Karena itu, pengurus baru dituntut tidak sekadar mempertahankan keberadaan organisasi, tetapi juga melakukan pembenahan mendasar melalui perluasan jaringan mahasiswa, penguatan kaderisasi, dan pembentukan ruang diskusi yang lebih terbuka.
Ada sejumlah agenda strategis yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, memperluas basis kaderisasi hingga menjangkau mahasiswa dari berbagai program studi dan komunitas kampus. PMKRI tidak boleh terus bergantung pada lingkaran kader yang terbatas. Regenerasi harus dibangun secara terbuka dan berkelanjutan.
Kedua, memperkuat kolaborasi intelektual dengan Himpunan Mahasiswa Program Studi (HMP) melalui pendekatan personal, diskusi publik, dan kajian kritis. Ruang akademik tersebut harus mampu membedah persoalan nyata Labuan Bajo, mulai dari ketimpangan ekonomi, konflik kepentingan pembangunan, persoalan lingkungan, hingga nasib masyarakat lokal di tengah ekspansi pariwisata.
Ketiga, menghidupkan kembali sekretariat atau marga sebagai pusat aktivitas intelektual dan pergerakan. Sekretariat tidak boleh hanya menjadi tempat berkumpul, tetapi harus menjadi laboratorium gagasan, ruang konsolidasi, serta tempat merumuskan langkah advokasi terhadap persoalan masyarakat.
Keempat, membangun tradisi kontrol sosial yang berbasis data, kajian, dan keberanian moral. Kritik tidak boleh berhenti pada pernyataan keras, tetapi harus disertai argumentasi yang kuat dan solusi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat (PP) PMKRI, Alexandro Rolandi, dalam momentum pelantikan pengurus pada Sabtu (7/11/2026) malam di Kantor DPRD Kabupaten Manggarai Barat, turut memberikan pesan penting bagi keberlanjutan organisasi.
Ia mengingatkan agar kader mampu menjalankan proses berorganisasi dan menyelesaikan pendidikan secara seimbang. Aktivitas organisasi dan tanggung jawab akademik harus berjalan secara mutualistis, bukan saling mengorbankan.
Pesan tersebut menjadi pengingat bahwa kualitas kader PMKRI tidak hanya diukur dari kemampuan berbicara dan memimpin organisasi, tetapi juga dari kedisiplinan, tanggung jawab, kapasitas intelektual, serta kemampuan menyelesaikan pendidikan.
Kepengurusan PMKRI Cabang Labuan Bajo periode 2026–2027 kini berada di persimpangan tantangan. Di satu sisi, mereka harus membenahi persoalan internal, terutama krisis kaderisasi dan keterbatasan basis mahasiswa. Di sisi lain, mereka dituntut membuktikan keberpihakan organisasi terhadap masyarakat di tengah kompleksitas pembangunan dan kepentingan ekonomi di Labuan Bajo.
Catatan Sirilus Ladur menjadi peringatan bahwa organisasi mahasiswa tidak boleh kehilangan daya kritis hanya karena berhadapan dengan kekuasaan, jabatan, maupun kepentingan elite.
PMKRI harus berani menjaga jarak kritis dari kekuasaan agar independensinya tetap terpelihara. Kedekatan dengan pemerintah dan pemangku kepentingan tidak boleh menghilangkan fungsi kontrol sosial organisasi.
Pada akhirnya, keberhasilan kepemimpinan Nicolas Pinoteli tidak akan ditentukan oleh megahnya pelantikan, banyaknya kegiatan seremonial, ataupun panjangnya daftar program kerja.
Ukuran sesungguhnya adalah seberapa jauh PMKRI mampu melahirkan kader berkualitas, membangun gerakan intelektual, menyuarakan kepentingan masyarakat kecil, serta berdiri tegak ketika berhadapan dengan ketidakadilan.
Sebab, PMKRI bukan organisasi yang dilahirkan untuk sekadar menjadi penonton sejarah. Ia harus menjadi bagian dari kekuatan moral yang berani mengoreksi kekuasaan dan memperjuangkan keadilan.
Jika PMKRI memilih diam ketika rakyat menghadapi ketidakadilan, lalu siapa yang akan bersuara?. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
