LABUAN BAJO, NTTNEWS.NET – Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, ST bersama Wakil Ketua II DPRD, Sewargading S.J. Putera, Anggota DPRD Kanisius Jehabut, Anggota DPRD Fidelis Syukur, Wakapolres Manggarai Barat, serta Dandim 1630 Labuan Bajo melakukan kunjungan ke Kantor Badan Gizi Nasional (BGN) melalui kantor Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Manggarai Barat, yang berlokasi di Kelurahan Wae Kelambu, tepatnya di Golo Koe, Jumat (12/9/2025).
Kunjungan tersebut disambut hangat oleh jajaran pengelola SPPG. Kehadiran para wakil rakyat bersama unsur Forkompimda itu menjadi simbol dukungan kuat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini digalakkan pemerintah pusat hingga ke daerah-daerah.
Dalam kesempatan itu, Ketua DPRD Manggarai Barat, Benediktus Nurdin, menyampaikan secara tegas harapan besarnya agar program ini benar-benar menyentuh masyarakat luas.
“Sebagai Ketua DPRD Manggarai Barat, saya menyampaikan harapan besar agar program makanan bergizi nasional benar-benar dapat menyentuh seluruh lapisan masyarakat, khususnya anak-anak, remaja, ibu hamil, serta kelompok rentan. Melalui akses pangan yang sehat dan bergizi, kita dapat menekan angka stunting, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan menyiapkan generasi muda yang cerdas, sehat, serta berdaya saing,” ujarnya.
Benediktus menegaskan bahwa DPRD siap berada di garis depan dalam mengawal kebijakan ini, baik dari sisi penganggaran maupun pengawasan.
“Kami di DPRD siap mendukung kebijakan pemerintah dalam memperkuat ketahanan pangan lokal, mendorong pemanfaatan hasil pertanian dan perikanan daerah, serta memastikan distribusi yang merata. Harapannya, makanan bergizi nasional bukan hanya sebuah program, melainkan menjadi budaya hidup sehat masyarakat Manggarai Barat demi masa depan yang lebih baik,” tambahnya.
Menjawab Tuduhan Politik
Di tengah antusiasme masyarakat, beredar pula tudingan di media sosial bahwa program MBG hanyalah proyek politik Presiden Prabowo Subianto.
Tudingan ini cukup ramai, namun jika ditelaah dengan jernih, banyak pihak menilai tuduhan tersebut tidak berdasar.
Hitung-hitungan sederhana justru membuktikan bahwa MBG adalah instrumen ekonomi rakyat. Untuk satu dapur MBG dengan 3.000 penerima manfaat, negara mengucurkan Rp 75 juta per hari. Dari jumlah tersebut, Rp 30 juta per hari langsung dibelanjakan kepada petani, nelayan, peternak, dan UMKM lokal.
Artinya, dalam sebulan ada Rp 660 juta uang rakyat yang kembali berputar di desa-desa dan pasar lokal. Dalam setahun, jumlahnya mencapai Rp 7,92 miliar per dapur. Bila di Manggarai Barat ada 15 dapur MBG, maka total sirkulasi uang untuk masyarakat mencapai Rp 118 miliar per tahun.
Tetap Terhubung Dengan Kami:
Ikuti Kami
Subscribe
CATATAN REDAKSI: Apabila Ada Pihak Yang Merasa Dirugikan Dan /Atau Keberatan Dengan Penayangan Artikel Dan /Atau Berita Tersebut Diatas, Anda Dapat Mengirimkan Artikel Dan /Atau Berita Berisi Sanggahan Dan /Atau Koreksi Kepada Redaksi Kami Laporkan,
Sebagaimana Diatur Dalam Pasal (1) Ayat (11) Dan (12) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers.
