Kali ini, dugaan tersebut diungkap secara terbuka oleh Doroteus Nali, warga Kampung Tontol, Desa Semang, yang menilai praktik tersebut telah merugikan petani kecil dan berpotensi merusak ketahanan pangan daerah.

Doroteus mengungkapkan, dalam kurun satu hingga dua bulan terakhir, para petani di Kecamatan Welak mengeluhkan semakin sulitnya memperoleh pupuk bersubsidi, tepat di saat musim tanam sedang berlangsung.

Kondisi ini diduga kuat dimanfaatkan oleh oknum pengusaha berinisial BW, untuk menjual pupuk bersubsidi dengan harga jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah.

“Sekitar satu sampai dua bulan terakhir ini, para petani sudah mulai kewalahan mencari pupuk bersubsidi. Padahal ini sudah masuk musim tanam dan pupuk sangat dibutuhkan,” ujar Doroteus kepada NTTNEWS.NET, Jumat (6/1/2026).

Puncak keresahan itu, kata Doroteus, terjadi pada Kamis, 29 Januari 2026, ketika ia secara langsung mendapati seorang petani di Kampung Tontol membeli pupuk bersubsidi dengan harga yang dinilainya sangat tidak masuk akal.

“Saya menemukan seorang petani membeli satu paket pupuk dengan harga Rp250.000. Padahal isi paket itu hanya satu karung pupuk NPK dan satu karung pupuk Urea, masing-masing 50 kilogram. Harga sebenarnya itu paling sekitar Rp90.000 sampai Rp100.000-an per karung, atau sekitar Rp180.000-an untuk satu paket. Jadi harga Rp250.000 itu sangat tidak masuk akal,” tegas Doroteus.

Merasa ada kejanggalan serius, Doroteus kemudian menelusuri asal-usul pupuk tersebut dan mendatangi langsung rumah penjual di sekitar lokasi. Namun, jawaban yang ia terima justru membuatnya semakin kecewa.

“Saya tanya langsung, kenapa pupuk ini dijual semahal itu dan sumbernya dari mana. Tapi jawaban mereka justru mengecewakan. Mereka bilang, ‘itu bukan urusan saya’. Padahal ini jelas pupuk bersubsidi. Bahkan pengakuan pengusaha tersebut kepada saya bahwa dia (BW) memiliki stok berjumlah dua ton untuk siap dijual,” ungkapnya.

Doroteus menegaskan, jika pupuk tersebut merupakan pupuk non-subsidi, maka persoalan harga sepenuhnya merupakan urusan pasar. Namun karena pupuk yang dijual adalah pupuk bersubsidi, ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan bantuan pemerintah.

“Kalau non-subsidi saya tidak persoalkan. Tapi ini pupuk bersubsidi. Saya punya hak untuk mempertanyakan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Upaya Doroteus untuk mencari keadilan tidak berhenti sampai di situ. Ia mengaku telah mendatangi Kepala Desa Semang untuk menyampaikan persoalan tersebut. Namun, langkah itu belum membuahkan hasil yang diharapkan.

“Kepala desa mengatakan beliau tidak punya kapasitas untuk menindak lebih jauh persoalan ini,” jelasnya.

Doroteus juga mengaku telah berupaya melaporkan dugaan penyalahgunaan pupuk subsidi ini kepada Babinsa setempat serta sejumlah instansi terkait lainnya. Sayangnya, hingga kini belum terlihat adanya tindak lanjut konkret.

“Yang terakhir saya hubungi adalah PPL karena saya tahu mereka yang bertanggung jawab dalam hal produksi pertanian. Tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut,” ujarnya.

Merasa jalur koordinasi di tingkat bawah tidak berjalan maksimal, Doroteus akhirnya mengambil langkah hukum dengan melaporkan kasus tersebut ke Polres Manggarai Barat.

“Saya sudah datang langsung ke Polres Manggarai Barat dan menyampaikan aduan terkait dugaan penyalahgunaan pupuk bersubsidi ini. Saya sudah serahkan data yang saya miliki. Mereka menyampaikan dalam waktu dekat akan turun ke lokasi untuk mengecek langsung,” katanya.

Ia berharap aparat kepolisian dapat bertindak profesional dan tegas dalam menangani kasus yang menyangkut hajat hidup petani.

Artikel Kadis Pertanian Manggarai Barat Ultimatum Penjual Pupuk Subsidi: Langgar HET, Dicabut! pertama kali tampil pada NTT News.

Sejumlah petani mengaku sangat dirugikan, terlebih saat ini memasuki musim tanam yang menjadi momentum krusial bagi keberlangsungan produksi pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

Keluhan para petani tersebut mendapat perhatian serius dari Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, ST.

Ia menegaskan bahwa persoalan mahalnya harga pupuk bersubsidi bukan hanya terjadi di Kecamatan Welak, melainkan juga ditemukan di sejumlah wilayah lain di Manggarai Barat.

“Masalah pupuk bersubsidi ini tidak hanya terjadi di Kecamatan Welak saja, tetapi juga di beberapa tempat lain. Karena itu saya menegaskan agar distributor pupuk di Manggarai Barat betul-betul turun langsung ke lapangan untuk mengecek pendistribusian pupuk subsidi kepada masyarakat petani,” tegas Benediktus Nurdin kepada NTTNEWS.NET pada Sabtu (7/1/2026).

Menurut Beni Nurdin, distributor pupuk memiliki tanggung jawab penuh untuk memastikan seluruh pengecer yang bermitra menjalankan distribusi sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah, baik dari sisi mekanisme penyaluran maupun harga jual pupuk subsidi jenis NPK maupun Urea.

“Distributor harus secepat mungkin melakukan pengecekan kepada seluruh pengecer yang telah bermitra. Soal harga juga harus benar-benar sesuai aturan. Kalau sampai harga pupuk tembus Rp250 ribu per paket, itu sudah sangat tidak wajar karena jelas-jelas berada di atas HET,” ujarnya dengan nada tegas.

Ia juga menyoroti maraknya praktik penjualan pupuk subsidi oleh penjual liar yang tidak memiliki izin resmi sebagai pengecer. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu penyebab utama melonjaknya harga pupuk subsidi di lapangan.

“Pihak distributor harus segera memberhentikan penyaluran pupuk melalui penjual liar. Jangan dibiarkan ada pihak yang dengan bebas menaikkan harga pupuk subsidi untuk keuntungan pribadi,” katanya.

Tak hanya itu, Ketua DPRD Manggarai Barat juga mendesak pemerintah daerah melalui Dinas Pertanian untuk segera bertindak tegas dengan memanggil pihak-pihak terkait guna dimintai klarifikasi dan pertanggungjawaban atas dugaan kenaikan harga pupuk subsidi tersebut.

Artikel Pupuk Subsidi Dijual Gila-gilaan di Welak, Ketua DPRD Mabar Desak Distributor dan Dinas Pertanian Bertindak pertama kali tampil pada NTT News.

Doroteus Nali, warga Kampung Tontol, Desa Semang, mengungkapkan bahwa para petani belakangan kesulitan memperoleh pupuk bersubsidi. Kondisi tersebut, menurutnya, dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk meraup keuntungan pribadi.

“Petani sangat kesulitan mendapatkan pupuk bersubsidi, padahal ini musim tanam. Situasi ini justru dimanfaatkan oleh oknum untuk menjual pupuk dengan harga sangat mahal dan memberatkan petani kecil,” ungkap Doroteus.

Ia menyebut, terdapat dugaan kuat keterlibatan seorang oknum pengusaha berinisial BW, yang diduga menjual pupuk bersubsidi jauh di atas HET yang telah ditetapkan pemerintah.

Menanggapi persoalan tersebut, Admin Distributor Pupuk Wilayah Manggarai Barat melalui Admin CV Lancar Jaya, yang enggan disebutkan namanya, memberikan klarifikasi terkait mekanisme penyaluran pupuk di Kecamatan Welak.

“Untuk informasi terkait adanya oknum yang menjual pupuk di atas HET, kami sudah menerima laporan sejak tadi pagi,” ujarnya saat dikonfirmasi, Jumat (6/2/2026) malam.

Ia menjelaskan bahwa pada tahun 2025, Kecamatan Welak memiliki dua pengecer resmi, yakni Kios Wejang Jaya di Desa Semang dan UD Tani Mart di Desa Golo Ronggot. Namun, memasuki tahun 2026, Kios Wejang Jaya mengundurkan diri sehingga hanya tersisa UD Tani Mart sebagai pengecer resmi.

“Oknum yang diduga menjual pupuk di atas HET bukan pengecer resmi. Yang bersangkutan merupakan anggota kelompok tani di Dusun Tontol. Pupuk tersebut diterima langsung dari kios resmi UD Tani Mart dan diperuntukkan bagi anggota kelompoknya,” jelasnya.

Menurut keterangan distributor, harga pupuk yang dikeluarkan dari kios resmi masih sesuai HET.

“Harga pupuk dari kios resmi tetap sesuai HET, yakni pupuk urea Rp90.000 per sak dan NPK Rp92.000 per sak. Ini sudah kami konfirmasi langsung ke pihak UD Tani Mart,” tambahnya.

Distributor juga menegaskan akan melakukan evaluasi dan penelusuran lebih lanjut.

“Kami akan meminta penjelasan dari kios sebagai pengecer resmi dan juga dari petani penerima pupuk yang diduga menjual pupuk di atas HET,” katanya.

Namun, Doroteus Nali dengan tegas membantah pernyataan distributor tersebut. Ia menilai klarifikasi yang disampaikan tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

“Saya membantah pernyataan ibu distributor. Kenyataannya, penjual pupuk di Kampung Tontol itu bukan sekadar membagikan pupuk ke anggota kelompoknya. Ini tidak sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Saya menduga Distributor melindungi Pengecer dan Penjual liar, ” tegas Doroteus.

Artikel Mafia Pupuk Subsidi Menggila di Welak, Doroteus Menduga Distributor Lindungi Pengecer dan Penjual Liar pertama kali tampil pada NTT News.

Doroteus menjelaskan, para petani di Kecamatan Welak belakangan ini mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi, tepat di saat musim tanam sedang berlangsung. Kondisi tersebut diduga dimanfaatkan oleh oknum pengusaha berinisial BW, untuk menjual pupuk subsidi jauh di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan pemerintah.

“Sekitar satu sampai dua bulan terakhir ini, para petani sudah mulai kewalahan mencari pupuk bersubsidi. Padahal ini sudah masuk musim tanam dan pupuk sangat dibutuhkan,” ujar Doroteus kepada NTTNEWS.NET pada Jumat (6/1/2026).

Puncaknya, pada Kamis, 29 Januari lalu, Doroteus mengaku mendapati langsung seorang petani di Kampung Tontol yang membeli pupuk dengan harga sangat tidak wajar.

“Saya menemukan seorang petani membeli satu paket pupuk dengan harga Rp250.000. Padahal isi paket itu hanya satu karung pupuk NPK dan satu karung pupuk Urea, masing-masing 50 kilogram. Harga sebenarnya itu paling sekitar Rp90.000 sampai Rp100.000-an per karung, atau sekitar Rp180.000-an untuk satu paket. Jadi harga Rp250.000 itu sangat tidak masuk akal,” tegasnya.

Merasa ada kejanggalan, Doroteus kemudian menelusuri asal-usul pupuk tersebut dan mendatangi langsung rumah penjual di sekitar lokasi.

“Saya tanya langsung, kenapa pupuk ini dijual semahal itu dan sumbernya dari mana. Tapi jawaban mereka justru mengecewakan. Mereka bilang, ‘itu bukan urusan saya’. Padahal ini jelas pupuk bersubsidi. Bahkan pengakuan pengusaha tersebut kepada saya bahwa dia (BW) memiliki stok berjumlah 2 (dua) ton untuk siap dijual, ” ungkapnya.

Menurut Doroteus, jika pupuk tersebut merupakan pupuk nonsubsidi, ia tidak akan mempersoalkan harga. Namun karena pupuk yang dijual adalah pupuk subsidi, ia menilai praktik tersebut sebagai bentuk penyalahgunaan yang merugikan petani kecil.

“Kalau non-subsidi saya tidak persoalkan. Tapi ini pupuk bersubsidi. Saya punya hak untuk mempertanyakan karena ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak,” katanya.

Tidak puas dengan jawaban penjual, Doroteus kemudian mendatangi Kepala Desa Semang. Namun upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil.

“Kepala desa mengatakan beliau tidak punya kapasitas untuk menindak lebih jauh persoalan ini,” jelas Doroteus.

Ia juga mengaku telah mencoba melaporkan persoalan tersebut ke pihak Babinsa di wilayah setempat serta instansi terkait lainnya. Namun hingga saat ini belum ada tindak lanjut yang jelas.

“Yang terakhir saya hubungi adalah PPL karena saya tahu mereka yang bertanggung jawab dalam hal produksi pertanian. Tapi sampai sekarang juga belum ada tindak lanjut,” katanya.

Doroteus pun berharap agar aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap oknum-oknum yang diduga menyalahgunakan pupuk subsidi.

Artikel Pupuk Subsidi Dijual Rp250 Ribu di Welak, Petani Menjerit, APH Diminta Turun Tangan pertama kali tampil pada NTT News.