“Saya minta mungkin sementara waktu kebijakan ini ditinjau ulang. Kalau tidak, demonstrasi akan terus terjadi dan Labuan Bajo bisa kehilangan daya tarik wisata. Ini akan merugikan semua pihak,” katanya.
Sementara itu, dalam rapat yang sama, anggota DPR RI Komisi IV dari Fraksi Partai NasDem, Rajiv, menyampaikan pandangan berbeda.
Ia menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pembatasan kuota kunjungan ke Taman Nasional Komodo, dengan catatan pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan masyarakat lokal.
“Menteri dan jajaran, saya singkat saja. Fraksi Partai NasDem sangat mendukung kebijakan kuota 1.000 pengunjung per hari di Taman Nasional Komodo. Ini bukan kebijakan baru, karena gagasan ini sudah ada sejak lama,” kata Rajiv.
Ia juga menyinggung bahwa kebijakan tersebut telah direncanakan sejak masa kepemimpinan daerah sebelumnya, dan kini kembali diperkuat oleh pemerintah.
Namun demikian, Rajiv menegaskan pentingnya mitigasi dampak ekonomi terhadap pelaku wisata lokal.
“Yang harus diperhatikan adalah bagaimana kebijakan ini tidak merugikan masyarakat lokal. Dari laporan yang saya lihat, masih banyak pelaku wisata yang belum memahami kebijakan ini. Sosialisasi harus ditingkatkan agar tidak menurunkan penghasilan mereka,” ujarnya.
Ia pun mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan konservasi tetap berjalan seiring dengan perlindungan ekonomi masyarakat.
“Kami mendukung kebijakan ini, tapi implementasinya harus tepat. Jangan sampai niat menjaga lingkungan justru menyulitkan masyarakat yang menggantungkan hidup dari sektor pariwisata,” tambahnya.
Perdebatan dalam rapat Komisi IV DPR RI ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara perlindungan kawasan konservasi dan keberlanjutan ekonomi masyarakat lokal.
Pemerintah diharapkan mampu menemukan titik keseimbangan agar kebijakan yang diambil tidak hanya menjaga kelestarian lingkungan, tetapi juga tetap memberikan ruang hidup bagi masyarakat di sekitar kawasan wisata unggulan nasional tersebut. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
