THL di lingkup Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) dinilai kurang tepat karena alasan kemanusiaan. Sebab, para THL tersebut adalah tulang punggung dari keluarga masing-masing. Dan, setelah mereka dipecat implikasinya banyak, kehilangan lapangan pekerjaan yang berpengaruh langsung terhadap kelangsungan hidup, urus makan dan menyekolahkan anak-anak mereka,” tandas Mario Pranda.

Artikel LSM LPPDM Menilai Mario Peranda Gagal Paham Soal Aturan Menpan Tentang THL pertama kali tampil pada NTT News.

Ahang menegaskan bahwa PIP seharusnya menjadi sarana bantuan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu, namun pemanfaatan dana tersebut oleh kepala sekolah untuk kepentingan pribadi adalah pelanggaran serius.

Keputusan yang disayangkan ini berdampak pada 61 siswa yang tidak mendapat manfaat dari PIP selama tiga tahun terakhir. Detailnya, pada tahun 2022, 9 siswa belum menerima PIP, tahun 2023 sebanyak 20 siswa, dan tahun 2024 sebanyak 32 siswa.

Selain dugaan korupsi terkait dana PIP, Afrianus Sugianto, S.Pd juga diduga merangkap jabatan sebagai Bendahara tanpa konsultasi dengan pihak guru di sekolah. Tidak hanya itu, laporan fiktif terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi sorotan.

Menyikapi serangkaian kasus ini, Ketua LSM LPPDM NTT menyerukan kepada Bupati Manggarai Barat, Edistasius Endi, untuk segera mengambil langkah tegas dalam mencopot kepala sekolah terkait.

“Saya mendesak Bupati Edi Endi agar segera mencopot Kepala Sekolah SMPN 3 Kuwus Barat dari Jabatannya,” tegas Ahang.

Menurut Ahang, yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Nusa Komodo, tindakan kepala sekolah tersebut jelas melanggar aturan.

“Kepala sekolah telah menyalahgunakan wewenangnya dengan melakukan pengelolaan dana BOS tanpa konsultasi dengan bendahara sekolah. Tindakan ini jelas tergolong sebagai tindak pidana korupsi dan melanggar Permendikbud No. 63 Tahun 2023 tentang juknis BOS tahun 2024,” ungkap Ahang, yang juga merupakan mantan anggota DPRD Kabupaten Manggarai.

Diberitakan media ini sebelumnya,
Kepala sekolah SMPN 3 Kuwus Barat, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), terlibat dalam skandal korupsi dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang ditujukan untuk peserta didik selama tiga tahun terakhir, dimulai dari tahun 2022, dengan nilai mencapai puluhan juta rupiah.

PIP adalah bantuan yang disalurkan untuk peserta didik dari keluarga kurang mampu, membantu mereka dalam membiayai pendidikan.

Artikel LSM LPPDM NTT Desak Bupati Edi Copot Kepsek SMPN 3 Kuwus Barat dan Diproses Hukum pertama kali tampil pada NTT News.

Ahang menyampaikan pandangannya ini sebagai tanggapan atas pernyataan Dr. Edy yang diberitakan oleh beberapa media online terkait dugaan pemerasan terhadap pengusaha di Labuan Bajo.

“Saya menilai Dr. Edy Hardum gagal paham soal kinerja LSM dan wartawan,” ujar Ahang secara tegas.

Ahang, yang pernah menjabat sebagai anggota DPRD Manggarai periode 2014-2019, merujuk pada sudut pandang dan piramida keilmuan untuk memberikan analisisnya terhadap pernyataan Dr. Edy.

“Kalau dinilai dari sudut pandang dan Piramida keilmuan, maka Dr. Edy Hardum, termasuk kategori gagal paham yang berada pada pucuk teratas,” tambah Ahang dengan penekanan pada sudut pandang ilmiah.

Ia menekankan bahwa dalam piramida pengetahuan, ruang untuk mereka yang gagal memahami konsep dasar sangatlah sempit.

Artikel Makin Ganas! Marsel Ahang Menuding Doktor Edy Hardum Gagal Paham pertama kali tampil pada NTT News.

Menurut Ahang, pandangan Dr. Edy Hardum tidak hanya salah, tetapi juga tidak masuk akal.

“Pendapatnya sangat bodoh. Edy Hardum tidak memahami peran LSM dan wartawan dalam masyarakat. Mereka bukan pemeras, tetapi mereka adalah suara rakyat dan penjaga kebenaran,” tegas Ahang, Rabu (13/3/2024) sore.

Sebagai seorang pengacara yang berpengalaman, Ahang menjelaskan bahwa LSM dan wartawan memiliki peran krusial dalam menjaga demokrasi dan akuntabilitas publik.

“LSM dan wartawan bukanlah pemeras, mereka adalah garda terdepan dalam mengungkap kebenaran dan menyuarakan aspirasi masyarakat,” tambahnya.

Artikel Viral Pernyataan Seorang Doktor di Media Online, Marsel Ahang Menilai Edy Hardum Sangat Bodoh! pertama kali tampil pada NTT News.