Aktivis Peduli Pariwisata Manggarai Barat, Sergius Tri Deddy, S.IP, menegaskan bahwa kejadian kapal tenggelam tidak boleh terus dipandang sebagai insiden biasa. Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kelayakan kapal, pelaksanaan docking, serta mekanisme pengawasan kapal wisata yang beroperasi di perairan Labuan Bajo.

Menurut Sergius, keselamatan wisatawan, baik mancanegara maupun domestik, harus menjadi prioritas utama. Apalagi, Labuan Bajo merupakan destinasi pariwisata superprioritas yang mengandalkan keindahan laut dan aktivitas wisata bahari sebagai salah satu daya tarik utamanya.

“Peristiwa tenggelamnya kapal wisata di Labuan Bajo harus menjadi alarm keras bagi pemerintah. Kita perlu mempertanyakan sejauh mana pengawasan dilakukan, baik oleh KSOP sebagai instansi yang memiliki kewenangan di bidang keselamatan pelayaran maupun Dinas Perhubungan Kabupaten Manggarai Barat dalam lingkup tugas dan kewenangannya,” tegas Sergius, Jumat (16/10/2026).

Ia menilai, apabila kecelakaan kapal terus berulang, pemerintah tidak cukup hanya melakukan penanganan setelah kejadian. Langkah pencegahan harus diperkuat melalui pemeriksaan teknis, pengawasan administrasi, dan pengendalian terhadap kapal-kapal wisata yang setiap hari melayani wisatawan.

Sergius menegaskan bahwa KSOP Labuan Bajo harus memastikan setiap kapal memenuhi persyaratan keselamatan dan kelaiklautan sebelum diberikan persetujuan untuk berlayar sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan tersebut, menurutnya, tidak boleh berhenti pada kelengkapan dokumen administrasi. Kondisi fisik kapal, kelayakan konstruksi, peralatan keselamatan, mesin, serta riwayat perawatan dan docking harus menjadi bagian penting dari pengawasan.

“Jangan sampai kapal hanya dinyatakan memenuhi persyaratan karena dokumennya lengkap, tetapi kondisi fisiknya tidak diperiksa secara menyeluruh. Keselamatan pelayaran tidak boleh hanya bertumpu pada dokumen di atas meja. Kapal harus benar-benar laik laut sebelum membawa penumpang,” ujarnya.

Ia meminta pemeriksaan terhadap pelaksanaan docking dilakukan secara cermat dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap kapal harus memiliki catatan pemeliharaan yang jelas dan menjalani pemeriksaan sesuai ketentuan teknis serta karakteristik kapalnya.

Sergius juga menekankan pentingnya koordinasi antara KSOP dan Dinas Perhubungan Manggarai Barat untuk memastikan para pelaku usaha kapal pariwisata mematuhi kewajiban perawatan dan pemeriksaan kapal secara berkala.

Menurutnya, pengawasan yang efektif membutuhkan pertukaran informasi, pemeriksaan lapangan, dan tindak lanjut terhadap temuan yang berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran.

Selain menyoroti KSOP, Sergius turut meminta Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Perhubungan agar lebih aktif menjalankan fungsi pengawasan sesuai kewenangannya.

Ia mendorong pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pemantauan terhadap kapal-kapal wisata yang beroperasi di perairan Manggarai Barat, khususnya berkaitan dengan pemeliharaan, pemeriksaan teknis, dan kepatuhan terhadap persyaratan keselamatan.

“Dinas Perhubungan jangan hanya melihat persoalan ini setelah kapal mengalami kecelakaan. Pemerintah daerah harus hadir dalam upaya pencegahan, membangun koordinasi dengan KSOP, serta memastikan pengawasan terhadap kapal wisata berjalan sesuai pembagian kewenangan masing-masing,” tegasnya.

Sergius juga mengusulkan agar pemerintah mengkaji penyediaan fasilitas docking dan pemeriksaan kapal yang memadai di Manggarai Barat. Dengan demikian, pelaku usaha memiliki akses yang lebih mudah untuk melakukan perawatan kapal secara berkala tanpa mengabaikan standar teknis yang berlaku.

Ia menilai, keberadaan fasilitas yang memadai dapat membantu meningkatkan kepatuhan pemilik kapal sekaligus memudahkan pengawasan terhadap kondisi kapal yang beroperasi di kawasan wisata Labuan Bajo.

Namun, ia mengingatkan bahwa lokasi docking tidak boleh menjadi satu-satunya ukuran keselamatan. Kualitas pekerjaan, kompetensi tenaga pemeriksa, dokumentasi hasil pemeriksaan, dan kepatuhan terhadap standar teknis harus tetap menjadi perhatian utama.

“Kita perlu memastikan bahwa docking benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar dilaporkan melalui surat. Pemeriksaan harus bisa diverifikasi dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan. Jangan sampai ada kapal yang secara administrasi mengaku telah menjalani perawatan, tetapi kondisi sebenarnya tidak sesuai dengan laporan,” katanya.

Melihat pentingnya keselamatan pelayaran bagi industri pariwisata, Sergius mendorong pemerintah daerah bersama DPRD Kabupaten Manggarai Barat mengkaji penyusunan regulasi atau kebijakan yang memperkuat pengawasan pemeliharaan kapal wisata sesuai kewenangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

Menurutnya, regulasi tersebut perlu mengatur mekanisme koordinasi, pengawasan pelaksanaan docking, pencatatan riwayat perawatan, serta pengawasan kepatuhan pemilik kapal terhadap standar keselamatan.

Ia juga mengusulkan agar pola pemeriksaan kapal dibedakan berdasarkan usia, jenis konstruksi, kondisi teknis, intensitas penggunaan, dan tingkat risiko operasional.

Artikel Kapal Wisata Terus Tenggelam, Aktivis Sergius Tri Deddy Sentil Keras Ksop Dan Dishub Mabar! pertama kali tampil pada NTT News.

Ney Asmon secara tegas membantah adanya kegiatan kedinasan Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat pada Rabu dan Kamis (14–15 Oktober 2026) yang mengundang staf Puskesmas, terlebih kegiatan yang menyediakan fasilitas penginapan bagi peserta.

Pernyataan tersebut menjadi sorotan setelah F, berdasarkan pengakuan suaminya berinisial S, disebut menjelaskan bahwa keberadaannya di sebuah homestay di Labuan Bajo berkaitan dengan fasilitas penginapan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.

Saat dikonfirmasi pada Jumat (16/10/2026), Ney Asmon memberikan jawaban tegas mengenai tidak adanya kegiatan yang mengundang staf Puskesmas sekaligus menyediakan penginapan bagi peserta.

“Tidak ada kegiatan yang mengundang Puskesmas dan menginapkan peserta,” tegas Ney Asmon.

Ia kembali menegaskan bahwa sepanjang pekan tersebut, Dinas Kesehatan Manggarai Barat tidak menyelenggarakan kegiatan yang menghadirkan staf Puskesmas dengan fasilitas menginap.

“Pekan ini kami tidak ada kegiatan yang menginapkan peserta Puskesmas. Tidak ada kegiatan Dinas dalam pekan ini yang menghadirkan staf Puskesmas, apalagi diinapkan,” ujarnya.

Ney Asmon juga mengaku baru mengetahui persoalan tersebut melalui pemberitaan media.

Artikel Kadinkes Mabar Bantah Ada Kegiatan Yang Menginapkan Staf Puskesmas, Pengakuan Bidan F Dipertanyakan pertama kali tampil pada NTT News.

Suami F berinisial S secara resmi melaporkan dugaan tindak pidana perzinaan tersebut ke Kepolisian Sektor (Polsek) Komodo, Polres Manggarai Barat. Pada Jumat (16/10/2026), S disebut sedang menjalani pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) untuk memberikan keterangan terkait laporan yang diajukannya.

Laporan tersebut merupakan buntut dari peristiwa yang diklaim S terjadi di sebuah homestay di Labuan Bajo, Kamis (15/10/2026), sekitar pukul 13.30 WITA.

S mengaku memergoki istrinya berada di penginapan tersebut. Ia kemudian mencurigai adanya hubungan khusus antara F dan J, yang diketahui merupakan kepala desa aktif di Manggarai Barat.

Persoalan ini menjadi sorotan karena melibatkan seorang kepala desa aktif dan seorang pegawai pemerintah, sementara pelapor mengaku memiliki hubungan rumah tangga dengan salah satu pihak yang dilaporkan.

BERAWAL DARI PENCARIAN KEBERADAAN ISTRI

Berdasarkan kronologi yang disampaikan S dalam laporan kepada kepolisian, persoalan itu bermula ketika dirinya berusaha mencari keberadaan F di Labuan Bajo.

S mengaku berangkat ke Labuan Bajo setelah mengetahui bahwa istrinya tidak berada di rumah bibinya di wilayah Wae Nahi.

Merasa perlu memastikan keberadaan istrinya, S kemudian menelusuri sejumlah penginapan di wilayah Labuan Bajo.

Pencarian tersebut akhirnya mengarah ke sebuah homestay. Di lokasi itu, S mengaku melihat sepeda motor yang dikenalnya sebagai kendaraan milik F terparkir di area penginapan.

Temuan tersebut membuat kecurigaan S semakin kuat. Ia kemudian berusaha mencari tahu siapa yang berada di dalam penginapan tersebut.

Menurut keterangan dalam kronologi yang disampaikan pelapor, ketika hendak menuju bagian resepsionis, S mengaku melihat F keluar menuju sepeda motornya dan bersiap meninggalkan lokasi.

S kemudian menghentikan F untuk menanyakan alasan keberadaannya di penginapan tersebut.

Dalam penjelasan yang disampaikan S, F disebut menerangkan bahwa keberadaannya di homestay berkaitan dengan fasilitas menginap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.

Namun, penjelasan tersebut diklaim belum menjawab kecurigaan S. Ia kemudian berusaha memastikan apakah J juga berada di penginapan yang sama.

SUAMI MENGAKU MELIHAT KADES KELUAR DARI PENGINAPAN

Kecurigaan S tidak berhenti setelah dirinya bertemu dengan F.

Berdasarkan kronologi yang disampaikannya, S mengaku naik ke lantai dua penginapan untuk memastikan keberadaan J.

Di lokasi tersebut, S menyatakan melihat J keluar melalui tangga belakang sebelum meninggalkan penginapan.

Pengakuan inilah yang kemudian menjadi salah satu dasar S menduga adanya hubungan khusus antara istrinya dan kepala desa tersebut.

Dengan demikian, laporan yang diajukan S menjadi pintu masuk bagi aparat penegak hukum untuk mengklarifikasi peristiwa yang sebenarnya terjadi.

LAPORAN RESMI MASUK POLSEK KOMODO

Setelah peristiwa yang diklaimnya terjadi di homestay tersebut, S memilih membawa persoalan rumah tangganya ke ranah hukum.

Artikel Suami Laporkan Dugaan Perzinaan, Kades Macang Tanggar Dan Bidan Puskesmas Benteng Terseret, Polisi Mulai Periksa Pelapor pertama kali tampil pada NTT News.

Persoalan tersebut mencuat setelah suami F berinisial S mengaku memergoki istrinya berada di sebuah homestay di Labuan Bajo, Kamis (15/10/2026), sekitar pukul 13.30 WITA.

S menduga terdapat hubungan khusus antara istrinya dan J. Atas dugaan tersebut, S bersama pamannya berinisial Y mendatangi Polsek Komodo untuk melaporkan peristiwa itu dengan dugaan tindak pidana perzinaan.

Namun, dugaan tersebut masih memerlukan pembuktian melalui proses hukum. Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak J maupun F mengenai peristiwa yang dilaporkan tersebut.

Berdasarkan kronologi yang disampaikan S dalam laporan ke Polsek Komodo, peristiwa itu bermula ketika dirinya mencari keberadaan F di Labuan Bajo.

S mengaku berangkat ke Labuan Bajo setelah mengetahui bahwa istrinya tidak berada di rumah bibinya di wilayah Wae Nahi.

Merasa perlu memastikan keberadaan sang istri, S kemudian menelusuri sejumlah penginapan di wilayah Labuan Bajo.

Pencarian tersebut akhirnya mengarah ke sebuah homestay. Di tempat itu, S mengaku melihat sepeda motor yang dikenalnya sebagai kendaraan milik istrinya terparkir di area penginapan.

Temuan tersebut membuat S semakin curiga. Ia kemudian berupaya mencari tahu siapa yang berada di dalam penginapan tersebut.

Menurut kronologi yang disampaikan, saat hendak menuju bagian resepsionis, S mengaku melihat F keluar menuju sepeda motornya dan bersiap meninggalkan lokasi.

S kemudian menghentikan F untuk menanyakan alasan keberadaannya di tempat tersebut.

Dalam kronologi yang disampaikan S, F menjelaskan bahwa keberadaannya di homestay tersebut berkaitan dengan fasilitas menginap dari Dinas Kesehatan Kabupaten Manggarai Barat.

Namun, penjelasan tersebut disebut belum menghilangkan kecurigaan S.

Ia kemudian menduga bahwa keberadaan istrinya di penginapan itu berkaitan dengan J, seorang kepala desa aktif di Manggarai Barat.

S mengaku berusaha memastikan keberadaan J dengan naik ke lantai dua penginapan.

Di lokasi tersebut, S menyatakan melihat J keluar melalui tangga belakang sebelum meninggalkan penginapan.

Artikel Dugaan Perselingkuhan Oknum Kades dan PPPK Puskesmas di Mabar Dilaporkan ke Polisi, Suami Ungkap Kronologi! pertama kali tampil pada NTT News.

Kepala desa yang diduga terlibat dalam kasus tersebut dikabarkan digerebek oleh seorang pria berinisial S bersama sejumlah warga di sebuah kamar kos-kosan di Kota Labuan Bajo, Kamis (15/10/2026).

Ironisnya, perempuan yang diduga bersama Kades J tersebut merupakan istri dari seorang staf desa yang bekerja di lingkungan pemerintahan desa yang sama.

Berdasarkan informasi dari sumber terpercaya yang dihimpun media ini, penggerebekan bermula ketika S bersama sejumlah warga mendatangi kamar kos-kosan yang diduga menjadi tempat pertemuan keduanya.

Peristiwa tersebut sontak menjadi perhatian karena sosok yang diduga terlibat merupakan seorang kepala desa yang seharusnya menjadi panutan masyarakat sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Tak hanya menjadi perbincangan di tengah masyarakat, kasus dugaan perselingkuhan tersebut juga dikabarkan telah dilaporkan ke Kepolisian Sektor (Polsek) Komodo, Polres Manggarai Barat.

Artikel Geger! Kades di Labuan Bajo Diduga Digerebek Bersama Istri Stafnya di Kamar Kos, Kasus Dilaporkan ke Polisi pertama kali tampil pada NTT News.

Korban hilang teridentifikasi berinisial VBJ (23), seorang Dive Master asal Jakarta yang berdomisili di Labuan Bajo. Korban diduga terjebak di dalam toilet kapal yang terkunci saat kapal terbalik dan tenggelam pada Selasa (13/10/2026) sore sekitar pukul 14.30 WITA.

Pada operasi pencarian hari pertama, Rabu (14/10), puluhan personel dari Satuan Polairud Polres Manggarai Barat, Basarnas, KSOP Labuan Bajo, Ditpolairud Polda NTT, KP. Bima Polairud Baharkam Mabes Polri, Lanal Labuan Bajo, hingga Perkumpulan Penyelam Profesional Komodo (P3Kom) dikerahkan ke titik lokasi kejadian di koordinat 8°31’11.4″S 119°36’02.1″E.

“Hari ini, kami bersama unsur SAR gabungan kembali melakukan pencarian korban yang belum ditemukan. Dari Satpolairud Polres Manggarai Barat mengerahkan 1 unit Kapal Patroli dan 9 personel untuk membantu proses pencarian,” kata Kasat Polairud Polres Manggarai Barat, IPTU Leonardo Marpaung, S.IP., saat dikonfirmasi, Rabu pagi.

Operasi diawali dengan apel kesiapan personel dan alat material SAR di dermaga Pelabuhan Labuan Bajo pada pukul 06.45 WITA. Sebanyak tujuh armada perahu cepat (speedboat dan Rigid Inflatable Boat/RIB) diberangkatkan menuju lokasi.

“Fokus utama operasi pencarian hari pertama ini adalah melakukan penyisiran permukaan (surface searching), pemetaan arah arus, serta menerjunkan tim penyelam profesional dari P3Kom yang berkolaborasi dengan Basarnas dan Polairud untuk mengidentifikasi kondisi teknis bangkai kapal di dasar laut,” tegas IPTU Leonardo Marpaung.

IPTU Leonardo menjelaskan bahwa keberadaan korban di dalam toilet sebelah kiri kapal saat insiden terjadi menjadi fokus perhatian tim penyelam.

“Saat kapal mendadak terbalik ke sisi kiri akibat terhempas pusaran arus, korban berada di toilet dalam posisi pintu terkunci dari dalam. Korban tidak sempat keluar dan diduga kuat ikut tenggelam bersama lambung kapal. Karena itu penyelaman ke bangkai kapal menjadi prioritas,” jelasnya.

Berdasarkan data Kepolisian, KM Feronia bertolak dari perairan Manta Point menuju Perairan Tatawa Besar sekitar pukul 14.00 WITA dengan kecepatan normal 10 knot. Saat mendekati titik pusaran arus deras sekitar pukul 14.30 WITA, Nahkoda kapal, Isran, mengurangi kecepatan menjadi 8 knot.

Namun, ketika memasuki pusaran arus bawah laut (eddies/whirlpool), kapal jenis open deck diving tersebut mendadak berbalik arah, hilang kendali, dan seketika terbalik ke sisi kiri sebelum akhirnya tenggelam.

Artikel Pencarian Korban Tenggelam KM Feronia Diperluas, Polisi Bersama Tim SAR Gabungan Sisir Bangkai Kapal pertama kali tampil pada NTT News.

Dalam penyampaian pengantar nota keuangan tersebut, Bupati Edistasius Endi menjelaskan bahwa pemerintah daerah merencanakan pendapatan sebesar Rp1.182.691.161.281 atau sekitar Rp1,18 triliun pada tahun anggaran 2027. Sementara itu, rencana belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1.149.698.216.363 atau sekitar Rp1,15 triliun.

Rancangan anggaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan realisasi pendapatan dan belanja daerah hingga 30 September 2026, kebijakan fiskal nasional, serta kebutuhan pembiayaan program prioritas pembangunan daerah.

Dalam pemaparannya, Bupati menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang terarah, terutama untuk menjaga pelayanan publik, memperkuat pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“APBD merupakan instrumen utama dalam menggerakkan roda perekonomian daerah melalui alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, penciptaan lapangan kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, dan pemberian stimulus ekonomi,” demikian substansi penjelasan Bupati dalam pengantar nota keuangan tersebut.

Realisasi Pendapatan 2026 Capai Rp832,60 Miliar

Bupati Edistasius Endi menjelaskan, berdasarkan kondisi keuangan daerah hingga 30 September 2026, realisasi pendapatan Kabupaten Manggarai Barat mencapai Rp832.603.694.398,64 atau sekitar Rp832,60 miliar.

Jumlah tersebut setara dengan 71,24 persen dari target pendapatan dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 yang ditetapkan sebesar Rp1.168.747.661.820,44 atau sekitar Rp1,17 triliun.

Realisasi pendapatan tersebut berasal dari tiga kelompok utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah hingga akhir September 2026 tercatat sebesar Rp205.242.015.328,64 atau Rp205,24 miliar. Angka ini mencapai 63,27 persen dari target PAD sebesar Rp324.415.656.850,44.

PAD menjadi salah satu komponen penting dalam pembiayaan pembangunan karena mencerminkan kemampuan pemerintah daerah menggali sumber pendapatan dari potensi yang dimiliki wilayahnya.

Adapun realisasi pajak daerah mencapai Rp156.787.467.131,76 atau sekitar Rp156,78 miliar. Jumlah tersebut setara dengan 67,96 persen dari target sebesar Rp230.720.739.869,72.

Sementara itu, retribusi daerah terealisasi sebesar Rp11.957.213.427,92 atau sekitar Rp11,95 miliar, setara dengan 55,38 persen dari target Rp21.591.495.739,35.

Untuk hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, termasuk dividen penyertaan modal pada PT Bank Pembangunan Daerah NTT, pemerintah daerah telah merealisasikan penerimaan sebesar Rp4.110.412.245 atau 100 persen dari target yang ditetapkan.

Adapun lain-lain PAD yang sah mencapai Rp32.386.922.523,96 atau sekitar Rp32,38 miliar, setara dengan 47,63 persen dari target sebesar Rp67.993.008.996,37.

Capaian tersebut memperlihatkan bahwa realisasi setiap komponen PAD masih berbeda-beda. Karena itu, optimalisasi penerimaan daerah menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBD berikutnya.

Dana Transfer Masih Menjadi Penopang Pendapatan Daerah

Selain PAD, pendapatan Kabupaten Manggarai Barat masih ditopang oleh dana transfer dari pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Hingga 30 September 2026, realisasi pendapatan transfer mencapai Rp607.361.679.070 atau sekitar Rp607,36 miliar. Angka tersebut setara dengan 75 persen dari target sebesar Rp809.782.211.687.

Dari jumlah tersebut, transfer pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp594.256.542.215 atau sekitar Rp594,25 miliar, setara dengan 74,86 persen dari target Rp793.869.967.000.

Rinciannya meliputi Dana Bagi Hasil sebesar Rp6.704.031.050 atau 81,97 persen dari target, serta Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp433.723.517.650 atau 82,46 persen dari target.

Sementara itu, realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik mencapai Rp600.451.000 atau 25 persen dari target Rp2.401.804.000.

DAK Nonfisik terealisasi sebesar Rp97.085.531.515 atau 48,26 persen dari target Rp201.191.834.000.

Adapun Dana Desa telah terealisasi sebesar Rp56.143.011.000 atau 100 persen dari target yang ditetapkan pada tahun anggaran 2026.

Di sisi lain, pendapatan transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari bagi hasil pajak provinsi terealisasi sebesar Rp13.105.136.855 atau 82,36 persen dari target Rp15.912.244.687.

Selain PAD dan dana transfer, pemerintah daerah juga mencatat lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20 miliar, yang dalam dokumen tersebut tercatat sebagai realisasi dana darurat. Jumlah itu mencapai 57,89 persen dari target kelompok pendapatan tersebut sebesar Rp34.549.793.283.

Belanja Daerah Terealisasi Rp738,60 Miliar

Dalam rapat paripurna tersebut, Bupati juga memaparkan perkembangan realisasi belanja daerah Kabupaten Manggarai Barat hingga 30 September 2026.

Realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp738.603.878.155,43 atau sekitar Rp738,60 miliar. Angka tersebut setara dengan 59,76 persen dari target belanja sebesar Rp1.235.946.660.952,86.

Belanja daerah tersebut terbagi dalam empat kelompok, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.

Belanja operasi terealisasi sebesar Rp607.034.319.511,43 atau sekitar Rp607,03 miliar. Capaian itu setara dengan 59,41 persen dari target sebesar Rp1.021.823.991.868,60.

Belanja operasi digunakan untuk membiayai kebutuhan rutin pemerintahan dan pelayanan publik, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah, serta bantuan sosial.

Sementara itu, realisasi belanja modal mencapai Rp24.561.126.587 atau sekitar Rp24,56 miliar, setara dengan 37,45 persen dari target Rp65.577.360.871.

Belanja modal tersebut dialokasikan untuk pembiayaan investasi pemerintah daerah, termasuk pengadaan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan, irigasi, serta aset tetap lainnya.

Adapun belanja tidak terduga terealisasi sebesar Rp9.577.874.028 atau sekitar Rp9,57 miliar. Jumlah tersebut mencapai 28,99 persen dari target Rp33.035.093.313,26.

Belanja ini disiapkan untuk mengantisipasi kebutuhan mendesak, kejadian luar biasa, bencana alam, serta kegiatan prioritas yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Untuk belanja transfer, realisasinya mencapai Rp97.430.558.029 atau sekitar Rp97,43 miliar. Angka tersebut setara dengan 84,35 persen dari target Rp115.510.214.900.

Belanja transfer tersebut antara lain diperuntukkan bagi Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa yang bersumber dari APBN, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah kepada pemerintah desa di seluruh Kabupaten Manggarai Barat.

Pembiayaan Daerah Bersumber dari SiLPA 2025

Bupati juga menjelaskan bahwa penerimaan pembiayaan daerah hingga 30 September 2026 telah terealisasi sebesar Rp102.336.831.128,42 atau 99,78 persen dari target Rp102.560.891.128,42.

Penerimaan tersebut seluruhnya bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025.

Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah mencapai Rp29.468.243.330 atau 83,33 persen dari target Rp35.361.891.996.

Pengeluaran pembiayaan tersebut digunakan untuk membiayai pengembalian pokok pinjaman daerah dan penyertaan modal kepada badan usaha milik daerah (BUMD).

Paparan realisasi tersebut menjadi salah satu dasar pemerintah daerah dalam merancang kebijakan fiskal dan menentukan arah alokasi anggaran untuk tahun 2027.

RAPBD 2027: PAD Diproyeksikan Rp352,66 Miliar

Memasuki pembahasan rencana APBD Tahun Anggaran 2027, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengajukan target pendapatan daerah sebesar Rp1.182.691.161.281 atau sekitar Rp1,18 triliun.

Target pendapatan itu dirancang bersumber dari PAD sebesar Rp352.668.203.311, pendapatan transfer sebesar Rp815.473.164.687, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp14.549.793.283.

Dibandingkan dengan target PAD dalam perubahan APBD 2026 sebesar Rp324,42 miliar, target PAD 2027 meningkat menjadi Rp352,67 miliar.

Peningkatan tersebut mencerminkan rencana pemerintah daerah untuk memperbesar kontribusi sumber pendapatan lokal dalam struktur keuangan daerah.

Dari total PAD yang direncanakan, penerimaan pajak daerah ditargetkan mencapai Rp269.847.178.109 atau sekitar Rp269,85 miliar.

Retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp26.553.982.803, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp5.496.122.399, serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp50.770.920.000.

Besarnya target pajak daerah menunjukkan bahwa optimalisasi penerimaan pajak menjadi salah satu komponen penting dalam pencapaian target pendapatan tahun 2027.

Pencapaian target tersebut tentu memerlukan pengelolaan penerimaan yang terukur, peningkatan kepatuhan wajib pajak, serta pengawasan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Transfer Pusat 2027 Direncanakan Rp799,56 Miliar

Pendapatan transfer masih menjadi komponen terbesar dalam rancangan pendapatan daerah Kabupaten Manggarai Barat tahun 2027.

Pemerintah daerah merencanakan pendapatan transfer sebesar Rp815.473.164.687 atau sekitar Rp815,47 miliar.

Dari jumlah tersebut, transfer pemerintah pusat direncanakan sebesar Rp799.560.920.000, sedangkan transfer dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur yang bersumber dari bagi hasil pajak direncanakan sebesar Rp15.912.244.687.

Artikel Bupati Edistasius Endi Paparkan RAPBD 2027 Manggarai Barat Rp1,18 Triliun, PAD Diproyeksikan Rp352,66 Miliar pertama kali tampil pada NTT News.

Bocah berusia 13 tahun yang akrab disapa Excel itu kini tengah menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Umum (RSU) Siloam Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kondisi kesehatannya membuat keluarga diliputi kecemasan dan kesedihan, terlebih ketika hasil pemeriksaan CT scan menunjukkan adanya massa di dalam kepala yang menekan beberapa bagian otak, disertai dugaan penumpukan cairan otak.

Di tengah perjuangan tersebut, keluarga Excel kini membutuhkan uluran tangan dari masyarakat, para dermawan, serta perhatian pemerintah Kabupaten Manggarai agar anak mereka dapat memperoleh pemeriksaan lanjutan, pengobatan, dan tindakan medis yang dibutuhkan.

Excel merupakan putra dari pasangan Alfonsus Supardi Dura dan Maria Margareta. Keluarga ini berasal dari Waso, RT 010/RW 002, Kelurahan Waso, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, NTT.

Di balik perjuangan medis yang sedang dijalani Excel, tersimpan harapan besar kedua orang tuanya: melihat sang buah hati kembali sehat, mampu berjalan, berbicara dengan jelas, dan menjalani kehidupan sebagaimana anak-anak seusianya.

Kondisi Excel Membuat Orang Tua Diliputi Kecemasan

Kepada media ini, Jumat (9/10/2026), Alfonsus Supardi Dura menyampaikan bahwa keluarganya saat ini sangat membutuhkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak untuk membiayai kebutuhan pengobatan anaknya.

Menurut Alfonsus, kondisi Excel membutuhkan perhatian serius. Berdasarkan hasil CT scan, ditemukan massa di dalam kepala yang menekan beberapa bagian otak. Selain itu, terdapat dugaan penumpukan cairan otak yang masih membutuhkan penanganan dan pemeriksaan medis lebih lanjut.

Dampak kondisi tersebut juga dirasakan dalam aktivitas sehari-hari Excel. Ia mengalami kesulitan berjalan dan berbicara dengan jelas. Situasi ini tentu menjadi beban emosional yang berat bagi kedua orang tuanya, yang harus menyaksikan anak mereka berjuang menghadapi kondisi kesehatan yang tidak mudah.

Sebagai orang tua, Alfonsus dan Maria tentu menginginkan kehidupan yang lebih baik bagi putra mereka. Namun, di tengah kebutuhan perawatan yang terus berjalan, mereka dihadapkan pada persoalan biaya pemeriksaan, pengobatan, kebutuhan selama dirawat, hingga rencana rujukan ke rumah sakit di Bali.

Dengan penuh harapan, Alfonsus menyampaikan permohonan bantuan kepada masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap perjuangan anaknya.

“Mohon doa dan bantuan untuk anak kami. Dengan hati yang penuh harapan, kami memohon uluran tangan dari Bapak/Ibu serta saudara-saudari yang baik hati. Saat ini, anak kami sedang menjalani perawatan dan membutuhkan pemeriksaan serta penanganan medis lebih lanjut,” ungkap Alfonsus.

Ia berharap masyarakat dapat membantu meringankan beban keluarga agar Excel memperoleh kesempatan menjalani pengobatan sesuai kebutuhan medisnya.

Berharap Dirujuk ke RSUP Sanglah Denpasar

Perjuangan keluarga Excel tidak berhenti pada perawatan yang sedang dijalani di RSU Siloam Labuan Bajo. Keluarga juga membutuhkan dukungan untuk proses rujukan ke RSUP Sanglah Denpasar, Bali, guna mendapatkan pemeriksaan lanjutan dan penanganan medis sesuai rekomendasi dokter.

Rencana rujukan tersebut menjadi salah satu harapan keluarga di tengah kondisi kesehatan Excel yang membutuhkan perhatian serius. Namun, perjalanan menuju pengobatan lanjutan tentu memerlukan persiapan, termasuk biaya transportasi, pemeriksaan, pengobatan, dan kebutuhan lain selama menjalani perawatan.

Bagi keluarga, setiap tahapan pengobatan menjadi bagian penting dari perjuangan untuk membantu Excel mendapatkan penanganan yang dibutuhkannya.

“Sebagai orang tua, kami hanya ingin melihat anak kami kembali sehat. Kami ingin Excel bisa berjalan, berbicara dengan baik, dan menjalani kehidupannya seperti anak-anak lainnya,” demikian harapan yang disampaikan keluarga.

Di tengah ketidakpastian yang mereka hadapi, doa dan dukungan masyarakat menjadi sumber kekuatan bagi keluarga untuk terus berjuang. Mereka berharap masih ada banyak orang baik yang bersedia membantu, baik melalui bantuan materi maupun doa yang tulus.

Keluarga Membuka Donasi, Sekecil Apa Pun Bantuan Sangat Berarti

Untuk memenuhi kebutuhan pengobatan Excel, keluarga membuka kesempatan bagi masyarakat luas untuk memberikan bantuan secara sukarela.

Donasi tersebut diharapkan dapat membantu biaya pemeriksaan lanjutan, pengobatan, kebutuhan selama perawatan, serta proses rujukan ke rumah sakit di Denpasar, Bali.

Artikel PILU! Excel, Bocah 13 Tahun Asal Manggarai Berjuang Melawan Penyakit di Kepala, Orang Tua Menangis Mohon Bantuan pertama kali tampil pada NTT News.

Para ahli waris mendalilkan lahan itu merupakan harta peninggalan Haji Makking yang belum dibagi secara sah. Mereka mempertanyakan bagaimana tanah tersebut kemudian diperjualbelikan dan diklaim pihak lain.

Pada Kamis, 8 Oktober 2026, sejumlah ahli waris dan pihak berkepentingan hadir di Pengadilan Agama Labuan Bajo.

Ferry Adu, aktivis Labuan Bajo yang menjadi juru bicara sejumlah ahli waris, mengatakan kehadiran mereka merupakan bentuk kepatuhan terhadap proses hukum.

“Mereka datang ke pengadilan untuk mencari kebenaran, untuk memastikan kebenaran. Jadi apa yang mereka lakukan sekarang ini merupakan contoh yang baik bahwa mereka taat terhadap hukum itu sendiri,” ujar Ferry.

Menurut Ferry, tanah tersebut berkaitan dengan warisan Haji Makking dan hak banyak keturunannya, bukan hanya satu atau dua orang.

“Sejarah tanah ini adalah tanah milik almarhum Haji Makking. Kalau bicara Haji Makking, berarti beliau adalah leluhur dari para ahli waris. Artinya, bukan hanya satu atau dua orang yang mempunyai hubungan sebagai ahli waris, tetapi ada banyak cucu dan keturunan beliau,” katanya.

Salah satu titik sengketa adalah dasar peralihan tanah. Berdasarkan keterangan pihak ahli waris, lahan itu disebut pernah dijual Nasar Bin Supu dan Siti Naasiah Daeng Mawera kepada Niko Naput.

Pihak ahli waris mempertanyakan kewenangan kedua nama tersebut untuk menjual tanah apabila benar lahan itu masih menjadi harta warisan yang belum dibagi kepada seluruh ahli waris.

Ferry juga mempersoalkan dokumen riwayat perolehan yang, menurutnya, mencantumkan tanda tangan Siti Naasiah Daeng Mawera.

Ia menyatakan pihaknya belum mengetahui secara jelas identitas dan riwayat orang tersebut.

“Keabsahan surat-suratnya mulai dari surat riwayat perolehan. Salah satunya disebut ditandatangani oleh orang yang bukan merupakan ahli waris dari almarhum Haji Makking, yaitu Siti Naasiah Daeng Mawera yang sampai hari ini kami sendiri mempertanyakan keberadaan dan riwayatnya,” ungkap Ferry.

Catatan yang disampaikan pihak ahli waris menyebut nama Siti Naasiah Daeng Mawera tidak ditemukan dalam silsilah keluarga yang mereka ketahui maupun data kependudukan Kelurahan Labuan Bajo.

Mereka menduga nama tersebut digunakan dalam dokumen transaksi.
Pihak ahli waris juga mempertanyakan bukti transaksi yang disebut berupa kuitansi.

Menurut Ferry, Niko Naput disebut memperoleh tanah dari Nasar Bin Supu, sementara status lahan diklaim masih sebagai warisan yang belum dibagi.

“Kasusnya seperti ini. Niko Naput membeli tanah itu dari Nasar Bin Supu. Persoalannya, tanah itu adalah tanah warisan milik almarhum Haji Makking yang belum dibagi waris,” jelasnya.

Artikel Sengketa Tanah 16 Hektare Keranga Bergulir di Pengadilan, Jubir Ahli Waris Menduga Semua Dokumen Tergugat Fiktif pertama kali tampil pada NTT News.

Kegiatan yang berlangsung di halaman Kantor Kejaksaan Negeri Manggarai Barat tersebut menjadi momentum untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, serta hubungan kemitraan antara institusi penegak hukum dengan insan pers.

Kepala Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, Yoanes Kardinto, S.H., M.H., hadir langsung dalam kegiatan tersebut bersama jajaran pejabat struktural Kejari Manggarai Barat.

Dalam kesempatan itu, Yoanes memperkenalkan sejumlah pejabat struktural sekaligus menjelaskan secara umum tugas dan fungsi masing-masing bidang di lingkungan Kejaksaan Negeri Manggarai Barat.

Menurutnya, pengenalan tersebut penting agar insan pers mengetahui siapa yang dapat ditemui dan dimintai informasi sesuai dengan tugas serta kewenangannya ketika membutuhkan informasi terkait kerja-kerja kejaksaan.

“Kami ingin mengenalkan para pejabat struktural yang ada di Kejaksaan Negeri Manggarai Barat, sehingga Bapak dan Ibu rekan-rekan media dapat lebih memahami tugas dan fungsi kami. Ketika nanti bertemu di lapangan, bisa saling menyapa dan mengetahui kepada siapa informasi tertentu dapat ditanyakan sesuai dengan bidangnya,” ujar Yoanes.

Ia menegaskan, insan pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik antara kejaksaan dan media harus terus dibangun.

“Kami sangat berterima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Rekan-rekan media merupakan salah satu ujung tombak dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Kami memahami bahwa pers merupakan salah satu pilar demokrasi yang mempunyai peran penting dalam memberikan informasi sekaligus edukasi kepada masyarakat,” katanya.

Yoanes mengatakan, Kejari Manggarai Barat terbuka terhadap kritik, saran, maupun masukan dari insan pers, terutama apabila terdapat kendala dalam komunikasi selama proses peliputan maupun dalam memperoleh informasi.

Ia berharap, setiap persoalan komunikasi tidak berkembang menjadi kesalahpahaman antara institusi kejaksaan dan media.

“Kalau ada kendala terkait komunikasi, jangan sampai itu menjadi sesuatu yang menghambat hubungan kita. Kami terbuka terhadap kritik dan masukan dari teman-teman media,” tegasnya.

Namun, keterbukaan tersebut tetap memiliki batas, terutama terhadap perkara yang masih berada dalam tahap penyelidikan maupun penyidikan dan belum dapat dikonsumsi publik.

Yoanes menjelaskan bahwa terdapat informasi tertentu yang secara hukum belum dapat disampaikan kepada publik karena menyangkut proses penegakan hukum serta hak-hak pihak yang sedang berhadapan dengan hukum.

“Kalau ada perkara yang masih dalam proses penyelidikan dan memang belum bisa kami sampaikan secara terbuka, kami mohon teman-teman juga memahami. Kami memiliki kewajiban untuk menghormati hak-hak pihak yang terkait dengan perkara tersebut,” jelasnya.

Menurutnya, ketika sebuah informasi telah menjadi hak konsumsi publik dan secara hukum memang sudah dapat disampaikan, pihak kejaksaan akan memberikan informasi kepada masyarakat melalui mekanisme yang sesuai.

“Ketika informasi tersebut sudah menjadi hak konsumsi publik, pasti akan kami sampaikan. Karena itu, kami mohon kerja sama dari teman-teman media agar komunikasi ini dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Dalam dialog bersama wartawan, Yoanes juga menyinggung proses penanganan perkara tindak pidana korupsi, termasuk kehati-hatian dalam menetapkan seseorang sebagai tersangka.

Ia mengatakan, proses penetapan tersangka tidak dapat dilakukan secara tergesa-gesa karena penyidik harus memastikan adanya dasar hukum dan alat bukti yang kuat.

“Kita tidak mudah untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Kita harus benar-benar hati-hati. Harus ada dasar yang kuat, transaksi yang jelas, alat bukti yang cukup, termasuk terkait dengan penghitungan kerugian keuangan negara,” katanya.

Menurut Yoanes, kehati-hatian tersebut diperlukan agar sebuah perkara tidak berhenti atau mengalami kendala di tengah proses penanganan.

Artikel Coffee Morning dengan Pers, Kajari Mabar Bongkar Alasan Penetapan Tersangka Harus Ekstra Hati-hati pertama kali tampil pada NTT News.