RUTENG | NTTNEWS.NET – Polemik proyek penyediaan air minum bersih di Desa Ladur, Kecamatan Cibal, Kabupaten Manggarai, kembali mencuat. Perbedaan keterangan antara Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, anggota DPRD, dan masyarakat setempat memicu perdebatan panas saat proses wawancara yang dilakukan NTTNews.net di Kantor Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Senin (8/6/2026).
Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut kini menjadi sorotan publik karena manfaatnya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Bahkan, muncul perbedaan klaim mengenai kapan terakhir kali air dari proyek tersebut benar-benar berfungsi.
Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Wilfridus E. Turuk, ST, menegaskan bahwa sistem penyediaan air minum di Desa Ladur masih beroperasi hingga Februari 2026 sebelum akhirnya mengalami berbagai kendala teknis.
“Proyek pekerjaan air minum di Desa Ladur dilaksanakan melalui dua tahap pekerjaan. Tahap pertama pada Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.790.244.292 melalui Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU-SG). Pada tahap ini dibangun broncaptering pada beberapa sumber mata air, bak penampung, jaringan pipa, pompa, panel listrik, serta reservoir,” jelas Wilfridus.
Ia menerangkan, proyek tahap pertama mencakup pembangunan broncaptering di Mata Air Wae Teke, Wae Tiwu Rewung I dan II, bak pengumpul, jaringan perpipaan, pompa, panel listrik, serta dua unit reservoir yang melayani wilayah Dusun Kukung dan Dusun Ladur.
Sementara pada tahap kedua Tahun Anggaran 2024, lanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp508.377.615 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan jaringan distribusi.
“Pada tahap kedua dilakukan pengadaan jaringan pipa dan aksesoris, pembangunan reservoir kapasitas 15,625 meter kubik di Dusun Ponto, serta pemasangan 47 sambungan rumah. Pekerjaan ini bertujuan memperluas pelayanan air minum ke kampung-kampung yang sebelumnya belum terlayani, termasuk fasilitas umum seperti gereja, sekolah, puskesmas pembantu, dan kantor desa. Berdasarkan data yang kami miliki, air masih mengalir sampai Februari 2026,” tegasnya.
Pernyataan Kadis PUPR tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur, ST.
Menurut Ferdi Naur, proyek air minum Desa Ladur sejak awal menghadapi tantangan serius mulai dari aspek perencanaan hingga persoalan teknis di lapangan.
“Masalahnya cukup rumit. Mulai dari perencanaan yang kurang matang, sistem solar cell yang rentan kerusakan, elevasi yang begitu tinggi, dan terakhir banjir yang menyebabkan kerusakan instalasi pipa. Memang betul sejak tahun 2023 program ini hanya berjalan beberapa bulan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, apalagi pada musim kemarau seperti sekarang,” ujar Ferdi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (6/6/2026).
Saat dikonfirmasi kembali pada Selasa (9/6/2026), Ferdi mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya meragukan keberhasilan proyek tersebut karena kondisi geografis yang cukup berat.
“Dari mata air ke Kampung Ladur jaraknya sangat jauh. Elevasinya sekitar 100 meter dengan bentangan pipa kurang lebih 300 meter. Awalnya digunakan pipa HDPE. Saat running test hanya beberapa jam, pipanya langsung jebol karena tidak kuat menahan tekanan air. Seharusnya menggunakan pipa besi,” jelasnya.
Ia mengatakan setelah pipa HDPE diganti dengan pipa besi sepanjang kurang lebih 100 meter, air memang sempat mengalir.
“Setelah memakai pipa besi, air baru bisa jalan. Itu pun hanya beberapa bulan sekitar Februari sampai Maret. Sistemnya buka tutup. Kalau air mengalir ke Ladur, maka aliran ke Kukung harus ditutup. Proyek ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp1,8 miliar,” katanya.
Menurut Ferdi, pada tahun 2024 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk pengembangan jaringan distribusi dan pemasangan sambungan rumah.
“Sekitar Agustus 2024 airnya sudah tidak jalan lagi. Bisa dibilang proyek ini gagal,” tegasnya.
Keterangan DPRD tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah warga Desa Ladur yang mengaku manfaat proyek hanya dirasakan dalam waktu singkat.
Salah seorang warga Kampung Kukung, Gregorius Doni, mengatakan masyarakat tidak pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut.
“Airnya itu kadang jalan, kadang tidak. Bukanya pun hanya sekitar jam 09.00 atau jam 10.00. Air memang sempat dialirkan ke Kampung Ladur dan hanya dirasakan beberapa minggu. Setelah itu mesin airnya rusak,” ungkap Gregorius kepada NTTNews.net, Minggu (7/6/2026).
Ia juga mengaku Pemerintah Desa Ladur tidak dilibatkan secara maksimal sejak awal pelaksanaan proyek.
“Jangankan kami masyarakat, laporan pengerjaan airnya saja tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Ladur karena saat pengerjaan awal pemerintah desa tidak dilibatkan. Proyek pertama nilainya sekitar Rp1,8 miliar lebih pada tahun 2023,” ujarnya.
Menurut Gregorius, setelah proyek tahap pertama tidak lagi berfungsi selama kurang lebih satu tahun, pemerintah kembali melaksanakan proyek lanjutan berupa pemasangan sambungan rumah dan meteran air.
“Ketika air tidak jalan kurang lebih satu tahun, muncul proyek kedua untuk pemasangan instalasi pipa dari rumah ke rumah menggunakan meteran. Pada proyek pertama belum ada meteran. Setelah proyek kedua yang nilainya sekitar Rp500 juta, baru dipasang meteran. Saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi satu meteran digunakan untuk tiga rumah,” jelasnya.
Ketegangan dalam wawancara terjadi ketika wartawan NTTNews.net mempertanyakan perbedaan keterangan antara pihak Dinas PUPR dengan informasi yang diperoleh dari DPRD dan masyarakat.
“Maaf Pak, kenapa keterangan yang Bapak sampaikan berbeda dengan keterangan masyarakat?” tanya wartawan.
Menanggapi pertanyaan tersebut, Kadis PUPR memberikan jawaban singkat.
“Kamu percaya saya atau mereka? Saya punya data yang jelas,” jawabnya.
Pernyataan tersebut semakin mempertegas adanya perbedaan pandangan terkait kondisi riil proyek air minum Desa Ladur.
Perbedaan informasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas proyek yang telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp2,2 miliar tersebut.
Di satu sisi, Dinas PUPR menyatakan sistem masih berfungsi hingga Februari 2026 berdasarkan data yang dimiliki. Namun di sisi lain, DPRD dan masyarakat mengaku proyek hanya berjalan beberapa bulan dan tidak lagi memberikan pelayanan optimal sejak tahun 2024.
Kondisi ini menjadi perhatian publik karena proyek air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang.
NTTNews.net akan terus mengawal perkembangan persoalan ini guna mendorong transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran negara, serta memastikan hak masyarakat Desa Ladur atas akses air bersih benar-benar terpenuhi. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
