Kepala Seksi Intelijen Kejari Manggarai, Cakra Perwira, S.H., M.H, menegaskan bahwa setiap laporan masyarakat yang menyangkut kepentingan publik akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Menurutnya, persoalan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat sehingga setiap aduan terkait proyek tersebut menjadi perhatian serius institusinya.

“Terkait segala sesuatu yang menjadi laporan masyarakat, tentu harus kami tindak lanjuti, apalagi jika berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak. Kami berkewajiban untuk menindaklanjutinya. Apabila terdapat informasi atau desakan dari masyarakat seperti itu, kami akan mencari tahu sejauh mana progres pekerjaannya dan melakukan pendalaman apakah terdapat perbuatan yang melanggar hukum atau tidak,” tegas Cakra kepada NTTNews.net, Rabu (10/6/2026).

Ia menjelaskan, Kejaksaan tidak hanya akan melihat hasil akhir proyek, tetapi juga akan menelusuri seluruh proses pelaksanaan pekerjaan, termasuk kesesuaian penggunaan material dengan spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak.

“Kami akan meneliti seluruh aspek yang berkaitan dengan proyek tersebut. Salah satu indikator yang dapat diukur adalah apakah penggunaan material sesuai dengan spesifikasi atau justru terdapat penyimpangan. Semua itu akan kami cermati,” lanjutnya.

Lebih jauh, Cakra menegaskan bahwa apabila dari hasil penelusuran ditemukan indikasi penyimpangan atau tidak adanya perkembangan yang memadai terhadap persoalan yang dikeluhkan masyarakat, maka Kejaksaan akan mempertimbangkan langkah-langkah lanjutan sesuai kewenangan yang dimiliki.

Artikel Masyarakat Mengeluh, Kejari Turun Tangan! Proyek Air Bersih Ladur Rp2,2 Miliar Mulai Ditelusuri pertama kali tampil pada NTT News.

Proyek yang menelan anggaran miliaran rupiah tersebut kini menjadi sorotan publik karena manfaatnya dinilai belum dirasakan secara maksimal oleh masyarakat. Bahkan, muncul perbedaan klaim mengenai kapan terakhir kali air dari proyek tersebut benar-benar berfungsi.

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Manggarai, Wilfridus E. Turuk, ST, menegaskan bahwa sistem penyediaan air minum di Desa Ladur masih beroperasi hingga Februari 2026 sebelum akhirnya mengalami berbagai kendala teknis.

“Proyek pekerjaan air minum di Desa Ladur dilaksanakan melalui dua tahap pekerjaan. Tahap pertama pada Tahun Anggaran 2023 dengan pagu anggaran sebesar Rp1.790.244.292 melalui Dana Alokasi Umum Spesifik Grant (DAU-SG). Pada tahap ini dibangun broncaptering pada beberapa sumber mata air, bak penampung, jaringan pipa, pompa, panel listrik, serta reservoir,” jelas Wilfridus.

Ia menerangkan, proyek tahap pertama mencakup pembangunan broncaptering di Mata Air Wae Teke, Wae Tiwu Rewung I dan II, bak pengumpul, jaringan perpipaan, pompa, panel listrik, serta dua unit reservoir yang melayani wilayah Dusun Kukung dan Dusun Ladur.

Sementara pada tahap kedua Tahun Anggaran 2024, lanjutnya, pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sebesar Rp508.377.615 melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pengembangan jaringan distribusi.

“Pada tahap kedua dilakukan pengadaan jaringan pipa dan aksesoris, pembangunan reservoir kapasitas 15,625 meter kubik di Dusun Ponto, serta pemasangan 47 sambungan rumah. Pekerjaan ini bertujuan memperluas pelayanan air minum ke kampung-kampung yang sebelumnya belum terlayani, termasuk fasilitas umum seperti gereja, sekolah, puskesmas pembantu, dan kantor desa. Berdasarkan data yang kami miliki, air masih mengalir sampai Februari 2026,” tegasnya.

Pernyataan Kadis PUPR tersebut berbeda dengan keterangan yang sebelumnya disampaikan Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Ferdinandus Purnawan Naur, ST.

Menurut Ferdi Naur, proyek air minum Desa Ladur sejak awal menghadapi tantangan serius mulai dari aspek perencanaan hingga persoalan teknis di lapangan.

“Masalahnya cukup rumit. Mulai dari perencanaan yang kurang matang, sistem solar cell yang rentan kerusakan, elevasi yang begitu tinggi, dan terakhir banjir yang menyebabkan kerusakan instalasi pipa. Memang betul sejak tahun 2023 program ini hanya berjalan beberapa bulan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, apalagi pada musim kemarau seperti sekarang,” ujar Ferdi melalui pesan WhatsApp, Sabtu (6/6/2026).

Saat dikonfirmasi kembali pada Selasa (9/6/2026), Ferdi mengungkapkan bahwa sejak awal dirinya meragukan keberhasilan proyek tersebut karena kondisi geografis yang cukup berat.

“Dari mata air ke Kampung Ladur jaraknya sangat jauh. Elevasinya sekitar 100 meter dengan bentangan pipa kurang lebih 300 meter. Awalnya digunakan pipa HDPE. Saat running test hanya beberapa jam, pipanya langsung jebol karena tidak kuat menahan tekanan air. Seharusnya menggunakan pipa besi,” jelasnya.

Ia mengatakan setelah pipa HDPE diganti dengan pipa besi sepanjang kurang lebih 100 meter, air memang sempat mengalir.

“Setelah memakai pipa besi, air baru bisa jalan. Itu pun hanya beberapa bulan sekitar Februari sampai Maret. Sistemnya buka tutup. Kalau air mengalir ke Ladur, maka aliran ke Kukung harus ditutup. Proyek ini menghabiskan anggaran kurang lebih Rp1,8 miliar,” katanya.

Menurut Ferdi, pada tahun 2024 pemerintah kembali mengalokasikan anggaran sekitar Rp500 juta untuk pengembangan jaringan distribusi dan pemasangan sambungan rumah.

“Sekitar Agustus 2024 airnya sudah tidak jalan lagi. Bisa dibilang proyek ini gagal,” tegasnya.

Keterangan DPRD tersebut sejalan dengan pengakuan sejumlah warga Desa Ladur yang mengaku manfaat proyek hanya dirasakan dalam waktu singkat.

Salah seorang warga Kampung Kukung, Gregorius Doni, mengatakan masyarakat tidak pernah memperoleh informasi yang memadai mengenai perencanaan maupun pelaksanaan proyek tersebut.

“Airnya itu kadang jalan, kadang tidak. Bukanya pun hanya sekitar jam 09.00 atau jam 10.00. Air memang sempat dialirkan ke Kampung Ladur dan hanya dirasakan beberapa minggu. Setelah itu mesin airnya rusak,” ungkap Gregorius kepada NTTNews.net, Minggu (7/6/2026).

Ia juga mengaku Pemerintah Desa Ladur tidak dilibatkan secara maksimal sejak awal pelaksanaan proyek.

“Jangankan kami masyarakat, laporan pengerjaan airnya saja tidak diketahui oleh Pemerintah Desa Ladur karena saat pengerjaan awal pemerintah desa tidak dilibatkan. Proyek pertama nilainya sekitar Rp1,8 miliar lebih pada tahun 2023,” ujarnya.

Menurut Gregorius, setelah proyek tahap pertama tidak lagi berfungsi selama kurang lebih satu tahun, pemerintah kembali melaksanakan proyek lanjutan berupa pemasangan sambungan rumah dan meteran air.

“Ketika air tidak jalan kurang lebih satu tahun, muncul proyek kedua untuk pemasangan instalasi pipa dari rumah ke rumah menggunakan meteran. Pada proyek pertama belum ada meteran. Setelah proyek kedua yang nilainya sekitar Rp500 juta, baru dipasang meteran. Saya belum tahu jumlah pastinya, tetapi satu meteran digunakan untuk tiga rumah,” jelasnya.

Ketegangan dalam wawancara terjadi ketika wartawan NTTNews.net mempertanyakan perbedaan keterangan antara pihak Dinas PUPR dengan informasi yang diperoleh dari DPRD dan masyarakat.

“Maaf Pak, kenapa keterangan yang Bapak sampaikan berbeda dengan keterangan masyarakat?” tanya wartawan.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Kadis PUPR memberikan jawaban singkat.

“Kamu percaya saya atau mereka? Saya punya data yang jelas,” jawabnya.

Pernyataan tersebut semakin mempertegas adanya perbedaan pandangan terkait kondisi riil proyek air minum Desa Ladur.

Perbedaan informasi antara pemerintah, DPRD, dan masyarakat menimbulkan pertanyaan besar mengenai efektivitas proyek yang telah menghabiskan anggaran lebih dari Rp2,2 miliar tersebut.

Di satu sisi, Dinas PUPR menyatakan sistem masih berfungsi hingga Februari 2026 berdasarkan data yang dimiliki. Namun di sisi lain, DPRD dan masyarakat mengaku proyek hanya berjalan beberapa bulan dan tidak lagi memberikan pelayanan optimal sejak tahun 2024.

Kondisi ini menjadi perhatian publik karena proyek air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya memberikan manfaat jangka panjang.

NTTNews.net akan terus mengawal perkembangan persoalan ini guna mendorong transparansi, akuntabilitas penggunaan anggaran negara, serta memastikan hak masyarakat Desa Ladur atas akses air bersih benar-benar terpenuhi. **

Artikel Kadis PUPR Ngotot Air Masih Mengalir, DPRD dan Warga Bongkar Dugaan Gagalnya Proyek Rp2,2 Miliar di Ladur pertama kali tampil pada NTT News.

Menanggapi persoalan tersebut, Anggota DPRD Kabupaten Manggarai, Ferdinandus P. Naur, mengakui bahwa proyek air minum di Desa Ladur menghadapi berbagai persoalan yang cukup kompleks, baik dari aspek perencanaan maupun faktor teknis di lapangan.

Menurut Ferdi Naur, sejumlah kendala yang ditemukan antara lain perencanaan yang kurang matang, penggunaan sistem tenaga surya (solar cell) yang rentan mengalami kerusakan, kondisi geografis dengan elevasi yang tinggi, hingga dampak bencana banjir yang merusak sebagian jaringan pipa.

“Masalahnya cukup rumit. Mulai dari perencanaan yang kurang matang, sistem solar cell yang rentan kerusakan, elevasi yang begitu tinggi, dan terakhir banjir yang menyebabkan kerusakan instalasi pipa. Memang betul sejak tahun 2023 program ini hanya berjalan beberapa bulan sehingga masyarakat belum merasakan manfaatnya secara optimal, apalagi pada musim kemarau seperti sekarang,” ujar Ferdinandus P. Naur melalui pesan WhatsApp kepada media ini, Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan, pada bulan lalu dirinya bersama tim teknis telah turun langsung ke lokasi untuk melihat kondisi kerusakan yang terjadi akibat banjir. Saat ini, kata dia, pemerintah tengah merencanakan langkah perbaikan melalui alokasi anggaran perubahan tahun 2026.

“Kami sudah turun langsung ke lokasi bersama tim teknis untuk melihat kondisi sebenarnya. Saat ini sedang direncanakan perbaikan melalui anggaran perubahan agar pelayanan air minum bagi masyarakat bisa kembali berjalan dengan baik,” tambahnya.

Sebelumnya, Kepala Desa Ladur, Valerianus Bagung, S.Pd, menegaskan bahwa proyek air minum tersebut bukan merupakan program Pemerintah Desa Ladur maupun menggunakan Dana Desa, melainkan proyek yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Manggarai.

“Terkait air minum di Ladur, langsung tanya ke Dinas PUPR karena itu program dari mereka, bukan program dari desa,” jelas Valerianus kepada media ini, Rabu (3/6/2026).

Namun, ketika media ini berupaya meminta konfirmasi lanjutan terkait perkembangan proyek tersebut, komunikasi dengan Kepala Desa Ladur tidak dapat dilanjutkan karena nomor WhatsApp media ini dilaporkan telah diblokir.

Artikel Proyek Air Rp3 Miliar di Desa Ladur Hanya Bertahan Beberapa Bulan, DPRD Akui Banyak Kendala pertama kali tampil pada NTT News.

Proyek yang dibangun pada tahun 2024 tersebut dikabarkan tidak lagi berfungsi optimal meski belum genap satu tahun dimanfaatkan oleh masyarakat.

Sejumlah warga menilai proyek penyediaan air minum bersih yang dibiayai dengan anggaran besar itu gagal menjawab kebutuhan dasar masyarakat.

Akibatnya, hingga saat ini sebagian besar warga masih mengandalkan air dari kali untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari memasak, mencuci hingga kebutuhan rumah tangga lainnya.

Salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya mengaku kecewa karena proyek yang sempat memberikan harapan besar itu kini tidak lagi dapat digunakan sebagaimana mestinya.

“Kami sangat berharap proyek ini bisa mengatasi kesulitan air bersih yang selama ini kami alami. Namun kenyataannya tidak bertahan lama. Sekarang kami kembali mengambil air dari kali untuk kebutuhan sehari-hari,” ungkapnya.

Keluhan serupa juga disampaikan warga lainnya. Menurut mereka, keberadaan proyek tersebut seharusnya mampu memberikan manfaat jangka panjang mengingat nilai anggarannya yang cukup besar.

“Kalau anggarannya sampai miliaran rupiah, tentu masyarakat berharap hasilnya bisa dinikmati bertahun-tahun. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, fasilitasnya tidak berfungsi dan masyarakat kembali kesulitan mendapatkan air bersih,” ujar seorang warga.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Desa Ladur, Valerianus Bagung, S.Pd, menegaskan bahwa proyek air minum bersih itu bukan merupakan program Pemerintah Desa Ladur dan tidak menggunakan Dana Desa.

Artikel Proyek Air Bersih Rp3 Miliar di Desa Ladur Diduga Tak Berfungsi, Warga Masih Andalkan Air Kali pertama kali tampil pada NTT News.

Sejak dirinya memimpin Perumda Wae Mbeliling, jumlah pelanggan disebut mengalami peningkatan signifikan. Saat ini jumlah pelanggan aktif sudah mendekati 11 ribu sambungan, naik dari sebelumnya sekitar 10 ribu pelanggan.

“Terjadi peningkatan pelanggan karena adanya sambungan baru dan juga pelanggan yang sebelumnya nonaktif kembali kami aktifkan setelah jaringan diperbaiki,” ungkap Ponsianus Mato kepada wartawan di Labuan Bajo pada Selasa (12/5/2026).

Menurutnya, peningkatan pelanggan tidak hanya terjadi di wilayah dalam Kota Labuan Bajo, tetapi juga di sejumlah desa yang sebelumnya belum terlayani secara optimal.

Ia menjelaskan, beberapa wilayah yang kini telah mendapatkan pengembangan jaringan antara lain kawasan Benak, Tempat Pelelangan Ikan (TPI), jalur PLN, kawasan Keuskupan, hingga sejumlah titik kecil dalam kota yang sebelumnya belum terjangkau distribusi air.

“Di jalur PLN saja bulan ini sudah terpasang sekitar 30 pelanggan baru dan airnya sudah mengalir. Ada juga beberapa wilayah kecil dalam kota yang kami buka jaringan barunya,” jelasnya.

Ponsianus mengatakan, Perumda Wae Mbeliling saat ini masih memiliki sejumlah pekerjaan rumah besar dalam penataan jaringan air bersih di Labuan Bajo.

Beberapa wilayah yang menjadi prioritas pengembangan tahun ini antara lain kawasan Luas Baba, Lancang Perkuburan, hingga Lancang bagian belakang.

“Kami targetkan tahun ini tuntas. Kalau wilayah-wilayah itu sudah selesai, saya pastikan jaringan dalam Kota Labuan Bajo sudah ready semua dari aspek jaringan,” tegasnya.

Ia menambahkan, pengembangan jaringan dilakukan dengan berbagai skema teknis, termasuk intervensi jalur distribusi melalui pesisir dan kawasan Villa Tanjung Lima yang dinilai potensial untuk pertumbuhan hotel dan villa.

“Wilayah pesisir ini potensial untuk pengembangan sektor pariwisata seperti hotel dan villa. Karena itu kami siapkan jaringan yang memadai,” katanya.

Selain fokus di wilayah kota, Perumda Wae Mbeliling juga menyatakan siap mengelola Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa-desa apabila mendapat penugasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat.

Menurut Ponsianus, Perumda secara regulasi memang memiliki kewenangan untuk melayani seluruh wilayah Manggarai Barat sebagaimana diatur dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perumda Wae Mbeliling.

“Pada prinsipnya kami siap ketika diberi penugasan oleh pemerintah daerah. Tetapi fasilitas yang diserahkan harus benar-benar siap agar bisa langsung running,” ujarnya.

Ia mencontohkan wilayah Nangalili yang sudah berjalan selama delapan tahun dan kini mulai dikelola secara optimal oleh Perumda.

“Kami berharap ke depan ada kolaborasi yang baik dengan pemerintah daerah sehingga SPAM yang sudah dibangun bisa langsung dimanfaatkan masyarakat,” tambahnya.

Menanggapi berbagai keluhan masyarakat terkait distribusi air yang sebelumnya sering macet, Ponsianus mengakui bahwa persoalan utama selama ini adalah pola komunikasi dan keterbatasan penampungan air di rumah pelanggan.

Ia mengatakan, saat ini Perumda telah membuka berbagai kanal pengaduan digital seperti call center, media sosial Facebook, hingga Google Form yang langsung terkoneksi dengan sistem pelayanan.

“Ketika ada keluhan, sistem langsung terbaca dan terhubung dengan petugas di lapangan sesuai zona masing-masing,” jelasnya.

Menurutnya, Perumda juga menyiagakan petugas selama 24 jam untuk menangani gangguan jaringan maupun keluhan pelanggan.

Artikel Dirut Perumda Wae Mbeliling Pastikan Layanan Air di Labuan Bajo Terus Dibenahi, Pelanggan Kini Tembus 11 Ribu pertama kali tampil pada NTT News.

Kunjungan tersebut menjadi bagian dari komitmen Perumda Wae Mbeliling dalam memperluas sekaligus menjaga kualitas layanan air minum, tidak hanya terpusat di ibu kota Labuan Bajo, tetapi juga menjangkau wilayah kecamatan hingga desa-desa.

Dalam kesempatan itu, Ponsianus Mato menegaskan bahwa kehadiran Perumda bukan semata-mata untuk mengejar keuntungan, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab sosial dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat.

“Perumda Wae Mbeliling bukan hanya melayani ibu kota Labuan Bajo, tetapi keberadaannya juga menyentuh wilayah kecamatan hingga desa. Hari ini kami berada di Desa Nangalili, Kecamatan Lembor Selatan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa Desa Nangalili telah mulai dilayani oleh Perumda Wae Mbeliling sejak tahun 2018. Selama kurang lebih delapan tahun, layanan air bersih di wilayah tersebut dinilai berjalan dengan baik, termasuk kondisi aset yang masih terawat.

“Desa Nangalili sudah dilayani sejak tahun 2018, dan puji Tuhan sampai saat ini masyarakat masih terlayani dengan baik, serta aset yang ada tetap terjaga,” katanya.

Menurutnya, kurun waktu delapan tahun bukanlah waktu yang singkat dalam menjamin pelayanan dasar seperti air bersih. Oleh karena itu, aspek keberlanjutan menjadi hal penting yang harus terus diperhatikan.

“Artinya, delapan tahun bukan waktu yang relatif muda dalam menjamin kebutuhan dasar masyarakat. Yang menjadi perhatian kita adalah bagaimana keberlanjutan pelayanan ini tetap terjaga, karena ini menyangkut kehadiran negara dalam menjamin kualitas hidup warganya,” tegasnya.

Artikel 8 Tahun Layani Desa, Perumda Wae Mbeliling Tegaskan Komitmen Air untuk Rakyat pertama kali tampil pada NTT News.

Aliansi Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Peduli Manggarai (GEMPAR) menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Manggarai pada Senin (4/5/2026).

Aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi masyarakat Desa Paralando yang hingga kini masih kesulitan mendapatkan akses air bersih untuk kebutuhan sehari-hari.

Massa aksi menyuarakan tuntutan agar pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret dan tidak lagi mengabaikan persoalan mendasar yang dialami warga.

Aksi berlangsung tertib, namun sarat dengan tekanan moral yang kuat kepada Pemerintah Kabupaten Manggarai.

Para demonstran menilai bahwa krisis air bersih merupakan masalah serius yang seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah.

Koordinator aksi, Edi Dola, dalam orasinya menyampaikan kritik tajam terhadap kepemimpinan daerah.

Ia menyinggung sikap pemerintah yang dinilai tidak responsif terhadap penderitaan masyarakat.

Artikel Krisis Air Bersih di Paralando Disorot, GEMPAR Gelar Aksi di Kantor Bupati Manggarai pertama kali tampil pada NTT News.

Di Kecamatan Aesesa Selatan, Aesesa bagian barat, hingga sebagian wilayah Nangaroro, krisis air bersih telah menjadi “hadiah ulang tahun” tahunan yang menyakitkan bagi rakyat.

Di Desa Tengatiba, warga hanya memiliki satu sumber air yang terletak jauh di luar desa. Untuk mendapatkan beberapa jerigen air, mereka harus menempuh jarak hingga dua kilometer melewati jalan curam dan berbatu.

“Sejak dulu kami hidup dengan segala keterbatasan. Untuk ambil air, ada yang harus jalan sampai dua kilometer turun-naik bukit,” ujar Kepala Desa Tengatiba, Servasius Ame, saat menyambut tim Jelajah Timur, Kamis (23/10/2025).

Pemerintah pernah membangun embung sebagai penampung air hujan, namun air itu kini menjadi satu-satunya sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di sekitar desa.

“Setelah ada embung, kami pakai air itu untuk mandi, cuci, dan kalau terpaksa juga untuk minum setelah dimasak dan diendapkan beberapa hari,” ungkap Ame lirih.

Krisis air ini telah merembes hingga ke aspek ekonomi masyarakat. Banyak warga terpaksa mengorbankan penghasilan pas-pasan mereka hanya untuk membeli air bersih.

“Penghasilan kami pas-pasan, jadi sering kali harus memilih: beli air, bayar sekolah anak, atau beli makan,” tambahnya.

Kondisi memprihatinkan ini menarik perhatian Plan Indonesia, yang berkolaborasi dengan pelari nasional melalui aksi sosial Jelajah Timur. Melalui kegiatan charity run sejauh 104 kilometer dari Mbay hingga Bajawa, mereka berhasil menggalang dana Rp 1,8 miliar untuk membantu pembangunan akses air bersih di dua desa, Tengatiba dan Wajo.

“Krisis air bersih berdampak langsung pada anak perempuan. Mereka harus berjalan jauh setiap hari mengambil air, kehilangan waktu belajar, dan terancam kesehatannya,” ujar Direktur Eksekutif Plan Indonesia, Dini Widiastuti.

Kegiatan Jelajah Timur ini telah digelar tujuh kali sejak 2019, dengan total donasi mencapai Rp 11,9 miliar. Tahun ini saja, terdapat 2.000 pendonor dengan donasi terkumpul sebesar Rp 1,7 miliar.

“Donasi ini akan disalurkan ke beberapa desa di Nagekeo untuk membangun akses air bersih, demi membantu anak dan perempuan,” kata Linda Sukandar, Direktur Resource Mobilization and External Relation Plan Indonesia.

Ironisnya, di tengah penderitaan rakyat yang berjuang demi setetes air, Pemerintah Kabupaten Nagekeo justru asyik mempersiapkan Festival One Be di pusat kota Mbay. Festival ini diklaim sebagai upaya promosi pariwisata dan pelestarian budaya, dengan biaya mencapai Rp 170 juta yang bersumber dari uang rakyat.

Artikel Miris! Anggaran Festival Pemkab Nagekeo Mengalir, Rakyat Jalan Dua Kilometer Demi Air pertama kali tampil pada NTT News.

Tahun 2024 ini, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), pemerintah desa telah mengalokasikan dana sebesar Rp265.000.000 untuk pembangunan meteran air minum bersih dan sistem sanitasi berbasis masyarakat, khususnya untuk warga Dusun Wae Natong.

Program ini bertujuan menyediakan akses air bersih yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Lebih dari sekadar pembangunan fisik, inisiatif ini juga melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan dan pemeliharaan sistem air bersih.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh warga, tanpa terkecuali, bisa mendapatkan akses air bersih yang adil dan merata. Tidak boleh lagi ada warga yang merasa dianaktirikan dalam hal kebutuhan dasar seperti air,” tegas Kepala Desa Kempo, Hermanus Harmanin Anggung, pada Jumaat (24/7).

Program ini mencakup pembangunan berbagai infrastruktur penting, seperti jaringan pipa, bak penampung (reservoir), meteran air di rumah-rumah warga, serta fasilitas sanitasi lainnya.

Salah satu inovasi utama adalah pemasangan meteran air di setiap rumah tangga, yang memungkinkan pencatatan penggunaan air secara transparan dan akuntabel.

“Kami ingin menanamkan kesadaran bahwa air adalah sumber daya yang harus dikelola dengan bijak. Dengan adanya meteran, penggunaan bisa lebih terkontrol dan masyarakat belajar untuk tidak boros,” lanjut Hermanus.

Selain itu, telah dibentuk Kelompok Pengelola Air Bersih Desa, yang bertugas menjalankan operasional harian, melakukan pemeliharaan fasilitas, serta menangani penagihan iuran air sesuai dengan pemakaian.

Program ini memanfaatkan dua sumber mata air utama:

Artikel Desa Kempo Alokasikan Ratusan Juta untuk Akses Air Bersih Berkelanjutan di Dusun Wae Natong pertama kali tampil pada NTT News.

Kunjungan monitoring tersebut dilakukan oleh tiga anggota DPRD Mabar, yakni Kanisius Jehabut dari Partai Gerindra, Rofinus Rahmat dari Partai Golkar, dan Ali Sehidun dari Partai Bulan Bintang (PBB).

Dalam pemantauan tersebut, para anggota dewan menemukan sejumlah persoalan teknis pada pelaksanaan proyek. Di antaranya, pipa-pipa yang seharusnya ditanam justru dibiarkan di permukaan tanah, 140 dari total 219 unit meteran air mengalami kerusakan, serta banyak stop keran yang rusak.

“Kami menemukan langsung di lapangan bahwa banyak pipa tidak ditanam sesuai ketentuan dalam kontrak. Ini sangat disayangkan karena akan berdampak pada kualitas dan daya tahan jaringan air bersih,” ungkap Kanisius Jehabut kepada NTTNews.net, pada Senin (21/7/2025).

Proyek yang digarap oleh CV. Sadawira Konstruksi ini memiliki nilai kontrak awal sebesar Rp1.714.786.775, kemudian mengalami dua kali adendum dengan nilai akhir Rp1.750.000.000.

Temuan lapangan tersebut sebelumnya juga telah dikeluhkan masyarakat dalam sebuah pertemuan di Kantor Desa Golo Mbu, yang dihadiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kepala Desa Martinus Taruna, Babinkamtibmas Sano Nggoang, serta warga setempat.

“Kami sangat kecewa karena kualitas pekerjaan tidak sesuai harapan. Air bersih sangat dibutuhkan untuk mendukung percepatan penurunan angka stunting, tetapi kalau kondisi jaringan seperti ini, bagaimana bisa maksimal?” keluh salah satu warga dalam pertemuan tersebut.

Menanggapi hal itu, Kanisius Jehabut menegaskan bahwa pihaknya telah meminta penyedia jasa untuk segera melakukan perbaikan sesuai spesifikasi teknis dalam kontrak.

Artikel Proyek Air Minum Miliaran di Sano Nggoang Asal Jadi, DPRD Soroti Kontraktor pertama kali tampil pada NTT News.