Terkait isu utang daerah sebesar Rp49 miliar yang muncul di awal masa jabatannya, Bupati Tote menanggapi dengan tenang. Ia menilai, dinamika semacam itu adalah hal biasa dalam proses pergantian pemerintahan.
“Soal utang Rp49 miliar, saya tidak pernah mengeluh. Itu hal yang wajar dalam setiap pergantian kepemimpinan. Ada plus dan minus, itu bagian dari tanggung jawab,” tegasnya.
Namun, ia menilai polemik tersebut mencuat bukan karena persoalan utang semata, melainkan karena selama ini publik tidak mendapatkan informasi yang terbuka terkait kondisi keuangan daerah.
“Berbeda dengan utang Pemprov NTT yang diketahui luas oleh DPRD dan masyarakat. Hutang Pemkab Ende sebelumnya justru tidak diketahui publik,” jelasnya.
Menurut Tote, masalah ini muncul akibat pengalihan anggaran yang dilakukan secara terselubung oleh pemerintah sebelumnya, disertai penutupan akses informasi terhadap masyarakat.
“Pengalihan anggaran dilakukan secara diam-diam dan akses informasi ditutup dari publik. Ketika saya membuka semuanya, barulah terjadi keriuhan,” tutup Bupati Tote. ** (Rian Laka)
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
