Para nelayan juga meminta agar DPRD bersama pihak terkait segera mengambil langkah nyata untuk menghentikan praktik ilegal ini.
“Kami tidak ingin hanya janji. Kami ingin tindakan nyata, agar laut Manggarai Barat kembali seperti dulu, kaya dan penuh kehidupan,” tambah Tahir.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua Komisi II, Yopi Widyanti, memberikan apresiasi kepada para nelayan atas keberanian mereka dalam mengungkapkan permasalahan ini.
“Kami sangat menghargai keberanian bapak-bapak semua. Saya pastikan DPRD akan mendalami masalah ini. Kita tidak akan tinggal diam,” ujarnya.
Yopi juga mengungkapkan bahwa DPRD akan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) lintas komisi bersama pihak terkait.
Selain itu, kunjungan langsung ke kampung-kampung nelayan akan dilakukan untuk melihat kondisi di lapangan.
“Ini langkah awal kita. Kami ingin memastikan masalah ini ditangani dari akar permasalahannya,” tambahnya.
Meski langkah awal telah direncanakan, tantangan utama adalah bagaimana memastikan kebijakan yang dihasilkan dapat diimplementasikan secara efektif. Selain regulasi, pengawasan dan penegakan hukum juga harus diperkuat.
“Kalau hanya aturan, tanpa pengawasan yang ketat, percuma. Kami ingin pemerintah serius melindungi laut kita,” ujar Kanisius Jehabut, anggota DPRD Partai Gerindra yang juga hadir dalam pertemuan tersebut.
Harapan untuk Keberlanjutan
Perjuangan para nelayan Soknar ini diharapkan membawa perubahan nyata, baik bagi kesejahteraan masyarakat lokal maupun keberlanjutan ekosistem laut Manggarai Barat.
“Manggarai Barat bukan hanya tentang keindahan alam, tapi juga tentang keberlanjutan dan kesejahteraan masyarakatnya,” pungkas Gunawan.
Semoga upaya ini menjadi awal bagi perlindungan sumber daya alam Manggarai Barat dan masa depan yang lebih baik bagi para nelayan. **
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
