LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Pelantikan kepengurusan baru Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Labuan Bajo Sanctus Fransiskus Asisi periode 2026–2027 bukan sekadar momentum pergantian kepemimpinan. Di balik seremoni tersebut, tersimpan tantangan besar yang harus dijawab oleh pengurus baru: apakah PMKRI benar-benar akan tampil sebagai kekuatan moral dan intelektual yang berani mengontrol kekuasaan, atau justru terjebak dalam lingkaran kenyamanan bersama para elite?
Pertanyaan kritis itu disampaikan Sirilus Ladur, alumni PMKRI Cabang Kupang. Ia memberikan catatan keras sekaligus tantangan terbuka kepada kepengurusan baru di bawah kepemimpinan Nicolas Pinoteli agar tidak menjadikan organisasi mahasiswa Katolik tersebut sekadar simbol pergerakan tanpa keberanian memperjuangkan kepentingan masyarakat.
Menurut Sirilus, regenerasi kepemimpinan di tubuh PMKRI tidak boleh dipersempit menjadi kegiatan rutin organisasi melalui Rapat Umum Anggota Cabang (RUAC), pemilihan ketua, dan pelantikan pengurus. Lebih dari itu, pergantian kepemimpinan harus menjadi titik awal pembenahan organisasi, penguatan ideologi, serta keberanian mengambil posisi dalam menghadapi berbagai persoalan sosial.
Ia menegaskan, ketua cabang yang baru harus mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan yang tidak hanya kuat di atas podium, tetapi juga teruji dalam tindakan nyata di tengah masyarakat.
“Paling tidak, Ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo yang baru harus bisa menjadi role model atau panutan bagi ketua-ketua cabang PMKRI lainnya di seluruh Indonesia. Jangan hanya bangga dengan jabatan dan seremoni pelantikan, tetapi harus mampu menunjukkan kualitas kepemimpinan, integritas, serta keberanian memperjuangkan nilai-nilai organisasi,” tegas Sirilus, Minggu (8/11/2026).
Sorotan paling tajam Sirilus diarahkan pada keberpihakan PMKRI terhadap masyarakat kecil di tengah pesatnya pembangunan pariwisata superprioritas Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat.
Menurutnya, pembangunan yang terus bergerak dan investasi yang semakin masif harus diikuti dengan pengawasan kritis terhadap dampak sosial, ekonomi, lingkungan, serta persoalan ketimpangan yang berpotensi merugikan masyarakat lokal.
Di tengah besarnya kepentingan investasi dan kekuatan elite, PMKRI tidak boleh kehilangan identitas sebagai organisasi mahasiswa yang memiliki tanggung jawab moral untuk membela kelompok masyarakat yang lemah dan terpinggirkan.
Sirilus mengingatkan agar kader PMKRI tidak terjebak dalam hubungan kedekatan dengan pemegang kekuasaan maupun kelompok oligarki yang berpotensi melemahkan independensi gerakan mahasiswa.
“Persoalan sosial di tengah umat atau masyarakat jangan sampai menjadikan kader PMKRI sebagai penonton setia bersama oligarki atau para elite yang tidak pro-rakyat. PMKRI harus hadir sebagai penyambung lidah masyarakat, bukan menjadi mitra kenyamanan penguasa,” tegasnya.
Ia menekankan, keberanian mengkritik kebijakan yang tidak berpihak kepada masyarakat merupakan bagian penting dari tanggung jawab organisasi mahasiswa.
Bagi Sirilus, PMKRI harus mampu berdiri di atas kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok tertentu. Ketika masyarakat menghadapi ketidakadilan, persoalan tanah, ketimpangan ekonomi, kerusakan lingkungan, maupun kebijakan yang merugikan kepentingan publik, kader PMKRI harus hadir dengan argumentasi, kajian, dan keberanian menyampaikan kritik.
Dengan demikian, keberadaan PMKRI tidak hanya terasa ketika menggelar kegiatan internal, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Selain tantangan eksternal, kepengurusan baru PMKRI Cabang Labuan Bajo juga dihadapkan pada persoalan serius dari dalam organisasi, yakni keterbatasan jumlah kader.
Persoalan tersebut sebelumnya telah disampaikan oleh demisioner Ketua PMKRI Cabang Labuan Bajo, Fransiska Heldiana Juita. Ia mengakui bahwa keterbatasan basis kampus yang selama ini bertumpu pada Politeknik eLBajo Commodus serta padatnya sistem perkuliahan vokasi menjadi salah satu faktor yang memengaruhi proses perekrutan dan keberlanjutan kaderisasi.
Kondisi ini menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa dianggap remeh oleh kepengurusan Nicolas Pinoteli.
Sebab, organisasi mahasiswa tanpa kaderisasi yang kuat akan kesulitan membangun kesinambungan gerakan. Idealisme bisa melemah, regenerasi kepemimpinan tersendat, bahkan organisasi berisiko hanya berputar pada kelompok orang yang sama.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
