KUPANG, NTTNEWS.NET – Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Kupang Santo Fransiskus Xaverius kini memasuki babak baru dalam dinamika organisasinya.
Dalam Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC) yang digelar pada Sabtu, 19 Juli 2025, Apolinaris Mhau secara resmi terpilih sebagai Ketua Presidium/ Formatur Tunggal PMKRI Cabang Kupang untuk periode 2025–2026. Ia menggantikan Dilion Cristian Yorambel Helton yang telah menyelesaikan masa tugasnya.
Proses pemilihan berlangsung demokratis, hangat, dan penuh semangat kekeluargaan, dipimpin langsung oleh Ketua Ad Hoc, Clara Yunita Tefa.
RUAC sendiri merupakan forum legislatif tertinggi di tingkat cabang PMKRI, yang tidak hanya menjadi arena pemilihan ketua baru, tetapi juga ruang evaluasi dan refleksi menyeluruh atas kinerja organisasi selama satu tahun kepengurusan.
Mengusung tema “Bersatu Dalam Iman, Setia Dalam Pelayanan, Tumbuh Dalam Harapan”, RUAC kali ini menjadi panggung regenerasi sekaligus penguatan arah gerakan mahasiswa Katolik di Kota Kupang. Kegiatan ini dihadiri puluhan anggota aktif, para senior, serta tamu undangan dari berbagai organisasi kemahasiswaan dan gereja.
Dalam pidato perdananya sebagai Ketua Presidium, Apolinaris Mhau—yang akrab disapa Naris—menyampaikan visi kolektif untuk memperkuat konsolidasi internal, memperluas kerja advokasi sosial, dan membangun PMKRI sebagai rumah bersama yang tangguh dan relevan dalam menjawab tantangan zaman.
“PMKRI bukan hanya organisasi, tetapi medan perjuangan. Kita akan terus berdiri bersama rakyat, menyuarakan keadilan dan kebenaran. Saya mengajak seluruh anggota, senior, dan simpatisan untuk tetap bergandengan tangan, saling merangkul, dan bekerja bersama-sama mengurus rumah besar kita ini: PMKRI Cabang Kupang,” tegas Naris di hadapan forum.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
