Bupati Edi Endi memerintahkan Dinas Kepala Dinas Koperasi, UMKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Manggarai Barat untuk mendampingi BUMDes, serta para pengurus koperasi yang sudah mapan untuk berperan sebagai mentor. Hal ini juga bertujuan untuk menahan laju rentainer.
“Dana Desa jangan berpikir kami akan membangun kantor desa yang megah, jangan juga berpikir untuk membangun jalan dengan spesifikasi hotmix, begitu juga jembatan. Kita menangani kebutuhan dasar masyarakat di desa masing-masing. Ini tidak hanya untuk desa di Kecamatan Pacar tapi seluruh desa di Kabupaten Manggarai Barat” katanya.
Bupati Edi Endi mengungkapkan, pada Oktober mendatang, Satgas yang dibentuk oleh Kapolri akan datang untuk memonitor KBLI BumDes yang ada di tiap desa. Selain itu juga akan mengecek kesanggupan desa mengalokasikan untuk penyertaan modal, baik untuk pupuk maupun usaha simpan pinjam.
“Kalau itu tidak dilakukan maka rentainer bertumbuh subur, maka kita bekerja hanya untuk membanyar bunga uang dari rentainer” katanya.
Ia mengajak semua pihak untuk sama- sama bertekad supaya penyalahgunaan pupuk subsidi tidak akan terjadi lagi, karena wadah yang berberan sebagai pengecer adalah BUMDes.
Ketua DPW Partai NasDem NTT itu juva berpesan kepada BUMDes untuk berpikir tentang untung sebagai pengecer pupuk subsidi, tetapi itu bagian dari pelayanan pemerintah terhadap rakyat.
“Saya minta dengan rendah hati kepada koperasi yang sudah mapan, mohon kesediaan waktu, tenaga, pikiran, agar pada saatnya berperan sebagai mentor di berbagai BUMDes dengan unit usaha simpan pinjam. Kalau saja itu mulai kita terapkan tahun depan, saya meyakini pertubuhan ekonomi masyarakat di Manggarai Barat bakal melampaui pertumbuhan ekonomi nasional” tutupnya. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
