“Kalau sekarang kita sedang booming, maka keruwetan yang tadi—tidak terintegrasi, tidak ada koordinasi dan tidak ada kolaborasi—harus diperbaiki. Jangan sampai karena koordinasi tidak baik, efek-efek buruk dari pariwisata tidak bisa diatasi. Akhirnya pariwisata ini tenggelam,” tegasnya.
Martinus mengingatkan dampak ekonomi apabila sektor pariwisata mengalami penurunan.
“Bayangkan kalau ini tenggelam. Pengaruhnya terhadap ekonomi kita sangat besar,” ujarnya.
Untuk memperkuat hasil kerja Pansus, DPRD Manggarai Barat juga tengah mempersiapkan keterlibatan tenaga ahli.
Martinus mengatakan, pihaknya sedang melakukan komunikasi dengan seorang profesor dari Universitas Trisakti untuk membantu menganalisis keseluruhan data yang telah dikumpulkan.
“Sekarang dalam perjalanan ke Jakarta, kami sedang mendekati seorang profesor di Trisakti untuk menjadi ahli dalam rancangan rekomendasi dan analisis akhir terhadap seluruh data yang masuk,” ungkapnya.
Analisis tersebut akan menggunakan tiga pendekatan, yakni empiris, normatif dan sosiologis.
“Ahli nantinya akan menganalisis tiga hal. Pertama analisis empiris, kedua analisis normatif dan ketiga analisis sosiologis. Kami menggunakan tiga pendekatan analisis tersebut agar rekomendasi yang dihasilkan benar-benar komprehensif,” jelas Martinus.
Pansus menargetkan seluruh rangkaian kerja dapat diselesaikan pada pertengahan Desember 2026.
“Kalau bisa target kita semua sudah selesai tanggal 15 Desember. Kalau masih ada koreksi sedikit, kita masih punya waktu sekitar satu sampai dua minggu,” katanya.
Saat ini, sebagian besar OPD terkait telah menyerahkan data yang diminta Pansus. Namun, proses pendalaman sedikit mengalami keterlambatan akibat bencana gempa yang melanda wilayah Flores.
“Informasi yang kami dapatkan, OPD terkait sudah menyerahkan data yang diminta. Kendalanya tidak ada yang berarti. Mungkin prosesnya sedikit terganggu karena gempa. Perhatian pemerintah masih banyak tersita untuk menangani korban, melengkapi data korban dan menyusun rencana pembangunan serta pemulihan pascagempa,” ujarnya.
Martinus menyebut pekerjaan Pansus Tata Kelola Kepariwisataan Daerah merupakan pekerjaan yang tidak sederhana.
“Kerja ini memang tidak gampang. Tetapi yang paling krusial adalah penggalian data. Kalau data sudah selesai dan siap, tahap berikutnya relatif lebih ringan,” katanya.
Ia menjelaskan, Pansus bukan sekadar menyusun rekomendasi politik, tetapi berusaha membangun rekomendasi berdasarkan kondisi empiris, regulasi serta kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, pekerjaan tersebut juga menjadi tantangan karena ini merupakan salah satu Pansus yang memiliki ruang lingkup lintas sektor.
“Ini sejarah perjalanan Kabupaten Manggarai Barat. Ini kasus pertama khusus untuk Pansus seperti ini. Kalau Pansus tentang LKPJ, itu sudah biasa. Tetapi di luar itu, kasus ini memiliki problem yang kompleks karena banyak stakeholder yang terlibat,” jelasnya.
Terkait anggaran, Martinus memperkirakan total anggaran Pansus berada pada kisaran Rp700 juta lebih.
Anggaran tersebut antara lain berkaitan dengan kebutuhan administrasi, studi komparasi, konsultasi dan tenaga ahli.
“Kurang lebih Rp700 juta lebih. Itu untuk urusan administrasi, studi komparasi, konsultasi dan tenaga ahli,” ujarnya.
Sementara untuk kebutuhan tenaga ahli sendiri, Martinus memperkirakan berada pada kisaran Rp100 juta lebih.
“Untuk tenaga ahli kurang lebih Rp100 juta lebih,” katanya.
Pansus Tata Kelola Kepariwisataan Daerah DPRD Kabupaten Manggarai Barat beranggotakan 10 orang anggota DPRD yang ditetapkan melalui Rapat Paripurna.
Susunan Pansus tersebut dipimpin oleh Martinus Warus sebagai Ketua, Innocentius Peni sebagai Wakil Ketua, serta delapan anggota DPRD Manggarai Barat lainnya.
Dengan komposisi tersebut, Pansus memiliki mandat untuk melakukan penggalian data, pendalaman, analisis, konsultasi dan menyusun rekomendasi terkait tata kelola kepariwisataan daerah.
Martinus menegaskan, keberhasilan Pansus tidak hanya diukur dari kemampuan DPRD menyelesaikan dokumen rekomendasi.
Yang jauh lebih penting, menurutnya, adalah apakah rekomendasi tersebut benar-benar dilaksanakan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan terkait.
“Saya punya harapan kasus ini mendapat dukungan dari semua pihak supaya berhasil, baik internal DPRD maupun OPD dan lembaga-lembaga vertikal lainnya,” katanya.
Ia menegaskan, rekomendasi Pansus harus menjadi representasi pemikiran banyak pihak.
“Kita yang merumuskan rekomendasi, tetapi sebenarnya ini adalah pikiran dari berbagai pihak. Karena itu dukungan semua pihak sangat penting,” ujarnya.
Harapan kedua, kata Martinus, adalah agar hasil Pansus benar-benar dioperasionalkan oleh pemerintah.
“Hasil Pansus ini harus dioperasionalkan oleh pemerintah. Bisa saja nanti ada perubahan regulasi, revisi regulasi tertentu, atau bahkan pembentukan wadah tertentu untuk melaksanakan tata kelola agar lebih baik,” katanya.
Pada akhirnya, Pansus berharap tata kelola pariwisata Manggarai Barat tidak hanya menjawab persoalan hari ini, tetapi juga menjadi fondasi bagi keberlanjutan pariwisata dalam jangka panjang.
“Kami berharap kondisi ini bisa bertahan, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk generasi ke depan. Kalau tidak, sayang sekali. Karena di sini ada sumber hidup masyarakat,” kata Martinus.
Ia kembali menekankan pentingnya kolaborasi seluruh pihak.
“Sumber hidup ini membutuhkan kolaborasi yang kuat. Karena kita melibatkan banyak instansi, maka kolaborasinya juga harus kuat. Intinya adalah bagaimana semua kewenangan yang sudah dimiliki masing-masing lembaga bisa disinkronkan sehingga menghasilkan tata kelola pariwisata yang lebih baik,” pungkasnya.
Pansus kini masih melanjutkan tahapan penggalian, verifikasi dan pendalaman data sebelum masuk pada analisis akhir serta penyusunan rekomendasi. Hasil akhir Pansus diharapkan menjadi salah satu pijakan DPRD dan pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pariwisata Manggarai Barat, khususnya Labuan Bajo, agar tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga memiliki sistem koordinasi, regulasi dan kolaborasi antarlembaga yang lebih jelas. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
