Dalam nota keuangan yang disampaikan Bupati, alokasi transfer dari pemerintah pusat untuk tahun 2027 disebut mengalami peningkatan sebesar Rp5.690.953.000 dibandingkan dengan alokasi tahun 2026, atau sekitar 0,70 persen.
Meski mengalami peningkatan, struktur pendapatan tersebut memperlihatkan bahwa transfer antarpemerintahan masih memegang peranan besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan di Manggarai Barat.
Karena itu, pemerintah daerah perlu menjaga keseimbangan antara pemanfaatan dana transfer dan penguatan sumber pendapatan asli daerah agar pembiayaan program pembangunan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan fiskal.
Belanja 2027 Direncanakan Rp1,15 Triliun
Dalam rancangan APBD 2027, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat mengusulkan belanja daerah sebesar Rp1.149.698.216.363 atau sekitar Rp1,15 triliun.
Anggaran tersebut dibagi ke dalam empat kelompok belanja, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer.
Belanja operasi direncanakan sebesar Rp947.880.751.024,47. Anggaran ini akan digunakan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, termasuk belanja pegawai, barang dan jasa, bunga, hibah daerah, serta bantuan sosial.
Selanjutnya, belanja modal direncanakan sebesar Rp64.783.904.269.
Anggaran tersebut ditujukan untuk mendukung investasi pemerintah daerah, antara lain melalui pengadaan peralatan dan mesin, pembangunan gedung dan bangunan, serta pembangunan jalan, jaringan, irigasi, dan aset tetap lainnya.
Sementara itu, belanja tidak terduga direncanakan sebesar Rp16.535.552.469,53 untuk mengantisipasi kejadian luar biasa, bencana alam, kebutuhan prioritas, serta bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
Adapun belanja transfer direncanakan sebesar Rp120.498.008.600. Anggaran ini diperuntukkan bagi pemerintah desa melalui Alokasi Dana Desa, Dana Desa yang bersumber dari pemerintah pusat, serta bagi hasil pajak dan retribusi daerah.
Komposisi belanja tersebut memperlihatkan bahwa belanja operasi masih mendominasi rancangan pengeluaran daerah. Oleh karena itu, pembahasan bersama DPRD menjadi penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran tetap memperhatikan kebutuhan pelayanan dasar dan pembangunan yang manfaatnya dirasakan masyarakat.
Pemerintah Siapkan Strategi Hadapi Kebijakan Fiskal Nasional
Bupati Edistasius Endi menjelaskan bahwa pemerintah daerah harus menyesuaikan kebijakan penganggaran dengan perkembangan kebijakan fiskal nasional, termasuk perubahan alokasi transfer ke daerah pada tahun 2027.
Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat merencanakan sejumlah langkah strategis dalam penyusunan anggaran.
Pertama, mengidentifikasi dan mengalokasikan belanja wajib serta mengikat, seperti gaji dan tunjangan pegawai serta kebutuhan operasional yang mendukung pelayanan publik.
Kedua, memastikan ketersediaan anggaran untuk memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada perangkat daerah yang berkaitan dengan pelayanan dasar masyarakat.
Ketiga, mengalokasikan belanja yang mendukung pencapaian target program strategis nasional.
Keempat, memprioritaskan belanja yang menunjang program pembangunan prioritas pemerintah daerah.
Menurut Bupati, APBD tidak hanya berfungsi sebagai dokumen keuangan tahunan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mendorong aktivitas ekonomi, membuka peluang kerja, meningkatkan kualitas infrastruktur, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.
Dalam penjelasan nota keuangan tersebut, ia juga menyoroti perubahan peran APBD seiring dengan kebijakan transfer ke daerah tahun 2027.
“Program strategis nasional seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu disambut dengan baik oleh pemerintah daerah melalui penguatan koordinasi, kolaborasi, dan partisipasi para pemangku kepentingan bersama masyarakat,” demikian substansi arahan yang disampaikan dalam nota keuangan.
Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu menyelaraskan program nasional dan prioritas daerah sehingga pelaksanaannya dapat saling mendukung.
Enam Target Makro Pembangunan Manggarai Barat 2027
Rancangan belanja daerah tahun 2027 disusun untuk mendukung pencapaian sejumlah indikator makro pembangunan Kabupaten Manggarai Barat.
Pemerintah daerah menetapkan beberapa target yang menjadi arah pembangunan pada tahun mendatang, yaitu:
* Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 6,15–6,50 persen.
* Tingkat kemiskinan ditargetkan turun menjadi 15,90–16,00 persen.
* Tingkat pengangguran terbuka ditargetkan berada pada kisaran 2,64–3,32 persen.
* Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ditargetkan mencapai 70,98.
* PDRB per kapita ditargetkan meningkat menjadi Rp19,25 juta.
* Mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah dengan kualitas penyajian yang memadai.
Target-target tersebut menjadi ukuran yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program pembangunan, mulai dari pertumbuhan ekonomi hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Pencapaiannya akan sangat bergantung pada ketepatan perencanaan, efektivitas pelaksanaan program, pengawasan penggunaan anggaran, serta koordinasi antarlembaga pemerintah.
Pariwisata, Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Prioritas
Untuk mendukung target pembangunan tersebut, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat menetapkan lima prioritas pembangunan pada tahun 2027.
Pertama, pengembangan destinasi wisata unggulan di wilayah daratan atau mainland.
Sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata, pengembangan destinasi di wilayah daratan diharapkan dapat memperluas pilihan kunjungan wisatawan sekaligus membuka peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.
Kedua, peningkatan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua sektor tersebut menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan memperluas akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
Ketiga, peningkatan produksi pertanian, perikanan, dan peternakan untuk mendukung program strategis nasional sekaligus memperkuat ketahanan pangan daerah.
Keempat, peningkatan akses dan kualitas infrastruktur dasar, termasuk sarana dan prasarana yang menunjang mobilitas masyarakat serta aktivitas ekonomi.
Kelima, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan agar pelayanan publik dan pelaksanaan pembangunan berjalan lebih efektif, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Selain lima prioritas tersebut, pemerintah daerah juga merencanakan dukungan anggaran bagi program nasional di bidang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, pelayanan kesehatan, perluasan akses pendidikan, pengendalian inflasi, serta pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Pembiayaan Daerah 2027: Cicilan Utang dan Penyertaan Modal BUMD
Dalam rancangan APBD 2027, penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp6.368.947.078. Jumlah tersebut direncanakan bersumber dari SiLPA tahun anggaran 2026.
Sementara itu, pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp39.361.891.996.
Dari jumlah tersebut, sebesar Rp35.361.891.996 dialokasikan untuk pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo, sedangkan Rp4 miliar direncanakan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.
Komponen pembiayaan ini menjadi bagian dari perencanaan keuangan daerah yang perlu dibahas secara cermat bersama DPRD, terutama untuk memastikan keberlanjutan fiskal, pemenuhan kewajiban keuangan, dan manfaat penyertaan modal bagi perekonomian daerah.
RAPBD 2027 Selanjutnya Dibahas Bersama DPRD
Pada akhir penyampaian pengantar nota keuangan, Bupati Edistasius Endi menyerahkan dokumen RAPBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2027 beserta lampirannya kepada DPRD untuk dibahas lebih lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ia menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, dukungan, serta masukan yang telah diberikan kepada pemerintah daerah.
Bupati berharap pembahasan rancangan anggaran tersebut dapat menghasilkan kebijakan keuangan yang memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat Manggarai Barat.
“Kiranya apa yang dibahas dan ditetapkan dalam Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 ini akan memberi nilai tambah bagi kemajuan daerah dan kesejahteraan rakyat Kabupaten Manggarai Barat yang kita cintai,” demikian penegasan dalam pengantar nota keuangan tersebut.
RAPBD 2027 selanjutnya akan melalui proses pembahasan bersama DPRD sebelum ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
Besarnya anggaran yang direncanakan menjadi salah satu aspek penting dalam menentukan arah pembangunan Manggarai Barat pada tahun mendatang. Namun, pencapaian target tersebut juga akan ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah merealisasikan pendapatan, menjaga kualitas belanja, serta memastikan setiap program memberikan manfaat yang terukur bagi masyarakat.
Dengan mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan, pembahasan RAPBD diharapkan menjadi ruang untuk menyelaraskan kemampuan keuangan daerah dengan kebutuhan pembangunan yang menjadi prioritas masyarakat. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
